Kementrian Lembaga: DPRD

  • Soal Penyesuaian Tarif Air Bersih, DPRD Minta PAM Jaya Tingkatkan Kualitas Layanan

    Soal Penyesuaian Tarif Air Bersih, DPRD Minta PAM Jaya Tingkatkan Kualitas Layanan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Penyesuaian tarif layanan air bersih PAM Jaya menuai polemik, tak sedikit masyarakat yang keberatan dengan kebijakan baru yang diterapkan mulai Januari 2025 ini.

    Terkait hal ini, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengaku memahami kebijakan penyesuaian tarif baru ini.

    Apalagi, komoditas air bersih dari PAM Jaya ini tak pernah mengalami penyesuaian harga sejak 2007 silam.

    “Kalau dibandingkan dari tahun 2007 sampai sekarang misalnya gitu, yang lain inflasi umum sampai 100 persen, kemudian air kemasan itu sampai 300 persen, minyak goreng 200 persen, BBM sekitar 100 sekian persen,” ucapnya dalam diskusi Balkoters Talk yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Oleh karena itu menurutnya wajar bila saat ini PAM Jaya memutuskan melakukan penyesuaian harga.

    Ia juga mengapresiasi langkah PAM Jaya yang terus berupaya meningkatkan cakupan layanan air minum dengan target 100 persen atau 2 juta sambungan pipa pada 2030 mendatang.

    “Kemudian menambah 7.000 kilometer pipanisasi sehingga menjadi 19.000, atau dari 68-69 persen menjadi 100 persen layanan,” ucap Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.

    Sementara itu, Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan memastikan, air yang diolah pihaknya memiliki standar yang layak minum. 

    Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

    “Dalam konteks output nya untuk menyediakan air, dari sisi kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan ini memang standarnya harus air minum,” ujarnya.

    Syahrul tak menampik begitu banyak tantangan yang dihadapi perseroan daerah untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan air tanah ke air perpipaan. 

    Salah satu wilayah yang paling dominan menggunakan air tanah adalah Jakarta Selatan, sehingga PAM Jaya membangun IPA Ciliwung dan IPA Pesanggrahan untuk menambah jumlah pelanggan dari wilayah setempat.

    “Nah yang menjadi challenge (tantangan) buat kami, paling utama adalah bagaimana men-shifting warga Jakarta yang sudah belasan maupun puluhan tahun tinggal di wilayah tersebut (Jakarta Selatan), kemudian akan menjadi pelanggan PAM Jaya,” katanya.

    Menurut dia, penggunaan air perpipaan memang harus diedukasi kepada seluruh masyarakat. 

    Secara kasat mata mereka memang tidak dikenakan tarif air, karena memakai air tanah tetapi di sisi lain mereka harus membayar tagihan listrik untuk menyedot air dari bawah tanah.

    “Kita tahu kan kalau sudah mulai cetekin (menyalakan) listrik untuk (pompa) jet pump langsung naik kan, itu berapa rupiah yang harus dibayarkan menggunakan token-token yang ada di rumah masing-masing,” tuturnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DPRD: Reses Jadi Momentum Tangkap Aspirasi Rakyat untuk Pembangunan Kota Surabaya

    DPRD: Reses Jadi Momentum Tangkap Aspirasi Rakyat untuk Pembangunan Kota Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa masa reses yang berlangsung dari 10 hingga 17 Februari 2025 bukan hanya sekadar kegiatan formal, melainkan momentum penting untuk menangkap aspirasi langsung dari masyarakat guna mempercepat pembangunan Kota Surabaya.

    Menurut Fathoni, reses memberikan kesempatan bagi para wakil rakyat untuk benar-benar mendengarkan harapan dan masukan dari warga, yang kemudian akan menjadi bahan perjuangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

    Bagi Fathoni, mendengarkan aspirasi warga adalah langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil selama masa persidangan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Reses ini adalah momen untuk melihat, mendengarkan, dan merasakan aspirasi langsung dari warga. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi modal penting bagi kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dalam kebijakan pembangunan kota,” ungkap Fathoni, Rabu (12/02/2025).

    Fathoni juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih dekat dan ringan dengan masyarakat. Ia mengedepankan konsep “politik riang gembira”, di mana komunikasi politik tidak hanya kaku, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih akrab dan menyenangkan, sehingga bisa lebih mendekatkan warga dengan para wakil rakyat mereka.

