Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Hari Pers Nasional 2025, Legislator DPRD Jabar Gelar Gerak Jalan

    Hari Pers Nasional 2025, Legislator DPRD Jabar Gelar Gerak Jalan

    JABAR EKSPRES – Legislator DPRD Jabar dari Dapil Bandung Barat Tuti Turimayanti menggelar jalan sehat dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2025.

     

    Kegiatan Gerak Jalan dilaksanakan di Citapen, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

     

    Acara Gerak Jalan yang dimulai pukul 07.00 WIB antusias diikuti warga di kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 9 Februari 2025.

     

    Usai kegiatan gerak Jalan, Tuti Turimayanti legislator DPRD Jabar menjelaskan bahwa pentingnya peran Pers Nasional sebagai pendukung pembangunan Nasional.

     

    “Kami sebagai legislator perlu peran Pers untuk pembangunan secara nasional, khususnya pembangunan di Jawa Barat dan Bandung Barat. Masyarakat harus mengetahui apa yang dilakukan, dilaksanakan pemerintah. Dan itu bisa diketahui oleh peran Pers, ” jelas Tuti Legislator DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Minggu 9 Februari 2025.

     

    Tuti menambahkan, peran Pers Nasional, khususnya di Jabar dan Bandung Barat sangat penting untuk memberikan informasi dalam hal keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

     

    “Berkali kali saya pribadi selalu memberikan informasi kepada rekan rekan Pers, dalam hal pembangunan yang sudah dilakukan dan yang akan datang. Perihal itu semua saya informasikan ke masyarakat melalui rekan rekan Pers dalam hal ini wartawan dari berbagai media, ” jelasnya.

     

    Senada dengan Tuti, Tokoh Pemuda Jabar Pamriadi juga mengingatkan pentingnya peran Pers sebagai pilar kelima setelah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

     

    “Dengan peran Pers Nasional masyarakat mengetahui informasi akurat dan terpercaya, ” jelas Pamriadi.

     

    Pamriadi juga mengingatkan dengan Hari Pers Nasional, semoga rekan rekan Pers dari berbagai media selalu memberikan pemberitaan positif dan tidak hoax.

     

    “Kepada rekan rekan Pers Nasional saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional, semoga terus memberikan informasi membangun, positif dan tidak hoax, ” jelas Pamriadi yang juga Bendahara DPP KNPI ini.

     

    Usai kegiatan gerak jalan, warga Kecamatan Cihampelas dihibur dengan musik dangdut organ tunggal.

  • Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan Megapolitan 9 Februari 2025

    Gaduh Soal Sewa Rusun, DPRD Jakarta Desak Dinas PRKP Cabut Kebijakan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi D DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Mahmudah, mengkritik kebijakan pembatasan masa sewa rumah susun (Rusun) di Jakarta yang baru-baru ini diumumkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
    Wakil rakyat dari komisi yang membidangi dinas tersebut menilai kebijakan itu tidak tepat dan justru memberatkan masyarakat kecil.
    “Saya minta Dinas PRKP segera menghentikan kegaduhan ini. Kebijakan ini ngawur. Rakyat kecil baru saja menghadapi masalah kenaikan harga LPG, sekarang harus khawatir dengan batas waktu sewa Rusun,” ujar Ida dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).
    Ida juga menyoroti kurangnya sosialisasi terkait kebijakan ini sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penghuni Rusun.
    Ia meminta agar pemerintah mencabut pernyataan untuk sementara dan melakukan publikasi ulang dengan pendekatan yang lebih baik.
    “Jangan membuat masyarakat resah. Saya minta pernyataan ini dicabut dulu, kemudian dipublikasikan ulang agar penghuni Rusun bisa tenang,” tegas Ida.
    Ia pun menekankan, banyak penghuni Rusun yang belum mampu membeli rumah sendiri dan tetap harus membayar sewa setiap bulan, di samping memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
    “Kalau mereka punya tunggakan sebesar itu, berarti mereka belum sejahtera. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kembali tinggal di kolong tol atau bantaran kali,” ungkapnya.
    Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan warga adalah prioritas bagi Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
    “Kalau ada yang menganggur, berikan pelatihan kerja atau bantu mereka membuka usaha. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru menekan mereka yang sedang kesulitan,” kata Ida.
    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berencana membatasi masa sewa hunian di rusun.
    Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti menyatakan, peraturan ini tengah dirumuskan dalam usulan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 111 Tahun 2014.
    “Pergub sudah hampir final, sudah ada di Biro Hukum. Orang tinggal di rusun itu bukan untuk selamanya. Bukan untuk warisan juga, tidak bisa diturunkan,” ujar Meli saat dikonfirmasi, Kamis (6/2/2025).
    Berdasarkan rencana ini, penghuni terprogram hanya dapat menyewa selama maksimal 10 tahun dengan skema lima kali perpanjangan.
    Sedangkan penghuni umum hanya dapat menyewa selama enam tahun dengan skema tiga kali perpanjangan.
    DPRKP beralasan kebijakan ini disebut untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tadinya terbiasa menyewa rumah dapat memiliki hunian.
    Ke depan, DPRKP akan menyalurkan dana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui fasilitas pembiayaan pemilikan rumah.
    Program ini menawarkan bunga tetap lima persen dengan tenor hingga 20 tahun bagi MBR yang memenuhi syarat.
    Adapun rusunawa hanya diperuntukkan bagi warga dengan keterbatasan finansial.
    Jika penghasilan penghuni melebihi batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, mereka tidak lagi diperbolehkan tinggal di rusunawa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Rayakan HUT ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban Merasa Masih Punya PR

