Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    DPRD Bondowoso Soroti Efisiensi Anggaran Infrastruktur

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Bondowoso menyoroti rencana efisiensi anggaran, utamanya di sektor infrastruktur. Hal itu dianggap menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah.

    Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso, Sutriyono mengatakan, persoalan infrastruktur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025-2026 jadi atensi.

    “Perbaikan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam periode 2025-2030,” kata Sutriyono.

    Beberapa titik yang menjadi perhatian utama adalah jalan, saluran irigasi, drainase, kawasan permukiman, air bersih, dan sanitasi.

    “Infrastruktur masih menjadi tantangan utama di Bondowoso,” ucap legislator PKB tersebut.

    DPRD Bondowoso, kata Sutriyono, akan terus mendorong agar program pembangunan daerah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Tapi dalam menyusun rencana kerja untuk 2026, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada,” terangnya.

    Kata Cak Sutri, sapaan akrabnya, penyusunan RKPD tidak hanya mengacu pada banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan.

    “Tetapi juga harus mempertimbangkan sumber daya anggaran yang ada,” kata dia.

    Ia mencontohkan dengan kondisi jalan di Bondowoso dengan total panjang jalan mencapai 1.382 kilometer. Dimana sekitar 800 kilometer rusak dan yang masih dalam kondisi baik hanya sekitar 582 kilometer.

    “Ini angka yang cukup besar, dan masyarakat terus mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Sementara anggaran kita masih minim,” sebutnya.

    Selain keterbatasan anggaran daerah, Sutriyono juga menyoroti ketergantungan Bondowoso terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).

    “Ini menjadi tantangan bagi kita semua dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Ia berharap Pemkab Bondowoso bisa lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan lain, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, saya yakin masalah infrastruktur di Bondowoso bisa diselesaikan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Plaza Gempol Semrawut, DPRD Pasuruan Desak Perbaikan Manajemen

    Plaza Gempol Semrawut, DPRD Pasuruan Desak Perbaikan Manajemen

    Pasuruan (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan menemukan kondisi Plaza Gempol semakin semrawut akibat berbagai permasalahan, seperti pengelolaan sampah yang buruk, minimnya penerangan, serta keamanan yang masih menjadi keluhan utama para pedagang. DPRD pun mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pasuruan untuk segera melakukan perbaikan manajemen agar pasar ini lebih tertata.

    Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setya Wardhana, menyebutkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari pedagang dan pengunjung terkait buruknya kondisi Plaza Gempol.

    “Banyak pedagang yang mengeluhkan kurangnya kebersihan, keamanan, dan fasilitas yang memadai di pasar ini,” ujarnya.

    Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Hal ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengunjung tetapi juga berpotensi menjadi sumber penyakit. Selain itu, banyak lampu penerangan yang mati, sehingga kawasan pasar menjadi rawan terutama pada malam hari.

    Keamanan juga menjadi perhatian serius. Sejumlah pedagang mengeluhkan sering terjadi pencurian barang dagangan yang merugikan mereka dan membuat suasana pasar semakin tidak kondusif.

    Menanggapi permasalahan ini, DPRD Pasuruan meminta Disperindag untuk segera mengambil langkah nyata guna membenahi kondisi Plaza Gempol.

    “Disperindag harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan yang ada,” tegas Agus Setya Wardhana.

    Komisi II mendorong peningkatan frekuensi pengangkutan sampah, perbaikan sistem penerangan, serta penambahan petugas keamanan agar pedagang merasa lebih aman. Selain itu, Disperindag juga diminta menata ulang para pedagang kaki lima di sekitar pasar agar lebih tertata rapi.

    Terkait dengan potensi pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Pasuruan juga menyoroti banyaknya kios kosong di Plaza Gempol yang belum dimanfaatkan secara optimal.

    “Banyak kios yang kosong atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini tentu saja berpotensi mengurangi PAD,” tambahnya.

