Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi.

    Sehingga, upaya terakhir dari pasangan ini berakhir sejak MK mengetuk palu di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa 4/2/2025).

    Dalam pilwali 2024 ini, Ilham Ari Fauzi memulai karirnya pertama kali.

    Ia menjadi generasi Z yang pertama maju pada Pilkada 2024 lalu.

    “Beliau adalah sosok muda yang penuh potensi dalam dunia politik. Pengalaman dari pilwali 2024 bisa menjadi modal beliau di panggung politik ke depan,” kata pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Febrianto Syam, Rabu (5/2/2025).

    Selama masa kampanye, Ilham Fauzi bisa dianggap sebagai perwakilan anak muda.

    Beberapa kali, Ilham menemui langsung masyarakat akar rumput.

    Ada suatu waktu, ia mendapatkan keluhan.

    Tak pikir panjang, putra dari wakil ketua umum DPP PPP, Amir Uskara ini pun langsung menelpon legislator DPRD Sulsel fraksi PPP.

    Solusinya pun langsung ada.

    Ia langsung mampu mencari solusi atas keluhan masyarakat.

    “Beliau juga merupakan anak muda yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu mengelola apa yang masyarakat sampaikan menjadi sebuah program pada pencalonan wali kota 2024 lalu,” katanya.

    Ilham Ari Fauzi pun mampu bertransformasi dari seorang direktur yayasan menjadi seorang politisi kawakan.

    Sehingga, pemilihan wali kota Makassa 2024 menjadi panggung dari Ilham Ari Fauzi.

    Ia mampu bersaing dengan politisi kawakan di Makassar bahkan mengalahkan ketua partai dan birokrat senior.

  • DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 

    Sumber foto: Mamo Erfanto/elshinta.com.

    DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden soal gas elpiji 3 kg 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Serang apresiasi kebijakan Presiden Prabowo agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa kembali.  

    Intruksi Presiden tersebut direspon positif oleh anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Demokrat, Syahril Fausi, dirinya menilai di tengah polemik kesusahan masyarakat mencari tabung gas ukuran 3 kg. Presiden mengambil sikap yang cepat dan tepat. 

    Akibat regulasi baru yang dikeluarkan oleh kementrian ESDM soal pembelian gas elpiji untuk kalangan menengah tersebut. Dua hari ini masyarakat kebingungan lanjut, Syahril Fausi.

    “Dengan sikap yang di ambil oleh Presiden Prabowo Subianto, kekhawatiran masyarakat soal tabungan gas 3 kg sudah kembali normal, masyarakat bisa kembali membeli tabung gas di warung warung yang biasa berjualan,” ujar Syahril seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto, Selasa (4/2). 

    Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menambahkan selain mengambil langkah yang cepat dan tepat soal kegaduhan gas ukuran 3kg, Presiden dinilai juga memberi solusi ke depan soal kontroling harga eceran di kalangan masyarakat.

    “Dengan memproses pengecer menjadi subpangkalan diharapkan harga jual ke masyarakat masih di ambang harga yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Pelantikan Bupati-Wabup Jombang Terpilih Warsubi-Salman Dijadwalkan 20 Februari 2025

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tengah mempersiapkan berbagai hal menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030, Warsubi-Salmanudin Yazid.

    Prosesi pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta, dengan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, membenarkan kepastian jadwal tersebut setelah sebelumnya mengalami perubahan. Semula, pelantikan direncanakan pada 6 Februari 2025, namun akhirnya diundur demi memungkinkan pelantikan serentak bagi lebih banyak kepala daerah terpilih.

    “Sudah fix 20 Februari di Jakarta. Pelantikan dilakukan secara serentak, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Jombang. Pelaksanaannya di Istana Negara Jakarta. Namun demikian, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendagri terkait teknis pelaksanaannya,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Agus, pengunduran jadwal ini juga berkaitan dengan penyelesaian proses gugatan hasil pemilihan di beberapa daerah. Meski demikian, ia memastikan bahwa Pemkab dan DPRD Jombang telah melakukan berbagai persiapan guna menyambut pelantikan ini.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang telah menetapkan Warsubi-Salman sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Jombang Nomor 01 Tahun 2025.

