Kementrian Lembaga: DPRD

Konsentrasi Anggaran Disdik dari DAU Condong ke Proyek Fisik, Evaluasi Rapor Merah Non Formal Terabaikan

JABAR EKSPRES – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar pada tahun 2025 menerima alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Yadi. Ia menyebut, tahun ini, dana DAU tersebut akan digunakan untuk perbaikan fasilitas sekolah dan penambahan ruang kelas baru.

“Total anggaran sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk Bidang Pendidikan Dasar tahun ini melalui DAU. Dana ini akan digunakan untuk rehabilitasi di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah,” ungkapnya di ruang kerjanya baru-baru ini.

Namun, di balik alokasi anggaran yang signifikan ini, muncul kekhawatiran mengenai fokus yang terlalu besar pada proyek fisik, sementara sektor pendidikan non formal tampak terabaikan.

Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2024 untuk Kota Banjar, penilaian di sekolah formal seperti SD dan SMP menunjukkan hasil yang cukup baik.

BACA JUGA: Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

Namun, kondisi tersebut berbeda dengan sekolah non formal seperti PAUD, pendidikan untuk penyandang disabilitas, dan program kesetaraan, yang masih mengalami penurunan kualitas.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas anggaran yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan.

Meskipun perbaikan fasilitas fisik sangat penting, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan non formal juga memerlukan perhatian serius.

“Pendidikan non formal sering kali menjadi jalur alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal dengan baik, dan jika tidak ditangani, hal ini dapat berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan di masyarakat,” ujar pemerhati Pendidikan Kota Banjar, Sidik Firmadi.

Berdasarkan data yang diperoleh, banyak sekolah non formal yang mengalami kekurangan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang memadai.

Pendidikan untuk penyandang disabilitas, misalnya, masih menghadapi berbagai tantangan dalam hal aksesibilitas dan kualitas pengajaran.

BACA JUGA: Disdik Bandung Barat Keluarkan Aturan KBM dan Libur Selama Ramadan 2025

Program-program kesetaraan juga membutuhkan dukungan lebih untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa terkecuali, mendapatkan pendidikan yang layak.

“Melihat situasi ini, penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang ada. Diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara proyek fisik dan pengembangan kualitas pendidikan non formal. Ini termasuk peningkatan fasilitas, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa,” kata dia.

11/02/2025 19:54
DPRD Kota Mojokerto Teken MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari

Mojokerto (beritajatim.com) – DPRD Kota Mojokerto melakukan pendampingin hukum mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) di Aula Kantor Kejari Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

Langkah ini dibuat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara DPRD dengan Kejari Kota Mojokerto, khususnya dalam aspek pendampingan dan bimbingan hukum. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil DPRD Kota Mojokerto tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Sinergi ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. DPRD memiliki kewajiban untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti.

Dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Kota Mojokerto. Namun, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini, dalam menjalankan tugas tersebut, perlu memahami aturan hukum dengan baik.

“Oleh karena itu, dialog seperti ini menjadi penting agar kita semakin memahami batasan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya.

Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, pihaknya berharap Kejari Kota Mojokerto dapat terus memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada DPRD Kota Mojokerto. Agar, lanjutnya, setiap kebijakan yang dijalankan DPRD efektif dan taat hukum.

Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto, Bobby Ruswin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara DPRD dan Kejari Kota Mojokerto. Menurutnya, Kejari Kota Mojokerto juga mendukung langkah DPRD dalam mewujudkan Kota Mojokerto yang bersih, profesional dan berwibawa.

“Kami bertugas mengawal pembangunan Kota Mojokerto agar menjadi lebih baik, dan Alhamdulillah visi dan misi kami sejalan dengan DPRD Kota Mojokerto. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, nantinya kejaksaan akan mendampingi DPRD dalam menjalankan program hingga melakukan legal drafting.

Hal tersebut sebagai upaya preventif. Sehingga pihaknya berharap jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang melanggar regulasi. [tin/beq]

11/02/2025 19:54
Komisi III DPRD Kota Banjar Akan Minta Penjelasan Soal DAU Disdik dalam Rapat Kerja

JABAR EKSPRES – Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, menyatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan terkait rencana penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar dalam rapat kerja mendatang. Hal ini disampaikan dalam rangka evaluasi anggaran dan realisasi efisiensi keuangan daerah.

“Kami akan menanyakan terkait anggaran DAU pada rapat kerja nanti. Kami masih menunggu realisasi efisiensi dan bagaimana penggunaannya bagi keuangan daerah. Besaran anggaran, rencana kegiatan, dan regulasinya akan kami evaluasi secara objektif,” ujar Cecep Dani Sufyan, Selasa (11/2).