    “Kami ingin membangun politik yang lebih bersahabat, penuh keakraban, dan tentunya lebih santai. Politik riang gembira bukan sekadar utopia, tetapi sebuah cara untuk membuat masyarakat lebih nyaman dan terbuka dalam menyampaikan aspirasi mereka,” tambahnya.

    Selama masa reses, Fathoni mengaku menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pemberdayaan ekonomi. Semua aspirasi yang diterima, menurut Fathoni, akan diperjuangkan agar bisa dimasukkan dalam kebijakan pembangunan Kota Surabaya.

    “Dengan reses ini, kami memastikan bahwa suara warga tidak hanya didengar, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang bermanfaat bagi mereka. Ini adalah bukti bahwa DPRD hadir untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dengan cara yang inklusif dan menyenangkan,” tutup Fathoni.[asg/kun]

  • Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD DKI: Perlunya gandeng kantin dan UMKM dalam program makan bergizi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – DPRD DKI menyebutkan perlunya menggandeng kantin sekolah dan pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta agar perekonomian bisa bergerak.

    “Sebenarnya MBG ini juga melibatkan banyak masyarakat, termasuk pedagang kantin dan UMKM. Bahkan, dengan makan bergizi gratis perputaran ekonomi begitu luar biasa,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu.

    Khoirudin mengatakan banyak warga yang terlibat lantaran adanya kebutuhan beras, sayuran, lauk lauk, sehingga tenaga kerja sangat dibutuhkan dalam program MBG.

    Pihaknya pun optimis MBG bisa berjalan lancar, karena secara fiskal keuangan di terbilang cukup memadai.

    Kemudian, dia juga meyakini sampah sisa makanan dari MBG nantinya akan terolah dengan baik di tempat pengelolaan sampah yang ada di sekolah.

    “Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengelola sampah makanan jadi pupuk,” ujarnya.

    Pada Rabu ini, DPRD DKI bersama Pemprov DKI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan jajaran mendatangi SDN Cipulir 01 Pagi memastikan koordinasi makan bergizi gratis (MBG) berjalan dengan baik.

    Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.

    Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk makan bergizi gratis yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.

    Tahun ini, diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.

    Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi, salah satunya DKI Jakarta.

    Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.

    Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.

    Sumber : Antara

  • Profil Ajai Ismail, Waket DPRD Langkat Berharta Janggal, Cuma Rp20 Juta dan Pernah Minus Rp677 Juta – Halaman all

    Profil Ajai Ismail, Waket DPRD Langkat Berharta Janggal, Cuma Rp20 Juta dan Pernah Minus Rp677 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut profil Ajai Ismail Wakil Ketua DPRD Langkat yang harta kekayaannya janggal, bahkan pernah minus Rp600 juta.

    Nama Ajai Ismail kini mendapat perhatian lebih dari masyarakat.

    Hal ini dikarenakan adanya kejanggalan harta yang dimiliki oleh Ajai Ismail.

    Yang mana Ajai Ismail yang notabene merupakan Wakil Ketua DPRD yang saat ini memasuki periode kedua dan juga seorang pengusaha besar di Kabupaten Langkat, ia hanya memiliki harta Rp 20 juta saja.

    Bahkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN yang ditelusuri Tribunnews, Ajai Ismail juga tidak memiliki mobil dan tanah.

    Lebih mencengangkan lagi, harta kekayaan Wakil Ketua DPRD Langkat ini pernah minus Rp600 juta lebih di tahun 2020 dan 2021.

    Berikut LHKPN Ajai Ismail dari periodik 2020 hingga 2023 :

    LHKPN Ajai Ismail yang Dilaporkan pada 30 Maret 2021/Periodik – 2020

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.000.000

    III. HUTANG Rp. 683.425.898

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 677.425.898

    LHKPN Ajai Ismail yang Dilaporkan pada 11 Agustus 2022/Periodik – 2021

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.000.000

    III. HUTANG Rp. 681.851.912

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 675.851.912

    LHKPN Ajai Ismail yang Dilaporkan pada 24 Mei 2023/Periodik – 2022

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 6.000.000

    III. HUTANG Rp. 389.629.664

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 383.629.664

    LHKPN Ajai Ismail yang Dilaporkan pada 6 Mei 2024/Periodik – 2023

    II. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. —-

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. —-

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. —-

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 20.000.000

    III. HUTANG Rp. —-

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 20.000.000

    Klarifikasi

    Merespons soal harta kekayaannya yang dinilai janggal, Ajai mengatakan ada kesalahan admin dalam pelaporannya.

