Kementrian Lembaga: DPRD

  • HUT ke-17, Ini Pesan Ketua Gerindra Cahyo untuk Kadernya di Surabaya

    HUT ke-17, Ini Pesan Ketua Gerindra Cahyo untuk Kadernya di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menekankan kader partai harus maksimal dalam menolong dan membantu masyarakat untuk melahirkan kemakmuran.

    Penegasan itu disampaikan Cahyo Harjo Prakoso dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di kantor DPC Gerindra Kota Surabaya, Jalan Teluk Tomini, Minggu (9/2/2025).

    “Kader partai harus betul-betul dan berani mengambil risiko memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tegas Cahyo.

    Dia menjelaskan, bahwa perjuangan untuk kepentingan rakyat merupakan batu fondasi Partai Gerindra selama ini, sesuai pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kader Gerindra harus bekerja ekstra, harus berjuang maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kami dibentuk bukan sebagai politisi, tapi kami adalah pejuang politik untuk kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing,” tutur Cahyo yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

    Menurut Cahyo, Partai Gerindra bersam Pemerintah Kota Surabaya terus menjaga sinergitas dan selalu bekerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan pesan Prabowo Subianto untuk terus berjuang tiada akhir untuk rakyat yang membutuhkan.

    “Dan, perjuangan ini telah membuahkan hasil, ketua umum kami terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi beliau berpesan kepada kami bahwa perjuangan ini belum selesai, justru ini adalah awal perjuangan sebenarnya dari Partai Gerindra untuk betul-betul memberikan suatu bukti dan suatu karya, yang bisa dinikmati warga Indonesia khususnya Surabaya,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam pidatonya mengucapkan selamat HUT ke-17 untuk Gerindra dan harus ugal-ugalan menolong rakyat yang menderita, jangan sampai mereka ditelantarkan.

    “Tolong kepada teman-teman anggota DPRD Surabaya, marilah kita berkolaborasi, marilah kita bersama-sama untuk membangun Kota Surabaya. Bukan cuma dari infrastruktur, tetapi membangun sumber daya manusia,” tegasnya.

    Armuji pun memberikan contoh harmonisasi antara Walikota dengan Wakilnya di Surabaya yang saling mengisi dan tidak melakukan pekerjaan yang bukan tupoksinya. Karena Wakil mempunyai arti Awak karo Sikil (Badan dan Kaki),

    “Namanya Wakil koen ojok macak dadi ndas (jangan berperan jadi kepala),” sebutnya disambut ketawa Bambang Haryo Soekartono dan jajaran DPC Gerindra Surabaya.

    DI peringatan HUT ke-17 Gerindra ini juga diwarnai pemberian santunan ke anak yatim piatu serta memberikan tali asih bagi ojek online dan menyiapkan ragam hadiah menarik. [tok/aje]

  • Seruan Andre Rosiade ke Gerindra Sumbar: Rebut Posisi Parpol Nomor 1!

    Seruan Andre Rosiade ke Gerindra Sumbar: Rebut Posisi Parpol Nomor 1!

    Jakarta

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, menyeru kader-kadernya untuk berjaya di daerahnya. Gerindra harus merebut posisi partai politik nomor satu di Ranah Minang.

    Seruan ini dia sampaikan di acara bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif dan pimpinan Gerindra se-Provinsi Sumbar di Hotel Truntum, Padang, Minggu (9/2), disapampaikan lewat siaran pers pada Senin (10/2025) pagi.

    “Acara ini kita adakan dalam rangka menyatukan irama untuk memastikan kita bisa merebut kembali partai nomor satu di Sumbar, partai nomor satu di berbagai kota dan kabupaten serta mengembalikan kemenangan Bapak Presiden Prabowo di 2019,” kata Andre Rosiade.

