Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mantan Wabup Bondowoso Ditahan Kejari, Dugaan Korupsi Dana Hibah

    Mantan Wabup Bondowoso Ditahan Kejari, Dugaan Korupsi Dana Hibah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso menahan IBR, mantan wakil bupati Bondowoso periode 2018-2023 pada Kamis (13/2/2025) siang. IBR ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah tahun 2023 lalu ke total 69 lembaga pendidikan di Bondowoso.

    Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adhi Harsanto menyampaikan, IBR diduga menyalahgunakan kewenangan saat ia menjabat sebagai Wakil Bupati Bondowoso. “Pertimbangan penahanan ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana hibah pemerintah kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2023,” kata Adhi Harsanto kepada BeritaJatim.com mewakili Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri.

    Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dwi Hastaryo menjelaskan modus operandinya. Tersangka IBR memerintahkan 69 lembaga pendidikan yang mendapatkan hibah untuk membeli paket mebeuler dari perusahaan miliknya. “Dari total 69 lembaga, 10 lembaga di antaranya adalah hasil pokir (pokok pikiran) anaknya yang saat itu merupakan mantan anggota DPRD Bondowoso berinisial MIMB,” kata Dwi Hastaryo dikonfirmasi terpisah BeritaJatim.com.

    Rinciannya, 59 lembaga pendidikan mendapatkan dana hibah masing-masing Rp 75 juta. Sedangkan 10 lembaga usulan Pokir masing-masing menerima bantuan Rp 100 juta.

    “Total dana hibah untuk bantuan lembaga pendidikan itu sebesar Rp 5,4 miliar. Sedangkan taksiran kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp2,3 miliar,” bebernya.

    Menurut Hastaryo, tersangka diduga memerintahkan para penerima dana hibah untuk merenovasi lembaga sebesar Rp25 juta dan membeli mebel kepada dirinya sebesar Rp 50 juta. “Harga yang dipatok untuk mebel sangat mahal. Dia mengambil keuntungan dari setiap lembaga itu separuh,” ucapnya.

    Tersangka IBR dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. [awi/beq]

  • Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Lembah Tidar Indonesia tengah menjadi perbincangan di media sosial usai diduga meraup untung miliaran dari kegiatan ospek kepala daerah.

    Aktivis Tanah Air, Dandhy Laksono mengunggah sebuah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ terkait kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    Dalam surat itu, kegiatan tersebut akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Jalan Jenderal Garot Subroto Nomor 1, Kota Magelang selama 8 hari.

    Lalu dalam halaman lain, tertuang adanya biaya yang dibebankan selama Orientasi Kepemimpinan sebesar Rp2.750.000 per hari per orang, sehingga total yang dibayarkan Rp22.000.000.

    Adapun biaya tersebut disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia, dan bukti transfer diunggah pada laman yang disediakan dalam surat edaran tersebut untuk akomodasi dan konsumsi.

    Kemudian, ada juga biaya lain yang dibebankan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah untuk akomodasi dan konsumsi, transporasi dari daerah ke Magelang PP.

    Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu PDL, kaos, topi, pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, baju batik, dan obat-obatan pribadi.

    “Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari.

    Glamping 8 hari di Magelang:
    34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang.

    Biaya akomodasi dan konsumsi:
    Rp 2.750.000 per orang per hari.

    PT Lembah Tidar Indonesia
    503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar*

    *belum termasuk ajudan dan staf pic.twitter.com/IxHwagQdmo

    — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 12, 2025

    “PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar* *belum termasuk ajudan dan staf,” tulis Dandhy Laksono dalam cuitan di akun X pribadinya.

    Lalu, siapakah pemilik PT Lembah Tidar Indonesia?

    Kini, terungkap jika pemilik nomor rekening yang menampung setoran ratusan kepala daerah tersebut diduga milik seorang kader Partai Gerindra.

    Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkumham, pemilik PT Lembah Tidar Indonesia adalah Heru Irawanto. Ia kini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra.

    Kolase profil kader Gerindra Heru Irawanto.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan. Kriteria: D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,” tulis keterangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menggelar rapat paripurna agenda pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih hasil Pilkada 2025, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, secara resmi menetapkan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2025-2030.

    Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi itu dihadiri oleh anggota dewan lintas fraksi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), komisioner KPU dan Bawaslu. Serta pasangan Ipuk dan Mujiono yang juga hadir secara langsung dalam sidang tersebut.

    Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilakukan KPU Banyuwangi.

    Setelah paripurna terlaksana, DPRD akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jatim untuk proses pelantikan dan pengangkatan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi lima periode mendatang.

    “Paripurna ini tindak lanjut dari SK penetapan KPU. Selanjutnya, kami akan mengirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” kata Made.

    Made menjelaskan, surat tersebut mencakup dua hal, yaitu usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    Lebih lanjut, Made Cahyana menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan Ipuk-Mujiono dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan berlangsung serentak dengan kepala daerah terpilih di kabupaten/kota lain.

