Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Dugaan Manipulasi Klaim JKN Tiga Rumah Sakit Dilaporkan kepada Kejaksaan Jember

    Jember (beritajatim.com) – Seorang advokat Mohammad Husni Thamrin melaporkan dugaan manipulasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional di tiga rumah sakit ke Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur.

    “Saya melapor ke Kejaksaan Negeri Jember kemarin sebagai tindak lanjut hasil hearing pada 6 November 2025 di DPRD Jember,” kata Thamrin, Selasa (18/11/2025).

    Thamrin mengadukan empat pihak yakni oknum dokter terduga pelaku manipulasi, Kepala BPJS Kesehatan Yessy Novita, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Akhmad Helmi Luqman, dan Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsi Khoris.

    Laporan dugaan Manipulasi klaim JKN ini berawal dari hasil temuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jember di Rumah Sakit Daerah Balung, Rumah Sakit Siloam, dan Rumah Sakit Paru.

    “BPJS menyebutnya fraud, tapi saya menafsirkan itu bukan fraud biasa. Itu tindak pidana korupsi yang nilainya cukup besar, yang BPJS tidak berani membuka (nominal kerugian),” kata Thamrin.

    Thamrin menangkap adanya niat jahat dalam penyelesaian persoalan ini. Menurutnya, ada pertemuan tertutup di sebuah hotel di Jalan Karimata yang dihadiri Komisi D DPRD Jember, BPJS Kesehatan Jember, dan Dinas Kesehatan Jember pada 5 November 2025.

    Thamrin curiga pertemuan tertutup di hotel itu bertujuan menyelesaikan perkara tersebut tanpa harus ke jalur hukum. Sehari kemudian DPRD Jember menggelar rapat dengar pendapat di gedung parlemen. “Dalam hearing itu tidak ada niat BPJS Kesehatan, DPRD, maupun pihak lainnya untuk mengadukan ini ke ranah hukum,” kata Thamrin.

    Thamrin menyesalkan sikap BPJS Kesehatan, Dinkes, dan Komisi D DPRD Jember yang menilai manipulasi ini termasuk perkara keperdataan biasa. “Hanya cukup mengembalikan kerugian dan kemudian kasusnya ditutup,” katanya.

    Padahal, menurut Thamrin, dugaan manipulasi ‘mark up’ klaim ini sudah termasuk korupsi. “Dana BPJS ini uang negara, di antaranya hasil iuran masyarakat. Diakui bahwa ada manipulasi atau mark up,” katanya.

    Yessy Novita tak berkomentar banyak soal laporan tersebut. “Ya udah kita ikutin aja. Kita lihat aja,” katanya.

    Akhmad Helmi Luqman menyatakan penyelesaian temuan manipulasi klaim JKN itu dilakukan sesuai aturan. “Kami tidak punya kewenangan untuk itu (menyelesaikan secara hukum),” katanya.

    Helmi juga membantah anggapan Thamrin bahwa pertemuan tertutup di hotel pada 5 November 2025 sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar prosedur hukum. “Pertemuan tertutup itu (rapat) dengar pendapat karena Komisi D merasa tidak dikasih tahu (soal temuan manipulasi tersebut). Tidak ada apa-apa,” katanya.

    Ketua Komisi D Sunarsi Khoris terkejut saat tahu dirinya diadukan ke kejaksaan. “Lho saya juga? kok bisa saya juga?”

    Sunarsi mengatakan tidak ada niat buruk dalam pertemuan tertutup dengan BPJS Kesehatan dan Dinkes Jember di salah satu hotel itu. “Saya hanya ingin mengetahui (temuan manipulasi klaim JKN tersebut),” katanya.

    Dalam pertemuan tersebut, Sunarsi mendapat informasi bahwa temuan tersebut sudah diselesaikan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

    “Bu Yessy mengatakan, sesuai dengan permenkes, (persoalan) itu enggak masuk ranah hukum. Aku ngomong opo enek e. Tapi karena pertemuan tertutup itu, dipikir ada kongkalikong. Yakin, wallahi, aku ora enthuk opo-opo (demi Tuhan saya tidak memperoleh apa-apa, red),” kata Sunarsi.