    “Kesalahan admin. Cuman admin kita udah komunikasi dengan petugas admin yg di KPK nanti diperbaiki di 2024,” ujar Ajai, Rabu (12/2/2025), mengutip Tribun-Medan.com.

    “Mereka (KPK) juga orang pintar pasti ngertilah masa harta saya untuk belik handphone yang model enggak cukup,” sambungnya. 

    Disinggung soal LHKPN tahun 2019 yang bernilai hanya Rp 6 juta apakah itu kesalahan admin juga, Ajai tak menggubrisnya. 

    Profil

    Data pribadi Ajai Ismail tidak banyak diketahui.

    Ajai Ismail diketahui memiliki tiga anak.

    Anak Ajai Ismail saat ini pun menjabat sebagai anggota DPRD dari NasDem.

    Anak Ajai Ismail merupakan 2 anggota DPRD Langkat dan 1 anggota DPRD Sumut. 

    Ketiga anak Ajai Ismail tersebut beranama adalah Ricky Anthony, Ristya Chayani, dan Muhammad Rio, dilansir Tribun Medan.

    Yang paling jelas, Ajai Ismail merupakan Wakil Ketua DPRD Langkat.

    Namanya juga diketahui masuk ke dalam daftar anggota DPRD Langkat sejak periode 2019-2024. 

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Gantikan Perahu Eretan, Jembatan Bakal Dibangun di Kali Pesanggrahan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Februari 2025

    Gantikan Perahu Eretan, Jembatan Bakal Dibangun di Kali Pesanggrahan Megapolitan 12 Februari 2025

    Gantikan Perahu Eretan, Jembatan Bakal Dibangun di Kali Pesanggrahan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Astrid Khairunisha atau
    Astrid Kuya
    mengatakan, akan merekomendasikan pembangunan jembatan di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan untuk menggantikan peran perahu eretan.
    Sebab, banyak siswa yang menggunakan perahu eretan sebagai moda transportasi untuk menuju sekolahnya. 
    Hal itu Astrid ungkapkan setelah mencoba
    perahu eretan di Kali Pesanggrahan
    itu. 
    “Ya memang kalau untuk ke depannya, penginnya kan jembatan buat anak-anak,” kata dia saat ditemui di lokasi, Rabu (12/2/2025).
    Namun, rencana pembangunan jembatan ini perlu dibahas lebih lanjut di DPRD Jakarta. Sebab, pembangunan jembatan memerlukan waktu yang panjang.
    “Jadi kalau mau dibikin jembatan kan pasti perlu waktu, untuk pembebasan tanah, untuk pembukaan jalan itu kan. Pasti kan perlu waktu,” tambah dia.
    Maka dari itu, solusi jangka pendeknya, Astrid akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memperbaiki anak tangga di sekitaran Kali Pesanggrahan.
    Sebab, tangga itu kerap digunakan oleh siswa-siwa yang ingin menumpangi perahu eretan di Kali Pesanggrahan.
    “Saya akan ngobrol sama teman-teman, kalau perlu nanti Komisi D, yuk kita cek bareng lagi. Yuk kita lihat ini, apa yang bisa dibangun, apa yang bisa dibangun. Kebetulan kalau ini kan memang ranahnya Komisi D,” tambah dia.
    Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD Jakarta Astrid Kuya menyambangi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
    Pengamatan Kompas.com, Astrid hadir ke lokasi sekitar pukul 14.50 WIB. Dia ditemani Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam.
    Dalam kunjungan itu, Astrid mengecek keamanan penggunaan perahu eretan sebagai moda transportasi siswa/siswi yang bersekolah di Kebayoran Lama Utara.
    Dia bahkan beberapa kali sempat menaiki perahu itu untuk merasakan aspek keamanan yang dirasakan oleh anak-anak yang menyeberangi kali itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akibat Limbah Pabrik, Air Satu RW di Depok Bau Tak Sedap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Februari 2025

    Akibat Limbah Pabrik, Air Satu RW di Depok Bau Tak Sedap Megapolitan 12 Februari 2025

