Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    DPR RI dan BGN Gelar Sosialisasi MBG di Surabaya, Wujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPR RI bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (8/2/2025).

    Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi bagi masyarakat serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
     
    Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis dengan tema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia” dilaksanakan di jalan Manukan Lor, Tandes, Surabaya. Acara sosialisasi yang dimulai pada pukul 18.30 WIB itu diikuti kurang lebih sebanyak 300-an peserta.
     
    Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kabupaten Surabaya Mochamad Machmud, dan perwakilan Badan Gizi Nusantara (BGN) Tengku Syahdana.

    Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menyampaikan terkait tantangan yang harus dihadapi bersama dalam menjalankan program Makan BergiziGratis.
     
    “Program Makan Bergizi Gratis di Surabaya memiliki kendala dalam pembangunan dapur karena terbatasnya lahan, namun tetap harus segera diupayakan agar penerima manfaat anak-anak, balita, ibu hamil dan menyusui segera mendapatkan manfaat pemenuhan gizi,” tutur Lucy Kurniasari.
     
    Lucy juga menghimbau kepada masyarakat Surabaya agar berhati-hati karena banyaknya penipuan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
     
    Selain itu, Lucy juga menjelaskan bahwa di wilayah Manuan Lor ini akan didirikan dapur MBG, di mana akan melayani 3.000 sampai 4.000 siswa-siswi dengan jarak tempuh maksimal sekitar 6 km.
    “Kami juga melibatkan peran serta masyarakat, insyaAllah nanti UMKM-UMKM yang berada di sekitar dapur MBG akan mendaftarkan di dapur tersebut, Insya Allah nanti di kota Surabaya, di wilayah-wilayah lain juga akan didirikan dapur MBG,” papar Lucy.
     
    Semakin banyaknya dapur MBG ini bertujuan untuk mendistribusikan makanan menjadi lebih dekat ke penerima seperti ibu hamil, balita, lalu siswa di TK, SD, SMK, SMA, atau yang sederajat.
     
    “Agar pemenuhan gizi di seluruh wilayah kota Surabaya merata, dan insya Allah di 2026 akan didirikan 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia, agar supaya seluruh masyarakat akan menerima manfaatnya dari semua segmen,” ungkapnya.
     
    Dalam sosialisasi ini, Lucy Kurniasari juga menyampaikan prestasi yang baru saja diraih kota Surabaya terhadap penanganan kasus stunting.
     
    “Hari ini surabaya mendapatkan apresiasi juara dalam penanganan stunting. Tentunya berkat peran masyarakat dan pemerintah kota Surabaya yang berinovasi melalui semua program tujuannya agar supaya memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita segera masuk zero stunting,” ucap Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. BGN fokus dalamm endukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
     
    “Kami berharap bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional agar supaya kota Surabaya tidak ada lagi yang kekurangan gizi. Tidak ada lagi ibu hamil risiko tinggi. Dan insya Allah ketika pemenuhan Gizi berimbang sudah merata di kota Surabaya, kita siap untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Lucy.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN)
    Sebagai pihak penyelenggara program Makan Bergizi Gratis, perwakilan BGN menjelaskan mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang sudah dan akan beroperasi mendukung program MBG. 
     
    Masyarakat sekitar dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan MBG khususnya dalam kegiatan di SPPG yaitu sebagai Mitra BGN, mitra SPPG maupun petugas SPPG,” ucap Tengku Syahdana.
     
    Data per 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

  • PWI Soroti Tantangan Pers di Indonesia dan Ajak Insan Pers Bersatu

    PWI Soroti Tantangan Pers di Indonesia dan Ajak Insan Pers Bersatu

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau berlangsung meriah dengan kehadiran tokoh-tokoh penting dari dunia pers, pemerintahan, dan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, PJ Gubernur Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Ketua dan pimpinan DPRD Riau, tamu luar negeri, tokoh pers nasional, serta konstituen Dewan Pers.

    Hadir pula pengurus PWI Pusat dan daerah, termasuk Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasehat PWI Ilham Bintang, Tribuana Said, Timbo Siahaan, Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar, serta para Ketua PWI Daerah.

    Suasana puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui video, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa Hari Pers Nasional adalah momen untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.

    “Pers bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan. Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi,” ujar Meutya Hafid. Ia juga mengucapkan selamat HPN 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia.

    Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam sambutannya di Pekanbaru, menyoroti kondisi pers di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan besar.

    “Tahun ini, perayaan HPN dirayakan dengan rasa prihatin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perayaan HPN tidak hanya digelar di Riau, tetapi juga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Realitas ini pahit akibat terjadinya perbedaan prinsip dalam penegakan integritas, yang membuat PWI tidak sedang baik-baik saja,” ujar Zulmansyah.

    Ia juga meminta maaf kepada insan pers yang merasa terganggu oleh konflik internal di PWI.

    “Sejak PWI lahir pada 9 Februari 1946 dengan peristiwa heroik, ironisnya kali ini dirayakan dalam suasana yang berbeda prinsip,” tambahnya.

    Semua pihak diapresiasi

    Ketua Panitia HPN Riau 2025, Marthen Selamet Susanto, mengapresiasi kerja keras semua pihak dalam mendukung acara ini.

    “Peringatan HPN tahun ini bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya PWI, tetapi juga untuk mempererat wawasan dan silaturahmi antara insan pers dan masyarakat. Dengan hadirnya lebih dari 1.500 orang, acara ini menjadi bukti bahwa kita semua berkomitmen untuk memajukan dunia pers di Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor, panitia, serta semua pihak yang mendukung kelancaran acara.

    Dalam penutupannya, Marthen mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam dunia pers.

    “Acara ini merupakan hasil kerja keras kita semua. Tidak hanya sebagai ajang untuk memperingati HPN, tetapi juga untuk menguatkan kebersamaan di antara insan pers seluruh Indonesia. Semoga peringatan kali ini memberikan pesan kuat bahwa kita harus tetap bersatu dan mengedepankan integritas dalam setiap langkah kita,” tutupnya.

    Selama rangkaian HPN, telah digelar berbagai acara penting, termasuk Road to HPN di Jakarta dan seminar tentang perkembangan dunia pers.

    “Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman berkesan bagi kita semua,” tambah Marthen.

    Pada acara yang berlangsung khidmat, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, Nurcholis Basyari, membacakan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia pers Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ambil Alih Pengasuhan Korban, Surabaya Bakal Perketat Izin Panti Asuhan Lewat Perda

    Ambil Alih Pengasuhan Korban, Surabaya Bakal Perketat Izin Panti Asuhan Lewat Perda

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemkot Surabaya memperketat pengelolaan panti asuhan di Surabaya.

    Mengantisipasi tak ada lagi korban kekerasan dan pelecehan di panti asuhan, Pemkot Surabaya juga akan menertibkan perizinan.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa aturan penerbitan izin panti asuhan akan masuk dalam Peraturan Daerah (Perda). Pemkot Surabaya saat ini tengah menyiapkan rancangan aturan ini bersama DPRD.

    “Terpenting, bagaimana bentuk pencegahan kita. Kemarin, kita minta kepada DPRD untuk [kerjasama] membuat perda panti asuhan. Sudah saya koordinasikan kepada Anggota DPRD, semoga Perda bisa segera dilaksanakan,” kata Wali Kota Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (9/2/2025).

    Perda akan mengatur sejumlah teknis perlindungan kepada Panti Asuhan. 

    Di antaranya, detail izin pendirian, proses penggalangan dana panti, hingga bentuk perlindungan kepada anak asuh.

    Selain menindaklanjuti kasus kekerasan di panti asuhan terbaru, hal ini juga sebagai tindak lanjut adanya temuan warga luar Surabaya yang mendirikan panti asuhan dengan tujuan “komersil”.

    Modusnya, pemilik panti menggelapkan donasi untuk kepentingan pribadi.

    “Panti asuhan ini semakin banyak, semakin menjamur [di Surabaya]. Namun ternyata, [penghuni] yang ada di panti asuhan bukan wong [orang] Surabaya,” kata Cak Eri. 

    “Jadi dia bawa orang dari luar [Surabaya], terus membentuk panti asuhan agar mendapatkan bantuan. Namun, uang ini disalurkan kemana [tanpa tujuan jelas],” sambung Cak Eri. 

    Pemkot Surabaya memastikan tak akan segan-segan menutup panti asuhan yang melanggar. Hal ini sebagai bentuk perlindungan.

