Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pramono Mau Bikin Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta

    Pramono Mau Bikin Giant Mangrove Wall di Pesisir Jakarta

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menanam pohon mangrove bersama jajaran Pemerintah Daerah Jakarta Utara di Hutan Lindung Angke, Kapuk, Jakarta Utara. Pramono mengatakan akan fokus membangun giant mangrove wall di pesisir Jakarta.

    Pananaman pohon mangrove itu dilakukan hari ini, Rabu (5/2/2025). Selain Pramono, Wali Kota Jakarta Utara Ahli Maulana Hakim, Kepala Dinas Pertamanan, dan Hutan Kota Jakarta Bayu Meghantara, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, dan beberapa jajaran lainnya juga ikut menanam mangrove.

    “Di Jakarta sendiri, kenapa mangrove ini menjadi penting? Walaupun pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah Jakarta, sudah ada yang namanya Giant Sea Wall. Ada bagian Jakarta, kurang lebih 11,2 kilo nantinya yang sekarang sedang mulai dilakukan pembangunannya untuk giant sea wall ini,” kata Pramono di Hutan Lindung Angke, Kapuk, Jakarta Utara.

    “Saya serius untuk lebih mengembangkan giant sea wall-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove. Maka saya menyebutnya menjadi giant mangrove wall. Kenapa itu harus dilakukan? Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita yang membutuhkan mangrove,” lanjutnya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam 30 tahun terakhir, hutan mangrove sudah hilang lebih dari 50% termasuk di Jakarta. Maka Pramono berpesan juga agar hutan mangrove yang ada harus tetap dijaga keberadaannya.

    “Karena dari hasil survei menteri KLHK, mangrove dalam 30 tahun ini sudah mengalami penurunan atau hilang lebih dari 50% termasuk di Jakarta. Dan ini serius sekali,” ujarnya.

    “Maka kegiatan seperti ini, jangan kegiatan yang hanya sekedar formalitas, mudah-mudahan nanti Pak Kepala Dinas yang seperti ini kita lanjutkan, dan saya yakin ini akan memberi dampak yang positif bagi Jakarta,” imbuh Pramono.

    (bel/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PKB Nilai Anggaran PU Dipangkas Rp81 Triliun Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru

    PKB Nilai Anggaran PU Dipangkas Rp81 Triliun Berpotensi Ciptakan Pengangguran Baru

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah tengah melakukan pemangkasan anggaran besaran di Kementerian / Lembaga dengan memberlakukan Inpres 1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD.

    Salah satunya anggaran Kementerian Pekerjan Umum (PU) dari Rp110 triliun anggaran Kemen PU di APBN 2025 menjadi Rp29 triliun atau dipangkas sekitar Rp 81 teriliun.

    Anggota Komisi V Syafiuddin Asmoro menilai pemotongan anggaran tersebut akan berpotensi menciptakan pengangguran di berbagai daerah. Dia beralasan, salah satu program Kementerian PU yang bisa terdampak pemangkasan anggaran adalah program padat karya. Program itu bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Program ini melibatkan masyarakat, terutama yang miskin dan marginal, dalam kegiatan produktif. Padat karya menyerap banyak tenaga kerja,” kata anggota Fraksi PKB DPR RI ini.

    Dia memaparkan, ada sejumlah program padat karya yang selama ini dilaksanakan Kementerian PU. Yaitu, proyek pembangunan jalan, irigasi pertanian, sanitasi, bedah rumah, dan program lainnya.

    Legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu mengatakan, program padat karya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Selain bangunan fisiknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, program itu juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Selama ini program padat karya bisa menyerap jutaan tenaga kerja. Ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa-desa,” beber mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.

    Masyarakat bisa terlibat dalam program padat karya dengan menjadi pekerja proyek. Mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

    Tidak hanya itu, kata Syafiuddin, program padat karya juga bisa menggerakkan ekonomi di daerah. Sebab, anggaran padat karya itu dibelanjakan di daerah. Yaitu, melalui pembelian material di toko-toko bangunan.