    “Selamat kepada Bu Ipuk dan Pak Mujiono yang telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Kami di DPRD siap mengawal jalannya pemerintahan daerah agar program-program yang dijanjikan dapat terlaksana dengan baik,” ujar politisi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut.

    Bupati terpilih Ipuk Fiestiandani mengatakan, selaku petahana kepemimpinannya bersama Mujiono tentunya akan melanjutkan program-program strategis yang telah dijalankan sebelumnya. Seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas karena ini penting untuk SDM dan sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Ipuk.

    Selain itu Ipuk mengaku, sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

    “Infrastruktur juga tetap menjadi perhatian kami. Meskipun ada efisiensi anggaran, kami akan berupaya agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Ipuk juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat. Ipuk dan Mujiono akan saling berbagi tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Sementara itu, Mujiono menegaskan bahwa dirinya siap mendukung penuh kebijakan yang telah dirancang bersama Ipuk. Menurutnya, kebersamaan sangat diperlukan untuk membawa Banyuwangi ke arah yang lebih baik.

    “Saya kira apa yang disampaikan oleh Bupati kami support. Harapannya, Banyuwangi semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    PIKIRAN RAKYAT – Orientasi Kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Salah satu sorotan yang muncul adalah lokasi acara yang lagi-lagi diselenggarakan di PT Lembah Tidar Indonesia, sebagaimana ospek Kabinet Merah Putih.

    Aktivis @Dandhy_Laksono di X (dulu Twitter) mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa acara retreat akan berlangsung dengan konsep glamping di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 20 Februari 2025, dengan biaya akomodasi yang ditanggung oleh APBN dan APBD.

    Dandhy menghitung anggaran yang diperlukan untuk acara yang melibatkan 503 peserta itu. Hasilnya, 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota harus menyiapkan total anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar.

    Anggaran ini belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf yang mendampingi kepala daerah. Keuntungan besar didapat PT Lembah Tidar Indonesia yang belakangan terungkap milik salah satu kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto.

    Siapa Heru Irawanto?

    Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ospek ratusan kepala daerah ini dinilai menjadi ironi.

    Adapun, Informasi soal kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam data kepemilikan manfaat perusahaan, di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Saat mencalonkan diri jadi calon legislatif, dengan nomor urut 2, Heru Irawanto dari Gerindra memilih Daerah Pemilihan Brebes 3 (Dapil III) yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung dan Salem.

    Setelah terpilih, pada Rabu 6 November 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Brebes, M. Taufiq langsung, dan dihadiri oleh Pj Bupati Brebes serta Forkompinda, di Gedung DPRD Brebes.

    Pria yang kini berusia 52 tahun itu lahir di Brebes dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam hal riwayat pendidikan, Heru hanya tercatat telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas (SMA)-nya di Sekolah Perawat Kesehatan Cirebon, pada tahun 1992.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, benar adalah milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,” demikian tertulis dalam laman resmi Ditjen AHU, Kemenkumham RI, dilihat Kamis, 13 Februari 2025.

    Masih dari keterangan serupa, sebagai pemilik manfaat, Heru memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia.

    Disebutkan dalam laman, data merupakan hasil isian oleh Pelapor sehingga Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megawati Soekarnoputri buka Pembekalan dan bimtek PDI Perjuangan

    Megawati Soekarnoputri buka Pembekalan dan bimtek PDI Perjuangan

    Jumat, 24 Januari 2025 17:18 WIB

    Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan sejumlah peluksi sebelum memberikan Pembekalan dan Bimbingan Teknis kepada Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pembekalan dan bimtek tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif dari partai dan sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik partai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Sejumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 mengikuti Pembekalan dan Bimbingan Teknis yang disampaikan oleh Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pembekalan dan bimtek tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif dari partai dan sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik partai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara pada Pembekalan dan Bimbingan Teknis kepada Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2024-2029 di Jakarta, Jumat (24/1/2025). Pembekalan dan bimtek tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan seluruh anggota legislatif dari partai dan sebagai arsitek masa depan atas cara pandang ideologi, platform, dan sikap politik partai. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

  • Pemerintah Harus Hadir untuk Tangani Masalah Tempat Prostitusi di Jabar!

    Pemerintah Harus Hadir untuk Tangani Masalah Tempat Prostitusi di Jabar!

    JABAR EKSPRES – Keberadaan prostitusi di Jawa Barat kondisinya sudah mengkhawatirkan, terlebih BPS merilis di Jabar ada 79 titik lokasi yang dijadikan tempat mangkalnya Pekerja Seks Komersial (PSK).

    Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi V DPRD Jabar Aten Munajat mengaku sangat miris dengan masih adanya tempat-tempat lokalisasi prostitusi di Jawa Barat.

    BACA JUGA: 79 Titik Prostitusi Ada di Jabar, Tenyata Bekasi dan Indramayu Paling Banyak!

