KPU Tetapkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin sebagai Gubernur-Wagub Jateng Terpilih dalam Rapat Pleno
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umun (KPU) Jawa Tengah menetapkan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam Ralat Pleno Terbuka di Kantor KPU Jateng, Rabu (5/2/2025).
Ketua KPU Jateng, Handi Tri Ujiono menyampaikan, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 itu unggul dengan perolehan 11.390.191 suara pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Jateng 2024.
“Kesatu, menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor urut 2 (dua) atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin dengan perolehan suara sebanyak 11.390.191 atau
59,14 persen
dari total suara sah, sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024,” tutur Handi saat membacakan keputusan dalam rapat tersebut.
Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah itu ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada Rabu(5/2/2025) pukul 20.20 WIB.
Rapat itu dihadiri seluruh komisioner KPU Jateng, perwakilan pimpinan partai politik di Jateng, perwakilan Pj Gubernur Jateng, DPRD Jateng, Kesbangpol Jateng, dan Bawaslu Jateng.
Sementara paslon 1 dan paslon 2 tidak menghadiri rapat pleno terbuka karena berhalangan.
Penetapan itu tertuang dalam Berita Acara Nomor 20/PL02.7-BA/33/2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah Tahun 2024.
“Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 serta berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah,” lanjut Handi.
Sebelumnya diberitakan, gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah yang dilakukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1,
Andika Perkasa-Hendrar Prihadi
(Andika-Hendi) resmi dicabut.
Jajaran Komisioner KPU Jawa Tengah tetap menghadiri pencabutan perkara yang diajukan Andika-Hendi dengan nomor perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mulanya hadir ke MK untuk memberi keterangan dan mengikuti pembacaan jawaban. Namun sidang tidak berlanjut karena perkara telah dicabut.
“Di dalam persidangan telah disampaikan bahwa terdapat pencabutan terhadap permohonan dari pengadu Pilgub Jateng, pasangan nomor urut 1 dengan demikian, tadi majelis hakim menyampaikan bahwa kemudian tidak ada relevansinya terhadap sidang ini untuk dilanjutkan,” ujar Handi saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2024/11/28/6747ae3425e00.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPU Tetapkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin sebagai Gubernur-Wagub Jateng Terpilih dalam Rapat Pleno Regional 5 Februari 2025
-

Pelantikan Bupati Nganjuk Terpilih Dijadwalkan 20 Februari 2025, Dewan Koordinasi Dengan KPU
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma
TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Proses sidang gugatan sengketa hasil Pilkada Kabupaten Nganjuk 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah tuntas.
Dalam sidang dismissal atau putusan sela, MK menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Muhammad Muhibbin-Aushaf Fajr.
Dengan putusan ini, paslon nomor urut 3, Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro dinyatakan sebagai pemenang kontestasi Pilkada.
Marhaen-Trihandy bakal segera dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Nganjuk.
Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.
Informasi jadwal pelantikan ia terima saat rapat daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami Ketua DPRD, Pj Bupati, dan Sekda seluruh Indonesia sudah zoom meeting bareng Kemendagri. Pelantikan akan digelar tanggal 20 Februari 2025. Lokasi pelantikan masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” katanya, Rabu (5/2/2025).
Tatit menyebut, pihaknya diberi waktu tiga hari untuk menyiapkan langkah menuju pelantikan.
Persiapan mulai dilakukan setelah adanya pengumuman resmi terkait penetapan bupati-wakil bupati Kabupaten Nganjuk terpilih dari KPU.
“Kami akan koordinasi dengan KPU mengenai langkah yang harus dilakukan. Kami di DPRD akan memproses secepatnya,” jelas Tatit.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan pihaknya juga akan mengkomunikasikan proses transisi pemimpin di pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
Sebab, belum lama ini, panitia khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah dibentuk.
“Kini, masih menunggu bupati terpilih. Oleh karenanya, kami akan mengkomunikasikan hal ini antara Pj bupati dengan bupati terpilih. Sehingga nanti Pansus bisa bergerak, RPJMD bisa dikerjakan bersama-sama oleh bupati terpilih,” ucapnya.