    Caranya, kata Andre, kader Gerindra harus terus bekerja untuk masyarakat terutama yang ada di daerah pemilihan (Dapil). “Jangan sampai lupa kita mengurus Dapil, mengurus masyarakat,” kata Andre yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

    Andre mencontohkan kebiasaannya sebagai anggota DPR RI yang selalu menekspos kegiatannya saat kunjungan kerja (kunker) ke daerah pemilihan (dapil). Tujuannya agar masyarakat tahu anggota dewan itu bekerja.

    “Saya sengaja mengekspos setiap kegiatan saya sebagai anggota Fraksi DPR RI ke media massa dan sosial. Tujuannya supaya masyarakat tahu kegiatan kita,” ujar Andre yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI.

    Bimtek ini, kata Andre, juga bertujuan untuk mengingatkan kembali tanggung jawab anggota dewan kepada masyarakat dan juga kepada partainya, termasuk cara-cara berkomunikasi serta menginformasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang sudah dilakukannya sebagai wakil rakyat.

    “Untuk itu karena kita ingin menang, karena kita ingin berjaya kembali, kita adakan acara bimtek ini. Supaya anggota DPRD itu tahu tanggung jawabnya kepada masyarakat, tanggung jawabnya kepada partai. Paham bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat dan mengekspos kinerjanya sehingga masyarakat percaya kepada Partai Gerindra,” terang Andre.

    Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI ini mengajak agar kader Gerindra senantiasa hadir dan berjuang untuk masyarakat. “Datangi masyarakat, bantu masyarakat, bela masyarakat di DPRD. Ada masyarakat tiba terima oleh Fraksi Gerindra datangi dan terima mereka di Komisi. Perjuangkan mereka, ekspos kegiatan kita, sebarkan di Dapil biar masyarakat tahu kita bekerja,” tuturnya.

    Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Dosen Unand Andri Rusta dan Dosen Unes Soemarsono. Melalui pemaparan yang disampaikan oleh dua narasumber, Andre berharap dapat memberikan pemahaman kepada kader Gerindra tentang strategi komunikasi politik, termasuk tugas serta tanggung jawab sebagai anggota dewan.

    “Paham tugasnya di DPRD. Tolong bekerjalah, layani masyarakat sungguh-sungguh, jangan lupa diekspos. Banyak buat kegiatan yang dekat dengan masyarakat, bantu masyarakat. Percayalah, kalau kita solid, insya Allah partai Gerindra akan tetap menang di Sumbar,” kata Andre.

    Sidak Pengurus DPC

    Pada kesempatan itu Andre Rosiade juga mengemukakan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengurus DPC, PAC, ranting, hingga ke pengurus anak ranting. Andre ingin memastikan pengurus ini bekerja dengan baik di samping juga untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait saksi yang kerap terjadi saat Pemilu.

    “Habis Lebaran Haji saya akan cek. Kami minta DPC buatkan apel siaga, tunjukkan mana pengurus DPC, PAC, ranting dan anak ranting. Supaya nanti ke depan kita tidak ada masalah lagi dengan saksi-saksi di Pemilu, karena saksi itu adalah pengurus anak ranting kita. Bagi yang tidak mampu saya akan pecat sebagai ketua DPC,” tegas Andre Rosiade.

    Dalam pemaparannya, kedua narasumber menyarankan agar anggota dewan memperbanyak ekspos di media sosial agar setiap pekerjaannya diketahui masyarakat.

    Dosen FISIP Universitas Andalas (Unand) Padang Andri Rusta menegaskan, ekspos kinerja anggota dewan sangatlah penting agar apa yang dikerjakannya selama menjadi wakil rakyat diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memilihnya saat Pemilu. Hal ini penting, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan itu sendiri.

    Ekspos kinerja itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya lewat media sosial (medsos) yang kini mudah diakses banyak orang. “Jangan ragu menyampaikan kinerja di media massa dan media sosial. Karena dewan kerjanya harus diketahui orang. Kalau tidak, percuma,” kata Andri Rusta.