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Ketua DPC Tuban, memberi pesan anggota dan kader untuk berkomitmen mengembalikan kursi di dapil 4. Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan.

    Pesan tersebut disampaikan sebab dalam Pileg tahun 2024 tidak ada kader dari Partai Gerindra yang lolos. Oleh sebab itu, pihaknya juga memberikan kesempatan bagi kader atau tokoh yang potensial untuk maju dalam Pileg 5 tahun mendatang.

    Namun demikian, Ketua DPC Partai Gerindra Lutfi Firmansyah bersyukur atas kejayaan partainya yang mampu mengantarkan Ketua Umum yakni Prabowo Subianto di puncak pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia. “Maka, peringatan HUT ke 17 Partai Gerindra tahun ini memang patut dirayakan,” ungkap Lutfi Firmansyah, sabtu (08/02/2025).

    Selain itu, dalam Pileg tahun 2024 perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi juga meningkat, salah satunya di Tuban yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni Wihadi Wiyanto dan Budiono sebagai DPRD Jatim.

    Kemudian, pihaknya sendiri juga mampu menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Tuban dan di Provinsi Jatim Partai Gerindra bisa mengantarkan Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kami juga mengantarkan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono yang merupakan kader Gerindra memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban,” bebernya.

    Bahkan, dalam perayaan HUT Gerindra yang dilaksanakan hari ini juga turut meresmikan Joko Sarwono yang menjadi anggota partai dengan disaksikan oleh kader partai dari pengurus cabang, dan perwakilan pengurus anak cabang (PAC) di semua kecamatan serta semua anggota DPRD Tuban.

    Peresmian dilakukan secara simbolis dengan memberikan kartu anggota baru Gerindra untuk Joko Sarwono yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan kue dan tumpeng. “Setelah ini Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir,” ungkap Lutfi sapanya.

    Lutfi juga berpesan kepada semua kader untuk terus semangat dan berjuang untuk membesarkan partai. Sebab, pada Pileg 5 tahun yang akan datang memiliki PR untuk mengembalikan anggota DPRD dari dapil 4 (Singgahan, Parengan, Senori, Bangilan dan Kenduruan) untuk lolos.

    “Kami berharap untuk kader yang akan maju di dapil 4, bukan berarti PAC tidak bergerak, tapi harus ikut bergerak mengajak kader dan tokoh potensial untuk nyaleg,” pungkasnya. [ayu/kun]

  • Di Tengah Efisiensi Anggaran, DPRD Kota Malang Ingatkan Wahyu-Ali Cermat

    Di Tengah Efisiensi Anggaran, DPRD Kota Malang Ingatkan Wahyu-Ali Cermat

    Malang (beritajatim.com) – DPRD Kota Malang mengingatkan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang terpilih Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin cermat dengan efisiensi anggaran. Apalagi instruksi efisiensi anggaran datang langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhita mengatakan di tengah pekerjaan rumah yang banyak. Wahyu – Ali yang akan memimpin Pemerintah Kota Malang juga dihadapkan pada situsi efisiensi anggaran. Pemerintah diminta lebih cermat dalam penggunaan APBD karena anggarannya terbatas.

