KPU Tetapkan Pasangan Sherly-Sarbin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih
Tim Redaksi
SOFIFI, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara secara resmi menetapkan pasangan
Sherly Tjoanda
dan
Sarbin Sehe
sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara 2024.
Penetapan ini dilakukan dalam sidang pleno yang digelar di kantor
KPU Maluku Utara
, Sofifi, Kamis (6/2/2025) sekitar pukul 15.17 WIT, dan selesai pada pukul 16.01 WIT.
“Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara nomor urut 4, saudari Sherly Tjoanda dan saudara Sarbin Sehe periode tahun 2025-2030, dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024,” ungkap Ketua KPU Maluku Utara, Mohtar Alting, saat membacakan isi surat keputusan KPU dalam rapat pleno tersebut.
Pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe berhasil meraih 359.416 suara, atau 51,68 persen, mengungguli tiga pasangan lainnya dalam Pilkada 2024.
Pasangan yang berada di urutan kedua, Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid, memperoleh 168.174 suara (24,18%), disusul Aliong Mus-Sahril Tahir dengan 76.605 suara (11,01%), dan Muhammad Kasuba-Basri Salama dengan 89.297 suara (12,88%).
Setelah penetapan tersebut, keputusan pleno KPU akan diserahkan kepada DPRD Maluku Utara untuk proses pengesahan.
Dalam sambutannya, Sherly Tjoanda menegaskan bahwa rapat pleno ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan merupakan penegasan atas suara rakyat yang telah memberikan keyakinan, harapan, dan tanggung jawab untuk masa depan Maluku Utara.
“Gubernur terpilih, Sherly Tjoanda, menekankan bahwa kompetisi telah berakhir. Tidak ada kubu-kubu, tidak ada lagi perbedaan yang dipertajam, yang ada hanyalah satu Maluku Utara.”
“Satu tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat Maluku Utara yang lebih maju, lebih sejahtera, lebih berkeadilan, lebih bermartabat. Kan torang samua basodara,’” ujarnya.
Dengan penetapan ini, Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe akan menjalankan amanat rakyat sebagai pemimpin baru di Maluku Utara untuk periode 2025 hingga 2030 mendatang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/02/06/67a4c4f020412.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KPU Tetapkan Pasangan Sherly-Sarbin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih
Regional
6 Februari 2025")
KPU Tetapkan Pasangan Sherly-Sarbin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih Regional 6 Februari 2025
-
Aminuddin-Ina Buchori Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo
Probolinggo (beritajatim.com) – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo terpilih, Aminuddin-Ina Buchori, resmi ditetapkan dalam rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung Paseban Sena, Kota Probolinggo, Kamis (6/2/2025).
Ketua KPU Kota Probolinggo, Radfan Faisal, memimpin langsung jalannya rapat pleno. Dalam sambutannya, Radfan menyampaikan bahwa penetapan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pilkada Kota Probolinggo 2024.
“Dengan ditetapkannya pasangan Aminuddin-Ina Buchori sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka proses Pilkada Kota Probolinggo telah selesai,” ujar Radfan.
Radfan juga menyampaikan bahwa surat usulan pengesahan hasil rapat pleno akan segera disampaikan kepada DPRD Kota Probolinggo. Selanjutnya, DPRD akan melakukan proses pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara.
Sementara itu, Aminuddin dan Ina Buchori menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka juga berjanji akan segera menjalankan tugas sebagai pemimpin kota.
“Kami akan segera menyusun program kerja 100 hari pertama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Aminuddin.
Beberapa program prioritas yang akan dilakukan adalah penyederhanaan perizinan, peningkatan pelayanan publik, serta penanganan masalah sampah. Aminuddin juga berjanji akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan Kota Probolinggo.
“Kami akan melibatkan RT dan RW dalam setiap program pembangunan. Mereka adalah ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Dengan ditetapkannya pasangan Aminuddin-Ina Buchori sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo, diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Kota Probolinggo. (ada/but)
-
Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.
Rapat pleno terbuka, berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (6/2/1025) malam. Dihadiri berbagai perwakilan partai pengusung.
Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024.
Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, nomor urut 01 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2024-2030.
“Dengan perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan presentase 54,72 persen dari total suara,” ucap Yasir, saat membacakan pleno.
Rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ini dihadiri calon wakil wali kota Makassar Ilham Ari Fauzi, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPC PKB Kota Makassar Fauzi Andi Wawo.
Ketua DPC PKS Makassar, Anwar Faruq, perwakilan partai Perindo, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), perwakilan Partai Gelora dan Perwakilan Partai Hanura, Partai Ummat.
Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024
-
KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih
Ketua KPU Medan Mutia Atiqah. ANTARA/Juraidi
KPU tetapkan Rico-Zakiyuddin sebagai Wali Kota-Wawali Medan terpilih
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 06 Februari 2025 – 12:57 WIBElshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan pasangan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode 2025–2030 hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
Ketua KPU Medan Mutia Atiqah di Medan, Kamis, mengatakan, penetapan tersebut dilakukan setelah KPU Kota Medan menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil pilkada di wilayah tersebut.
Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih itu merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian penyelenggaraan Pilkada Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.
“Setelah tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan selesai, kami melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Hasil penetapan ini selanjutnya akan disampaikan kepada DPRD Kota Medan,” tuturnya.
“Langkah berikutnya kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk proses selanjutnya,” ucapnya.
Pilkada Kota Medan tahun 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut 1 pasangan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap yang didukung PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PSI dan Perindo yang meraih 297.498 suara
Kemudian pasangan nomor urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani yang didukung PDI Perjuangan, Partai Buruh, Gelora Indonesia, PKN, Hanura, PBB, PPP dan Partai Ummat meraih 190.344 suara.
Serta nomor urut 3 pasangan Hidayatullah dan Ahmad Yasyir Ridho Loebis yang diusung PKS memperoleh 115.903 suara.
Sementara Wali Kota Medan terpilih Rico Waas menyampikan pihaknya siap menjalankan amanat rakyat Kota Medan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Ibu kota Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Dan kami tentunya akan merangkul semua pihak dalam membangun Kota Medan lebih baik,” ujarnya.
Sumber : Antara
-
Legislator: Penanaman mangrove di pesisir untuk selamatkan ekosistem
Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di pesisir Jakarta.
“Keberadaan mangrove ini untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di pesisir Jakarta, yang selama ini menghadapi ancaman abrasi dan intrusi air laut,” kata Hardiyanto keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Mangrove, kata anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi pantai, menyediakan habitat bagi biota laut, serta membantu menyerap karbon dioksida.
“Penanaman mangrove ini merupakan salah satu solusi yang kami lihat dalam mengatasi masalah lingkungan di pesisir Jakarta, serta sebagai bentuk gerakan dukungan kami terhadap program Gubernur terpilih Pramono Anung di bidang pelestarian lingkungan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta itu.
Menurut dia, penanaman mangrove di pesisir Jakarta juga harus menjadi rutinitas yang berkelanjutan, bukan hanya seremonial semata.
Sehingga, diharapkan penanaman mangrove yang sudah dilakukan bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran semua tentang pentingnya menjaga lingkungan.
“Mari kita terus bekerja bersama untuk melestarikan pesisir Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung mengatakan di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.
”Saya serius untuk lebih mengembangkan ‘Giant Sea Wall’-nya tetap, tapi di atasnya ada mangrove,” kata Pramono Rabu (5/2).
Menurut dia, saat ini pemerintah pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di sepanjang 11,2 kilometer yang nantinya akan menjadi “Giant Mangrove Wall”.
Ia mengatakan, penanaman mangrove atau bakau yang ditarget 5.000 batang di Kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, Penjaringan, ini dapat memberikan kontribusi jangka panjang untuk Jakarta.
Di kawasan hutan lindung ini seluas 200 hektare harus dirawat dengan baik karena akan menjadi pelindung serta penyangga Jakarta dari abrasi, proses penurunan permukaan dan sebagainya-sebagainya.