    Hal serupa disampaikan Dosen Universitas Eka Sakti (Unes) Padang Soemarsono. Ia juga menekankan pentingnya ekspos yang dilakukan anggota dewan terhadap kerja-kerja yang telah dilakukannya selama menjadi wakil rakyat. Menurutnya, ekspos yang dilakukan anggota dewan haruslah berkualitas, tak hanya mementingkan kuantitas.

    “Tidak ada istilah tahun politik. Setelah bapak ibu dilantik, itulah tahun politik. Sepanjang tahun, harus banyak kerja dan terus mengeskspos diri. Kuantitas ekspos harus dibarengi dengan kualitas,” ujar Soemarsono.

    Ketua Panitia Bimtek Hidayat, mengatakan bimtek merupakan rangkaian dari kegiatan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra. Kegiatan ini diberikan kepada anggota DPRD provinsi, serta kabupaten dan kota sekaligus melibatkan struktural partai.

    “Bimtek ini digelar untuk meningkatkan sinergisitas perjuangan anggota DPRD agar bisa sinkron dengan manifesto partai, perjuangan partai, terutama nilai-nilai Asta Cita Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang telah digagas Presiden Prabowo Subianto, sehingga kita mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai Gerindra di 2029 mendatang,” terang Hidayat.

    (dnu/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Legislator: “Tap water” perlu di gedung pemerintah hingga sekolah

    Legislator: “Tap water” perlu di gedung pemerintah hingga sekolah

    Tidak perlu lagi pakai dispenser atau air kemasan, cukup menggunakan air dari keran

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meminta PAM Jaya untuk memasang instalasi tap water (keran air siap minum) di gedung pemerintah, termasuk kantor kelurahan, kantor kecamatan, hingga sekolah-sekolah sebagai pengganti air kemasan yang memakai dispenser.

    “Tidak perlu lagi pakai dispenser atau air kemasan, cukup menggunakan air dari keran sudah bisa diminum,” kata Brando melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pemasangan keran air siap minum ini bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa kualitas air PAM Jaya tak hanya bersih tetapi sudah setara dengan air minum.

    Menurut Brando, pemasangan keran air siap minum di kantor pemerintah dapat membangun persepsi positif di masyarakat mengenai kualitas air PAM Jaya.

    “Dengan adanya instalasi tap water di kantor kelurahan, kecamatan, dan sekolah-sekolah, masyarakat akan mulai memahami bahwa air PAM Jaya sudah aman untuk dikonsumsi,” katanya.

    Brando juga berharap langkah ini dapat memperkuat citra PAM Jaya sebagai penyedia air minum berkualitas.

    “Kami ingin agar orang-orang melihat bahwa air PAM Jaya sudah siap minum dan tidak lagi diragukan kualitasnya,” tambahnya.

    Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyambut positif usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kualitas air yang disalurkan oleh PAM Jaya saat ini sudah memenuhi standar air mineral atau air dalam kemasan.

    “Sebenarnya air PAM Jaya sudah siap diminum. Jika di kantor pemerintahan atau sekolah-sekolah tidak memanfaatkan air ini untuk minum, biaya operasional jadi tidak efisien,” ujarnya.

    Arief menambahkan, instalasi pipa air siap minum sudah diterapkan pada beberapa wilayah baru seperti Instalasi Pengolahan Air (IPA) Ciliwung dan Pesanggrahan yang akan beroperasi tidak lama lagi.

    “Kami ingin agar masyarakat mulai memahami bahwa PAM Jaya kini bukan sekadar penyedia air bersih, tetapi sudah bertransformasi menjadi penyedia air minum berkualitas,” kata Arief.

    PAM Jaya kini tengah giat mengkampanyekan perubahan ini, agar masyarakat lebih percaya dan menggunakan air dari PAM Jaya sebagai air minum sehari-hari.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Serahkan Usulan Pengesahan Marhaen-Trihandy, Rapat Paripurna DPRD Nganjuk Digelar  Hari ini

    KPU Serahkan Usulan Pengesahan Marhaen-Trihandy, Rapat Paripurna DPRD Nganjuk Digelar Hari ini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyerahkan surat usulan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

    Surat usulan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. 