    Anggota Komisi D Achmad Dhafir Syah menghormati hak Thamrin untuk mengadukan ini ke kejaksaan. “Andai kata boleh menyarankan, sebetulnya ada baiknya tabayyun dulu: apakah memang bisa berlanjut ke ranah pelaporan ke aparat penegak hukum atau cukup diselesaikan dengan konfirmasi atau tabayyun kepada beberapa pihak,” katanya.

    “Saya rasa kejaksaan akan melihat pelaporan itu, apakah nanti ditindaklanjuti atau seperti apa. Toh nanti akan ada klarifikasi ke para pihak, baik itu Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun Ketua Komisi D,” kata Dhafir. [wir]

  • Haul ke-77 Gubernur Soeryo, Deni Wicaksono Ajak Jaga Persatuan di Tengah Tantangan Kebangsaan

    Haul ke-77 Gubernur Soeryo, Deni Wicaksono Ajak Jaga Persatuan di Tengah Tantangan Kebangsaan

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyampaikan pesan kebangsaan saat menghadiri haul Gubernur Soerjo di Kompleks Makam Gubernur Soeryo, Jalan Salak, Magetan, Selasa (18/11/2025).

    Dia mengatakan momentum haul menjadi ruang untuk kembali mengingat nilai perjuangan yang relevan dengan kondisi bangsa hari ini.

    “Kita mengenang beliau bukan semata-mata dalam konteks sejarah, tetapi sebagai pengingat bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan membutuhkan keberanian dan konsistensi,” ujar Deni.

    Politisi PDI Perjuangan ini menyebut nilai yang diwariskan RMT Ario Soerjo semakin terasa penting di tengah dinamika sosial dan politik yang bergerak cepat. Menurut Deni, masyarakat kini lebih mudah terseret isu perpecahan, terutama melalui ruang digital yang sangat terbuka.

    “Semangat persatuan yang diwariskan para pendiri Jawa Timur harus terus dijaga. Jangan sampai kita terpecah karena isu-isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan dialog dan kebersamaan,” kata legislator asal dapil Jatim 9 ini.

    Menurut dia, perjalanan 80 tahun Jawa Timur menunjukkan bahwa kekuatan bertumpu pada gotong royong. Deni menyampaikan bahwa pembangunan akan berjalan lebih stabil ketika masyarakat dan pemerintah berada dalam irama yang sama.

    “Jawa Timur tangguh itu bukan sekadar slogan. Itu wujud dari komitmen kita bersama untuk menjaga stabilitas dan membangun tanpa meninggalkan siapa pun,” tegasnya.

    Deni juga mengingatkan pentingnya keteladanan moral dalam kepemimpinan publik. Dia menilai perjalanan tokoh seperti Gubernur Soeryo mengajarkan bahwa pengabdian tidak boleh goyah hanya karena tekanan zaman. “Pemimpin hari ini harus mencontoh sikap beliau. Tidak mundur ketika menghadapi tekanan, dan tidak ragu berdiri untuk rakyatnya,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Deni mengajak masyarakat Jawa Timur menjadikan haul ini sebagai momentum memperkuat jati diri daerah. Dia memastikan DPRD Jatim tetap menjaga nilai-nilai perjuangan agar terus relevan bagi generasi muda. “Ini soal memastikan nilai perjuangan itu tetap menjadi energi bagi Jawa Timur untuk terus bertumbuh,” pungkas Deni. [asg/kun]

  • Duduk Perkara Kisruh di Mapolsek Sempol, Begini Respon Forkopimda Bondowoso

    Duduk Perkara Kisruh di Mapolsek Sempol, Begini Respon Forkopimda Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Iptu Suherdi, Kapolsek Sempol, Polres Bondowoso mungkin tidak akan mengira, dirinya akan “berdialog” belasan jam dengan masyarakat Desa Kaligedang, Senin (17/11/2025).

    Paginya, Iptu Suherdi masih mengunggah story di WhatsApp. Saat dia dan anak buahnya mengatur lalu lintas di sekitaran pusat kecamatan Sempol. Postingan terakhirnya kala itu adalah ucapan selamat ulang tahun pada Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono sekira pukul 09.38 WIB.

    Setelahnya, Mapolsek Sempol didatangi oleh ratusan masyarakat Desa Kaligedang. Mereka membawa Suherdi untuk berdialog lebih lanjut ke Desa Kaligedang.

    Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir menyebut bahwa masyarakat desa Kaligedang tersulut emosi karena adanya provokasi oleh oknum.

    Beberapa jam sebelum massa datang, Polsek Sempol mengamankan seorang warga Desa Kaligedang bernama Sahrul untuk dimintai keterangan perihal sebuah kasus.

    Informasi yang didapat, polisi ingin menggali lebih dalam soal dugaan pengrusakan 18 ribu pohon kopi milik PTPN I Regional 5 di afdeling Kalisengon, Desa Kaligedang.

    Kopi berumur setahun itu diduga dirusak pada Rabu (12/11/2025). Luasannya diperkirakan 9 hektar. Menurut Dhafir, dalam hal ini polisi sudah prosedural.

    “Tapi isu yang berhembus adalah penculikan. Kesalahpahaman inilah yang membuat masyarakat Kaligedang bergerak,” katanya pada Beritajatim.com, Selasa (18/11/2025).

    Suherdi pun sempat dibawa ke Kaligedang untuk berbincang lebih intens perihal perkara tersebut. Kapolres, Dandim 0822, Ketua DPRD dan Wabup Bondowoso hadir.

    Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes, Karo Ops Polda Jatim pun terlihat ikut turun di Kaligedang malam itu. Mereka berperan aktif meluruskan kesalahpahaman.

    Sekira pukul 22.00 WIB, semua pihak mendapatkan titik temu. Kapolsek bisa kembali ke markas untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

    “Terima kasih Tuhan atas perlindungan, penyertaan, pembelaan dan pemeliharaan-Mu,” tulis Suherdi di story WA pada Selasa, (18/11/2025) pukul 03.21 WIB.

    Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono bersyukur situasi di Kaligedang kembali kondusif. Dia menampik anggapan bahwa Kapolsek disandera. “Bukan disandera, tapi dijemput warga Desa Kaligedang di Mapolsek untuk diajak berdialog,” jawabnya.

    Kapolsek juga tidak mengalami luka selama masa dialog itu. Termasuk ketika dalam proses penjemputan oleh warga di mapolsek. Dalam video beredar, Kapolsek sempat ditarik paksa dari dalam mako. “Kondisi Kapolsek dalam keadaan baik-baik saja,” tegas Kapolres.

    Dandim 0822 Bondowoso, Letkol Arh Achmad Yani mengaku siap mendukung Polri dalam pengamanan wilayah di kecamatan sempol. “Apa yang perlu diluruskan, kami bantu luruskan,” katanya.

    Terlebih, sebelumnya ada peristiwa nyaris serupa yang menimpa aparat satuan lainnya. “Kami berharap hal ini tidak terulang lagi,” tegas Dandim.

    Kisruh Senin (17/11/2025), sempat ada hal menjurus anarkis. Seperti penurunan bendera merah putih hingga mengacungkan celurit di mapolsek Sempol.

    “Kami sangat menyesalkan penurunan bendera merah putih itu. Bagaimana pun bendera merah putih adalah lambang negara yang diperjuangkan oleh jutaan jiwa pendahulu kita,” kata Dhafir.

    Ketua DPC PKB itu meminta masyarakat Kaligedang untuk menahan diri, mematuhi regulasi, tunduk pada aturan perundangan dan menghormati aparat penegak hukum. “Jangan sampai ada korban jiwa dari kedua belah pihak,” harapnya.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid telah berkirim surat pada PTPN I Regional 5 pada 4 November 2025 lalu. Surat bersifat penting itu tertuang dengan nomor 500.3.3.2/344/430/2025. Surat itu terdiri dari 6 berkas berisi aspirasi masyarakat.

    “Forkopimda sudah berupaya dalam penyelesaian konflik Agraria di Ijen,” ucap Dhafir. Setidaknya memfasilitasi 3 pertemuan antara masyarakat dengan PTPN di gedung DPRD, Kejari dan Mapolres.

    Dalam pertemuan itu, PTPN membuka ruang usulan dari masyarakat di Kecamatan Sempol yang selama ini menggarap lahan bertahun-tahun. Mereka dibagi 8 zona.