    “Dengan adanya efisiensi pasti kita akan bekerja bersama dengan anggaran terbatas. Dan harus bekerja pintar bekerja keras dan bekerja dengan strategi yang tepat,” ujar Amithya, Sabtu, (8/2/2025).

    Meski ada efisiensi anggaran sejumlah bidang seperti pendidikan dan kesehatan tetap harus menjadi perhatian utama. Pemkot Malang harus bekerja keras mencarikan jalan agar alokasi anggaran untuk program prioritas terselamatkan.

    “Kita harus carikan jalan seperti apa anggaran apa saja yang kita bisa alokasikan untuk menyelamatkan program-program yang memang sifatnya kerakyatan. Pastinya nanti akan kami rapatkan lebih jauh seperti apa pergeseran dan juga efisiensi yang harus dilakukan di pos-pos mana aja. Kemudian program-program apa saja yang sekiranya masih perlu butuh dukungan atau apa namanya koreksi ulang dari strukturisasi anggaran,” ujar Amithya.

    Wanita yang akrab disapa Mia itu juga mengatakan bahwa garis besar pembangunan selama 5 tahun telah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang. Wahyu – Ali sebagai kepala daerah terpilih tinggal melakukan pemetaan permasalahan.

    “Pastinya kalau PR (pekerjaan rumah) banyak ya gitu loh. Tapi untuk RPJMD itu kan sudah disesuaikan tinggal kita pemetaan permasalahan. Pastinya kita tinggal lanjutkan bekerja bersama,” ujar Amithya. (luc/kun)

  • HUT Gerindra, Joko Sarwono Wabup Tuban Resmi Jadi Anggota Partai

    HUT Gerindra, Joko Sarwono Wabup Tuban Resmi Jadi Anggota Partai

    Tuban (beritajatim.com) – Memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17 oleh DPC Gerindra Tuban sekaligus Wakil Bupati Tuban yang terpilih Joko Sarwono resmi menjadi anggota partai.

    Dalam perayaan tersebut, turut dihadiri oleh kader partai dari pengurus cabang, dan perwakilan pengurus anak cabang (PAC) di semua kecamatan serta semua anggota DPRD Tuban.

    Ketua DPC Gerindra Tuban, Lutfi Firmansyah mengatakan bahwa selain perayaan HUT juga sekaligus penyerahan secara simbolis kartu anggota baru Gerindra untuk Joko Sarwono yang kemudian dilanjutkan pemotongan kue dan tumpeng. “Peringatan HUT ke 17 Partai Gerindra tahun ini memang patut dirayakan,” ujar Lutfi Firmansyah, sabtu (08/02/2025).

    Sebab, partai berlambang kepala burung garuda ini telah mampu mengantarkan Ketua Umum yakni Prabowo Subianto di puncak pemerintahan yakni sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Selain itu, dalam pemilihan legislatif (Pileg) perolehan kursi di DPR RI dan DPRD Provinsi juga meningkat. Salah satunya di Tuban yang terpilih menjadi anggota DPR RI yakni Wihadi Wiyanto dan Budiono sebagai DPRD Jatim. “Lalu, di Tuban juga mampu menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Tuban, serta di Provinsi Jatim Partai Gerindra bisa mengantarkan Bu Khofifah dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” terang Lutfi sapanya.

    Kebanggaan tersebut juga turut dilontarkan karena mengantarkan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono yang merupakan kader Gerindra memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban. “Setelah ini Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan sebagaimana tema HUT tahun ini, Berjuang Tiada Akhir,” kata Lutfi.