    Sebagai informasi, penyerahan usulan itu merupakan tindaklanjut hasil rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih. 

    Dalam rapat pleno, KPU menetapkan Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk terpilih. 

    “Surat usulan sudah kami serahkan ke DPRD Kabupaten Nganjuk pada Jumat (7/2/2025), sehari setelah rapat pleno terbuka,” katanya kepada Tribun Jatim Network, Minggu (9/2/2025). 

    Dengan diserahkannya surat usulan ini, proses selanjutnya, DPRD akan menggelar rapat paripurna. 

    Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono menyebut rapat paripurna pengumuman penetapan dan pengusulan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih digelar Senin (10/2/2025). 

    “Kemudian, pengusulan pengangkatan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Jawa Timur,” paparnya. 

    Sebelumnya, Tatit mengungkapkan, prosesi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih akan dilangsungkan pada Kamis 20 Februari 2025.

    Informasi jadwal pelantikan ia terima saat rapat daring dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

    “Kami Ketua DPRD, Pj Bupati, dan Sekda seluruh Indonesia sudah zoom meeting bareng Kemendagri. Pelantikan akan digelar tanggal 20 Februari 2025. Lokasi pelantikan masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut,” ungkapnya.

  • Dorong Gelar Simulasi di 3 Lokasi Dulu, Dewan Minta Pemkab Madiun Segera Tindaklanjuti MBG

    Dorong Gelar Simulasi di 3 Lokasi Dulu, Dewan Minta Pemkab Madiun Segera Tindaklanjuti MBG

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Kabupaten Madiun menjadi salah satu wilayah, yang belum melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Komisi A DPRD Kabupaten Madiun mendesak, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, segera menindaklanjuti program tersebut.

    Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi meminta melakukan persiapan, mengenai jumlah sasaran dan sarana prasarana yang akan dibutuhkan guna mendukung MBG.

    “Beberapa poin mitigasi harus segera dilaksanakan, sebelum program tersebut terealisasi 100 persen,” ujar Purwadi, Minggu (9/2/2025).

    Diketahui berdasarkan data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, total sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP.

    Kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri dan 14 swasta.

    Adapun jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD – SMP mencapai 70.632 anak. Rinciannya siswa PAUD sebanyak 17.988 siswa, SD 34.972 Siswa dan SMP 17.672 siswa.

    Politisi Nasdem tersebut menyarankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menggelar simulasi MBG terlebih dahulu di tiga sasaran, yaitu di daerah Pedesaan, Pegunungan, dan Semi Perkotaan.

    “Anggaran yang akan digunakan untuk mengampu program Makan Bergizi Gratis, DPRD masih akan menindaklanjuti pembahasan tersebut,bersama Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun,” pungkas Purwadi.

  • 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025

    Suasana Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar. ANTARA/Darwin Fatir.

    KPU: 23 calon kepala daerah di Sulsel dilantik 20 Februari 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 23 dari 25 calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum akan mengikuti pelantikan serentak pada 20 Februari 2025 di Jakarta.

    “Kami bersama jajaran KPU provinsi dan KPU daerah telah melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak. Tugas kami sudah selesai dan tinggal menunggu pelantikan 20 Februari di Jakarta,” kata anggota KPU Provinsi Sulsel Romy Harminto di Makassar, Ahad.

    Kepastian pelantikan 23 calon kepala daerah itu setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat bebas sengketa, termasuk sembilan calon kepala daerah yang bersengketa dinyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima atau ditolak majelis.

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah memastikan pelantikan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025, bagi calon kepala daerah yang tidak bersengketa atau dinyatakan menang sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di MK.

    “Pada dasarnya seluruh tahapan sudah selesai di tingkat KPU. Pencapaian ini atas kerja keras teman-teman KPU, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyukseskan pilkada,” katanya.