    Dengan adanya desakan dari DPRD, diharapkan manajemen Plaza Gempol dapat segera dibenahi agar pasar ini menjadi lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

  • Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Proyek Rp40 Miliar di Bojonegoro Tak Berupa, Begini Kondisinya

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Proyek pembangunan tembok pelindung tebing sungai atau Kali Lebak di Bojonegoro ambles sepanjang ratusan meter.

    Proyek tersebut dianggarkan dengan pagu senilai Rp40 miliar oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran 2024.

    Sesuai data di laman website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro, lelang proyek sepanjang 980 meter di Desa Lebaksari dan Tanggungan Kecamatan Baureno dimenangkan oleh Indopenta Bumi Permai beralamat di Surabaya Kota dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp39,6 miliar.

    Di lapangan, kondisi bangunan terlihat banyak yang rusak. Tiang penopang bangunan banyak yang tercerabut dari dalam tanah dan patah. Sejumlah tiang beton terlihat terangkat ke permukaan dan bangunan penahan tebing ambles. Amblesnya bangunan proyek tersebut diperkirakan terjadi akhir Desember 2024.

    “Sebagian sawah warga juga ikut terbawa ambles. Diduga karena fluktuasi debit air sungai” ujar salah seorang warga di Desa Lebaksari, NA

    Hal yang sama, juga terjadi di Desa Tanggungan. Salah seorang warga di Desa Tanggungan FR menyebut, amblesnya tembok penahan tebing yang ada di desanya kondisinya lebih parah. Hal itu jika dibandingkan dengan kondisi tembok pelindung tebing yang ada di Lebaksari.

    “Mulai ambles sepanjang 200 meter di Desa Tanggungan, sedangkan di Desa Lebaksari sepanjang 70 meter,” bebernya.

    Terpisah, Kepala Dinas PUSDA Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo mengonfirmasi, bahwa kejadian tersebut sudah diketahuinya. Pihaknya mengaku akan segera melakukan cross-check di lapangan, dalam hal ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan yang terkait.

    “Terima kasih infonya. Segera kita cross-check dilapangan (PPK dan rekanan yang terkait), kalau yang dimaksud pada lokasi yang sama kegiatan, pada induk 2024, insyaAllah (betul) dan mestinya masih menjadi tanggungan dari pihak rekanan, masa pemeliharaan ingat saya satu tahun,” katanya.

    Sementara itu, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengaku belum mengetahui secara terperinci terkait ambruknya bangunan pelindung tebing sungai di Lebaksari. Tetapi ia berjanji akan lakukan pengecekan atas kejadian tersebut.

    “Saya belum tahu detilnya ya, karena baru terima informasi dari kawan-kawan di lapangan. Nanti kita akan cek bersama dengan OPD dan kontraktor pelaksana. Kita tinjau sebab musababnya apa, apakah karena kesalahan teknis, atau human error, ataukah keadaan force majeure,” ujar Politikus Partai Demokrat ini. [lus/ted]

  • Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

    Golkar Surabaya Luncurkan Hotline Aduan Warga: Birokrasi Melayani adalah Keniscayaan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Golkar Surabaya resmi meluncurkan hotline aduan warga sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di Kota Surabaya. Ketua DPD Golkar Surabaya, Arif Fathoni, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan cepat dan transparan.

    “Fokus kami adalah bagaimana setiap aspirasi atau keluhan dari warga bisa cepat direspon, serta bagaimana setiap rupiah yang dikeluarkan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dengan cara yang transparan,” ujar Arif Fathoni, Senin (10/2/2025).

    Sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya, Fathoni menambahkan bahwa hotline ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dari Pemerintah Kota Surabaya.

    Untuk memastikan layanan ini berjalan optimal, seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya diwajibkan menempelkan stiker hotline di berbagai pos pelayanan publik.

    “Kami ingin memastikan bahwa semua warga Surabaya dapat dengan mudah menghubungi kami dan kami dapat mendengar langsung aspirasi serta keluhan mereka,” katanya.

    Menurut Fathoni, hotline ini juga merupakan bagian dari komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji serta memastikan birokrasi yang efektif dan efisien.