    Sementara itu, Wakil Bupati Terpilih Joko Sarwono mengucapkan terima kasih kepada semua kader karena telah menerima dirinya untuk menjadi salah satu bagian dari perjuangan Partai Gerindra. “Tentu setelah ini saya yang berada di pemerintahan berharap kolaborasi baik dengan DPRD dan kader Gerindra untuk mengawal kepentingan masyarakat,” tutur Joko Sarwono.

    Menurutnya, dengan kebersamaan kader Gerindra ia akan menjalankan program-program pemerintahan dengan baik dan menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat atau daerah demi kepentingan masyarakat.

    Oleh karenanya, ia berpesan di usia ke-17 tahun, Partai Gerindra harus terus menyambungkan kebutuhan masyarakat dengan program-program prioritas yang dicanangkan di tingkat provinsi dan pusat. “Perjuangan tiada akhir ini harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yakni memberikan ruang bagi warga dan kader dalam menjembatani ketahanan pangan sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo,” pungkasnya. [ayu/kun]

  • Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Legislator desak Pemprov DKI gelar operasi pasar stabilkan stok elpiji

    Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mendesak Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan elpiji 3 kilogram (kg).

    “Saya mendesak Disnakertransgi DKI segera menggelar operasi pasar sebagai langkah nyata dalam mencegah kelangkaan, menstabilkan pasokan serta harga elpiji 3 kg ini,” kata Kenneth di Jakarta, Sabtu.

    Kenneth menduga ada sejumlah oknum nakal yang bermain seperti melakukan penimbunan dan pengoplosan, permainan harga oleh pengecer dan distribusi tidak tepat sasaran sehingga terjadi kelangkaan stok gas 3 kg terjadi.

    Padahal, sudah jelas Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas melon ini.

    Maka itu, pria akrab disapa Kent meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan Pertamina dan Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggelar operasi pasar guna menstabilkan pasokan dan harga elpiji 3 kg.

    “Pemda Jakarta harus bekerjasama dengan Pertamina hingga UMKM, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan membeli elpiji sesuai kebutuhan, sehingga pasokan gas ini bisa terjaga,” ujarnya.

    Lalu, Kent menyatakan sepakat dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa haram hukumnya bagi orang kaya yang menggunakan gas elpiji 3 kg dan pertalite bersubsidi. Karena kedua barang bersubsidi itu hanya diperuntukkan untuk golongan warga yang tak mampu.

    Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi untuk kelompok tertentu yakni, transportasi umum dan para nelayan. Sementara pertalite untuk masyarakat menengah ke bawah.

    Elpiji 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan dan petani miskin.

    Selain itu, dia juga meminta kepada penegak hukum agar memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melakukan penyelewengan serta menimbun elpiji kg untuk membuat efek jera kepada pelaku.

    Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana diubah dalam Pasal 55 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Strategi Pj. Gubernur Tarik PAD dari JGU dan Jamkrida Usai Perseroda

    Ini Strategi Pj. Gubernur Tarik PAD dari JGU dan Jamkrida Usai Perseroda

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Jatim Grha Utama (JGU) dan Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur di Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur, Sabtu (8/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa PT JGU (Perseroda) akan menggunakan beberapa strategi untuk mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sepadan dengan investasi. Di mana, penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT JGU sampai saat ini sebesar Rp 785,6 miliar.

    “Salah satu strateginya adalah Settlement Asset, yakni pengembalian modal dan bagi hasil dalam bentuk aset persediaan yang kemudian dikembangkan dan dijual kepada konsumen pada proyek properti. Seperti yang telah dilakukan pada Perumahan Graha Puncak Anomsari,” kata Adhy.

    Upaya lain dilakukan melalui pengembangan kerja sama usaha properti, aset, dan land banking guna menciptakan potensi monetisasi aset yang lebih optimal. Selain itu, ada pula pengembangan kerja sama usaha komoditas pangan untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan stabilitas usaha di sektor perdagangan pangan.

    “Kami juga ingin menyampaikan beberapa aset-aset milik Pemprov Jatim yang saat ini dalam pengelolaan PT JGU merupakan penyertaan modal daerah atau inbreng. Salah satunya adalah Lahan Rusunawa di Siwalankerto, Surabaya seluas 2,2 Ha yang telah bersertifikat atas nama Pemprov Jatim,” jelas dia.