    Terbukanya ruang usulan itu ditindaklanjuti masyarakat. Harapannya berbeda di setiap desa. Ada yang menginginkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PTPN. “Khusus Kaligedang mengusulkan penghapusan HGU dan KSO,” kata legislator 3 dekade ini.

    Dhafir berharap PTPN I Regional 5 segera merespons surat dari Bupati yang menghimpun aspirasi masyarakat Sempol tersebut. Hingga 2 pekan pasca surat dikirim, Pemda belum menerima jawaban.

    “Kami juga berharap agar Pansus Sengketa Agraria di DPR RI turun ke Bondowoso. Apa pun jawabannya nanti, forkopimda akan membantu mensosialisasikan ke masyarakat. Tentu dengan cara humanis,” tandas Dhafir. (awi/ian)

  • Kronologi 6 Anak Tewas di Kubangan Grand City Balikpapan, Ketua RT: Jangan Jadikan Warga Tumbal Proyek Regional 18 November 2025

    Kronologi 6 Anak Tewas di Kubangan Grand City Balikpapan, Ketua RT: Jangan Jadikan Warga Tumbal Proyek Regional 18 November 2025

    Kronologi 6 Anak Tewas di Kubangan Grand City Balikpapan, Ketua RT: Jangan Jadikan Warga Tumbal Proyek
    Tim Redaksi
    BALIKPAPAN, KOMPAS.com
    — Tragedi tenggelamnya enam anak di kubangan air sekitar kawasan perumahan Grand City, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Senin (17/11/2025), mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.
    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (18/11/2025), Ketua RT 37 Andi Firmansyah mengungkap kronologi lengkap kejadian serta kritik terhadap minimnya koordinasi dari pihak pengembang.
    Andi menjelaskan kubangan itu terbentuk akibat penimbunan lahan yang sebelumnya digusur hingga turun sekitar 10 meter.
    “Kedalamannya kurang lebih satu setengah meter berisi lumpur hidup. Anak-anak sering bermain di sana karena kondisi becek, dan setelah hujan airnya terlihat jernih,” jelasnya.
    Kejadian bermula ketika tujuh anak pulang mengaji dan berjalan menuju lokasi kubangan. Enam di antaranya memutuskan mandi karena mengira airnya dangkal.
    “Mereka melompat, ternyata itu lumpur. Empat anak ditemukan dalam posisi berdekatan, diduga saling mencoba menolong,” ujar Andi.
    Satu anak berusia empat tahun yang tidak ikut mandi pulang dan memberi tahu ibunya bahwa teman-temannya tenggelam.
    “Andai anak empat tahun itu ikut berenang, mungkin sampai hari ini kita belum tahu ada kejadian apa-apa, karena tidak ada yang melapor,” tambahnya.
    Keenam korban terdiri dari empat perempuan dan dua laki-laki. Empat di antaranya saudara kandung: Alfa Kaltiana Hadi (12), Ica Nawang (11), Arafa Lirman Azka Faiez (8), serta sepupu mereka Anaya Zaira Azarah (5), warga RT 68.
    Dua korban lain adalah ‎Muhammad Rifai (9) dan ‎Kartika Ardayanti (9), warga RT 37.
    “Jarak antara rumah korban dengan lokasi kejadian sekitar 500 meter dan dapat diakses dengan mudah tanpa pembatas apa pun,” jelas Andi.
    Kritik Pedas kepada Pengembang: Tidak Pernah Koordinasi
    Andi menyesalkan tidak adanya koordinasi dari pihak manajemen Grand City.
    “Selama ini tidak ada koordinasi dengan kami sebagai RT kalau ada pekerjaan di lingkungan. Andaikan pihak Sinarmas masih beraktivitas di lokasi itu, saya yakin kejadian ini tidak akan terjadi karena lokasi pasti terawasi,” tegasnya.
    Ia juga menanggapi pernyataan Wakil Wali Kota bahwa tanah tersebut bukan milik Sinarmas.
    “Betul mungkin bukan milik Sinar Mas, tapi akibatnya muncul karena ada sebab. Tidak mungkin rokok terbakar kalau tidak ada api,” ucapnya.
    Andi meminta pertanggungjawaban semua pihak.
    “Jangan jadikan warga kami sebagai tumbal. Setiap rencana tolong direncanakan dulu dengan benar. Jangan bekerja dulu baru direncanakan. Sudah ada korban, baru ada pertemuan seperti ini,” katanya.
    Ia juga menyayangkan pejabat yang tidak datang ke rumah duka.
    “Jangan hanya turun pas cari suara saja,” sindirnya.
    RT Minta Lokasi Segera Dipagari
    Andi meminta OPD terkait mengkaji kembali prosedur perizinan serta meminta agar lokasi segera diberi pagar.
    “Saya mohon, pagar lokasi itu segera dibuat, lebih cepat lebih baik. Jangan tunggu ada korban lagi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Surabaya Desak Penahanan Kasus LGBT Ditangguhkan, Ini Alasannya