Menurut dia, ada sejumlah persoalan di Jakarta mulai dari persoalan abrasi dan penurunan permukaan. Kemudian juga garis pantai yang mengalami kenaikan.
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
DPRD Pamekasan: Pemkab Miliki Amanah Sukseskan Program MBG
Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, memiliki amanah ikut serta membantu pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Amanah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, di mana terdapat poin pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD untuk mendukung kesuksesan program MBG.
“Berdasar amanah Presiden Republik Indonesia, serta instruksi Permendagri 15/2024, Pemda diminta menganggarkan sekitar 0,2 persen atau maksimal sekitar 9 hingga 10 persen dari APBD untuk membantu kesuksesan program MBG,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, Kamis (6/2/2025).
Namun untuk membantu program Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan beberapa langkah dan tahapan, termasuk dari alokasi anggaran. “Jadi untuk realisasi bantuan yang bersumber dari APBD, anggarannya tidak bisa langsung cair,” ungkapnya.
“Termasuk juga anggaran besar dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang tidak serta merta bisa langsung dicairkan dari pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan berbagai tahapan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Hanya saja jika nanti menggunakan APBD Pamekasan, guna membantu sektor pembiayaan untuk program MBG andalan Presiden Prabowo, pihaknya baru akan melakukan pengawasan sesuai amanah undang-undang.
“Karena untuk saat ini masih murni mengunakan APBN, maka kita hanya sebatas memantau dan membantu secara moral. Insya’ Allah di perubahan APBD nanti, kita support untuk keberlangsungan program MBG ini,” tegas politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.
Untuk diketahui, program MBG di Pamekasan, secara resmi diluncurkan sejak Senin (13/1/2025) lalu. Di mana sasaran dari program tersebut didistribusikan bagi sebanyak 2.935 siswa di 9 (sembilan) lembaga pendidikan berbeda di Pamekasan.
Dari 9 lembaga pendidikan tersebut, di antaranya TK Tanwirul Qulub, TK Kartika, SDN Barurambat Kota 1, SDN Barurambat Kota 3, SDN Lawangan Daya 2, SDN Lawangan Daya 3, SDIT ABFA, MTSN 2 Pamekasan dan MAN 1 Pamekasan. [pin/kun]
-
Puluhan PKL tolak penataan pedagang di Ancol
Jakarta (ANTARA) – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang biasa berjualan di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta Utara menolak kebijakan manajemen Ancol yang melakukan penataan pedagang dengan memberlakukan satu gerobak diisi dua pedagang.
“Tolong pak, saya tidak punya siapa-siapa. Ceritanya kita disuruh ikut program, bukan kita enggak mau ditata, kita mau. Cuma Ancol membuat program satu grobak dua orang,” kata pedagang Yanti (72) di Ancol, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan program itu telah dicanangkan manajemen Ancol sejak satu tahun lalu sebagai bentuk penertiban kawasan pantai. Namun, sebagian pedagang masih banyak yang menolak dengan program itu.
Yanti menilai penertiban itu justru merugikan para pedagang karena hasilnya dibagi dua. Misalnya, pedagang mendapatkan uang Rp100 ribu lalu 60 persen disetor ke Ancol, dan 40 persen lagi harus bagi dua dengan teman segerobak.
Ia mengatakan para pedagang yang belum ikut serta program dari Ancol, tidak boleh berdagang di sepanjang Pantai Lagoon sisi timur yang dianggap menjadi kawasan steril.
Padahal, mereka sudah bertahun-tahun menjajakan dagangannya di kawasan itu dan saat ini puluhan pedagang kini bertumpuk di sisi barat Pantai Lagoon.
Manajemen Ancol sendiri tengah menerapkan program penertiban para pedagang asongan sejak tahun 2024 lalu.
Salah satunya dengan pemberlakuan satu gerobak asongan diisi oleh dua pedagang. Selain itu, Ancol juga menyuplai barang dagangan para pedagang.
Jadi, para pedagang bisa mengambil barang dari Ancol tanpa harus modal terlebih dahulu.