    “Sehingga toko-toko bahan bangunan bisa ramai dan mendapatkan manfaat dari program itu,” terang Syafiuddin.

    Dia menambahkan bahwa pemotongan anggaran itu juga berdampak pada infrastruktur besar. Tentu proyek infrastruktur besar juga akan berkurang dan akan mengurangi angka pekerja di setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

    “Dampaknya pada ekonomi masyarakat dan lapangan pekerjaan. Peluang mendapat pekerjaan akan sulit dan itu berpotensi menciptakan pengangguran,” beber alumnus Universitas Trunojoyo Madura itu.

  • Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Khofifah-Emil Menang di MK, Dokter Agung: Hadiah untuk Rakyat Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr Agung Mulyono mengapresiasi tinggi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini (Risma) dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

    Artinya, putusan tersebut membuat kemenangan resmi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Khofifah-Emil) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 dinyatakan sah.

    Bendahara DPD Demokrat Jawa Timur itu mengatakan, keputusan ini merupakan sebuah hadiah yang sangat berarti bagi rakyat Jatim. Serta, hasil dari kerja keras, perjuangan, dan dedikasi pasangan Khofifah-Emil selama masa kampanye.

    “Alhamdulillah, kemenangan Khofifah-Emil di MK ini adalah hadiah untuk rakyat Jawa Timur. Ini semua berkat kerja keras dan perjuangan yang tak kenal lelah dari pasangan Khofifah-Emil. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa rakyat memilih pemimpin mampu membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (5/2/2025).

    Ketua Relawan Sahabat Dokter Agung (SDA) itu menambahkan, bahwa kemenangan Khofifah-Emil bukan hanya kemenangan pasangan calon, tetapi juga kemenangan rakyat Jawa Timur yang telah memberikan dukungan penuh dan percaya pada visi serta misi pasangan tersebut.

    “Ini adalah kemenangan rakyat. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada Khofifah-Emil. Semoga kepercayaan ini dapat dijaga dan dibalas dengan kerja nyata dalam membangun Jawa Timur,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, politisi senior DPD Demokrat Jatim itu menyatakan, bahwa Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur siap mendukung penuh kepemimpinan Khofifah-Emil.

    “Kami dari Fraksi Demokrat akan terus mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kemajuan Jawa Timur. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil, Jawa Timur akan semakin berkembang dan sejahtera,” tambahnya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menambahkan, kemenangan ini harus dijadikan momentum untuk terus bekerja keras demi kepentingan rakyat. Dia optimistis, kepemimpinan Khofifah-Emil pada periode kedua akan semakin mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.

    “Mari kita bersama-sama mendukung kepemimpinan Khofifah-Emil dalam mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” tegasnya.

    Memang, sejak awal pria yang menjabat Wakil Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil ini yakin MK akan menolak semua gugatan yang dilayangkan Tim Risma-Gus Hans.

    Dia menilai esensi gugatan Tim Risma-Gus Hans tidak jelas, sehingga hakim MK sudah selayaknya tidak mengabulkan gugatan tersebut.

    “Apalagi juga disinggung hakim, terkait selisih suara yang mencapai 5,4 juta. Hampir jarang ditemukan ada Pilkada selisih sejauh itu digugat, dan dalil gugatannya sebenarnya tidak jelas,” tukasnya.

    “Saya yakin, Insya Allah MK akan menolak. Dan, Khofifah-Emil segera bisa dilantik kemudian bekerja untuk warga Jawa Timur,” tandas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim ini.

    Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) tidak dapat diterima.

    Keputusan ini sekaligus memperkuat kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2024 dan menjadi periode kedua kepemimpinan mereka.

    “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam ruang sidang, Selasa (4/2/2025).

    Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut, ada banyak dalil yang dikemukakan kubu Risma-Gus Hans tidak beralasan menurut hukum. [tok/aje]

  • Sikapi Putusan MK, Ahmad Dhafir: Kemenangan Sejati Rakyat Bondowoso

    Sikapi Putusan MK, Ahmad Dhafir: Kemenangan Sejati Rakyat Bondowoso

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Ra Hamid – Ra As’ad (RAHMAD), H. Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa kemenangan RAHMAD dalam Pilkada Bondowoso 2024 adalah kemenangan sejati rakyat Bondowoso.

    Hal ini disampaikannya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilbup Bondowoso 2024 dalam sidang di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Kalau selama ini ada yang mengatakan kemenangan rakyat yang dicuri, sekarang sudah terjawab dengan keputusan MK bahwa ini kemenangan rakyat yang sejati,” ujar Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com dikonfirmasi via sambungan telepon.

    Ketua DPRD Bondowoso lima periode ini menilai, keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga sudah tidak ada lagi ruang untuk perdebatan hukum terkait hasil Pilkada Bondowoso.

    “Mari seluruh masyarakat untuk bersatu dan menyongsong perubahan menuju Bondowoso yang lebih baik,” pinta Ketua DPC PKB Bondowoso ini.

    Penetapan KPU dan Proses Selanjutnya

    Ahmad Dhafir mengungkapkan bahwa dirinya baru saja bertemu dengan Ketua KPU Bondowoso untuk membahas tahapan selanjutnya pasca putusan MK.

    Kata Dhafir, penetapan pemenang Pilkada oleh KPU akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025. Setelah itu, hasilnya akan dikirim ke DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna yang kemungkinan digelar pada malam harinya atau keesokan harinya, 7 Februari 2025.

    “Prosesnya, KPU dulu menetapkan, lalu dikirim ke DPRD untuk paripurna penetapan. Setelah itu, DPRD mengusulkan kepada presiden melalui bupati dan gubernur untuk mendapatkan SK pelantikan,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau para pendukung RAHMAD untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan, tanpa perlu melakukan euforia berlebihan.

    “Bentuk dukungan terbaik adalah bersama-sama menjaga persatuan. Kita harus menghormati seluruh proses hukum, termasuk putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tegasnya.

    Hasil Pilkada Bondowoso 2024

    Pilkada Bondowoso 2024 mempertemukan dua pasangan calon, yakni KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD) dengan nomor urut 01 dan Bambang Soekwanto – Mohamad Baqir (BAGUS) dengan nomor urut 02.

    Dari hasil pemungutan suara, Paslon RAHMAD memperoleh 223.907 suara atau 51,33 persen. Sementara itu, Paslon BAGUS meraih 212.295 suara atau 48,67 persen. Selisih suara antara keduanya mencapai 11.612 suara atau 2,66 persen.

    Dengan telah diputuskan oleh MK, Ahmad Dhafir berharap semua pihak dapat menerima hasil ini dengan lapang dada dan bersama-sama membangun Bondowoso yang lebih maju dan berkah. “Kita bergandeng tangan untuk Bondowoso yang lebih baik,” pungkasnya. (awi/but)

  • Dedi Mulyadi Usulkan Patung Nyi Roro Kidul Jadi Suvenir Khas Pangandaran, Ini Kata Bupati – Halaman all

    Dedi Mulyadi Usulkan Patung Nyi Roro Kidul Jadi Suvenir Khas Pangandaran, Ini Kata Bupati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PANGANDARAN –  Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi memberi masukan konsep pariwisata Pangandaran agar kian menarik minat pengunjung.

    Dedi Mulyadi mengusulkan agar agar Pangandaran memiliki suvenir khusus berupa ikon daerah yang menonjol. Misalnya saja suvenir khas berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul.

    Terkait usulan tersebut, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata memberikan tanggapan.

    “Itu Pak Dedi kan hanya berilustrasi. Pak Dedi kan ingin wisata ini bagus,” ujar Jeje kepada wartawan di Mangunjaya, Selasa (4/2/2025) siang.