    DPRD Surabaya Desak Penahanan Kasus LGBT Ditangguhkan, Ini Alasannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mendesak kepolisian menangguhkan penahanan para tersangka praktik LGBT yang baru saja terjaring razia. Dia mengatakan kondisi sel saat ini tidak aman karena tahanan positif HIV dicampur dengan yang negatif.

    “Yang kami sayangkan adalah, mereka itu dicampur dalam satu sel. Kita tahu bahwa HIV itu adalah penyakit menular. Kalau itu dijadikan satu sel, potensi untuk menularkan sangat besar,” ujar Imam, Selasa (18/11/2025).

    Dia menyebut laporan keluarga tahanan memperlihatkan hasil tes menunjukkan sebagian tersangka positif HIV, sementara lainnya negatif. Menurutnya, tindakan mencampur seluruh tahanan dalam satu ruangan berpotensi menimbulkan penularan dan melanggar prinsip dasar pemisahan. “Menular dan mematikan. Ya, karena sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan,” tutur politisi NasDem ini.

    Imam menilai aturan sebenarnya sudah mewajibkan pemisahan berdasarkan kategori tahanan, tetapi di lapangan hal itu kerap diabaikan. Dia mencontohkan kasus tahanan waria maupun tahanan yang terpapar HIV yang tetap ditempatkan bersama kelompok lain.

    “Saya minta pertama Polrestabes harusnya memisahkan antara yang positif dan tidak. Ini pun ada yang dilanggar,” tegas mantan jurnalis kawakan ini.

    Karena tidak ada fasilitas khusus, dia meminta polisi menangguhkan penahanan sambil proses hukum tetap berjalan. Dia menilai para tersangka bukan pelaku kejahatan berbahaya dan tidak berpotensi melarikan diri.

    “Menurut saya sebaiknya ditangguhkan penahanannya sambil proses hukumnya dilanjutkan. Mereka itu bukan blue crime atau white collar crime. Mereka sesungguhnya juga korban, ini kan perilaku,” katanya.

    Imam mengingatkan ancaman “vonis ganda” jika tahanan positif dan negatif terus dicampur. Dia menyebut risiko tertular HIV akan menjadi kerusakan permanen yang tidak bisa dibatalkan jika nantinya putusan pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah.

    “Jangan sampai mereka dapat vonis dua kali. Vonis terhadap hukumnya, tapi kemudian vonis ketularan penyakitnya. Ini kan kasihan,” tegasnya.

    Dia menegaskan Pemkot Surabaya hingga kini belum memiliki shelter khusus HIV, padahal penyebaran kasus masih tinggi dan mulai muncul pada kelompok usia remaja. Menurutnya, peringatan sudah disampaikan sejak setahun lalu namun belum ditindaklanjuti.

    “Setahun yang lalu kami sudah mengingatkan Pemkot. Sampai hari ini Pemkot tidak punya, padahal penyebaran HIV itu masih tinggi. Yang mengagetkan itu usianya makin remaja,” ungkapnya.

    Imam menambahkan NGO pendamping penderita HIV kini turut kesulitan karena dukungan pendanaan dari luar negeri telah dihentikan. Dia menyebut persoalan ini semakin memperburuk ketiadaan shelter yang seharusnya disediakan pemerintah kota.

    “Waktu itu mereka mengeluhkan tidak ada shelter khusus HIV. Kita sampaikan, tapi sampai hari ini belum dianggarkan,” katanya kecewa.