    “Sebagai partai yang mendukung pemerintahan saat ini, kami ingin memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang ada dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” tambahnya.

    Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, Fathoni menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Birokrasi Melayani bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diterapkan di era sekarang,” tutupnya. [asg/beq]

  • DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    DPRD Sumenep Umumkan Bupati-Wabup Terpilih Hasil Pilkada 2024

    Sumenep (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna dengan agenda pengumuman berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020 dan penyampaian pengumuman hasil penetapan KPU Sumenep terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih 2024.

    Sesuai surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH. Imam Hasyim ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024. Pasangan Fauzi-Imam memperoleh 379.858 suara, mengungguli pasangan Fikri-Unais yang meraih 249.597 suara.

    Selain pengumuman pasangan calon terpilih, rapat paripurna tersebut juga menyampaikan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep hasil Pilkada 2020.

    Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan semua tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terkait hasil penetapan KPU terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sumenep 2024.

    “Seluruh tahapan Pilkada telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami telah menjalankan semua prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terang Zainal.

    Selanjutnya, DPRD Sumenep akan mengirimkan surat ke Mendagri untuk proses pelantikan Bupati – Wakil Bupati terpilih pada 20 Februari 2025. [tem/beq]

  • DPRD Ponorogo Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    DPRD Ponorogo Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Ponorogo (beritajatim.com) – Setelah menetapkan pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo terpilih, DPRD Kabupaten Ponorogo langsung mengusulkan pelantikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Usulan pelantikan ke Kemendagri itu, melalui Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) .

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa sesuai regulasi, pengusulan pelantikan harus dilakukan dalam waktu maksimal 3 hari setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, dirinya pun melakukan sidang paripurna pada Minggu (09/02) malam kemarin, untuk penetapan bupati dan wakil bupati Ponorogo.

    “Proses administrasi kami selesaikan, lalu segera kami ajukan ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” ujar Dwi Agus Prayitno, ditulis Senin (10/02/2025).

    Kang Wie sapaan akrabnya menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara serentak pada 20 Februari 2025. Dengan langkah cepat ini, DPRD Ponorogo memastikan transisi kepemimpinan paslon Sugiri-Lisdyarita untuk periode kedua, berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

    “Jika mengacu pada jadwal tersebut, maka sebelum tanggal 20 Februari seluruh berkas administrasi harus sudah rampung,” katanya.

    Di sisi lain, Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo terpilih, menyatakan bahwa dirinya sepenuhnya menyerahkan proses administrasi kepada DPRD Ponorogo. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi pembangunan Ponorogo ke depan.

    “Terima kasih kepada seluruh warga Ponorogo, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, dan DPRD yang telah memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Semoga ke depan kita bisa merealisasikan mimpi besar untuk Ponorogo,” pungkasnya. [end/but]

  • Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Ketua Komisi XII DPR Minta Pertamina Gencar Lakukan Sosialisasi Pentingnya Subpangkalan Elpiji 3 Kg

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya meminta Pertamina gencar melakukan sosialisasi kepada para pengecer gas LPG atau elpiji 3 kilogram (kg) yang akan menjadi subpangkalan dalam mata rantai distribusi gas elpiji.

    Menurut Bambang, sosialisasi ini penting agar para pengecer dan juga masyarakat mengerti maksud subpangkalan dan tujuan menjadikan pengecer sebagai subpangkalan gas elpiji 3 kg.

    “Pertamina Patra Niaga harus gencar melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada pengecer agar mereka dan masyarakat semakin paham tujuan dari penataan yang ingin dilakukan oleh menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia ini, terutama dalam pembentukan sub pangkalan,” ujar Bambang di sela-sela kegiatan inspeksi ke agen dan pangkalan gas elpiji di wilayah Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Minggu (9/2/2025).

    Bambang mengatakan kunjungan dan inspeksi di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk fungsi pengawasan Komisi XII DPR dalam memastikan distribusi gas elpiji 3 kg dan memantau harga jual ke masyarakat.