    Menurutnya, Dedi Mulyadi membayangkan jika lokasi pariwisata di Pangandaran harus ada yang terasa, terlihat, dan teringat. 

    “Kalau di Singapura, kan, ada suvenir berbentuk kepala singa. Nah, Pak Dedi mempertanyakan, ada tidak di Pangandaran,” katanya.

    Setelah bertanya, kata Jeje, kemudian Dedi Mulyadi memberikan masukan bagaimana jika suvenir berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul. 

    “Kan itu mah hanya lemparan pembicaraan (tidak serius). Saya juga tidak menanggapi terlalu serius. Itu hanya candaan atau lain sebagainya,” ucap Jeje.

    Nyeleneh

    Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin juga turut menyoroti usulan Dedi Mulyadi tersebut.

    Menurutnya, Nyi Roro Kidul itu bukan hanya cerita di Pangandaran. Karena dia identik dengan pantai selatan, yang bukan cuma di Pangandaran.

    “Ya, nyeleneh boleh, out of the box boleh. Tapi saya kira masih banyak bentuk suvernir lain yang bisa menjadikan ciri khas Pangandaran. Enggak harus berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul,” ujarnya.

    Usulan Dedi

    Konsep itu diberikan Dedi Mulyadi kepada Pemerintah Daerah Pangandaran pada acara pengukuhan pengurus Dewan Kebudayaan Daerah (DKD) Kabupaten Pangandaran di alun-alun Paamprokan, Jumat (31/1/2025) malam.

    Sosok yang biasa disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM berharap Pangandaran menjadi destinasi wisata berbasis budaya.

    Pertama adalah kawasan wisata di Pangandaran harus memiliki arsitektur yang khas, wewangian atau aroma khas, suara yang khas, dan ikon souvenir. 

    Misalnya bangunan hotel, rumah makan, dan sebagainya yang memiliki ciri khas. 

    “Sehingga, orang datang ke Pangandaran bakalan mengingat ciri atau pembeda dari daerah lain,” ujar Dedi Mulyadi.

    Kedua,  Dedi meminta hotel di kawasan wisata Pangandaran memiliki aroma khas.

    Hal ini agar wisatawan bisa memiliki kenangan lebih indah dan terkenang di Pangandaran.

    Hal ini bisa ditambah lantunan suara musik tradisional yang menjadikan kesan agar wisatawan nyaman.

    “Nanti, para pemilik hotel bisa menempatkan pemain gamelannya,” katanya. 

    Kemudian Dedi menyarankan agar Pangandaran memiliki suvenir khusus berupa ikon daerah yang menonjol.

    Seperti di negara Singapura, suvernir berbentuk kepala Singa.

    “Nah, kenapa tidak Pangandaran buat suvenir khas berbentuk Ratu Nyi Roro Kidul. Itu, nanti pasti berkesan,” katanya. 

    Dedi berharap Pemda Pangandaran bisa mencontoh daerah yang sudah berhasil membentuk branding yang mudah diingat bagi pengunjung.

    “Misalnya saat ke Bali dan ke Mekah. Di sana kita sudah merasakan suasana, suara, wewangian dan aroma yang khas,” ujarnya. (TRIBUN JABAR/ Erik S)

  • DPRD Jember: BKPSDM Jangan Hanya Surati BKN Soal Pembatalan Kelulusan 22 Guru Honorer

    DPRD Jember: BKPSDM Jangan Hanya Surati BKN Soal Pembatalan Kelulusan 22 Guru Honorer

    Jember (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat tak hanya bersurat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk menanyakan nasib 22 guru honorer yang batal lulus ujian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

    Para guru tersebut dibatalkan kelulusannya oleh BKN, karena tergeser oleh 22 orang pegawai THK (Tenaga Honorer Kategori) II. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 tentang Pengadaan PPPK untuk Guru, THK II menjadi prioritas kedua untik diangkat menjadi PPPK.