    Menurut dia, pencampuran tahanan tidak hanya membahayakan tersangka kasus LGBT, tetapi juga tahanan lain yang satu sel. Dia mengingatkan risiko penularan di ruang sempit dapat menimbulkan protes hingga masalah kesehatan serius.

    “Kan ini bukan cuma menular ke mereka sesama LGBT, tapi tahanan yang lain itu loh. Bisa protes nanti tahanan yang lain di situ,” tegasnya.

    Imam sekali lagi mendesak Polrestabes dan Pemkot Surabaya segera menyiapkan langkah nyata. Dia menyebut keberadaan shelter khusus HIV adalah kebutuhan mendesak untuk mencegah kasus serupa. “Menurut saya jangan ditunggu lagi lah. Ini harus segera ada shelter khusus HIV,” pungkasnya. [asg/kun]

  • Pinjaman Gagal Cair, Ratusan Proyek Jalan di Ponorogo Mendadak Dihentikan

    Pinjaman Gagal Cair, Ratusan Proyek Jalan di Ponorogo Mendadak Dihentikan

    Ponorogo (beritajatim.com) — Ratusan paket lelang perbaikan jalan di Ponorogo akhirnya dihentikan total. Langkah ini diambil setelah pinjaman Rp100 miliar yang diajukan Pemkab Ponorogo ke Bank Jatim gagal cair. Hal itu tentu membuat seluruh skema pendanaan runtuh di tengah jalan.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, membenarkan pembatalan tersebut. Menurutnya, ratusan paket pekerjaan yang sudah diumumkan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), harus dihentikan karena dana yang menjadi tumpuan pekerjaan tak kunjung masuk ke kas daerah.

    “Sudah komunikasi dengan teman-teman BPPKAD dan melayangkan surat resmi. Hasilnya memang anggaran belum masuk karena perjanjian kredit belum ditandatangani,” kata Jamus, Selasa (18/11/2025).

    Jamus mengungkapkan bahwa proses lelang cepat yang digelar Pemkab sejatinya telah menemukan pemenang tender. Namun, tanpa kepastian dana, seluruh langkah administrasi tak bisa dilanjutkan.

    “Untuk lelang, pengumuman pemenangnya sudah ada. Cuma untuk SPPBJ dan menandatangani kontrak harus ada kepastian anggaran. Secara teknis waktu juga tidak memungkinkan,” ungkapnya.

    Jamus menambahkan, sejak awal panitia lelang telah mencantumkan klausul khusus bahwa kontrak hanya bisa berjalan jika dana pinjaman benar-benar masuk ke APBD.

    “Kalau dirunut ini sudah mulai progres pengerjaan, karena pengumuman pemenangnya itu akhir bulan lalu. Karena pada klausul lelang kita tahu bahwa ini pinjaman yang belum masuk duitnya ke APBD. Maka di penandatanganan syarat khusus kontrak itu kita sebutkan harus ada kepastian anggaran,” katanya.

    Dengan batalnya pinjaman, DPUPKP kini hanya bergantung pada sisa anggaran APBD 2025 untuk melanjutkan sebagian kecil perbaikan jalan yang masih memungkinkan dikerjakan. Sebelumnya, setelah DPRD memberikan persetujuan pinjaman Rp100 miliar kepada Pemkab Ponorogo, pemerintah daerah langsung membuka ratusan paket lelang dengan mekanisme lelang cepat. Percepatan perbaikan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mewujudkan infrastruktur jalan yang lebih representatif menjelang pergantian tahun. (end/kun)

  • Viral Patung Leher Pak Karno Miring di Alun-alun Indramayu

    Viral Patung Leher Pak Karno Miring di Alun-alun Indramayu

    GELORA.CO – Patung proklamator yang juga presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang sebelumnya terpasang di Alun-alun Indramayu, mendapat sorotan. Hal itu setelah bagian leher hingga kepala patung proklamator itu terlihat miring seperti patah.

    Sorotan itu salah satunya disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono. Ia mempertanyakan patung Bung Karno yang diselimuti kain putih.

    “Kenapa ya? Ada yang bisa menjelaskan?,” tanya Ono, dikutip dari akun Instagramnya @ono_surono, Senin (17/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Republika, kain putih yang membungkus patung Bung Karno itu terlihat sudah dilepas. Namun, hal itu memperlihatkan kondisi patung yang terlihat miring pada bagian leher dan kepalanya.