    Akibat Limbah Pabrik, Air Satu RW di Depok Bau Tak Sedap
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Limbah pabrik dari PT Indofermex disebut mencemari satu RW di Jalan Semar Niran, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yakni RW 04. 
    Warga menyebut, bau tidak sedap tercium di saluran air warga yang tinggal di RW tersebut. 
    “Kalau masalah terdampak bau, satu RW itu kena,” kata Haikal, perwakilan warga RT 04/RW 04 kepada wartawan di depan PT Indofermex, Rabu (12/2/2025).
    Haikal bilang, RT 04 menjadi wilayah terparah yang terdampak limbah. Sebab, bukan hanya bau busuk, air di rumah warga di RT 04 juga ikut tercemar terbukti dari rasanya yang masam.
    “Yang benar-benar terdampak itu satu RT, yang RT 04 itu,” ungkap Haikal.
    “Air (rumah warga) di belakang (pabrik) banyak yang sudah tidak bisa digunakan,” imbuhnya.
    Oleh sebab itu, warga berdemonstrasi di depan PT Indofermex pada Rabu siang. Warga bersama pihak pabrik lantas dimediasi oleh Wakil Ketua DPRD Depok, Tajudin Tabri.
    Hasil audiensi menyepakati agar saluran air limbah pabrik yang mengalir ke permukiman warga ditutup.
    “Tadi sudah saya sampaikan untuk menutup aliran gorong-gorong yang melalui got-got warga,” ungkap Haikal.
    Kedua, pabrik diminta menggandeng warga sekitar untuk dipekerjakan.
    “(Ketiga) PDAM dulu pernah dipasangkan alat-alat itu, tapi tidak membayarkan. Saya pengennya PDAM itu, ada PDAM dibayarkan (oleh pabrik) secara gratis untuk warga terdampak (sebagai kompensasi),” jelas Haikal.
    Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga di Jalan Semar Niran, Sukmajaya, Kota Depok, mengeluhkan bau tidak sedap akibat limbah pabrik PT Indofermex.
    Salah satunya Leni (60), seorang warga yang bangunan rumahnya menempel dengan salah satu sisi pabrik itu.
    “Bau masam, bau busuk, segala macam jenis bau tercium setiap hari,” kata Leni kepada
    Kompas.com
    , Rabu (12/2/2025).
    Leni menjelaskan, bau tak sedap ini rutin tercium setiap sore hari dan malam hari.
    “Kalau waktu siang begini saja kan sudah tercium bau ya, tapi pas sore atau malam tuh makin parah. Apalagi kalau hujan,” tutur dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laga Persijap Vs The Guardians di GBK Jepara, Polres Terjunkan Ratusan Pasukan Gabungan

    Laga Persijap Vs The Guardians di GBK Jepara, Polres Terjunkan Ratusan Pasukan Gabungan

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Persijap Jepara akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Bhayangkara Presisi Indonesia FC dalam laga lanjutan babak 8 besar Liga 2 musim 2024/2025 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) Jepara, pada Rabu (12/2/2025) malam.

    Duel ini menjadi ujian mental bagi Laskar Kalinyamat untuk mempertahankan tren positif atau kembali tumbang di tangan ‘The Guardians’ julukan Bhayangkara FC.

    Statistik menunjukkan Bhayangkara FC adalah lawan yang sulit bagi Persijap. Dari tiga pertemuan musim ini, Bhayangkara selalu unggul.

    Di putaran pertama babak pendahuluan Liga 2, Persijap takluk 0-2 saat bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Moch. Soebroto Magelang.

    Di putaran kedua, kekalahan semakin telak dengan skor 0-4 di Stadion Trisanja Tegal.

    Pertemuan ketiga yang terjadi pada putaran pertama babak 8 besar juga berakhir pahit bagi Persijap. Bertanding di Stadion Pakansari Bogor, Laskar Kalinyamat dihantam 0-3 oleh Bhayangkara FC.

    Dengan rekor buruk ini, laga nanti malam menjadi kesempatan emas bagi Persijap untuk membalas kekalahan beruntun dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi.

    Selain itu, laga ini pun menjadi perhatian serius dari pihak keamanan. Kepolisian Resor (Polres) Jepara pun menurunkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP, steward hingga stakeholder terkait, untuk memastikan pertandingan berjalan lancar.

    Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerjunkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan laga pertadingan antara Laskar Kalinyamat melawan The Guardians.

    “Kami menerjunkan 343 personel gabungan untuk mengamankan laga antara Persijap Jepara Vs Bhayangkara FC yang terdiri dari Polri, TNI, Dishub, Satpol PP hingga Steward,” ujar AKP Dwi Prayitna, Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, Kasihumas menyampaikan, bahwa pihaknya juga sudah berkordinasi dengan berbagai pihak untuk mengawal pertandingan tersebut.

    “Untuk persiapan, kami telah melaksanakan rakor keamanan dengan Panpel, Pemda, DPRD, dan korlab supporter,” ucapnya.