    Pergeseran terjadi karena Jember hanya mendapat jatah 738 formasi guru PPPK dari pemerintah. Menurut Kepala BKPSDM Jember Suko Winarno, otomatis masuknya 22 orang THK II tersebut menggeser 22 orang guru honorer lain yang sudah lulus ujian PPPK tahap pertama.

    “Kami berkirim surat ke Panselnas (Panitia Seleksi Nasional). Adanya perubahan itu kami laporkan ke Panselnas. Tentang bagaimana keputusan dan sebagainya, itu jadi kewenangan Panselnas,” kata Suko.

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Siswono meminta Suko datang ke Jakarta menemui BKN pekan depan. “Kami sebagai wakil masyarakat siap mendampingi Pak Suko. Jangan hanya bersurat, Pak. Kalau surat Anda kirim melalui fax, biar satu truk, kurang diperhatikan,” katanya, dalam rapat dengat pendapat di ruang komisi dengan BKPSDM Jember, Selasa (4/2/2025).

    Komisi A juga siap mendampingi BKPSDM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan pembatalan kelulusan 22 orang guru tersebut. “Ini harus clear masuk dengan segala perjuangan,” kata Siswono.

    Sebenarnya ada solusi mengangkat 22 orang guru honorer itu menjadi PPPK paruh waktu. Namun Siswono menampik solusi itu.

    Siswono menyebut apa yang dialami 22 orang guru yang tergeser itu sangat menyakitkan. “Ini bukan sakit dua kali saja. Sakit sekujur tubuh. Luka di atas luka. Mending dari awal mereka tidak lulus,” kata politisi Gerindra ini.

    Siswono siap menghubungi para legislator DPR RI untuk memperjuangkan 22 orang guru honorer tersebut. “Kalau Anda sendirian kan dilihat sebelah mata. Tapi kalau kami kan tidak ada kepentingan. Seorang politisi tapi dalam rangka membela warga masyarakat, gebrak-gebrak monggo walaupun berhadapan dengan menteri. Tidak peduli saya, ketika menteri kurang ada perhatian maksimal terhadap masyarakat Jember,” katanya. [wir]

  • Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Pemkab Sidoarjo Cover BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo melaunching sekaligus mensosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Sidoarjo di Hotel Aston Sidoarjo, Selasa (4/2/2025).

    Launching dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo bersama Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, perwakilan Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Pps. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

    Ada sebanyak 13.395 orang yang diproteksi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tersebut. Setahun ke depan, mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial di dua program. Yakni Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM.

    Beberapa perwakilan yang dicover, yakni petani, nelayan serta guru PAUD dan pekerja rentan lainnya di Sidoarjo dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

    Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman yang hadir mewakili Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi mengatakan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara menjadi salah satu tugas negara.

    Hal itu diwujudkan Pemkab Sidoarjo dengan memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo.

    Mereka akan mendapatkan proteksi dan manfaat apabila terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pemerintah melalui badan penyelenggaraan jaminan sosial Ketenagakerjaan akan memberikan santunan dan bea siswa pendidikan apabila terjadi kematian.

    “Kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan seandainya bapak ibu nanti terjadi sesuatu diluar kemampuan kita, itu tujuannya, bukan berarti kami mendoakan itu terjadi, tetap doa terbaik bagi bapak ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT,” ucapnya.

    M. Ainur Rahman mengatakan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Sidoarjo.

    Namun Universal Coverage Jamsostek/UCJ di Kabupaten Sidoarjo masih 38 persen. Pemkab Sidoarjo sendiri menargetkan tahun 2025 ini 65 persen pekerja rentan di Kabupaten Sidoarjo terlindung program jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    “Ini bukan tugas yang ringan tetapi bagi saya tidak ada sesuatu yang berat kalau kita semua punya komitmen yang sama, ayo saling bahu membahu, ayo saling berkolaborasi sehingga niat mulia pemerintah untuk memeberikan jaminan sosial kepada semua pekerja di Sidoarjo ini bisa terwujud dengan kekompakan dan kerjasama kita,” ajaknya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo Ainun Amalia merinci ada sebanyak 8.630 orang petani, 856 orang nelayan serta 2.920 orang guru PAUD dan 989 pekerja rentan lainnya yang tahun ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.