Sementara itu, Marhaen Djumadi mengungkapkan setelah dilantik, ia dan Trihandy akan tancap gas bekerja.
Mengandalkan pengalaman memimpin Nganjuk di tahun sebelumnya, ia yakin bisa bekerja dengan baik dan maksimal.
“Slogan kami gas pol. Setelah dilantik kita harus gas pol. Paling tidak kita sudah punya pengalaman di tahun kemarin. Salah satu misi kami melanjutkan pekerjaan yang kemarin, kira-kira masih ada yang kurang. Juga memaksimalkan anggaran yang ada untuk pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
-
/data/photo/2025/02/05/67a2f3c5a75f6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
38 Polder Belum Optimal Tangani Banjir Jakarta Megapolitan 5 Februari 2025
38 Polder Belum Optimal Tangani Banjir Jakarta
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 38 polder atau kolam retensi belum bisa berfungsi optimal untuk mengatasi
banjir
di Jakarta.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Hendri menyebut, kendala utama ada pada masalah lahan dan drainase yang belum sesuai rencana awal.
“Pompa sudah dibangun, tapi drainase menuju polder belum sempurna. Misalnya, yang ada di lapangan lebarnya hanya 1 meter, padahal rencana awalnya 3 meter. Ini yang belum optimal,” ucap Hendri saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Selain itu, proses pembebasan lahan juga menjadi hambatan penyelesaian proyek ini.
“Kendala di lapangan banyak, ada masalah lahan, masalah warga, masalah, ya banyaklah,” kata dia.
Pemerintah menargetkan penyelesaian 70 kawasan polder secara bertahap hingga tahun 2045.
Namun, Hendri mengakui, sulit untuk menyelesaikan kawasan seluruh polder dalam waktu dekat.
“Jadi target kita kan tadi 70 kawasan itu kita akan selesaikan sampai 2045. Itu target kita,” ungkap Hendri.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Endah Subekti Kuntariningsih, S.E. adalah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ia terpilih sebagai Bupati Gunungkidul periode 2024-2029, didampingi oleh Joko Parwoto sebagai Wakil Bupati.
Mereka diusung oleh tiga partai, yaitu PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Sebelumnya, Endah Subekti menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024.
Endah Subekti lahir di Gunungkidul, pada 23 Maret 1976.
Endah memiliki dua anak laki-laki yang bernama J. Arga Seloka dan Raya.
Ia mengenyam pendidikan di SMEA Muhammadiyah Karangmojo pada 1991.
Pada jenjang Sarjana, Endah tempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (YKPN).
Endah Subekti dikenal sebagai pengusaha.
Lalu ia melebarkan sayapnya di dunia politik.
Endah terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2019-2024.
Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Endah Subekti berhasil terpilih sebagai Bupati Gunungkidul bersama dengan wakilnya, Joko Parwoto.
Endah juga diketahui aktif dalam berorganisasi.
Ia menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gunungkidul selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.
Selain itu, Endah tercatat pernah menjadi Ketua Kaderisasi Rekrutmen Anggota PDI Perjuangan periode 2009-2024.
Harta Kekayaan
Endah Subekti tercatat memiliki total harta sebesar Rp 5,1 miliar.
Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Endah Subekti terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 20 Maret 2024 untuk periodik 2023.
Harta terbanyak Endah berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Gunungkidul, senilai Rp 2.700.000.000.
Berikut adalah daftar harta kekayaan Endah Subekti.
DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 1109 m2/1109 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 6200 m2/6200 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.387.000.000
1. MOBIL, PEUGEOT SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 69.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA 4 TAK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI LANCER GLX Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 49.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2PK Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 28D MIO AL115S CW AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
6. MOBIL, SUZUKI 6G5VX 94X40 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 494.000.000
7. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 698.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 950.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp.—E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 149.749.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000
Sub Total Rp. 5.186.750.000
III.HUTANG Rp.—IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.186.750.000
(Tribunnews.com/Falza) (TribunJogja.com/Alifia Nuralita Rezqiana)
-

SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal
38 polder yang belum memadai sebenarnya sudah dibangun pompa air, namun drainase yang ada itu belum sempurna
Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut sebanyak 38 polder (sistem pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam dan pompa) tidak berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir dari total 52 polder yang dimiliki.