    Pasangan nomor urut 02 tersebut meraih kemenangan dengan perolehan suara signifikan, yakni 515.880 suara atau 74,88 persen, mengungguli pasangan petahana nomor urut 01, Mundjidah Wahab-Sumrambah, yang memperoleh 173.098 suara atau 25,12 persen.

    Rencana pelantikan Warsubi-Salman sempat menimbulkan simpang siur terkait kepastian jadwalnya. Namun, dengan adanya konfirmasi dari pemerintah pusat, prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 kini telah memiliki kepastian. [suf]

  • DPRD Surabaya Tolak Wacana Pengelolaan MBG Melalui Kantin Sekolah, Ini Alasannya

    DPRD Surabaya Tolak Wacana Pengelolaan MBG Melalui Kantin Sekolah, Ini Alasannya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Muklas Ni’am, menolak wacana pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MGB) di kantin sekolah. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan kemampuan kantin sekolah dalam menyediakan makanan bergizi untuk jumlah siswa yang besar.

    Menurut Ghoni, meskipun program ini memiliki tujuan baik untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan bergizi, pengelolaan di tingkat sekolah harus dipertimbangkan dengan matang. Ia mengkhawatirkan ketidakmampuan kantin sekolah dalam melayani seribu siswa atau lebih secara konsisten, terutama dalam memastikan kualitas makanan yang bergizi.

    “Bayangkan satu sekolah ada seribu siswa. Apakah kantin mampu konsisten melayani sebanyak itu, apalagi mengatur kualitas makanan? Apakah mereka sudah teruji untuk ini?” tanya Ghoni saat dihubungi, Rabu (5/2/2025).

    Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa pengelolaan makanan bergizi di sekolah memerlukan keahlian khusus dan profesionalisme. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kantin sekolah tidak diberi tanggung jawab penuh dalam hal ini.

    Sebagai alternatif, ia menyarankan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kompetensi di bidang pangan, seperti Rumah Potong Hewan (RPH), diberdayakan untuk mengelola program MGB di sekolah-sekolah.

    “Kenapa tidak memanfaatkan BUMD yang bergerak di bidang ini? RPH sudah berpengalaman dalam distribusi bahan makanan, dan mereka bisa memastikan kualitas bahan yang disajikan,” ujarnya.

    Dengan melibatkan BUMD yang berkompeten, Ghoni meyakini bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada siswa bisa terjaga dengan baik. Ia juga mengungkapkan dengan harga 10 ribu per porsi, dapat membantu memastikan stabilitas pasokan bahan makanan dan menjaga kualitasnya.

    “Apalagi kita lihat, harga bahan pokok mengalami fluktuatif atau selalu berubah. Ketika harga bahan mahal, apakah kita bisa menjamin kualitas makanan yang disajikan pada siswa? Belum lagi variabel-variabel lainnya,” tegasnya.

    Ghoni menegaskan bahwa pengelolaan makanan bergizi yang tidak profesional berisiko menimbulkan masalah hukum, sehingga perlu diperhatikan dengan serius agar tujuan dari program ini dapat tercapai tanpa adanya kendala.

    “Kalau SDM-nya tidak profesional, khawatir itu mereka nanti bermasalah dengan hukum,” pungkas Abdul Ghoni.[asg/ted]

  • Dewan Dukung Penuh Kebun Binatang Bandung Dikelola Pihak Ketiga, Ini Alasannya!

    Dewan Dukung Penuh Kebun Binatang Bandung Dikelola Pihak Ketiga, Ini Alasannya!

    JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengganti pengelola Kebun Binatang Bandung yang dinilai tidak kompeten imbas dua orang ditetapkan sebagai tersangka, mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota kembang.

    Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana menuturkan, pengelolaan aset pemerintah oleh pihak ketiga bisa memberikan dampak dari segi bisnis. Sehingga, fasilitas-fasilitas pendukung maupun pendapatan bisa tumbuh dari kerjasama tersebut.