    Selain itu, tambahnya, KPU telah melakukannya secara maksimal pada semua tahapan. Hasil ini tentu tidak bisa membuat semua orang puas, namun bagi yang terpilih telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja-kerja KPU.

    “Mungkin bagi yang tidak puas melaporkan kami ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), tetapi itu tidak menjadi soal. Karena kami sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi itu hak orang melaporkan ke DKPP,” paparnya.

    Mengenai masih adanya dua perkara sengketa PHP yang berlanjut di MK, yakni Pilkada Kota Palopo dan Pilkada Kabupaten Jeneponto, ia mengatakan KPU Sulsel tetap memantau perkembangan.

    Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel Hasbullah bersama anggotanya menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai calon gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah memenangkan sengketa di MK. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh 3.014.255 suara.

    Usai penetapan itu, DPRD Sulsel selanjutnya menindaklanjuti dengan menetapkan pasangan Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025–2030 melalui Rapat Paripurna Istimewa di Kantor DPRD Sulsel.

    Berikut 23 pasangan calon kepala daerah periode 2025–2030 yang dilantik pada 20 Oktober 2024 di Jakarta.

    1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiaman-Fatmawati Rusdi Masse dengan perolehan 3.014.255 suara.
    2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros Chaidir Syam – A Muetazim Mansyur dengan perolehan suara 121.892 suara
    3. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Andi Ina Kartika Sari – Abustan dengan perolehan 47.765 suara
    4. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak dengan perolehan 97.775 suara
    5. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara A Abdullah Rahim – Jumail Mappile memperoleh 73.716 suara
    6. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler memperoleh 88.748 suara
    7. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang Yusuf Ritangnga-Andi Tenri Liwang La Tinro memperoleh 75.638 suara
    8. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja Zadrak Tombeg-Erianto Laso’ Paundanan memperoleh 83.076 suara
    9. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin memperoleh 225.429 suara
    10.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng Muhammad Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin memperoleh 69.036 suara
    11.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Ratnawati Arif – Andi Mahyanto dengan perolehan 64.735 suara
    12.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Andi Rosman – dr Baso Rahmanuddin memperoleh 130.061 suara
    13.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle memperoleh 80.266 suara
    14.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Syaharuddin Alrif – Nurkanaah memperoleh 113.390 suara
    15.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Irwan Hamid – Sudirman Bungi memperoleh 102.723 suara
    16.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Frederik V Palimbong – Andrew Branch Silambi memperoleh 68.422 suara
    17.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf – A Edy Manaf memperoleh 141.604 suara.
    18.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Firdaus Daeng Manye – Hengky Yasin memperoleh 111.290 suara
    19.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep Muhammad Yusran Lalogau – Abdul Rahman Assegaf memperoleh 105.497 suara.
    20.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar Natsir Ali – Muhtar memperoleh 42.505 suara.
    21.Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin memperoleh 199.954 suara.
    22.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tasming Hamid – Hermanto memperloeh 38.423 suara.
    23.Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin – Aliyah memperoleh 319.112 suara.

    Sedangkan dua pasangan calon kepala daerah yang lanjut sidang sengketa tahapan pembuktian PHP di MK

    24.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Paris Yasir – Islam Iskandar meraih 89.147 suara.
    25.Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Trisal Tahir – Ahmad Syarifuddin Daud meraih 33.933 suara.

    Sumber : Antara

  • Pj Wali Kota Kediri Hadiri Malam Pagelaran Budaya HUT Gerindra

    Pj Wali Kota Kediri Hadiri Malam Pagelaran Budaya HUT Gerindra

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, menghadiri acara Malam Pagelaran Budaya dalam rangka Hari Jadi Partai Gerindra ke-17 tahun yang diselenggarakan di Memorial Park, Sabtu (8/2/2025).