“Berdasarkan kajian peta jalan (roadmap) pengembangan infrastruktur pengendalian banjir analisa sistem polder DKI Jakarta Tahun 2024 yang kemudian menjadi acuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025-2045, di mana pada kajian tersebut batas polder dikembangkan menjadi 70 polder, dengan rincian 14 polder terbangun memadai, 38 polder terbangun belum memadai, 18 polder belum terbangun,” kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Hendri di Gedung DPRD DKi Jakarta, Rabu.
Hendri mengatakan 38 polder yang belum memadai sebenarnya sudah dibangun pompa air, namun drainase yang ada itu belum sempurna.
Di sisi lain, beberapa kendala di lapangan juga menjadi penyebab polder tak berfungsi dengan baik. Seperti masalah lahan hingga perizinan warga yang tinggal di sekitar polder.
Ia menargetkan pembangunan 70 polder untuk mengatasi banjir dapat dirampungkan pada tahun anggaran 2045.
“Jadi target kita kan tadi 70 kawasan itu kita akan selesaikan sampai 2045. Itu target kita,” kata Hendri.
Untuk diketahui, sistem polder merupakan sebuah sistem pengendalian banjir kawasan yang cara kerjanya memerlukan jaringan drainase, kolam penampung, dan rumah pompa.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2023/04/25/6447769dc2181.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 200 Meter, Terkendala Pembebasan Lahan Megapolitan 5 Februari 2025
Normalisasi Sungai Ciliwung Baru 200 Meter, Terkendala Pembebasan Lahan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Hendri menyatakan, lambatnya normalisasi Sungai Ciliwung disebabkan kendala dalam
pembebasan lahan
.
Hingga 2024, proyek normalisasi baru mencapai 200 meter. Padahal, saat itu Presiden RI ke-7 Joko Widodo menargetkan normalisasi sungai yang tersisa 17 kilometer akan selesai di tahun 2024.
“Kendalanya itu pertama pembebasan lahan,” ucap Herdian saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurut Hendri, pembebasan lahan bukanlah proses yang sederhana karena melibatkan berbagai prosedur hukum dan administrasi.
Dalam beberapa kasus, kepemilikan lahan yang diwariskan kepada banyak ahli waris menjadi hambatan.
“Misalnya ada satu orang yang punya tanah warisan berlima. Empat orang setuju, tapi satu orang tidak mau. Itu tidak bisa kita bebaskan,” jelas dia.
Selain itu, ada pula kasus sengketa kepemilikan tanah, di mana lebih dari satu pihak mengeklaim hak atas lahan yang sama.
Situasi ini membuat pemerintah berhati-hati dalam melakukan pembebasan lahan.
“Terus ada pihak yang bilang ini tanah saya, ini tanah saya. Kita gak berani dong bebasin,” ungkap Hendri.
Hendri menyebut proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kewenangan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ia tidak mengetahui secara pasti, lambatnya normalisasi disebabkan anggaran yang belum terpenuhi atau kendala teknis lainnya.
“Bisa jadi ada juga kendala dari kementerian, apakah terkait anggaran atau lainnya, saya tidak tahu. Tapi kalau lahan sudah beres, pembangunan bisa langsung jalan,” kata Hendri.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta, Ika Agustin Ningrum mengatakan, sepanjang tahun 2024 normalisasi Sungai Ciliwung hanya mencapai 200 meter.
Itu berarti masih ada sekitar 17,17 km lagi yang perlu diselesaikan dalam program normalisasi Sungai Ciliwung.
“
Normalisasi Kali Ciliwung
progresnya lumayan oke. Kalau sebelumnya sisa yang belum ditanggul kurang lebih sekitar 17,4 km sekarang per 2024 tinggal 17,17 km,” ujar Ika di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

DPRD Pamekasan Beri Atensi Khusus Bagi Pekerja Perempuan
Pamekasan (beritajatim.com) – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Pamekasan memberikan atensi khusus bagi para pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan di wilayah setempat.