Hal itu, dilakukan guna menyamakan standar makanan, minuman, atau oleh-oleh yang dijual di Ancol.
“Nantinya, para pedagang tinggal setoran barang-barang yang berhasil dijual dan keuntungannya bisa diambil,” kata dia.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta Tri Waluyo menggelar pertemuan dengan para pedagang di pinggir pantai untuk mendengarkan aspirasinya.
“Hari ini kami menggelar pertemuan dengan para pedagang di pinggir pantai dan pedagang langsung menyampaikan aspirasinya,” katanya.
Menurut dia, DPRD akan mengundang manajemen PT Taman Impian Jaya Ancol untuk rapat kerja yang membahas tentang nasib para pedagang yang menolak ikut program satu gerobak berdua.
“Kita mengundang pihak Ancol untuk melaksanakan rapat kerja di DPRD terkait pedagang di Ancol ini. Kami sudah melakukan komunikasi dengan Direktur Utama Ancol,” kata Tri.
Dalam penataan pedagang itu, para pedagang akan diberikan modal dan difasilitasi Ancol. Kemudian, pedagang hanya diminta mengembalikan modal.
“Artinya di sini ada miss, kita melihat ada keluhan pedagang sendiri perihal sharing profit untuk Ancol 60 persen, dan pedagang 40 persen,” kata dia.
Pihaknya akan memfasilitasi proses mediasi antara para pedagang dan pihak Ancol, sehingga diharapkan mendapatkan solusi yang terbaik.
“Di sini ada miss. Ini yang kita satukan supaya mereka bisa mendapatkan titik temu, dicari win-win solution,” ujar Tri.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
Dewan janji selesaikan limbah industri masuk ke permukiman warga
Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.
Dewan janji selesaikan limbah industri masuk ke permukiman warga
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 06 Februari 2025 – 16:46 WIBElshinta.com – Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, berkomitmen menyelesaikan permasalahan limbah industri yang mencemari lingkungan warga di RW 06, Arenjaya.
Keluhan warga terkait bau menyengat dari saluran air telah ia terima langsung saat kegiatan reses.
“Kalaupun airnya lagi normal, maksudnya normal tidak meluap, itu berbau menyengat. Airnya bau, itu limbah,” kata Alit, menirukan keluhan warga, Rabu (5/2/2025).
Ia menduga sumber pencemaran berasal dari limbah pabrik di sekitar komplek.
“Bau menyengat yang muncul menjelang subuh dan maghrib, bahkan terkadang berwarna biru atau warna lainnya, semakin menambah keresahan,” ungkapnya.
Kekhawatiran warga akan dampak pencemaran terhadap kesehatan lingkungan mendorong Alit untuk mengambil langkah cepat.
Ia telah menyarankan para RW untuk segera membuat surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi.
“Karena mereka khawatir adanya limbah itu mencemari lingkungan warga gitu.Dari mulai baunya, kemudian implikasi penyakit dan sebagainya,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (6/2).
Alit menegaskan akan mengawal proses pengaduan tersebut.
“Karena itu terjadi tiap hari. Nanti kita kawal kalau perlu bawa sampelnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Bahwa ini ada limbah mengalir di tengah pemukiman warga di Arenjaya dan ini warga resah. Tentunya saya barangkali juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan nanti kepada pemerintah bagaimana tindak lanjut pemerintah untuk menuntaskan ini,” pungkas Alit.
Langkah selanjutnya, pihaknya akan menunggu respon dari Dinas LH Kota Bekasi dan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagi warga Arenjaya.
Sumber : Radio Elshinta
-
Legislator DKI apresiasi penambahan pos pengaduan kekerasan
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengapresiasi penambahan sembilan pos pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jakarta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.
“Saya kira kita harus memberikan dukungan yang cukup untuk korban supaya bisa membantu mereka. Saya juga apresiasi penambahan sembilan pos pengaduan ini, karena ini makin memperkuat Jakarta sebagai Kota Ramah Anak, Perempuan, dan Keluarga,” kata Oman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pendampingan korban kekerasan harus benar-benar difasilitasi salah satunya melalui penyediaan pos pengaduan.