    “Insyallah dengan perda itu, maka kita bisa membatasi. Kate gae [orang yang akan membuat] panti asuhan dengan syarat syaratnya begini, begini [memenuhi persyaratan],” kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini. 

    “Orangnya [penghuni] harus begini. Kalau kabeh [semua] panti asuhan ajak orang luar Surabaya untuk masuk ke Surabaya, yo apik [ya bagus], hehehe,” sindirnya.

    Sedangkan bagi korban kekerasan yang sebelumnya telah terjadi, Pemkot Surabaya akan memberi perlindungan. Berada di sebuah shelter, perlindungan juga dilakukan kepada korban kekerasan seksual.

    Data Pemkot Surabaya, ada 5 korban yang dirawat Pemkot Surabaya.

    “Semua di shelter kami,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya, Ida Widayati dikonfirmasi terpisah.

    Pelaku yang berinisial NK (60) melakukan kekerasan kepada penghuni panti sejak sejak 2022. Dua di antaranya mengalami pelecehan seksual.

    Saat ini, para korban tengah menjalani pendampingan psikologi.

    “Masih kita lakukan terapi, konseling terus-menerus, anak-anaknya masih adaptasi dengan konselor kita, belum terlalu terbuka, perlu waktu 1-2 minggu mungkin,” katanya.

    Pemkot akan merawat kelima anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Mereka akan mendapatkan bantuan hingga dewasa. 

    “Kami mencoba pendekatan supaya dia bisa bertahan, hak-haknya dipenuhi, sekolah atau kebutuhan apa pun sudah dipenuhi Pemkot,” ucap dia.

    Untuk diketahui, Pemilik panti asuhan di Surabaya, berinisial NK (61) terlapor dugaan asusila terhadap beberapa anak asuhnya yang ditangkap Anggota Unit 1 PPA Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim telah resmi berstatus tersangka. 

    Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, Tersangka NK sudah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang korban anak asuh panti berjenis kelamin perempuan, selama sekian tiga tahun yakni sejak Januari 2022 hingga 20 Januari 2025. 

  • Tower Provider Setinggi 31 Meter di Lantai Tiga Rumah Warga Bekasi, Ketua RW: Warga Sekitar Takut – Halaman all

    Tower Provider Setinggi 31 Meter di Lantai Tiga Rumah Warga Bekasi, Ketua RW: Warga Sekitar Takut – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Warga Blok K1 RT 06 RW 13, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Muhammad Kamil pada Minggu (9/2/2025).

    Pertemuan itu terjadi saat Kamil mengagendakan reses di kediamannya, kawasan Perumahan Duta Harapan, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Warga RT 06 RW 13, Baron Arta (41) mengatakan tujuan pihaknya menemui Kamil ialah menyampaikan aspirasi terkait keluhan dirinya dengan seluruh tetangga di RT-nya terkait dibangunnya tower provider telekomunikasi.

    Tower tersebut dikeluhkan karena dibangun persis di lantai tiga kediaman seorang warga.

    “Kami mau menyampaikan aspirasi kami terkait menara tower yang ada di lingkungan kami, ini kan masih lingkupnya sama-sama di Duta Harapan, jadi biar bisa didengar sama beliau-beliau,” kata Baron kepada awak media di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (9/2/2025).

    Baron menjelaskan keluhan dibangunnya tower dengan tinggi lebih kurang 31 meter dari tanah itu dikarenakan sejumlah faktor.

    Salah satunya terkait kekhawatiran terhadap konstruksi tower yang warga sekitar lokasi tidak mengetahui apakah layak jika dibangun dengan fondasi di lantai tiga rumah warga dan bukan di tanah.

    Terlebih para warga sekitar lokasi juga khawatir imbas kejadian serupa robohnya beton penyangga tower yang sebelumnya terjadi di kawasan Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Ditambah saat ini dinilai Baron tengah memasuki musim hujan hingga kerap membuat angin kencang dan khawatir mampu membuat tower roboh. 

    “Anak-anak terutama yang paling takut itu roboh kami khawatir dengan radiasi sama bahayanya roboh atau kena angin dan petir, kami takutnya seperti itu,” jelasnya.

    Baron berharap seusai pengaduan ke dewan itu aspirasi pihaknya dapat didengar dan ada upaya penindakan untuk tower tersebut dibongkar.