    “Secara distribusi berjalan dengan lancar dan harga yang dibeli masyarakat di pangkalan juga sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan,” kata Bambang.

    Bambang menerangkan maksud pembentukan subpangkalan agar mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat. Tujuannya, kata dia, masyarakat bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan mudah dan harga yang terjangkau.

    “Pembentukan subpangkalan dimaksudkan untuk mendekatkan titik-titik penjualan yang resmi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan gas LPG 3 jg secara mudah dengan harga yang sewajarnya sebagai barang subsidi,” jelas Bambang.

    Dalam inspeksi di Kota Pangkalpinang, Bambang didampingi oleh petinggi PT Pertamina Parta Niaga, seperti Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Sumbagsel dan Andrew Wisnuwardhana sebagai sales area manager wilayah Babel.

    Selain itu, tampak hadir Wakil Ketua I DPRD Babel Eddy Iskandar, anggota DPRD Kota Pangkalpinang Zupriadi dan Feri Sardani, dan Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pangkalpinang Sofi.

    Drestanto Nandiwardhana selaku region manager retail sales Pertamina Patra Niaga Sumbagsel (Sumatera Bagian Selatan) menyampaikan, pasokan gas elpiji 3 kg di Sumbagsel aman. Sumbagsel ini mencakup lima provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

    “Secara umum kondisi distribusi elpiji 3 Kg se-Sumbagsel dalam kondisi terjaga, tidak terjadi lonjakan permintaan maupun antrean di masyarakat,” kata Drestanto terkait sosialisasi pentingnya subpangkalan elpiji 3 kg.

  • ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    ANTARA terima penghargaan partisipasi dukungan sosialisasi Pemilu 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menerima penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas partisipasi dukungan sosialisasi pada Pemilihan Umum serentak 2024.

    Penghargaan itu diterima Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi dalam “Launching Indeks Partisipasi Pemilu dan Apresiasi Multipihak pada Pemilu 2024” di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

    Irfan Junaidi mengatakan penghargaan dari KPU itu diperuntukkan kepada seluruh insan ANTARA yang sudah memberikan dedikasi untuk menyukseskan Pemilu 2024.

    “Tadi pagi kan kita terima penghargaan itu. Tentu ini adalah penghargaan untuk seluruh insan ANTARA yang sudah menyumbangkan dedikasinya dalam menyukseskan pemilu serentak yang cukup besar,” kata Irfan.

    Dia menilai Pemilu 2024 memang tidak mudah dipersiapkan lantaran merupakan pemilu yang terbesar di dunia. Pasalnya, dalam satu tahun Indonesia menjalankan pesta demokrasi lima tahunan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan kepala daerah.

    “Memang ini adalah hajatan yang mungkin pasti tidak mudah untuk dipersiapkan, tapi kita saksikan bersama dengan beberapa catatan, walaupun ada beberapa catatan, tapi pemilu ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Kendati demikian, ANTARA sebagai instrumen kenegaraan yang bertanggung jawab dalam bidang penyebaran informasi, memiliki panggilan untuk menyumbangkan perannya dan turut menyukseskan pemilu dengan baik dan lancar.

    Selain itu, ANTARA juga ikut memantau agar proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil.

    Irfan menyampaikan bahwa ANTARA percaya proses demokrasi yang baik akan membawa hasil yang baik bila prosesnya dijalankan dengan baik tanpa ada manipulasi atau kecurangan.

    “ANTARA ingin sekali memastikan dengan kita menerjunkan tim di seluruh pelosok tanah air untuk bisa memantau mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, kemudian penghitungan, dan lain-lain, supaya hasil dari proses ini juga akan membawa kebaikan dan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara,” ungkap Irfan.

    “Kita semakin bersemangat, kita semakin bekerja semakin profesional, dan ANTARA juga semakin tinggi menjunjung tugas kenegaraannya sebagai infrastruktur informasi,” katanya.

    Ia berharap penghargaan yang diberikan KPU RI tidak membuat insan ANTARA cepat berpuas diri. Hal ini justru harus menjadi pemicu untuk semakin bersemangat menjalankan jurnalisme yang baik agar ruang publik masyarakat semakin jernih.