    Pagelaran Budaya ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Februari 2025, dengan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, pagelaran budaya, hiburan campursari, jalan santai, serta lomba Mars Gerindra.

    Dalam sambutannya, Zanariah menyampaikan bahwa usia 17 tahun dapat diibaratkan sebagai anak muda yang tengah mekar dan memulai langkah menuju kematangan. Meskipun masih tergolong muda dibandingkan partai besar lainnya di Indonesia, Partai Gerindra telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun dan membangkitkan kejayaan Indonesia.

    “Selamat Hari Jadi ke-17, mari terus menjaga semangat perjuangan, merawat kebudayaan dan bersama-sama membangun negeri,” ujar Zanariah.

    Lebih lanjut, Pj Wali Kota Kediri menekankan bahwa tema Hari Jadi tahun ini, “Berjuang Tiada Akhir”, mengingatkan bahwa perjuangan tidak hanya berhenti di bilik suara, tetapi harus dilanjutkan dalam kerja nyata melalui kebijakan pro-rakyat, kepemimpinan yang jujur dan amanah, serta program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

    “Maka dalam momentum ini mari rapatkan barisan, perkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan partai politik khususnya Partai Gerindra untuk mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” tambahnya.

    Di akhir sambutannya, Zanariah menegaskan bahwa malam ini bukan hanya sekadar momentum refleksi dan peneguhan komitmen politik, tetapi juga ajang perayaan kekayaan budaya dalam sebuah pagelaran budaya.

    “Kota Kediri adalah kota yang kaya akan sejarah dan tradisi. Seni dan budaya yang diwarisi dari para leluhur harus tetap dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Sebab membangun bangsa tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga soal membangun karakter, menjaga identitas, dan memperkuat persatuan,” tutupnya.

    Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wali Kota Kediri Terpilih Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Terpilih Qowimuddin Thoha, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Kediri Katino, serta kader dan simpatisan Partai Gerindra bersama masyarakat Kota Kediri. [nm/but]

  • Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Gresik, Siswa dan Santri Antusias

    Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Gresik, Siswa dan Santri Antusias

    Gresik (beritajatim.com) – Program uji coba makan bergizi gratis (MBG) telah dilakukan di sejumlah daerah, termasuk di dua kecamatan di Gresik, yakni Kecamatan Kedamean dan Ujungpangkah. Program ini diinisiasi oleh Partai Gerindra sebagai bagian dari implementasi visi kesejahteraan nasional.

    Uji coba pertama digelar di UPT SD Negeri 193 Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, dengan melibatkan 172 siswa. Para siswa mendapatkan menu bergizi yang terdiri dari nasi ayam, sayur, dan susu.

    Ketua DPC Partai Gerindra Gresik, dr. Asluchul Alif, yang hadir bersama anggota DPRD Gresik Fraksi Gerindra, menegaskan pentingnya program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak.

    “Kami ingin menyukseskan program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Program ini harus disosialisasikan secara masif agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Alif, Minggu (9/2/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra terus berjuang demi kesejahteraan rakyat melalui implementasi program-program Prabowo-Gibran.

    “Gerindra bisa semakin besar jika program-program Prabowo-Gibran dapat dijalankan dengan baik oleh para kader di legislatif maupun eksekutif,” imbuhnya.

    Salah satu siswa, Brian, mengaku senang dengan program makan bergizi gratis ini.

    “Tadi langsung saya makan habis. Rasanya enak. Mudah-mudahan bisa terus ada,” kata siswa kelas 3 SD tersebut.

    Selain mensosialisasikan program MBG di sekolah dasar, rombongan melanjutkan kegiatan ke Pondok Pesantren Al Muniroh di Jalan Pendidikan, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah. Sebanyak 222 siswa MTs Al Muniroh turut mendapatkan makanan bergizi dalam program ini.

    Para santri tampak antusias menikmati hidangan yang disajikan.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa program MBG dapat diimplementasikan untuk pelajar dan santri. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala,” pungkas Alif. [dny/but]

     

  • Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun

    Arsip foto – Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/5/2022). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun).