    “Nah memang saya sepakat, untuk aset-aset pemerintah lebih enak di pihak ketigakan. Kenapa? Karena pihak ketiga pasti fokusnya bisnis. Kalau fokusnya bisnis ini fasilitas pasti diperhatikan,” kata Andri, Rabu (5/2).

    Namun, kata dia, penunjukan pihak ketiga pengelola kebun binatang Bandung yang baru harus jauh lebih profesional dari pihak sebelumnya.

    Maka dari itu, dirinya meminta agar Pemkot Bandung bisa selektif dalam memilih pengelola baru tersebut.

    BACA JUGA: Sita 6 Aset Yayasan Margasatwa, Ini Alasan Kejati Jabar Tak Tutup Operasional Kebun Binatang Bandung

    “Nah pihak ketiganya harus yang profesional. Sebelumnya penunjukan harus dites dulu, sok yang bisa menghasilkan profit, keuntungan, dari sekian banyak yang daftar harus presentasi. Jadi pemilihannya jangan karena faktor kedekatan,” ujarnya.

    Dirinya mencontohkan terkait perpindahan pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang sebelumnya di pegang oleh Pemkot Bandung kini dikelola penuh oleh PT PBB.

    Dari kasus ini, terlihat perbedaan ketika GBLA dipegang oleh PT PBB yang sangat mengalami progres signifikan dibanding dikelolaPemkot Bandung.

    Disinggung terkait hal ini, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung Koswara mengatakan, Kejati Jabar yang melakukan penyegelan memang merekomendasikan agar ada pengelola lain baik itu yayasan atau lembaga lainnya yang bisa mengoperasionalkan Bandung Zoo secara baik.

    “Karena kan yayasan yang sekarang ada dua orang menjadi korupsi. Nah itu komunikasinya nanti dengan yayasan untuk pencarian (pengelola baru),” kata Koswara,

    BACA JUGA: Kejati Jabar Sita 6 Objek Milik Yayasan Margasatwa di Kebun Binatang Bandung!

    Menurutnya, untuk mencari pengelola baru harus ada seleksi secara ketat. Sebab, mereka juga nantinya akan bekerjasama dengan pekerja yang ada sekarang di Bandung Zoo. Meski beda pengelola, tapi para pekerjanya tidak boleh diberhentikan.

  • Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Hormati Putusan MK, PDIP Ajak Bersama Membangun Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyatakan sikap legowo terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan calon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam sengketa hasil Pilgub Jatim 2024.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. menegaskan, bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut dengan sikap kesatria dan mengajak semua pihak untuk kembali fokus membangun Jawa Timur.

    “Hasil putusan MK telah memberikan keputusan bahwa gugatan calon kami, Risma-Gus Hans, belum bisa diterima. Artinya, pemenangnya tetap Ibu Khofifah dan Mas Emil. Secara kesatria, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,” kata Sri Untari dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

    Menurut Ketua Komisi E DPRD Jatim tersebut, kontestasi politik telah selesai dan kini saatnya semua elemen bersatu demi kepentingan rakyat. Ia menekankan pentingnya membangun Jawa Timur melalui jalur demokrasi yang benar dan menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

    Selain menyoroti Pilgub Jatim, Sri Untari juga menyinggung hasil putusan MK terkait sengketa Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan yang sempat digugat ke MK akhirnya dinyatakan menang dan akan segera ditetapkan.

    “Seluruh kepala daerah dari Jawa Timur yang sempat digugat ke MK, Alhamdulillah, semua menang dan bisa segera ditetapkan. Untuk itu, kami mengundang seluruh rekan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan final untuk berdiskusi dan mempersiapkan pelantikan,” jelasnya.

    Meski demikian, ia menambahkan bahwa masih ada dua daerah yang menunggu putusan MK, yakni Kabupaten Magetan dan Kota Blitar. PDI Perjuangan Jatim, kata Sri Untari, akan terus mengawal proses hukum yang masih berjalan di dua daerah tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

    Dengan hasil ini, Sri Untari berharap seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Timur tetap solid dan siap menjalankan tugasnya dalam mendukung pemerintahan daerah yang baru. “Mari bersama-sama membangun Jawa Timur dengan seluruh kompetensi yang kita miliki demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sri Untari. (tok/kun)

  • Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    Miris, Anggaran Pariwisata Kota Banjar Tahun 2025 Hanya Rp38 Juta

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjar, Dedi Suardi, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk sektor pariwisata pada tahun 2025 ini hanya sebesar Rp38 juta.