    “ANTARA ingin sekaligus juga sebagai lembaga yang menjadi tempat merujuk ketika masyarakat ingin memastikan informasi yang diterimanya benar atau salah atau sering kita sebut antara ingin juga berperan sebagai clearing house,” katanya.

    KPU RI memberikan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta atas pemberian dukungan sosialisasi pada Pemilu 2024.

    Berikut daftar K/L, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang menerima penghargaan dari KPU RI

    Kementerian/Lembaga:
    1. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia
    2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
    3. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
    4. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
    5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
    6.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
    7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
    8. Tentara Nasional Indonesia
    9. Kejaksaan Agung Republik Indonesia

    BUMN:
    1. LPP TVRI
    2. LPP RRI
    3. PT Bank Tabungan Negara
    4. PT Bank Mandiri
    5. PT Bank Negara Indonesia
    6. PT Bank Rakyat Indonesia
    7. PT Bank Syariah Indonesia
    8. PT Garuda Indonesia
    9. PT Citilink
    10. PT Pertamina
    11. PT Kereta Api Indonesia
    12. Perum Damri
    13. PT Pos Indonesia
    14. PT Telkom Indonesia
    15. PT Jasa Marga
    16. PT Angkasa Pura Indonesia
    17. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)
    18. BPJS Kesehatan
    19. BPJS Ketenagakerjaan
    20. Kantor Berita Indonesia Antara

    BUMD:
    1. PT TransJakarta
    2. PT MRT Jakarta
    3. PT Pembangunan Jaya Ancol
    4. Taman Margasatwa Ragunan
    5. Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional

    Perusahaan Swasta :
    1. PT Snack Vidio
    2. PT Djarum

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan Efisiensi APBD 2025, Sekda Jabar: Jangan Dilihat Parsial!

    Kebijakan Efisiensi APBD 2025, Sekda Jabar: Jangan Dilihat Parsial!

    JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan seiring dengan adanya rencana efisiensi APBD 2025, ada prediksi dan kekhawatiran bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan UMKM. Mengingat salah satu pendongkrak dan penjaga terbesar perputaran ekonomi adalah belanja pemerintah.

    Menurut Herman bahwa efisiensi anggaran ini jangan dilihat secara bagian per bagian atau parsial namun dengan pendekatan secara ekosistem.

    “Kita pendekatananya harus ekosistem. Tidak boleh melihat parsial, harus melihat dari berbagai aspek. Makanya kami (lakukan) efisiensi (yang) tidak boleh mengurangi efektivitas kinerja. Efisiensi jalan, efektivitas kinerja dijaga. Cai na herang, lauk na beunang (Airnya jernih, ikannya didapat),” ujar Herman, di Bandung, Jumat (7/2/2025).

    BACA JUGA: Menteri Rosan Jamin Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Target Investasi

    Pemprov Jabar senantiasa akan berupaya membuka ruang dan pengembangan pasar supaya ketergantungan pada belanja pemerintah juga berkurang.

    “Strategi bisnis juga mulai ditajamkan. Satu sisi pasti teman-teman kan berharap dari sektor government (pemerintah). Tapi di sisi lain, sektor lain harus diantisipasi. Sehingga kalau ada efisiensi dan berdampak, teman-teman yang ada di dunia usaha tetap stabil,” ucapnya.

    Terlebih, efisiensi anggaran merupakan bagian dari strategi pemerintah agar lebih maju secara agresif. Terutama untuk sektor infrastruktur yang langsung berkaitan dengan masyarkat, di antaranya jalan, kesehatan dan Pendidikan.

    BACA JUGA: Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR ASN Tetap Cair

    “Semua harus mundur satu langkah, untuk maju ribuan langkah. Saya kira ini terbaik, karena kan uangnya enggak hilang. Tapi direlokasi. Tetap yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. Jangan berpikir parsial tapi ekosistem,” tuturnya.

    Diketahui, Pemprov bersama DPRD Jabar terus melakukan kajian untuk efisiensi anggaran pada belanja di APBD perubahan 2025.