“Supaya dia (korban) tidak diakses pelaku. Dengan demikian dapat melindungi korban,” ujarnya.
Oleh karena itu, Jakarta sebagai kota yang ramah anak perempuan dan keluarga, sudah semestinya mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menambah sembilan Pos Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Dengan penambahan tersebut, kini terdapat 44 pos pengaduan yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Pulau Seribu.
Kehadiran pos pengaduan kekerasan itu sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan kemudahan layanan akses bagi korban kekerasan.
Pos pengaduan kekerasan akan menjadi wadah pelaporan, mendapatkan bantuan hukum, layanan psikologis, serta pendampingan secara gratis.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki dua mobil pelayanan konseling bagi keluarga di Jakarta yang menghadapi permasalahan terkait ketahanan keluarga seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hadirnya mobil Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pelaporan kasus-kasus kekerasan, serta meningkatkan akses layanan serta mempercepat penanganan kasus.
Data Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2024 menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2024 ini mencapai 2.041 kasus.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025 -
KPU: Daerah tetapkan hasil pilkada usai putusan dismissal dibaca
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk langsung menetapkan hasil Pilkada Serentak 2024 yang telah dibacakan putusan gugur atau tidaknya (dismissal) perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa penetapan ini sudah dilakukan 1 hari setelah pembacaan putusan dismissal, 5 Februari 2025.
“Sudah ditetapkan H plus 1 pembacaan putusan MK bagi yang sudah tidak lanjut,” kata Afifuddin saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Afifuddin menargetkan penetapan calon kepala daerah hasil putusan dismissal akan selesai hari ini.
Di sisi lain, dia mengaku belum tahu apabila ada kejadian khusus yang membuat KPU daerah tidak menetapkannya sampai hari ini.
“Kalaupun ada kejadian khusus, saya belum tahu. Intinya kami sudah menurunkan surat ke semua jajaran agar melakukan pleno penetapan sehari setelah dibacakan,” jelasnya.
Selain itu, Afifuddin juga meminta KPU daerah menyampaikan surat keputusan (SK) ke DPRD setelah penetapan calon kepala daerah di setiap wilayah.
“Sehari setelah penetapan di KPU, kami minta teman-teman KPU menyampaikan surat ke DPRD,” ujar Afifuddin.
Diketahui bahwa MK telah mengucapkan putusan dismissal pada tanggal 4—5 Februari 2025 yang menghasilkan 40 perkara berlanjut ke tahap sidang pembuktian dan 270 perkara lainnya kandas.
Sebanyak 270 perkara yang berakhir kandas tersebut terdiri atas 227 perkara diputuskan tidak dapat diterima, 29 perkara ditetapkan ditarik kembali, delapan perkara ditetapkan gugur, dan enam perkara ditetapkan bukan kewenangan Mahkamah.
Amar putusan tidak dapat diterima lantaran pemohon maupun permohonannya tidak memenuhi syarat formal. Sebagian besar perkara yang tidak dapat diterima itu karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Amar ketetapan ditarik kembali merupakan tindak lanjut dari permohonan penarikan kembali yang diajukan pemohon pada kesempatan sebelumnya. Adapun amar ketetapan gugur karena pemohon maupun kuasa hukumnya tidak hadir pada sidang perdana tanpa alasan yang sah.
Sementara itu, amar ketetapan tidak berwenang karena permohonan pemohon ternyata bukan kewenangan MK. Seharusnya objek yang dipersengketakan ialah ketetapan KPU terkait dengan hasil pilkada, tetapi pemohon di antaranya justru menggugat berita acara.
Lebih lanjut total 40 perkara yang masih bersengketa di MK dan akan disidangkan dalam tahap pembuktian terdiri atas tiga perkara sengketa gubernur, tiga perkara sengketa wali kota, dan 34 perkara sengketa bupati.
Sidang tahap pembuktian dijadwalkan pada tanggal 7—17 Februari 2025. Seluruh perkara yang berlanjut itu nantinya akan diputus pada tanggal 24 Februari 2025.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025