    “Semoga anggota Dewan juga mendengar dan bisa datang ke Duta Harapan melihat, harapannya tetap diturunkanlah, bisa turun (atau dibongkar),” ujarnya.

    Sementara anggota DPRD dari fraksi PKS itu sudah menerima aspirasi dari para warga tersebut.

    Kamil menyampaikan Penjabat (Pj) Walikota Bekasi, Raden Gani Muhammad juga sudah merespon keluhan warga terkait pembangunan tower itu.

    Diketahui juga disampaikan Kamil kalau Gani sudah menginstruksikan kepada Dinas Tata Ruang (Distaru) untuk melakukan pengecekan prosedural.

    “Dari Distaru tapi yang jelas memang respon dari Pj Walikota luar biasa begitu berita ini viral, kemudian langsung merespon untuk agar mereview bangunan tower yang ada di RW 13,” lugas Kamil.

    Kamil menuturkan untuk upaya dari pihaknya akan merencanakan pertemuan antara seluruh warga yang menolak pembangunan tower dengan pihak Pemkot Bekasi serta Ketua DPRD, Sardi Effendi.

    “Mungkin menunggu minggu depan, setelah reses ini, kami akan menjadwalkan audiensi kepada warga RW 13 dengan ketua DPRD, harapannya sih saya menyampaikan ke ketua DPRD untuk menghadirkan pihak terkait, seperti Distaru, lalu dinas pertamanan dan terkait izin yang keluar juga mendapat solusi atas keluhan warga bagaimana penyelesaiannya,” tutupnya.

    Sebagai informasi, penolakan terkait pembangunan tower itu dimulai saat pengurus pembangunan tower diduga ingkar janji dengan warga sejak rencana pembangunan pada tahun 2023 hingga terealisasi tahun 2024.

    Saat 2023, pihak pengurus proyek menawarkan saat sosialisasi kepada warga akan dibuatkan penguat sinyal, namun kenyataannya justru yang dibuat adalah tower.

    Lalu pihak pengurus proyek juga menyampaikan untuk jenis tower yang akan dibangun adalah monopoli.

    Namun kenyataannya saat rampung dibangun justru berjenis Self Supporting Tower (SST). Kemudian warga belum memahami apakah pembangunan tower di lantai tiga rumah warga adalah pilihan yang tepat secara aturan atau tidak.

    Pihak warga juga belum mengetahui apakah bahan konstruksi pembuatan tower tersebut dinilai layak atau tidak.

    Kemudian prosedur pembangunan tower dengan bagian bawah ditanam di lantai tiga rumah warga apakah mampu menahan bobot tower.

    Sebab pihak pengurus proyek tower tersebut belum juga memberikan hasil Hammer Test atau pengujian palu pantul sebagai metode untuk mengetahui kekuatan beton.

    Sementara Ketua RT 06 RW 13, Rosadi membenarkan kalau warganya keberatan dengan terpasangnya tower dengan warna tiang merah dan putih itu.

    Tercatat ada lebih kurang 66 KK atau keseluruhan warganya menyatakan keberatan, kecuali penghuni rumah yang diketahui seusai tower rampung dibangun kerap tidak berada di kediaman.

    Pihak warga juga belum mengetahui apakah bahan konstruksi pembuatan tower tersebut dinilai layak atau tidak.

    Kemudian prosedur pembangunan tower dengan bagian bawah ditanam di lantai tiga rumah warga apakah mampu menahan bobot tower.

    Berdasarkan keluhan warga tersebut, dirinya mengaku sempat membicarakan solusi dengan penghuni yang kediamannya dibangun tower tersebut, hanya saja hasilnya tidak kunjung menemukan solusi.

    “Menegur (pemilik rumah) pernah secara halus dengan forum rapat warga tapi beliau tetap kukuh dengan alasan kalau dia menggagalkan perjanjian dia akan kena hukum,” ucap Rosadi.

    Rosadi mengungkapkan kedepannya para warga berharap tower tersebut segera dibongkar.

    Kemudian para warga masih berkoordinasi dengan Kuasa Hukum untuk melakukan tindakan sesuai aturan berlaku.

    “Harapan kami sih tower ini dibongkar karena bukan pada tempatnya, karena ini pemukiman tempat istirahat apalagi sekarang musim hujan dan ditambah lagi peristiwa dua hari lalu (Tambun Utara) jangan sampai menunggu korban jiwa baru ada solusi dan kalau bisa negara hadir di tengah-tengah warga yang membutuhkan solusi,” tutupnya.