Selain itu, Cecep juga menyoroti hasil Rapor Pendidikan Kota Banjar tahun 2024. Meskipun Kota Banjar meraih nilai terbaik se-Jawa Barat dengan skor 88,22 dan mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan serta Gubernur, ia menekankan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, terutama di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Di tingkat PAUD, masih ada persoalan akreditasi karena banyak tenaga pendidik yang seharusnya berpendidikan S1, namun masih banyak yang berpendidikan D3 bahkan SLTA. Ini harus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan SDM di tingkat PAUD,” jelasnya.

BACA JUGA: Tim Gabungan Gelar Razia Kendaraan di Kota Banjar, Satlantas Ingatkan Pengendara Lengkapi Surat-surat

Cecep mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Banjar dan Disdik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Namun, ia menegaskan bahwa prestasi tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. “Kita harus melihat rapor pendidikan secara objektif, mengevaluasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, bahkan yang sudah baik pun harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar lembaga PAUD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) mengelola tenaga pendidik dengan lebih baik, misalnya dengan tidak lagi menerima guru yang tidak linier bidang pendidikannya.

Bagi guru yang sudah ada, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas melalui program upgrading, pemberian stimulan, atau bahkan beasiswa kuliah.

“Di sini diperlukan keberpihakan anggaran dan political will dari kepala daerah,” tegas Cecep.

Selain itu, Cecep juga menyoroti masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Kota Banjar.

11/02/2025 19:37
DPRD Banyuwangi Segera Gelar Paripurna Pengesahan Bupati dan Wabup Terpilih

Banyuwangi (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi segera menggelar Rapat Paripurna pada hari Rabu (12/2/2025) besok. Agenda yang diusung adalah pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada Banyuwangi Tahun 2024 dan pengumuman akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Banyuwangi periode sebelumnya.

Sekretaris DPRD Banyuwangi, Alif Rahman Kartiono menyampaikan, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang, maka DPRD Banyuwangi akan mengusulkan Penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024.

“ Berdasarkan ketentuan tersebut, kami akan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk Pengesahan Pengangkatan kepada Pasangan Bupati & Wakil Bupati Banyuwangi Terpilih Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024.” kata pria yang akrab disapa Alief itu, Selasa (11/2/2025).

Alief mengaku, pihaknya telah tiga kali melakukan koordinasi melalui sambungan telepon dengan Biro Pemerintahan Pemprov Jatim untuk mempersiapkan seluruh proses pengesahan dan pelantikan bupati dan wakil bupati Banyuwangi terpilih.

”Kita berusaha untuk mempercepat proses peresmian Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada 2024 ,” ucapnya.

Sekedar diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan pasangan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Banyuwangi, Kamis (6/2/2025) malam. Rapat Pleno dipimpin Komisioner KPU Banyuwangi Anang Afandi. Pleno Terbuka ini dihadiri perwakilan dari partai pengusul dan perwakilan pasangan calon Ipuk-Mujiono.

Penetapan Ipuk-Mujiono sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Banyuwangi.

Setelah penetapan, KPU Banyuwangi akan menyampaikan surat pengangkatan dan pelantikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DPRD Banyuwangi. [alr/beq]

11/02/2025 18:21
Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso resmi menyandang status UNESCO Global Ijen Geopark (UGG) sejak September 2023. Namun, status ini harus dipertahankan melalui revalidasi yang akan berlangsung pada tahun 2026. Berbagai tantangan pun menghadang, terutama pada tahun 2025, ketika muncul potensi hambatan seperti efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

Dalam TalkShow yang digelar di Kedai Bee, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Senin (10/2/2025) malam, sejumlah saran perbaikan mengemuka. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat, Praktisi dan Konsultan Pariwisata Hendro Wahyudi, serta Masiyan Coffe Farmers Supriyanto. Hadirin berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegiat pariwisata, mahasiswa, pelaku usaha kopi, komunitas, dan kepala desa.

Kritik konstruktif disampaikan dalam forum ini, terlebih dalam periode 2025-2030 mendatang, Bondowoso akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati baru, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH. As’ad Yahya Syafi’i (Ra Hamid – Ra As’ad), yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pasangan ini langsung dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga status UGG Bondowoso agar tidak tergelincir akibat tidak memenuhi standar UNESCO.