    Kondisi itu berbeda dengan patung Bung Hatta, yang berdiri di sisi yang lain. Patung Bung Hatta tetap utuh tanpa ada kerusakan.

    Plt Kabid Perumahan permukiman Diskimrum Kabupaten Indramayu, saat dikonfirmasi, Krisdiantoro menjelaskan, kondisi itu bermula dari pemasangan tenda untuk pelantikan PPPK Paruh Waktu pada Rabu (12/11/2025). Namun hingga keesokan harinya, tenda itu ternyata belum dibereskan.

    “Kita juga gak tahu kenapa sampai Kamis sore, tenda itu belum dilepaskan. Sampai akhirnya Kamis sekitar pukul 17.00 WIB ada kejadian angin kencang sampai tenda roboh (mengenai patung),” kata Krisdiantoro.

    Krisdiantoro menjelaskan, patung itu dibangun oleh Dinas Kimrum Kabupaten Indramayu pada 2023. Untuk memperbaiki kerusakan pada patung yang terbuat dari tembaga itu, maka harus ditangani oleh pembuat patung tersebut.

    “Kita juga lagi menelusuri siapa yang dulu membuat patungnya. Karena kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi yang bukan pembuat awalnya dulu, khawatirnya malah jadi rusak,” katanya.

    Krisdiantoro mengatakan, untuk menangani perbaikan patung itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah harus menjadi tanggung jawab Dinas Kimrum ataukah dari pihak panitia pelantikan PPPK dan tukang tendanya. Namun dari pihak panitia ingin mengetahui biayanya terlebih dahulu.

    Sambil menunggu proses perbaikan, kata Krisdiantoro, pihaknya memutuskan untuk menurunkan patung terlebih dahulu. Tak hanya patung Bung Karno yang mengalami kerusakan, namun patung Bung Hatta juga sementara akan ikut dilepas terlebih dahulu.

    “Soalnya kan (patung) itu sepasang. Kalau gak dilepas dulu gak tega lihatnya, itu kan patung tokoh proklamator,” katanya.

  • Kesbangpol Tuban Gandeng Gen Z untuk Penguatan Wawasan Kebangsaan

    Kesbangpol Tuban Gandeng Gen Z untuk Penguatan Wawasan Kebangsaan

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tuban menggandeng para pelajar SMA/SMK sederajat dan tokoh pemuda di tiga kecamatan untuk mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan di Gedung Lantai 3 Pemkab Tuban. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemahaman generasi Z mengenai nilai-nilai kebangsaan, bela negara, serta peran aktif mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

    Kepala Badan Kesbangpol Tuban, Yudi Irwanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menanamkan pemahaman dasar tentang semangat kebangsaan kepada generasi muda. Ia menegaskan pentingnya generasi Z memahami konsep bela negara melalui cara yang relevan dengan kehidupan mereka saat ini.

    “Hari ini kami mengadakan sosialisasi wawasan kebangsaan bela negara dengan diikuti 100 orang peserta,” ujar Yudi Irwanto, Selasa (18/11/2025).

    Para peserta berasal dari SMA/SMK negeri maupun swasta serta tokoh pemuda dari Kecamatan Tuban, Palang, dan Semanding. Sosialisasi ini juga menyasar pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri, mencakup cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta nilai-nilai NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

    “Khususnya saat ini ditekankan dari Permendagri bahwa mereka harus mengetahui tentang cinta tanah air, tentang wawasan kebangsaan dan didalamnya kan ada tentang NKRI, Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika,” imbuhnya.

    Yudi menambahkan bahwa nilai kebangsaan perlu diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi Z yang saat ini menjadi kelompok terbesar dalam populasi pelajar. Ia mencontohkan bentuk sederhana kepedulian sosial yang dapat diterapkan.

    “Misalkan, ada di sekolah atau di lingkungannya ada orang meninggal ya sewajarnya ikut takziah, sehingga mereka diharapkan tanggap terhadap lingkungannya,” terang Yudi sapanya.

    Menurut Yudi, masih banyak perilaku positif yang dapat dikembangkan para pelajar dan pemuda sebagai wujud penerapan wawasan kebangsaan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk memperkaya materi, Kesbangpol menghadirkan narasumber dari Bakesbangpol, Kodim 0811 Tuban, Polres Tuban, serta Komisi II DPRD Tuban.