    Target efisiensi anggaran ini sekitar Rp2 hingga 4 triliun untuk dialihkan ke sektor vital yang berkaitan langsung dengan maysarakat, seperti jalan, Pendidikan dan kesehatan.

    BACA JUGA: Soal Kebijakan Efisiensi Anggaran, PHRI Jabar: Rugikan Usaha Hotel, Karyawan Bisa Dirumahkan!

  • PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    PKS Konsolidasi Anggota Legislatif se-Jatim: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Bela Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKS Jawa Timur menggelar Konsolidasi Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Minggu (9/2/2025).

    Kegiatan ini diharapkan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara anggota legislatif PKS di berbagai tingkatan.

    Acara ini dihadiri oleh Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, serta para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari PKS di Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Irwan Setiawan menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan amanah rakyat.

    Ia menyampaikan bahwa hasil Pemilu 2024 memberikan kepercayaan besar kepada PKS di Jawa Timur dengan raihan 5 kursi DPR RI, 5 kursi DPRD Provinsi, dan 104 kursi DPRD Kabupaten/Kota.

    Namun, menurutnya, tantangan ke depan semakin besar, sehingga dibutuhkan kerja sama yang lebih solid.

    “Amanah yang kita emban bukan sekadar kursi di parlemen, tetapi perjuangan untuk kepentingan rakyat. Kita harus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan yang kita perjuangkan benar-benar berdampak luas bagi masyarakat, sehingga lebih maksimal dalam membela rakyat dan mengawal Jawa Timur maju serta berprestasi,” ujar oria yang kerap dipanggil Kang Irwan ini.

    Menurut Irwan, konsolidasi ini menyoroti tiga fokus utama untuk meningkatkan efektivitas peran anggota legislatif PKS.

    Pertama, penguatan koordinasi antar-aleg untuk memastikan komunikasi yang efektif di berbagai tingkatan.

    Kedua, optimalisasi koordinasi berdasarkan komisi di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

    Ketiga, memastikan kebijakan yang diperjuangkan selaras dengan visi besar PKS.

    “Sinergi dengan struktur partai juga menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan. Para aleg diharapkan aktif dalam memperkuat DPC dan DPRa hingga tingkat ranting. Selain itu, mereka juga harus mampu mengintegrasikan program reses dan kegiatan dewan dengan agenda partai untuk memperkuat basis konstituen,” lanjut Kang Irwan, yang pernah menjabat dua periode sebagai anggota DPRD Jatim.

    Dalam arahannya, Irwan juga meminta agar para aleg PKS di Jawa Timur dapat menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan maksimal. Selain itu, mereka harus lebih inovatif, kreatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Para aleg PKS juga harus mampu mengelola dan meningkatkan publikasi kinerjanya sebagai aleg agar kiprah PKS semakin dikenal luas dalam membela kepentingan rakyat,” ujar Kang Irwan.

    Terakhir, Irwan menegaskan bahwa Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, telah memberikan arahan kepada seluruh aleg PKS untuk mempersiapkan diri dalam menjaga kursi di daerah pemilihannya masing-masing, serta meningkatkan peran ke tingkat legislatif yang lebih tinggi atau menjadi eksekutif di daerahnya.

    “Mari kita jadikan tugas ini sebagai ibadah. Jangan pernah lelah berjuang, karena setiap langkah kita adalah bagian dari perjuangan untuk kemaslahatan umat,” tutup Irwan dengan penuh semangat.

    Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPW Jatijaya, H. Amin Ak, serta sejumlah aleg PKS DPR RI dari dapil Jatim, seperti Reni Astuti dan Riyono, serta aleg DPRD Provinsi Jatim, di antaranya Lilik Hendarwati, Puguh Wiji Pamungkas, Agus Cahyono, Khusnul Khuluk, dan Harisandi Savari.

    Dengan konsolidasi ini, PKS Jawa Timur optimistis mampu meningkatkan sinergi dan kinerja legislatif untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat. [tok/aje]