    Jumlah ini, yang terbilang sangat minim, jelas tidak memadai untuk mendukung berbagai kegiatan dan pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerah ini.

    “Ini dampak dari kondisi anggaran kita (Kota Banjar, Red). Kami mengusulkan lebih dari itu, hanya saja karena APBD-nya terbatas, akhirnya kita hanya bisa memploting ke Bidang Pariwisata sejumlah itu,” kata Dedi Suardi, Rabu (5/2).

    Sebagai gambaran, anggaran yang dialokasikan untuk pariwisata seharusnya mencakup berbagai aspek, mulai dari promosi destinasi wisata, penyelenggaraan event, hingga pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata.

    Dengan hanya Rp38 juta, hampir tidak mungkin untuk melaksanakan program-program yang dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan ke Kota Banjar.

    “Sebagai contoh, untuk menggelar sebuah festival budaya yang melibatkan masyarakat setempat dan menampilkan kekayaan seni dan budaya lokal, dibutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Festival semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas budaya daerah,” kata dia.

    BACA JUGA: Ratusan Petani Penggarap Lahan PTPN Batulawang Demo ke Gedung DPRD Banjar

    Lebih lanjut, Dedi Suardi menyoroti bahwa situasi serupa juga terjadi pada penganggaran tahun lalu. Banyak kegiatan yang diusulkan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

    Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya masalah sesaat, tetapi merupakan tantangan yang berkelanjutan bagi pengembangan pariwisata di Kota Banjar.

    “Dengan kata lain, jika kondisi ini terus berlanjut, potensi wisata yang ada di Kota Banjar, yang seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja, akan tetap terabaikan,” jelasnya.

    Dedi Suardi berharap agar ke depan ada perubahan atau penambahan anggaran yang proporsional. Upaya dari Wali Kota Banjar terpilih, H Sudarsono, juga sudah dilakukan dengan mengusulkan bantuan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ini merupakan langkah yang penting, mengingat dukungan dari pemerintah provinsi dapat memberikan suntikan dana yang sangat dibutuhkan untuk memajukan sektor pariwisata lokal.

  • KPU Lamongan Segera Gelar Pleno Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

    KPU Lamongan Segera Gelar Pleno Penetapan Bupati-Wabup Terpilih

    Lamongan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan segera menggelar rapat pleno penetapan pasangan Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Rapat pleno penetapan itu bisa dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Lamongan yang diakukan pihak pasangan calon nomor urut 01 Abdul Ghofur-Firosya Shalati.

    Ketetapan tersebut dibacakan Ketua MK Suhartoyo didampingi 8 Hakim Konstitusi di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan salinan putusan dismissal dari MK juga telah terbit, sehingga pihaknya segera menggelar rapat pleno terbuka KPU terkait penetapan pasangan calon terpilih.

    “Rapat pleno KPU ini rencananya akan digelar nanti malam jam 8,” kata Mahrus, Rabu (5/2/2025).

    Rapat pleno penetapan Paslon terpilih itu akan berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait. Antara lain pasangan calon, tim pemenangan, partai politik dan Bawaslu Lamongan.

    Selain itu, kata Mahrus, rapat pleno tersebut juga akan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Lamongan.

    “Setelah pleno, besok akan kita ajukan usulan pelantikan ke DPRD,” ucap Mahrus.

    Untuk diketahui, sebelumhya pihak Paslon 01 Ghofur-Firosya mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Lamongan kepada MK, karena menilai perolehan hasil suara Paslon nomor urut 02, Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara (Yes-Dirham) didapatkan melalui pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

    Namun kemudian permohonan tersebut dicabut oleh Kuasa Hukum Paslon Ghofur-Firosya, saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara, di Ruang Sidang Panel 2, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, di Gedung 3 MK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (fak/ted)

  • Warga Marah ke Bahlil, DPRD Kota Tangerang: Itu Reaksi yang Mewakili Semua Masyarakat – Page 3

    Warga Marah ke Bahlil, DPRD Kota Tangerang: Itu Reaksi yang Mewakili Semua Masyarakat – Page 3

    Seorang warga Tangerang meluapkan kekesalannya atas kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di warung-warung saat bertemu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pria yang mengaku bernama Efendi itu menyampaikan protesnya secara langsung kepada Bahlil dalam kunjungan ke agen gas di kawasan Cibodas, Tangerang, pada Selasa (4/2/2025).