Atensi tersebut dalam rangka memberikan kepastian sekaligus advokasi bagi para pekerja wanita, seiring dengan banyaknya kasus pekerja perempuan yang diputus kerja secara sepihak oleh suatu perusahaan saat sedang menjalankan masa Iddah (perceraian) dan halangan lainnya.
“Kepastian ini mulai kita atur dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pamekasan, tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sehingga perlu ada klausul khusus, sebab masa Iddah itu cukup lama, dan perlu ada perlindungan,” kata Legislator Pamekasan, Tabri S Munir, Rabu (5/2/2025).
Politisi muda Partai Demokrat yang juga tercatat sebagai anggota Bapemperda DPRD Pamekasan, juga meminta pihak eksekutif agar bisa memasukkan poin substansi yang menitikberatkan pada pekerja wanita.
“Substansi ini busa berupa pembentukan lembaga pelatihan kerja, perlindungan tenaga kerja perempuan, perlindungan jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja anak, perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, lembaga pelaku usaha, lembaga kerja bipartit, lembaga kerja tripartit, UMKM, dan dewan pengupahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan jika beberapa poin tersebut sempat dibahas di internal DPRD Pamekasan, namun perlu bahasan lebih lanjut bersama eksekutif. “Memang hampir semua kepentingan para pekerja secara komprehensif akan tertuang dalam Raperda, seperti omnibus law,” jelasnya.
“Namun yang pasti, atensi ini juga sangat penting untuk dimasukkan sebagai klausul khusus. Sehingga peran pemerintah, peran serikat pekerja maupun para pelaku usaha bisa sama-sama masuk disitu (Raperda),” pungkasnya. [pin/suf]
-

Tangani PMK, Pemprov Jatim kucurkan anggaran Rp25 miliar
Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.
Tangani PMK, Pemprov Jatim kucurkan anggaran Rp25 miliar
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 04 Februari 2025 – 15:58 WIBElshinta.com – Penanganan serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Provinsi wilayah Jawa Timur telah dialokasikan anggaran Rp 25 miliar setelah melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, kucuran dana penanganan PMK lewat anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Hal ini disampaikan sampai Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Khusnul Khuluk saat melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu daerah pemilihannya. Selasa (04/02).
Kata pria asal Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, bahwa anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penanggulangan PMK, di antaranya untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, serta pemberian vaksin bagi ternak yang terdampak penyakit ini.
“Langkah ini kita ambil sebagai bentuk perhatian serius pemerintah daerah dalam menangani wabah PMK yang mengancam sektor peternakan di wilayah Jawa Timur,” ujarnya saat dikonfirmasi Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (4/2).
DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS tersebut berharap penanganan yang dilakukan bisa menekan penularan pada ternak baik sapi maupun kambing, bila tidak sampai terkendali maka yang akan terjadi penurunan ekonomi. Sapi atau kambing merupakan tabungan andalan peternak yang selama ini untuk dilakukan meningkatkan perekonomiannya.
“PMK dapat menjadi pemicu merosotnya ekonomi masyarakat peternak karena pelihara sapi atau kambing merupakan tabungannya andalan mereka,” kata mantan Ketua DPD PKS Lumajang.
Khusnul Khuluk memaparkan Jawa Timur merupakan lumbung ternak untuk memenuhi kebutuhan daging baik di dalam kabupaten atau kota sendiri maupun di beberapa luar wilayah Jawa Timur, bila tidak ada respon cepat penanganan sampai terjadi pandemi tidak menutup kemungkinan kebutuhan daging akan sulit terpenuhi.
“Kami berharap tidak sampai ada kematian berjatuhan karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak, semoga apa yang telah dilakukan penanganan PMK membentuk antibodi terhadap serangan penyakit tersebut,” pungkasnya.
Sumber : Radio Elshinta
-

Legislator soroti 38 polder belum optimal atasi banjir di Jakarta
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Yuke Yurike menyoroti adanya 38 polder yang sudah terbangun belum optimal mengatasi persoalan banjir di Jakarta lantaran kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
“Mungkin mereka sudah merencanakan dengan baik, tapi secara lokasi atau pengadaan lahannya kadang kan juga tidak segampang itu, mungkin ada masalah pembahasan lahan atau masalah lain,” kata Yuke dalam rapat kerja bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, dia meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk lebih mengutamakan upaya pencegahan banjir karena banjir bukanlah masalah baru di Jakarta.