     

  • Pantau Uji Coba CFD Ponorogo di Lokasi Baru, Kang Giri: Perlu Ada Pembenahan 

    Pantau Uji Coba CFD Ponorogo di Lokasi Baru, Kang Giri: Perlu Ada Pembenahan 

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Lokasi Car Free Day (CFD) Ponorogo Jatim berpindah, Minggu (9/2/2025). Sebelumnya CFD berlokasi di Jalan Suromenggolo atau biasa dikenal Jalan Baru, Ponorogo Jatim.

    Kemudian berpindah ke Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Jendral Sudirman Ponorogo Jatim. Uji coba CFD di Jalan Hos Cokroaminoto dan Jalan Jendral Sudirman per Minggu, 9 Februari 2025.

    Pantauan di lokasi, lokasi CFD dipenuhi warga yang ingin berolahraga. Mulai lari, jalan, senam, sepatu roda hingga bersepeda.

    Pun tidak ada pedagang yang berjualan jajan ataupun makanan. Mereka pedagang berjualan di jalan-jalan penghubung.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo dan Dandim 0802 Ponorogo Letkol Inf Dwi Soerjono terlihat ikut berolahraga di lokasi CFD Ponorogo.

    “Uji coba CFD saya pandang saya nilai berhasil,” ungkap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Minggu (9/2/2025) di lokasi CFD Ponorogo Jatim.

    Kang Giri—sapaan akrab—Sugiri Sancoko mengaku perlu pembenahan sedikit untuk CFD di Jalan Hos Cokroaminoto dan Jendral Sudirman.

    “Butuh pembenahan sedikit-sedikit, sambil menggendok kesabaran tetap menjaga kebersihan sampah dibuang tempatnya,” terangnya.

    Kang Giri mengaku bahwa perpindahan lokasi CFD bukan tanpa sebab. Dia mengklaim perpindahan CFD merupakan upaya bersama stakeholder terkait menjawab keinginan warga untuk ruang olahraga.

    “Ini upaya kami dengan Kapolres dandim ketua dewan semua menjawab keinginan masyarakat ruang publik olahraga pagi healing pagi refresh bersama keluarga. Mudah-mudahan menjadi bagus senang dan ekonomi tumbuh,” tegasnya.

    Salah satu warga, Putra Pratama mengaku senang perpindahan CFD. Lantaran CFD di lokasi sebelumnya tidak bebas untuk berolahraga.

    “Kalau yang sekarang kan benar-benar steril dari pedagang. Kita bisa jajan di jalan penghubung. Jadi gak takut kalau mau lari. Biasanya takut nyenggol wajan milik pedagang,” pungkasnya sambil berkelakar

  • Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    Usai Menang Pilwalkot Makassar, Appi Bidik Ketua Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin, merespons kemungkinan dirinya masuk dalam bursa calon Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, tidak mengejutkan jika namanya ikut dipertimbangkan mengingat kiprahnya di Golkar.

    “Menjadi sesuatu hal yang naif barangkali kalau nama saya tidak masuk, karena saya memang bersyarat, menjadi ketua (Golkar) Kota Makassar, terus mampu memberikan sumbangsih yang baik untuk (Golkar Sulsel),” ujar Appi, sapaannya kepada awak media (9/2/2025).

    Ia menambahkan, dalam kontestasi politik, rekam jejak dan kontribusi menjadi pertimbangan penting.

    Terlebih, pada Pilkada terakhir, ia berhasil meraih kemenangan dengan dukungan penuh dari Golkar.

    “Dan terakhir kami melalui dukungan Partai Golkar mampu memenangkan Pilkada,” ucapnya.

    Appi menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

    Jika dirinya mendapatkan mandat untuk maju sebagai Ketua Golkar Sulsel, ia siap menjalankan tugas tersebut.

    “(Kalau didorong DPP) Kami ini sami’na wa’atana, kalau ada perintah kami jalankan,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin (Appi), Partai Golkar Makassar berhasil bangkit setelah mengalami kemunduran pada Pemilu 2019.

    Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar Makassar mencatat pencapaian signifikan dengan meraih 97.209 suara atau sekitar 13,34 persen, menempatkan partai ini di posisi kedua setelah NasDem.