    “Kalau untuk pemateri langsung dari Bakesbangpol, Kodim 0811 Tuban, Polres Tuban dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Sosok Yasika Aulia Ramadhani, Anak Politisi Gerindra yang Kelola 41 Dapur MBG di Sulsel

    Sosok Yasika Aulia Ramadhani, Anak Politisi Gerindra yang Kelola 41 Dapur MBG di Sulsel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Nama Yasika Aulia Ramadhani mengemuka di jagat maya. Siapa sebenarnya dia?

    Namanya disebut-sebut karena pengakuannya sendiri yang mengatakan mengelola 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menariknya, dia baru berumur 20 tahun.

    Pernyataannya itu diungkapkan saat peresmian dapur MBG di Jalan Merdeka, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Berlangsung pada Jumat (14/11/2025).

    Belakangan diketahui, bahwa Aulia adalah putri dari pasangan politisi gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Sulsel, Yasir Mahmud serta Andi Tenri Engka.

    Adapun 41 dapur itu, tersebar di berbagai daerah. Di antaranya 16 rapur di makassar, tiga di Parepare, dua di Gowa, dan sepuluh di Bone.

    Selain itu, ada pula tiga dapur yang sedang disiapkan di Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur, Tellu Siattinge, Dua Boccoe, dan Kajuara.

    “Sejak 6 Januari 2025, kami memulai dari Makassar sebagai pelopor makanan bergizi di Sulsel. Melalui Asta Cita MBG, kami ingin mempercepat pemenuhan gizi anak bangsa,” kata Aulia.

    Di Instagramnya @yasikaauliaa. Yasika kerap mengunggah momen dirinya berlibur keluar negeri.

    Mulai di Prancis, sampai di stadion klub terkemuka di dunia FC Barcelona, Camp Nou, yang letaknya di Spanyol.

    Foto-foto Aulia di Instagram menunjukkan gayanya yang modis. Selain berpose seorang diri, di Instagramnya dia juga kerap membagikan momennya bersama keluarganya, termasuk Yasir ayahnya.

    Aulia diketahui memiliki dua saudara. Masing-masing Yasika Dwi Ardina dan Yasika Raja Aditya.

  • Pendapatan Daerah Naik 4 Persen, Pansus BUMD Disiapkan untuk Benahi Kinerja Usaha Pemprov

    Pendapatan Daerah Naik 4 Persen, Pansus BUMD Disiapkan untuk Benahi Kinerja Usaha Pemprov

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono, menilai kinerja pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini menunjukkan perkembangan positif. Dia menyebut pendapatan daerah tercatat meningkat sekitar empat persen, meski pemerintah pusat melakukan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia.

    Menurut politisi Golkar itu, kondisi tersebut menuntut Pemprov Jatim lebih cermat menentukan sektor prioritas. Ia menekankan pentingnya menjaga Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap stabil di tengah penyesuaian anggaran.

    “Pendapatan kita sebenarnya sudah bagus, tinggal bagaimana Pemprov bijak mengatur prioritas mana yang harus didahulukan,” ujar Blegur, Senin (17/11/2025).

    Terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Blegur yang juga Koordinator Komisi C menjelaskan bahwa tujuan utama pansus adalah membantu pemerintah provinsi menilai performa seluruh BUMD secara lebih terarah.

    Ia menegaskan bahwa BUMD memiliki peran strategis sebagai penambah pendapatan asli daerah untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Blegur menyampaikan bahwa tidak semua BUMD memiliki performa seragam. Ada yang memberikan dividen cukup baik, ada yang masih lemah, dan sebagian lainnya dinilai tidak berjalan optimal.

    Pansus BUMD diharapkan mampu menyusun rekomendasi konkret sehingga Gubernur Jawa Timur dapat mengambil langkah yang paling tepat untuk memperbaiki pengelolaan usaha daerah. “Semangat dari pansus ini bukan menyudutkan, tapi memastikan peran BUMD bisa maksimal. Kalau ada yang sudah baik, kita dorong. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Tujuannya jelas untuk masyarakat Jawa Timur,” tegasnya. [asg/kun]