“Dinas SDA perlu mengacu pada pengalaman dan perencanaan sebelumnya agar dapat mengantisipasi dan mencegah banjir dengan lebih baik melalui mitigasi yang tepat,” kata Yuke.
Dia berharap anggaran yang dialokasikan untuk Dinas SDA dapat digunakan untuk menuntaskan program penanggulangan banjir yang telah direncanakan sebelumnya.
Masalah banjir merupakan persoalan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, penanganannya pun perlu dilakukan secara bertahap.
“Kita berharap dengan anggaran yang cukup besar itu, maka hal-hal yang memang sudah direncanakan menjadi berkesinambungan untuk penanggulangan banjir agar bisa tuntas dan tidak terganggu,” kata Yuke.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Hendri menyampaikan pihaknya telah melaksanakan upaya pencegahan banjir melalui pengerukan rutin, perbaikan infrastruktur, dan pemeliharaan pompa.
“Kita sudah ada prosedur pengendalian banjir, termasuk pompa-pompa kita pelihara dengan baik. Namun, curah hujan yang tinggi tetap menjadi tantangan utama,” kata Hendri.
Tahun ini, lanjut Hendri, Dinas SDA akan fokus melaksanakan pembangunan polder, pengerukan kali, dan normalisasi sungai.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -

DPRD Surabaya Usulkan Pengalihan Anggaran MGB Rp 1,1 Triliun untuk Kebutuhan Rakyat
Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengusulkan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun yang awalnya dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) tersebut lebih baik dialihkan untuk program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat.
“Alokasi anggaran 1,1 triliun yang semula untuk program Makan Bergizi Gratis (MGB) kami harap digunakan untuk memperluas program yang lebih dekat dengan rakyat, seperti pembangunan rumah layak huni atau rutilahu dan juga pengendalian banjir,” ujar Arif Fathoni di DPRD Surabaya, Rabu (5/2/2025).
“Dan juga renovasi sebagian kantor KUA di Kota Surabaya yang kondisinya sudah tidak layak,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai relevansi rencana Pemkot Surabaya untuk melakukan pinjaman sebesar 5,6 triliun, Fathoni memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Menurutnya, rencana utang tersebut tidak bergantung pada alokasi anggaran untuk MGB.
“Sebenarnya rencana hutang tersebut tidak didasarkan pada alokasi anggaran yang akan terpakai untuk MGB. Hutang itu digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung Surabaya sebagai pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) yang akan mulai efektif pada 2028 mendatang,” tutur politisi Golkar ini.
Fathoni menambahkan, bahwa langkah ini penting agar Surabaya dapat menjadi kota superhub menuju IKN. Perpindahan ibu kota negara, menurutnya, membawa peluang ekonomi yang signifikan bagi kota Surabaya. Oleh karena itu, persiapan infrastruktur harus dimulai dari sekarang untuk menyambut peluang tersebut.
“Perpindahan IKN membuka peluang ekonomi bagi Surabaya, untuk itu harus dipersiapkan sejak dini,” kata mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Menanggapi pertanyaan tentang kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai utang untuk pembangunan infrastruktur hanya menguntungkan pengembang, Fathoni menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat akan mendapatkan manfaat.
Dia optimis dengan adanya proyek-proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), Surabaya akan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang menguntungkan.
“Semua lapisan masyarakat diuntungkan dengan pembangunan JLLB dan JLLT karena itu akan menciptakan wilayah baru untuk pertumbuhan ekonomi,” ucap Fathoni.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, Pemkot Surabaya juga akan merasakan keuntungan dari peningkatan jual objek pajak (JOP) di wilayah yang berkembang tersebut. Hal ini, kata Fathoni, tidak hanya memberikan manfaat bagi sektor swasta, tetapi juga bagi pemerintahan kota Surabaya dalam hal peningkatan pendapatan daerah.[asg/kun]