    Hasil tersebut memastikan Golkar mendapatkan 6 kursi di DPRD Makassar.

  • Car Free Day Ponorogo Pindah! Ini Alasannya dan Berikut Tanggapan Warga

    Car Free Day Ponorogo Pindah! Ini Alasannya dan Berikut Tanggapan Warga

    Ponorogo  (beritajatim.com) – Ribuan orang mendatangi lokasi car free day (CFD) yang baru di Kabupaten Ponorogo, yakni di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman. Warga menanggapi positif perpindahan lokasi CFD yang diujicobakan hari Minggu (9/2) pagi ini. Kebanyakan mereka merasa nyaman berolahraga di dua jalan tersebut.

    “Untuk lari ataupun jalan kaki, menurut saya lebih nyaman di lokasi baru ini,” ungkap salah satu warga Kelurahan Tonatan, Sujarno, Minggu (09/02/2025).

    Hal senada juga diungkapkan oleh warga Ponorogo lainnya, Putri Amelia. Ia menyebut bahwa lokasi CFD di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman lebih lebar dan rapi. Menurutnya, pedagang sudah benar di tempatkan di jalan-jalan sirip yang menghubungkan 2 jalan yang menjadi lokasi CFD yang baru itu. Ia ingin pihak berwenang, mengawasi betul-betul kebijakan tersebut ketika di lapangan.

    “Awal yang bagus untuk perpindahan lokasi CFD ini. Tetap mengakomodir pedagang di jalan-jalan sirip. Ya ke depan nanti jangan semrawut seperti lokasi sebelumnya,” katanya.

    Ujicoba CFD di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman ini, turut dimonitor langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko, Ketua DPRD Ponorogo, Kapolres dan Dandim 0802 Ponorogo. Mereka menyusuri lokasi CFD mulai selatan Alun-alun Ponorogo hingga Perempatan Pasar Lagi.

    “Ujicoba CFD di lokasi baru ini, saya pandang berhasil. Untuk dibenahi sedikit demi sedikit supaya lebih baik,” kata Bupati Sugiri Sancoko.

    Orang nomor satu di Ponorogo itu, juga mengingatkan kepada masyarakat untuk bisa menjaga kebersihan, sampah harus dibuang di tempatnya. Pergantian lokasi CFD ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman, merupakan untuk menjawab keinginan masyarakat. Yakni membutuhkan ruang publik untuk olahraga pagi yang nyaman dan lebih representatif.

    “Ini upaya kami untuk menjawab keinginan masyarakat, yang ingin ruang publik untuk olahraga pagi, healing nyaman bersama keluarga,” katanya.

    Sementara untuk lokasi CFD sebelumnya di Jalan Suromenggolo, kata Sugiri pedagang kali lima (PKL) masih diperbolehkan jualan di sana. Namun, Kang Giri menggarisbawahi para PKL ini harus lebih rapi. Menurutnya Ia tetap mengakomodasi PKL, sebab mereka salah satu penumbuh ekonomi di Ponorogo.

    “Saya mencintai PKL, silahkan jualan, tetapi harus dirapikan,” pungkasnya. [end/aje]

  • Bupati Hendy Sakit, Wabup Firjaun Ambil Alih Sementara Kepemimpinan Pemkab Jember

    Bupati Hendy Sakit, Wabup Firjaun Ambil Alih Sementara Kepemimpinan Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Sakitnya Bupati Hendy Siswanto membuat Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengambil alih sementara kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    “Pemkab Jember melalui Bagian Pemerintahan telah berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan rerdapat beberapa arahan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Bobby Arie Sandi, dalam siaran persnya, Minggu (9/2/2025).

    “Berdasar ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya, menyebutkan di antaranya bahwa tugas wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara,” kata Bobby.

    Maka, dengan memedomani ketentuan tersebut, Firjaun secara otomatis mengambil alih tugas dan wewenang kepala daerah saat Hendy sakit. Menurut Bobby, Bupati Jember Hendy Siswanto masih membutuhkan perawatan yang intensif sejak masuk Rumah Sakit Daerah dr Soebandi pada Jumat, 7 Februari 2025,

    “Saat ini, tim kesehatan belum mengizinkan Bapak Bupati berkomunikasi secara aktif. Dengan demikian, Bupati Hendy belum dapat melakukan kegiatan seperti sediakala,” kata Bobby.