    Mulai bulan Januari sampai Desember 2025 mereka aktif sebagai peserta program JKK dan JKM BPJS Ketenagakerjaan.

    Sebelumnya kepersertaan mereka dicover setiap tiga bulan sekali. Program jaminan sosial Ketenagakerjaan itu sendiri murni bersumber dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025.

    “Kami bersyukur bahwa tahun 2025 ini cakupan perlindungan Jaminan social ketenagakerjaan kepada pekerja rentan di Sidoarjo ini mencapai 13.395 orang,” ucapnya.

    Ainun mengatakan program perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan tersebut diprioritaskan kepada pekerja rentan terhadap kemiskinan dan rentan terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Sidoarjo.

    Manfaatnya adalah memberikan kenyamanan dan ketenangan para penerima program dalam melakukan aktivitasnya.

    Oleh karenanya ia ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo.

    “Khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sidoarjo yang telah memberikan support dan dukungan bagi program perlindungan pekerja rentan ini sehingga bisa berjalan dengan baik, termasuk tim koordinasi DBHCHT Kabupaten Sidoarjo yang bersatu dan bersemangat untuk menggolkan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 ini,” terangnya. (isa/but)

  • DRPD Surabaya Kritik Rencana Pemkot Cari Utang Rp 5,6 Triliun

    DRPD Surabaya Kritik Rencana Pemkot Cari Utang Rp 5,6 Triliun

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan resmi antara Pemkot dan DPRD mengenai rencana Pemkot Surabaya yang akan meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun

    “Pemkot jangan membuat statement seolah-olah DPRD sudah menyetujui. Bagaimana kami menyetujui, wong selama ini kami tidak pernah diajak bicara sama sekali,” ujar Yona, Selasa (4/2/2025).

    Menurut Yona, jika pembicaraan mengenai utang sudah dimulai, penting bagi Pemkot untuk menyusun prioritas yang jelas dalam penggunaannya. Ia mengingatkan bahwa dana yang dipinjam seharusnya diprioritaskan untuk program-program yang secara langsung memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Kalau berbicara tentang utang, skala prioritas harus jelas. Apa yang menjadi program prioritas? Salah satunya pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

    Yona juga mengkritik sejumlah proyek infrastruktur yang lebih menguntungkan pengembang daripada warga. Salah satunya adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).

    “Kalau itu kaitannya hanya untuk membangun akses-akses tertentu seperti JLLB dan MERR, ini harus dikaji lagi. Apakah ini benar-benar menguntungkan warga atau justru lebih menguntungkan pengembang?” tegasnya.

    Kekhawatiran Yona semakin meningkat dengan dampak pembangunan MERR, yang menurutnya tidak memberikan manfaat langsung bagi warga. “Faktanya, ketika MERR dibangun, nilai tanah di sekitarnya melonjak tinggi. Pengembanglah yang diuntungkan, bukan warga kota,” ujarnya.

    Selain itu, Yona juga menyebut bahwa rencana utang sebesar Rp5,6 triliun adalah jumlah yang sangat besar dan bukan perkara sepele.

    “Ini bukan uang receh untuk beli dawet. Ujung-ujungnya, beban utang ini akan dibebankan kepada warga kota,” ujar Yona.

    Yona juga menunjukkan keprihatinan terkait pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diprediksi minus Rp1,5 triliun pada tahun 2024. “2024 saja PAD tidak tercapai, bagaimana kita mau menambah utang?” katanya.

    Sementara itu, Yona mendukung penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ada untuk memaksimalkan pembangunan. Ia mempertanyakan apakah program-program Wali Kota Surabaya yang direncanakan untuk lima tahun ke depan harus dipaksakan dengan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun.