Pemkab Bondowoso mengklaim telah siap menghadapi revalidasi, namun sejumlah pihak masih meragukan efektivitasnya. Hendro Wahyudi mengkritik kurangnya ketepatan dalam penetapan kalender event Ijen Geopark yang dinilai tidak mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan.

“Kalender Event Ijen Geopark yang dibuat itu hanya sekedar dibuat saja. Tidak mempertimbangkan low and high season,” kata Hendro. Ia menambahkan bahwa event di saat low season bisa menjadi sia-sia, sementara di high season, event seharusnya dirancang untuk memukau wisatawan agar ingin kembali ke Bondowoso.

Kritik juga datang dari Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhamad Faozi, yang mempertanyakan struktur kepengurusan Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso. “Pusat geosite Ijen Geopark itu kan di Kecamatan Ijen. Tapi kok tidak ada anggota PHIG yang dari Ijen. Padahal yang lebih tahu Ijen, tentu masyarakat Ijen, bukan orang luar,” katanya.

Selain sektor wisata, kopi menjadi komoditas unggulan Bondowoso, namun tidak semua pelaku usaha kopi memahami ilmu kopi dengan baik. Mukhlis, seorang pedagang kopi dari Desa Pejaten, Kecamatan Tegalampel, mengaku kurang mendapatkan literasi mengenai kopi.

“Jujur saja. Saya butuh ilmu dan literasi tentang kopi. Karena bertahun-tahun saya berjualan kopi, saya belum tahu ilmu kopi. Mohon ke depan ada pembinaan kepada pelaku usaha kopi seperti saya ini,” katanya. Masiyan Coffe Farmers, Supriyanto, menambahkan bahwa pelatihan baru belakangan ini dilakukan dan perlu diperluas secara masif.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan status UGG. “Sudah tidak ada lagi 01 dan 02 (nomor urut Pilbup Bondowoso 2024), semua harus bersatu padu memajukan Bondowoso. Kita punya warisan nenek moyang yaitu gotong royong. Mari kita songsong masa depan Bondowoso yang lebih baik,” katanya.

Menurutnya, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat harus disiasati dengan inovasi. “Masih ada harapan besar jika kita semua mau berkolaborasi dan terus berinovasi. Jika itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan Bondowoso bisa Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri),” tegasnya.

Acara TalkShow terkait Ijen Geopark Bondowoso akan terus diadakan secara rutin guna memperkuat strategi dan inovasi dalam mempertahankan status UGG. Forum ini bukan sekadar kritik, tetapi juga berisi harapan dan strategi untuk masa depan Bondowoso yang lebih maju. [awi/beq]

11/02/2025 17:59
DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan kota.

Namun, meskipun mendukung kebijakan ini, anggota Komisi A Azhar Kahfi menyebut perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

Kahfi menilai bahwa penerapan lelang jabatan harus disertai dengan sejumlah langkah strategis.

“Kami sangat mengapresiasi keputusan Wali Kota untuk menciptakan sistem lelang jabatan ini, karena dapat mengurangi praktek nepotisme. Namun, proses ini harus dijalankan dengan transparansi yang maksimal, agar masyarakat tidak merasa ada keberpihakan dalam penunjukan pejabat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

Menurut Kahfi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan objektivitas persyaratan yang ditetapkan dalam lelang jabatan. Sebagai anggota Komisi A yang berperan dalam pengawasan terhadap sektor pemerintahan, Kahfi mengingatkan agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pegawai yang memiliki kemampuan dan integritas.

“Jangan sampai hanya segelintir orang yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti lelang jabatan ini. Kami ingin seluruh PNS yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta,” tambah politisi Gerindra inj.

Lebih lanjut, Kahfi menyarankan agar mekanisme lelang jabatan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terukur, tanpa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

“Kami akan terus memantau proses ini dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya lelang jabatan. Kepercayaan publik harus tetap terjaga,” tegasnya.

Baginya, langkah ini juga menjadi tantangan baru untuk memperkuat peran pengawasan terhadap pemerintahan daerah. kahfi menyatakan bahwa pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan lelang jabatan yang baru diterapkan ini.

“Kami akan melakukan pengawasan secara terus-menerus, untuk memastikan bahwa lelang jabatan ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas,” tutupnya. [ADV/asg]

11/02/2025 16:46
198 Honorer Pasuruan Terancam Dirumahkan, Ini Tanggapan DPRD

Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 198 honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terancam dirumahkan. Meski sudah dibuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam skala besar namun masih banyak PHL yang belum mendapatkan kepastian status.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait nasib para PHL ini. Eko menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab Pasuruan telah membuka sebanyak 3.694 untuk PPPK.