    AKP Dwi Prayitna juga menjelaskan, bahwa pihaknya akan menerapkan tiga lapis keamanan, terdiri lapis pertama oleh pihak keamanan internal dan lapis kedua hingga ketiga akan dijaga oleh pasukan gabungan TNI-Polri serta stakeholder terkait.

    “Pada prinsipnya kami akan menyiapkan pengamanan. Nanti pola pengamanan dibagi 3 ring, ring satu di sekitar stadion nanti akan sesuai peraturan Kapolri yang akan diampu steward atau petugas keamanan internal. Untuk anggota TNI-Polri serta stakeholder terkait itu ada di ring 2, dan 3 mulai tiketing pengecekan benda berbahaya ketika masuk stadion,” ucapnya.

    Disamping itu, AKP Dwi Prayitna mengajak warga masyarakat yang ingin mendukung Persijap Jepara bisa mengikuti peraturan keamanan yang ada.

    “Tentunya, kami mengajak masyarakat untuk mari mendukung tim kebanggan sepakbola jepara tentu saja dengan cara santun dan saling menghormati menjaga fasilitas yang dibangun oleh negara jangan sampai dirusak oleh pihak bertangung jawab,” pungkasnya. (*)

  • Ketua Fraksi PDI-P Malang: Peran Pers Sangat Strategis dalam Pembangunan Daerah

    Ketua Fraksi PDI-P Malang: Peran Pers Sangat Strategis dalam Pembangunan Daerah

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 harus menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara insan pers dan wakil rakyat.

    Hal ini disampaikannya saat mengunjungi Ruang Wartawan DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (12/2/2025) sore.

    Menurut Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng, sinergitas antara legislatif dan media yang telah terjalin dengan baik harus terus dijaga dan ditingkatkan.

    “Teman-teman wartawan ini bagian dari pilar demokrasi yang keberadaannya begitu penting. Tanpa informasi yang disampaikan oleh teman-teman wartawan, tentunya kita semua akan buta. Maka dari itu, kita ingin momen HPN 2025 ini bisa jadi pelecut untuk terus memperkuat sinergitas, khususnya di Kabupaten Malang,” ujarnya.

    Adeng menekankan bahwa peran pers dalam membangun demokrasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat sangat diperlukan oleh para legislator. Ia menyebut, pembangunan daerah tanpa informasi yang tersampaikan kepada publik akan menjadi sia-sia.

    “Peran teman-teman pers ini sangat strategis. Di satu sisi, kami sebagai wakil rakyat akan terbantu apabila ada persoalan-persoalan di masyarakat yang luput dari pandangan kami. Di sisi lain, melalui media, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya, dan tentunya kami tidak akan tinggal diam apabila ada persoalan yang menyangkut hajat orang banyak,” tegasnya.

    Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Adeng juga menyoroti bagaimana media berperan sebagai penjaga demokrasi di tengah perubahan zaman yang semakin pesat.

    “Kami berharap rekan-rekan pers tetap berintegritas, selalu menjadi alat kontrol bagi kami yang ada di legislatif maupun pemerintah daerah. Kita adalah mitra yang tidak bisa dilepaskan antara satu sama lainnya, hubungan yang telah terjalin baik ini harus kita jaga,” bebernya.

    Selain itu, ia juga menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap kesejahteraan wartawan. Menurutnya, masih banyak jurnalis di berbagai daerah yang kurang mendapatkan dukungan yang memadai.

    “Ya semoga ke depannya ada perhatian lebih kepada teman-teman wartawan yang selama ini sudah berdedikasi menyampaikan informasi dan berkontribusi memberikan edukasi kepada masyarakat luas,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Gantikan Perahu Eretan, Jembatan Bakal Dibangun di Kali Pesanggrahan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Februari 2025

    Istri Uya Kuya Jajal Perahu Eretan di Kali Pesanggrahan Jaksel Megapolitan 12 Februari 2025