    “Saya setuju untuk memaksimalkan pembangunan dengan memanfaatkan APBD yang sudah ada. Apakah program wali kota yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan harus dipaksakan dengan pinjaman sebesar Rp5,6 triliun?” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yona mengungkapkan bahwa jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dianggarkan Rp1,1 triliun dari APBD kini akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN, hal ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi Pemkot.

    “Kalau MBG tidak jadi menggunakan APBD, maka kita punya ruang fiskal yang cukup lebar untuk dimanfaatkan tanpa harus mengambil hutang,” jelasnya.

    Di sisi lain, Yona juga mengingatkan Pemkot bahwa Surabaya masih memiliki utang kepada sejumlah vendor, termasuk di Dinas Cipta Karya. “Jangan sampai utang baru ini malah membebani keuangan kota,” tegasnya.

    Meski memahami niatan baik Wali Kota Surabaya untuk memajukan kota, Yona tetap menekankan pentingnya kebijakan yang realistis dan hati-hati dalam mengambil keputusan.

    “Kita paham niatan baik wali kota, tetapi kita juga harus realistis. Apakah dengan meminjam Rp5,6 triliun ini benar-benar menjadi solusi untuk masalah kota Surabaya?” katanya.

    Sebagai solusi, Yona menyarankan agar Pemkot mencontoh kebijakan efisiensi anggaran yang telah berhasil diterapkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Di semester awal, Pak Prabowo bisa efisiensi Rp300 triliun dengan memperketat beberapa pos anggaran. Kenapa ini tidak diduplikasi di pemerintah kota? Prioritaskan program-program yang punya skala prioritas tinggi,” pungkasnya. [asg/but]

  • Komisi B DPRD Jatim Beberkan Masalah yang Dihadapi Nelayan Sendangbiru

    Komisi B DPRD Jatim Beberkan Masalah yang Dihadapi Nelayan Sendangbiru

    Malang (beritajatim.com) – Sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, membuat Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur turun gunung.

    Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Anik Maslachah memimpin langsung monitoring ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (4/2/2025) siang.

    Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Chusni Mubarok mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa aset-aset yang dipunya Provinsi Jawa Timur benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

    “Kita ingin memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan ini termanfaatkan dengan baik, karena kan kita punya TPI (tempat pelelangan ikan, red), punya cool storage, dan sebagainya yang ada di Sendangbiru, itu yang kita pastikan. Dari hasil monitoring, kita masih menemukan banyak hal-hal yang ditingkatkan dan diperbaiki,” kata politisi Gerindra itu.

    DPRD Jawa Timur melakukan monitoring ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Trunojoyo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar, M. Hadi Setiawan mengungkapkan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibereskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terkait persoalan nelayan di Sendangbiru.

    “Pada dasarnya UPT Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Malang itu punya beberapa problem terkait dengan masalah nelayan yang ada di Sendangbiru. Kami menemukan beberapa catatan yang itu terkait dengan masalah kontribusi dinas atau pemerintah atau stakeholder terkait masalah memberikan jaminan kepada masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru,” ujar Hadi.

    Ditambahkan Hadi, cool storage yang tidak berfungsi di Sendangbiru jadi persoalan pertama yang dicatat oleh Komisi B. “Karena ya itu adanya cool storage yang ada di Sendangbiru tidak berfungsi, jadi masyarakat nelayan yang mau menitipkan atau membekukan hasil tangkapannya itu tidak ada,” tuturnya.

    Pria kelahiran Surabaya ini kemudian menyebutkan, persoalan kedua yang dihadapi nelayan Sendangbiru terkait kesusahan mencari es batu untuk membekukan hasil tangkapan mereka secara manual.

    “Sampai hari ini kalau mau membekukan dengan cara manual dengan es batu, masyarakat nelayan yang ada di Sendangbiru kesusahan dalam mencari es batu, harus mencari dari kota bahkan sebagian besar mengambil dari Probolinggo atau Tulungagung,” beber Hadi.