    Mekanisme pelimpahan tugas kepada Wabup Firjaun diawali dengan melaporkan kondisi Bupati Hendy yang berhalangan tersebut kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dengan tembusan Ketua DPRD Kabupaten Jember, 10 Februari 2025.

    “Kami memohon doa dari seluruh lapisan masyarakat agar Bapak Bupati diberikan kesembuhan dan kekuatan kembali,” kata Bobby. [wir]

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jambi yang Dilantik 20 Februari, Ada 11 Pasangan

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jambi yang Dilantik 20 Februari, Ada 11 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 11 pasangan kepala daerah terpilih di Jambi dijadwalkan akan dilantik pada 20 Februari 2025 sebagaimana amanat Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, satu pasangan kepala daerah masih terlibat dalam sengketa hasil pilkada yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Sebelas pasangan yang akan dilantik merupakan hasil Pilgub Jambi, Pilkada Kota Jambi, Pilkada Batanghari, Pilkada Muaro Jambi, Pilkada Tanjabtim, Pilkada Tanjabbar, Pilkada Tebo, Pilkada Merangin, Pilkada Sarolangun, Pilkada Sungai Penuh, dan Pilkada Kerinci.

    Sementara itu, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Bungo ditunda, karena masih menunggu sidang di MK yang dijadwalkan pada 16 Februari 2025. Simak selengkapnya!

    Daftar 11 Kepala Daerah Terpilih di Jambi yang Dilantik pada 20 Februari 2025:

    Gubernur dan Wakil Gubernur Al Haris – Abdullah Sani (Provinsi Jambi) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Maulana – Diza Hazra Aljosha (Kota Jambi) Alfin – Azhar Hamzah (Kota Sungai Penuh) Bupati dan Wakil Bupati Anwar Sadat – Katamso (Kabupaten Tanjab Barat) Muhammad Fadhil Arief – Bakhtiar (Kabupaten Batanghari) Dillah Hikmah Sari – Muslimin Tanja (Kabupaten Tanjung Jabung Timur) Agus Rubiyanto – Nazar Efendi (Kabupaten Tebo) Bambang Bayu Suseno (BBS) – Junaidi Mahir (Kabupaten Muaro Jambi) Monadi – Murison (Kabupaten Kerinci) M Syukur – A Khafidh (Kabupaten Merangin) Hurmin – Gerry Tri Satwika (Kabupaten Sarolangun) Daftar Kepala Daerah di Jambi yang Menunggu Sidang MK – Pilkada Bungo Proses Sengketa di MK

    Awalnya, hanya ada enam pasangan kepala daerah hasil pilkada yang dijadwalkan untuk dilantik pada 20 Februari. Sementara itu, enam hasil pilkada lainnya masih dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Namun, pada 4 hingga 5 Februari, MK menolak lima gugatan hasil pilkada yang diajukan, yaitu Pilkada Muaro Jambi, Pilkada Merangin, Pilkada Sarolangun, Pilkada Kerinci, dan Pilkada Kota Sungai Penuh.

    Dengan demikian, total ada sebelas kepala daerah hasil pilkada di Jambi yang akan dilantik pada 20 Februari 2025.

    Pernyataan tentang kepastian pelantikan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat daring dengan pemerintah Provinsi Jambi.

    Tito mengungkapkan bahwa pelantikan dipercepat berdasarkan instruksi Presiden Prabowo untuk memberikan kepastian hukum dan mempercepat proses pemerintahan.

    “Pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa digabung dengan mereka yang telah mendapatkan keputusan dismissal dari MK,” ujar Tito Karnavian.

    Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Luthpiah, menyebutkan bahwa persiapan pelantikan gubernur dan lima kepala daerah lainnya telah selesai. Proses administrasi dengan Sekretariat Negara juga telah tuntas.

    “Kami hanya tinggal menunggu pelantikan. Lima daerah yang tidak bersengketa sudah selesai sejak 16 Januari. Jika gugatan dismissal pada 5 Februari ditolak, enam kepala daerah tambahan juga akan ikut dilantik,” jelas Luthpiah.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan DPRD setempat juga telah diarahkan untuk segera menggelar pleno penetapan kepala daerah terpilih sehari setelah putusan MK, diikuti dengan pengumuman resmi di DPRD pada hari berikutnya.