    “Saya minta Dinas PRKP segera menyudahi kegaduhan yang ditimbulkan, kebijakan ini ngawur,” kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

     Menurut dia, penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.

    “Kasihan rakyat kecil ini, baru menghela nafas usai masalah elpiji sekarang diresahkan lagi dengan batasan waktu sewa rusun,” katanya.

    Ida mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PRKP, Kelik Indriyanto dan langsung dipublikasikan tersebut merupakan langkah yang gegabah. “Ini ujug-ujug, tidak ada angin tidak ada hujan,” katanya.

    Dia mendesak pernyataan Kelik Indriyanto dicabut. “Tolong jangan membuat kegaduhan. Saya minta pernyataan ini segera dicabut dulu agar penghuni rusun tahu dan bisa kembali bisa tenang menjalani kehidupan,” ujarnya.

    Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menegaskan, tidak ada jaminan mereka yang sudah menghuni rusun selama enam tahun sudah mapan ekonominya.

    “Sangat potensial meski sudah menghuni Rusun enam tahun mereka belum punya kemampuan membeli rumah. Sebab, mereka juga ada pengeluaran untuk membayar sewa setiap bulan,” kata dia.

    Ida berharap Dinas PRKP punya kepekaan sosial. Apalagi mereka mengetahui banyak penghuni rusun yang masih menunggak pembayaran sewa.

    “Mereka punya data ada tunggakan sewa rusun secara kumulatif mencapai Rp95,5 miliar. Harusnya ini menjadi gambaran bahwa perekonomian warga yang tinggal di rusun itu belum baik. Jangan Dinas PRKP tidak peka penderitaan rakyat,” katanya.

    Ida menilai jika kebijakan pembatasan waktu sewa Rusun dibatasi, maka akan membawa dampak negatif terhadap penataan kota yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

    “Baru-baru ini dilakukan secara masif pemindahan warga kolong tol ke rusun. Kalau kebijakan pembatasan waktu sewa ini diterapkan, bukan mustahil mereka akan nekat lagi tinggal di kolong tol, bantaran kali dan lokasi lain yang bukan peruntukannya,” tegas Ida.

    Ia memastikan, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Termasuk, mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak.

    “Jelas menjadi program Mas Pram dan Bang Doel untuk kesejahteraan masyarakat. Ini juga menjadi salah satu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar tidak ada rakyat Indonesia yang tinggal di kolong tol atau jembatan, ini menjadi perhatiannya Bu Megawati,” katanya.

    Ida menyarankan Dinas PRKP sebaiknya justru fokus pada pemberdayaan warga rusun, terutama bagi penghuni rusun yang menunggak sewa. Lakukan pendekatan secara manusiawi dan ditanya apa yang menjadi kendala tidak bisa membayar sewa.

    “Kalau ada yang menganggur, carikan pekerjaan, diikutkan pelatihan kerja atau berwirausaha supaya punya penghasilan yang baik,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi buat rakyat bukan memukul atau menghardik mereka yang tidak mampu.

    Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Gubernur (Pergub) 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa yang saat ini sudah memasuki tahapan finalisasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) DKI Jakarta.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) memang dibutuhkan.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi, ada ‘housing carrier’ yang jelas (urutan pilihan dan transisi tempat tinggal),” kata Kelik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/2).

    Pembatasan masa tinggal di rusunawa, kata dia, memang dibutuhkan karena rusunawa merupakan tempat inkubasi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial.

    Setelah penghasilannya melewati batas maksimal pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 1 Tahun 2024, maka penghuni tersebut sudah tidak dapat lagi menempati rusunawa yang dikelola DPRKP.