    Di atas lahan ini, Pj. Gubernur Adhy menerangkan, telah berdiri Apartemen Sederhana Sewa yang terdiri dari 5 tower dengan tinggi masing-masing 5 lantai. Terdapat perbedaan luas lahan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2008 luas lahan tercatat 22.000 m², dalam sertifikat tercatat 21.497 m², terdapat selisih 503 m².

    “Sedangkan untuk bagaimana perusahaan akan mengelola potensi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, bentuk tanggung jawab sosial yang akan dilakukan antara lain adalah PT Pratama Jatim Lestari yang merupakan anak perusahaan PT JGU telah dan akan melaksanakan program CSR berupa penyaluran bantuan uang tunai dari hasil penjualan daur ulang pengolahan sampah B3 berupa batako kepada masyarakat,” ungkap Adhy.

    Tak hanya itu, optimalisasi peran perusahaan terhadap masyarakat dilakukan dengan pembangunan rumah sangat sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah kurang lebih sebanyak 1.000 unit.

    Rumah-rumah ini akan tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan bekerjasama dengan petani nelayan (Gapoktan), BUMN dan BUMD Provinsi lain, serta BUMD kabupaten/kota.

    Sementara itu, terkait Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur, Pj. Gubernur Adhy memastikan bahwa pengelolaannya berada di bawah pengawasan yang ketat.

    “Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat, serta setiap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh BUMD, untuk dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel dan dengan pengawasan yang efektif,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia mengharapkan juga adanya keseriusan terhadap UMKM sebagai market potensial sekaligus lahan pelayanan, sehingga tidak saja mendapatkan laba yang lebih besar, namun juga dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Mengingat, UMKM tahun 2024 di Jatim telah mencapai 9,78 juta.

    “Adapun strategi yang akan dibangun untuk peningkatan PAD dalam lima tahun ke depan adalah melalui optimalisasi penggunaan teknologi berbasis digital, sinergi BUMD, dan pengembangan marketplace sebagai potensi pasar penjaminan untuk koperasi dan UMKM sehingga dapat menjangkau seluruh koperasi dan UMKM di Jawa Timur,” kata Adhy.

    Ia pun turut menjelaskan bahwa sebagai perusahaan yang berorientasi profit, PT JGU juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan dan pemberdayaan. Sehingga sudah sesuai dengan fungsinya untuk menaikan PAD, menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang atau jasa yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraaan bagi masyarakat Jawa Timur.

    Dalam kesempatan yang sama, DPRD Jawa Timur juga resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Terpilih. Sebelumnya, keduanya unggul pada Pilkada Serentak 2024 tanggal 27 November 2024 dengan perolehan suara 58,81 persen.

    Pengumuman tersebut diikuti oleh penandatanganan Berita Acara Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Hasil Pilkada Serentak 2024. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jatim Hidayat, Wakil Ketua III Blegur Prijanggono, serta Wakil Ketua IV Sri Wahyuni. (tok/kun)

  • Rayakan HUT Gerindra, Reno Handoyo Beri Makan Bergizi Gratis Siswa SD Probolinggo

    Rayakan HUT Gerindra, Reno Handoyo Beri Makan Bergizi Gratis Siswa SD Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, Reno Handoyo, memberikan makan bergizi gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD). Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Tamansari 3 dan SDN Sekarkare, Kecamatan Dringu, pada Sabtu (8/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah dasar agar tumbuh kembang mereka optimal. Reno Handoyo menegaskan bahwa anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga kesehatannya.

    “Dengan memberikan makanan bergizi, kita turut berkontribusi dalam membangun generasi muda yang sehat dan cerdas,” ujar Reno Handoyo.

    Para siswa terlihat antusias menikmati hidangan bergizi yang disediakan. Mereka sangat senang mendapatkan makanan gratis dan bergizi.