    Perkara 40 Daerah Lanjut Pembuktian

    Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan bahwa 40 kasus akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan sidang pembuktian terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Sidang pembuktian ini rencananya akan dilaksanakan pada 7 hingga 17 Februari 2025.

    “Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian,” kata Ketua MK, Suhartoyo, melalui situs web resmi mereka, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Pada tahap ini, masing-masing pihak dalam persidangan akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli untuk mendukung argumen mereka, baik pemohon maupun termohon, serta pihak terkait dan Bawaslu.

    Sidang putusan diadakan pada Selasa dan Rabu (4-5 Februari 2025) di Ruang Sidang Pleno MK, yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya.

    Pada Selasa, 4 Februari 2025, sembilan hakim konstitusi memutuskan 138 perkara, sementara pada Rabu, 5 Februari 2025, mereka memutuskan 132 perkara.

    Terdapat 227 perkara yang tidak memenuhi syarat administrasi dan aturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan tidak diterima oleh MK.

    Rinciannya antara lain: 31 perkara diajukan lewat tenggat waktu, 119 perkara dianggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan 77 perkara dinilai permohonannya tidak jelas. Selain itu, ada satu perkara yang ditolak karena pemohon tidak menyerahkan bukti yang sah.

    Dalam sidang tersebut, MK juga mengeluarkan 43 ketetapan. Dari jumlah itu, 6 perkara dinyatakan bukan menjadi kewenangan MK, 29 perkara dibatalkan karena permohonannya ditarik kembali, dan 8 perkara gugur karena pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Anies Baswedan Doakan Bupati Hendy yang Tengah Dirawat di RS dr. Soebandi Jember

    Anies Baswedan Doakan Bupati Hendy yang Tengah Dirawat di RS dr. Soebandi Jember

    Jember (beritajatim.com) – Doa untuk Bupati Hendy Siswanto yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalir dari berbagai kalangan. Salah satunya dari tokoh nasional Anies Rasyid Baswedan.

    Anies mengirimkan pesan suara via WhatsApp berdurasi 52 detik setelah membaca berita mengenai kondisi Bupati Hendy di Beritajatim.com, Sabtu (8/2/2025).

    “Kami baru mendengar kabar bahwa Bapak sedang kurang sehat dan dirawat. Izinkan kami sekeluarga mendoakan, semoga Pak Hendy segera pulih, pengobatannya berjalan dengan cepat, bisa kembali beraktivitas seperti semula, berkumpul kembali dengan keluarga di rumah,” katanya.

    “Kita mendoakan, dan (Pak Hendy) terus menjadi pribadi yang dirasakan kebermanfaatannya di Jember. Salam takzim Pak Hendy, untuk Bapak dan seluruh keluarga,” kata Anies.

    Hendy dan Anies memang bersahabat sejak lama. Saat berkunjung ke Jember, medio Mei 2023, Anies menyempatkan diri mampir ke kediaman pribadi Hendy di Jalan Sultan Agung. Di sana, ia disambut hangat keluarga besar Hendy.

    “Bang Anies ini punya sejarah lama dengan kami saat saya berdomisili di Jakarta dan saya Ketua Umum Pendapa Nusantara 45,” kata Hendy, di sela-sela kunjungan Anies di kediaman pribadinya, Sabtu (6/5/2023) sore.

    Hendy juga merasa memiliki ikatan emosional yang cukup dekat dengan Anies. “Beliau hadir saat saya menikahkan anak saya pada 2018, Mas Nadhif Ramadan,” katanya.

    Saat ini, Hendy tengah dirawat di RS Daerah dr. Soebandi sejak Jumat petang (7/2/2025). Belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakit maupun Pemerintah Kabupaten Jember mengenai kondisi terkini Hendy.

    Selain Anies, sejumlah tokoh masyarakat di Jember juga mengucapkan doa dan harapan agar Hendy segera sembuh. “Semoga Pak Bupati Hendy segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala oleh Allah SWT,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dalam pesan WhatsApp.

    Hal serupa juga disampaikan Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bayu Pratama Gubunagi dan Wakil Bupati Jember 2016-2021 Abdul Muqit Arief. “Semoga Bapak Bupati Ir. Hendy Siswanto segera diberikan kesehatan dan diangkat semua penyakitnya,” kata Bayu. [wir]