    Untuk meringankan masyarakat agar memiliki hunian, DPRKP juga menyalurkan dana KPR berupa penyaluran Fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah dengan bunga 5 persen dan masa tenor sampai 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sumber : Antara

  • HPN 2025 Dirayakan dengan Keprihatinan, Dunia Pers Hadapi Tantangan Besar

    HPN 2025 Dirayakan dengan Keprihatinan, Dunia Pers Hadapi Tantangan Besar

    PIKIRAN RAKYAT – Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting dari dunia pers, pemerintahan, dan masyarakat, Minggu (9/2/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Kapolri yang diwakili oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, Pj Gubernur Provinsi Riau, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal, Ketua DPRD dan pimpinan DPRD Provinsi Riau, tamu luar negeri, tokoh pers nasional, dan konstituen Dewan Pers.

    Hadir pula para tokoh pers nasional serta pengurus PWI Pusat dan daerah seperti Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo, Ketua Dewan Penasehat PWI Ilham Bintang, Tribuana Said,Timbo Siahaan, Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar serta para Ketua PWI Daerah.

    Kondisi pers di Indonesia tidak baik-baik saja

    Ketua Umum PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dalam sambutannya di Pekanbaru, menyampaikan bahwa kondisi pers di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja, begitu juga dengan PWI yang tengah menghadapi tantangan besar.

    “Tahun ini, perayaan HPN dirayakan dengan rasa prihatin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini perayaan HPN tidak hanya digelar di Riau, tetapi juga di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Solo, Jawa Tengah. Realitas ini pahit akibat terjadinya perbedaan prinsip dalam penegakan integritas, yang membuat PWI tidak sedang baik-baik saja,” ujar Zulmansyah.

    Zulmansyah juga memohon maaf kepada seluruh insan pers yang terganggu oleh perpecahan dalam tubuh PWI. “Sejak PWI lahir pada 9 Februari 1946 dengan peristiwa heroik, ironisnya kali ini dirayakan dalam suasana yang berbeda prinsip,” katanya.

    Hal itu, lanjut dia, menandakan peringatan kali ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

    Dalam pidatonya yang disampaikan melalui video, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan bahwa Hari Pers Nasional adalah momen untuk merayakan keberanian, integritas, dan semangat juang insan pers Indonesia.

    “Pers bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga penggerak perubahan. Di tengah gejolak zaman, pers harus tetap menjadi penjaga demokrasi,” kata Meutya Hafid.

    Ia juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional 2025 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Marthen Selamet Susanto, Ketua Panitia HPN Riau 2025, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang mendukung acara ini.

    “Peringatan HPN tahun ini bukan hanya untuk memperingati hari lahirnya PWI, tetapi juga untuk mempererat wawasan dan silaturahmi antara insan pers dan masyarakat. Dengan hadirnya lebih dari 1.500 orang, acara ini menjadi bukti bahwa kita semua berkomitmen untuk memajukan dunia pers di Indonesia,” ujar Marthen.

    Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada sponsor, panitia, serta semua pihak yang telah mendukung kelancaran acara ini.

    Semangat kolaborasi

    Marthen Selamet Susanto menutup sambutannya dengan mengingatkan pentingnya semangat kolaborasi untuk dunia pers yang lebih baik.

    “Acara ini merupakan hasil kerja keras kita semua. Tidak hanya sebagai ajang untuk memperingati HPN, tetapi juga untuk menguatkan kebersamaan di antara insan pers seluruh Indonesia. Semoga peringatan kali ini memberikan pesan kuat bahwa kita harus tetap bersatu dan mengedepankan integritas dalam setiap langkah kita,” tutupnya.

    Selama rangkaian peringatan HPN, berbagai acara penting telah digelar, termasuk Road to HPN di Jakarta dan seminar-seminar mengenai perkembangan dunia pers.

    “Kami berharap seluruh rangkaian acara ini dapat memberikan manfaat dan pengalaman berkesan bagi kita semua,” ujar Marthen.

    Pada acara yang berlangsung khidmat tersebut, Nurcholis Basyari, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Pusat, membacakan doa untuk keselamatan dan kesuksesan dunia pers Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News