    Tidak berhenti di situ, Komisi B menerima laporan dari masyarakat soal adanya monopoli pasar di Sendangbiru.

    “Terkait masalah hasil tangkapan nelayan itu kami menemukan dari laporan warga bahwa ada monopoli terhadap pembelian ikan. Hasil tangkapan nelayan dan itu hanya dilakukan oleh satu lembaga atau satu kelompok dan itu masalah pembayarannya tidak langsung tapi dicicil, atau bahkan diambil dulu ikannya, bayarnya bisa dua bulan bahkan ada warga yang ngomong sampai pernah 2 miliar nunggak sampai hari ini belum dibayar. Jadi monopoli terhadap pasar TPI yang ada di Sendangbiru,” ucapnya.

    Dari hasil monitoring hari ini, Hadi menyampaikan, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim di Kabupaten Malang telah bersedia duduk bersama dengan Komisi B untuk berikutnya meminta keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang terkait persoalan yang dihadapi nelayan di Sendangbiru.

    “Kami Insha Allah dalam waktu dekat akan Sidak ke Sendangbiru bersama dengan UPT Dinas provinsi dan UPT Dinas Kabupaten untuk bersama-sama menyelesaikan masalah nelayan di Sendangbiru,” pungkasnya. (yog/but)

  • Polemik PLTS Terapung Karangkates, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim Sarankan Mediasi

    Polemik PLTS Terapung Karangkates, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim Sarankan Mediasi

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Chusni Mubarok, menyoroti polemik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Bendungan Karangkates, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

    Proyek ini menuai pro dan kontra karena berpotensi berdampak pada kelompok pembudidaya ikan yang telah lama menggantungkan hidup dari keramba jaring apung.

    “Terkait dengan PLTS Terapung, yang nanti bersinggungan dengan Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan) yang menyelenggarakan keramba jaring apung, maka harus diselesaikan dengan duduk bersama dan secara dingin,” ujar Chusni Mubarok saat kunjungan monitoring ke Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Kepanjen, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, kedua pihak yang terlibat dalam polemik ini sama-sama membawa kepentingan yang berdampak langsung pada masyarakat. Di satu sisi, PLTS Terapung bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi, tetapi di sisi lain, ratusan petani ikan bergantung pada keramba jaring apung sebagai sumber penghidupan mereka.

    “Sementara di sisi lain, keramba jaring apung sudah menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Sehingga perlu kita sikapi dengan cara duduk bersama,” lanjutnya.

    Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Chusni Mubarok menegaskan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Bupati Malang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, serta pimpinan DPRD Kabupaten Malang untuk mencari solusi terbaik.

    Beberapa opsi yang dibahas mencakup lokalisasi atau relokasi, dengan mempertimbangkan dampak yang paling kecil bagi masyarakat.

    “Apakah nantinya dilokalisir atau relokasi. Mana yang mudharatnya paling kecil. Sebab diakui, untuk mencari solusi tidak bisa menang-menangan. Karena di sisi lain, memang secara aturan tidak boleh membuat jaring apung,” jelasnya.

    Namun demikian, Chusni menekankan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial dari kebijakan ini. Sebanyak 600 petani ikan menggantungkan hidupnya dari keramba jaring apung yang telah dikelola turun-temurun di Bendungan Karangkates.

    “Tetapi yang perlu diperhatikan, bahwa di sisi lain juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada sekitar 600 petani yang menggantungkan hidupnya dari jaring keramba apung,” tegasnya.

    Rencana pembangunan PLTS Terapung di Bendungan Karangkates memang menjadi isu yang sensitif, mengingat dampaknya tidak hanya pada perekonomian masyarakat sekitar tetapi juga pada ekosistem perairan setempat.

    Diperkirakan, jika proyek ini berjalan tanpa kajian yang matang, akan terjadi penurunan hasil tangkapan ikan hingga 1.057 ton per tahun. [yog/suf]