    Sambil menenteng tabung gas kosong, Efendi dengan penuh emosi berbicara kepada Bahlil yang saat itu berdiri dengan pengawalan ketat. “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi gas,” ujarnya dengan nada penuh tekanan.

    Bahlil pun menanggapi keluhan tersebut dengan sigap. “Iya, iya, iya,” jawabnya menenangkan.

    Namun, Efendi terus menyampaikan keluhannya, menyoroti dampak kelangkaan gas terhadap kebutuhan rumah tangga.

    “Bukan masalah antre gasnya, anak kami lapar butuh makan, butuh kehidupan pak,” katanya dengan nada protes.

    Bahlil mencoba menenangkan suasana. “Oke, sudah pak ya,” ujarnya.

    Namun, Efendi kembali menegaskan pentingnya logika dalam menangani permasalahan ini. “Logika berjalan dong pak,” serunya sambiul menunjuk-nunjuk wajah Bahlil.

    “Iya, iya sudah pak ya. Sudah pak ya, sudah-sudah kita paham pak. Kita mengurus banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut.

  • Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    Mereka Khawatir Dana Bansos Jakarta Luput dalam Pembahasan Anggaran 2020

    JAKARTA – Polemik rancangan anggaran DKI tahun 2020 antara Pemprov DKI dan DPRD memancing kesadaran sejumlah warga DKI untuk memastikan adanya program kesejahteraan sosial supaya tak luput dibahas.

    Siang ini, massa dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka datang menggunakan dua angkutan umum sewaan dan memarkirkan kendaraannya di depan gedung DPRD. 

    Masing-masing memegang poster dengan bentuk seragam, serta satu spanduk besar dibentangkan di barisan depan para pedemo. Beberapa sapu lidi yang tampak masih baru, diangkat tinggi-tinggi untuk menyemarakkan orasi. 

    “Kami, SPRI Jakarta datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen Gubernur DKI Anies Baswedan dan DPRD terkait keberpihakannya untuk menyejaterahkan rakyat miskin,” kata Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia Dika Moehammad di lokasi, Rabu, 13 November. 

    Massa melakukan aksi demonstrasi soal anggaran bantuan sosial Jakarta tahun 2020 (Diah Ayu Wardani/VOI)

    Anggapan mereka, Pemprov DKI dan DPRD tidak sungguh-sungguh berkomitmen menyejahterakan rakyat miskin Jakarta. Soalnya, terdapat penurunan program perlindungan sosial di DKI, dari tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, menjadi Rp1,57 triliun di 2019.

    Padahal, dari 264.788 rumah tangga kategori miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebanyak 170 ribu keluarga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    “Artinya masih terdapat 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 keluarga miskin belum mendapatkan BPNT,” ucap Dika. 

    Dika khawatir Pemprov DKI bakal kembali menurunkan anggaran bantuan sosial kepada warga miskin di tahun 2020. Alasannya, ada temuan pagu anggaran ganjil untuk sejumlah pengadaan barang bersifat sementara dan dianggap tidak perlu. 

    Contohnya, pembelian lem Aibon sebesar Rp126 miliar, gunting rumput Rp491 miliar, buku folio Rp78 miliar, Tipex Rp24 miliar, thinner Rp 40,1 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, dan lain sebagainya. 

    Padahal, menurut perhitungan Dika, Pemprov DKI bisa menggunakan mata anggaran tersebut untuk membiayai 200 ribu keluarga miskin yang belum menerima PKH dan BNPT. 

    “Dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan Rp3 juta per tahun, hanya membutuhkan sebesar Rp600 miliar untuk PKH. Kemudian, untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar,” jelas dia.