    Kegiatan ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

    Selain memberikan makanan bergizi, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

    Reno Handoyo berharap kegiatan ini dapat menginspirasi pihak lain untuk turut serta dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. “Semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi kita semua untuk saling membantu dan berbagi,” tutup Reno Handoyo. (ada/kun)

  • DPRD Jatim Kirimkan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Khofifah-Emil

    DPRD Jatim Kirimkan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pengumuman calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

    Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, serta dihadiri oleh Pj Gubernur Jatim beserta jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para penyelenggara pemilu dan pimpinan partai politik Jawa Timur

    Dalam rapat tersebut, DPRD Jatim secara resmi mengumumkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyampaikan, apresiasi terhadap seluruh tahapan Pilkada yang telah berjalan dengan lancar dan demokratis.

    Selanjutnya, Musyafak juga turut menyampaikan selamat dan harapannya kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kami mengucapkan selamat kepada pasangan calon terpilih, Ibu Khofifah dan Pak Emil. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan Jawa Timur kedepan,” ujarnya.

    Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan disampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri sebagai bahan usulan untuk pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2024.

    Surat usulan pelantikan yang dihasilkan dalam sidang tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua dan Wakil ketua DPRD Jatim. Sebagai informasi, pelantikan direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Februari di Istana Negara Jakarta, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. (tok/kun)

  • Pertandingan Krusial Persijap vs PSKC Cimahi, Polres Jepara Terjunkan Ratusan Pasukan Gabungan

    Pertandingan Krusial Persijap vs PSKC Cimahi, Polres Jepara Terjunkan Ratusan Pasukan Gabungan

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Persijap Jepara menghadapi laga krusial dalam lanjutan babak 8 besar Liga 2 musim 2024/2025.

    Laskar Kalinyamat menjamu PSKC Cimahi di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara pada Jumat (7/2/2025) malam.

    Bermain di kandang sendiri, pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi Persijap untuk mengakhiri paceklik kemenangan mereka.

    Dalam lima pertandingan terakhir, Persijap belum sekalipun meraih kemenangan.

    Dua laga di akhir babak pendahuluan dan tiga laga awal babak 8 besar hanya menghasilkan dua poin dari dua kali imbang dan satu kekalahan.

    Situasi ini membuat kemenangan atas PSKC Cimahi menjadi sangat penting jika ingin tetap bersaing di Grup Y.

    Oleh karena itu, laga ini menjadi perhatian serius dari pihak keamanan. Kepolisian Resor (Polres) Jepara pun menurunkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, hingga steward, untuk memastikan pertandingan berjalan lancar.

    Saat dikonfirmasi, Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyiapkan 340 personel gabungan telah diterjunkan untuk menjaga di luar stadion.

    “Kami juga menerjunkan 340 personel gabungan untuk mengamankan laga antara Persijap Jepara Vs PSKC Cimahi yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP hingga Steward,” ungkap AKP Dwi Prayitna, Jumat (7/2/2025).

    Lebih lanjut, Kasihumas menyampaikan, bahwa pihaknya juga sudah berkordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawal pertandingan Laskar Kalinyamat.

    “Untuk persiapan, kami telah melaksanakan rakor keamanan dengan Panpel, Pemda, DPRD, dan korlab supporter,” kata AKP Dwi Prayitna.

    Kasihumas juga menjelaskan, bahwa pihaknya akan menerapkan 3 lapis keamanan, terdiri lapis pertama oleh pihak keamanan internal dan lapis kedua hingga ketiga akan dijaga oleh pasukan gabungan TNI-Polri serta stakeholder terkait.

    “Pada prinsipnya kami akan menyiapkan pengamanan. Nanti pola pengamanan dibagi 3 ring, ring satu di sekitar stadion nanti akan sesuai peraturan kapolri yang akan diampu steward atau petugas keamanan internal. Untuk anggota TNI-Polri serta stakeholder terkait itu ada di ring 2, dan 3 mulai tiketing pengecekan benda berbahaya ketika masuk stadion,” ucapnya.

    Disamping itu, AKP Dwi Prayitna mengajak warga masyarakat yang ingin mendukung Persijap Jepara bisa mengikuti peraturan keamanan yang ada.

    “Tentunya, kami mengajak masyarakat untuk mari mendukung tim kebanggan sepakbola jepara tentu saja dengan cara santun dan saling menghormati menjaga fasilitas yang dibangun oleh negara jangan sampai dirusak oleh pihak bertangung jawab,” pungkasnya. (*)