Namun hanya 3.474 nama yang masuk dalam pendaftaran. Sementara ada 219 formasi mengalami kekosongan formsi. “Dari ribuan PHL yang ada, masih banyak yang belum tertampung dalam formasi PPPK,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

Eko menjabarkan bahwa ada 813 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun yang belum tercover ada 797, terdiri dari 599 tenaga pendidikan, 27 tenga kesehatan dan sisanya tersebar di OPD.

“Bahkan ada sekitar 198 diantaranya berpotensi untuk dirumahkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun,” tambah Eko.

Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya maksimal untuk mengakomodir seluruh PHL dalam rekrutmen PPPK. Namun, keterbatasan kuota dan persyaratan yang ketat membuat tidak semua PHL dapat lolos seleksi.

Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan kepada PHL dalam mengikuti rekrutmen PPPK.

“Kami sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PHL untuk mengikuti rekrutmen PPPK,” ujarnya. [ada/beq]

11/02/2025 16:24
Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

“Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

“Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

“Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

“Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

“Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

“Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

11/02/2025 16:19
Rayakan HUT ke-17 Gerindra, Tri Astuti Gelar Baksos ke Penyandang Disabilitas Tuban

Tuban (beritajatim.com) – Memperingati HUT ke-17 Partai Gerindra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Tri Astuti, menggelar bakti sosial dengan sasaran penyandang disabilitas dan masyarakat inklusif.

Berbeda dari yang lain, Tri Astuti merayakan HUT bersama penyandang disabilitas. Meski telah dirayakan pada 6 Februari 2025 bersama pengurus dan kader Gerindra, ia secara pribadi ingin memberikan sosialisasi penguatan advokasi bagi masyarakat inklusif.

Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi melalui kesempatan kerja.

“Sosialisasi ini diharapkan untuk memahami kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas secara langsung melalui dialog, dalam jejaring antara wakil rakyat dan masyarakat,” ujar Tri Astuti, Selasa (11/02/2025).

Astuti menekankan pentingnya sinergitas guna meningkatkan kesadaran akan inklusivitas dalam ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tuban.

“Kami juga melaksanakan dialog langsung sebagai upaya mengidentifikasi potensi dan peluang pemberdayaan yang nantinya akan kami rekomendasikan sebagai salah satu kebijakan kepada para pemangku kebijakan,” ungkap politisi Gerindra itu.

Astuti berharap kegiatan ini dapat memberikan dukungan dan manfaat bagi penyandang disabilitas serta berkontribusi terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Perda No. 20 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Sementara itu, Ketua Jatim Inklusi, Fira Fitria, memaparkan berbagai kebutuhan rekan-rekan disabilitas dari ORBIT, ITNI, Pertuni, NPC, hingga Gergatini, termasuk aksesibilitas perbankan, rumah sakit, sekolah, kesempatan kerja, dan pengembangan diri yang masih minim.

“Mohon ada fleksibilitas mengingat para difabel kesulitan dalam mobilisasi termasuk administrasi kependudukan agar dipermudah,” harap Fira.

Selain itu, ia meminta agar hibah untuk organisasi disabilitas tetap dianggarkan serta bantuan pendidikan, terutama untuk perguruan tinggi, agar ada porsi khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

“Termasuk akses trotoar untuk berjalan kaki bukan untuk berjualan,” pungkasnya. [ayu/beq]

11/02/2025 16:14
Pramono-Rano Dilantik Jadi Gubernur dan Wagub Jakarta 20 Februari

Jakarta –

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mengungkap pelantikan kepala daerah terpilih kemungkinan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Rencananya, pelantikan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada Pilkada 2024, pasangan Pramono Anung-Rano Karno telah ditetapkan oleh KPU DKI dan DPRD DKI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030. Dengan begitu, keduanya akan dilantik pada 20 Februari mendatang.

“Insya Allah tanggal 20 pelantikan,” kata Teguh di Balai Kota Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Wamendagri Bima Arya sebelumnya mengatakan sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik serentak. Bima Arya memastikan pelantikan digelar 20 Februari 2025.

“Ada total 505 gubernur, walikota dan bupati (yang akan dilantik),” kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (8/2).

Bima Arya mengatakan pelantikan akan digelar di Jakarta. Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan teknis pelantikan tersebut.

“Insyaallah dipastikan tanggal 20 Februari di Jakarta. Saat ini Kemendagri tengah menyiapkan teknisnya dengan Sekretariat Negara,” ujarnya.

(bel/taa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

11/02/2025 13:52