    Istri Uya Kuya Jajal Perahu Eretan di Kali Pesanggrahan Jaksel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Istri Uya Kuya, sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya menyambangi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Ulujami, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
    Kunjungan itu dalam rangka untuk melihat operasional perahu eretan yang kerap mengangkut para siswa untuk menuju ke sekolahnya.
    Pengamatan
    Kompas.com
    , Astrid hadir ke lokasi dengan ditemani oleh Kapolsek Pesanggrahan AKP Seala Syah Alam.
    Setibanya di lokasi, Astrid langsung menaiki perahu eretan itu untuk mengecek keamanannya. Sebab, perahu eretan ini kerap menjadi moda transportasi siswa/siswi yang bersekolah di Kebayoran Lama Utara.
    Istri Uya Kuya ini juga sempat berbincang  dengan anak-anak yang menggunakan perahu itu sebagai moda transportasi.
    Setelah mencobanya, Astrid mengaku bakal memberikan rekomendasi kepada Komisi D DPRD Jakarta untuk membangun jembatan penyeberangan yang melintasi kali itu.
    Selain itu, Astrid juga bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk membangun tangga yang lebih aman untuk anak-anak yang akan menggunakan perahu itu.
    “Saya hadir di sini, saya cukup penginnya, setidaknya untuk keselamatan anak-anak aja dulu, yang tercepat yang bisa dilakukan,” kata Astrid di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konflik Agraria di Pundenrejo, Kepala Kantah Pati Minta Pabrik Gula Selesaikan Urusan dengan Petani

    Konflik Agraria di Pundenrejo, Kepala Kantah Pati Minta Pabrik Gula Selesaikan Urusan dengan Petani

    TRIBUNJATENG.COM, PATI – Konflik agraria di antara Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (Germapun) dan perusahaan gula memasuki babak baru.

    Pada Rabu (12/2/2025), dilangsungkan audiensi di Gedung DPRD Pati yang mempertemukan pihak petani, Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati, dan pihak korporasi gula.

    Sebelum audiensi, rombongan Germapun melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD. Mereka membentangkan spanduk-spanduk protes, salah satu di antaranya bertuliskan “Kembalikan Tanah Petani Pundenrejo”.

    Pihak Germapun bersikukuh mendesak Kantah Pati agar tak melayani permohonan izin baru yang diajukan oleh pabrik gula.

    Untuk diketahui, pabrik gula tersebut mengelola lahan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 7,3 hektare di Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Pati. Perusahaan juga diketahui tengah mengajukan hak pakai atas lahan tersebut.

    Para petani tidak terima lantaran mengklaim tanah tersebut sebelumnya mereka garap secara turun-temurun. Tanah tersebut mereka yakini sebagai warisan nenek moyang yang harus dikembalikan pada mereka.

    Diwawancarai usai audensi, Kepala Kantah Pati Jaka Pramono membenarkan bahwa pihak perusahaan memang mengajukan permohonan hak pakai.

    Namun, karena tak kunjung ada kesepakatan antara perusahaan dan Germapun meskipun sudah berulang-kali dimediasi, pihaknya bakal mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan. 

    “Memang ada permohonan layanan untuk hak pakai atas nama PT LPI (Laju Perdana Indah/pabrik gula). Saat itu ada keberatan dari teman-teman Germapun. Tentu kami punya tugas, salah satunya dalam proses layanan itu apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan, tentu kami harus adakan mediasi dulu,” jelas Jaka.

    Dia melanjutkan, dalam dua kali proses mediasi dengan Germapun, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Deadlock. Padahal pihaknya mengharapkan sebaliknya.

    “Karena deadlock, tidak ada kesepakatan, sehingga saya anggap proses layanan di sana belum memenuhi syarat untuk proses lanjutannya dalam hal penilaian aspek fisik,” kata Jaka.

    Menurut Jaka, terkait persoalan ini, karena tidak terjadi kesepakatan, sudah di luar kewenangan pihaknya untuk memproses lebih lanjut.

    “Sehingga saya lakukan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon, yakni PT LPI. Silakan diselesaikan dulu supaya clean and clear,” kata dia.

    Untuk diketahui, sebelumnya, puluhan petani berkemah di halaman Kantah Pati sejak Senin (10/2/2025). Mereka mendirikan tenda dari terpal dan tiang bambu sebagai aksi protes. Pada Rabu (12/2/2025), tenda tersebut dibongkar oleh petugas karena dianggap mengganggu pelayanan. Namun, petani mendirikan kembali tenda tersebut, dengan berpindah lokasi ke depan Kantah Pati.

    Koordinator Germapun, Sarmin, mengatakan bahwa setelah audiensi hari ini, sebagian besar petani pulang. Namun, masih ada sekira 10 orang yang bertahan untuk mengawal penyataan Kepala Kantah Pati yang mengatakan akan mengembalikan berkas permohonan hak pakai dari perusahaan gula.

    Sarmin mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa Kepala Kantah Pati berkomitmen dengan ucapannya dan tidak memproses permohonan izin dari perusahaan. (mzk)