    Menurutnya, maraknya tempat prostitusi di Jabar tidak lepas dari fenomena krisis sosial dan degradasi moral masyarakat dan harus menjadi perhatian serius .

    “Itu krisis moral dan sosial yang serius. Dalam Islam, zina diharamkan karena merusak individu dan masyarakat,” ujar Aten ketika dimintai tanggapannya di kutip Kamis, (13/02/2025)

    BACA JUGA: Bongkar Aplikasi Michat untuk Ajang Transaksi Prostitusi Online

    Aten menilai, untuk mengatasi permasalahan itu dibutuhkan penguatan pendidikan moral dan agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya perzinahan.

    Selain itu, masyarakat juga harus diajak untuk membangun pemberdayaan ekonomi, hal ini merupakan solusi agar para PSK mendapatkan pekerjaan yang halal.

    ‘’Harus ada pekerjaan halal bagi PSK melalui pelatihan dan UMKM,’’ cetus Aten.

    Aten menuturkan, pemerintah juga harus bisa mengambil langkah tegas dengan melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktek

    BACA JUGA: Ditanya Bagaimana Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Prostitusi Saritem, Camat Andir Bilang Tidak Tahu

    Langkah yang tak kalah penting adalah penegakan hukum. Artinya pengawasan dan penindakan terhadap praktek perbuatan asusila.

    Dan yang tak kalah penting adalah upaya rehabilitasi harus dilakukan benar benar optimal dengan menggerakan keberadaan Dinas Sosial Jawa Barat.

    “Itu untuk membantu mantan PSK dengan bimbingan keagamaan dan keterampilan kerja,” paparnya.

    BACA JUGA: Waduh! Bisnis Prostitusi Kos-kosan di Cimahi Lagi Marak, Satpol PP Langsung Bergerak

    Menurut Aten, Dinas Sosial sudah memiliki Satuan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (SPRSTS) yang memberikan layanan untuk para PSK agar memiliki keterampilan.

    Sementara itu, keberadaan PSK saat ini justru tidak lagi berdiamdiri pada satu tempat. Di era digitalisasi para PSK banyak memanfaatkan aplikasi chating untuk melakukan transaksi.

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.

  • Pemkot Jakbar dan DPRD tinjau pangkalan elpiji 3 kg di Kebon Jeruk

    Pemkot Jakbar dan DPRD tinjau pangkalan elpiji 3 kg di Kebon Jeruk

    Untuk memastikan dan mengecek ketersediaan elpiji 3 kilogram (kg) di pangkalan dan sub pangkalan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) bersama anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth meninjau pangkalan dan sub pangkalan elpiji 3 kilogram di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu, untuk memastikan kecukupan stok dan aktivitas penjualan agar tepat sasaran.

    “Untuk memastikan dan mengecek ketersediaan elpiji 3 kilogram (kg) di pangkalan dan sub pangkalan,” kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, Jakckson Dianrus Sitorus di Jakarta, Rabu.

    Jackson juga memastikan harga gas 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan masyarakat tidak perlu panik terkait informasi elpiji 3 kg. Kami memastikan kuota untuk Jakarta Barat dalam keadaan aman dan stabil,” ujarnya.

    Jackson meminta agar warga yang membeli elpiji 3 kg atau gas melon juga membawa identitas diri atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Kenneth mengatakan peninjauan dilakukan di pangkalan Gihon Marulitua dan Sub Pangkalan (Warung Fitri) di RW 05, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan atau stok elpiji 3 kg di pangkalan dan sub pangkalan.

    “Hari ini, melakukan sidak terkait isu kelangkaan elpiji 3 kg. Untuk itu, kami memastikan, terlebih menjelang bulan Ramadan, tidak ada kelangkaan elpiji 3 Kilogram,” ujarnya.

    Terkait harga eceran tertinggi (HET), Kenneth mengatakan berdasarkan pemantauan di pangkalan Rp16 ribu, sedangkan di sub pangkalan Rp20 ribu,” ujarnya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Hindari Kepanikan Warga, Kenneth DPRD Jakarta Minta Pemerintah Berikan Kuota Pasti Jelang Ramadan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK – Anggota DPRD Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth melakukan operasi pasar untuk mengecek ketersediaan stok dan pendistribusian LPG 3 kilogram di wilayah Jakarta Barat. 

    Kegiatan ini dilaksanakan di Pangkalan Gihon Marulitua dan Sub-Pangkalan Warung Fitri, yang terletak di Jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 

    Ia didampingi Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Jakarta Barat, Jackson Dianrus Sitorus dan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Uswanto.

    “Tujuan dari operasi pasar ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan LPG 3 Kg dapat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri yang kerap menyebabkan lonjakan permintaan,” ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Anggota Komisi C DPRD Khusus Jakarta ini menegaskan pentingnya pemantauan langsung terhadap mekanisme distribusi LPG 3 Kg. 

    Ia berharap agar pihak terkait, baik agen maupun pangkalan, dapat memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 4 Tahun 2015.

    “Salah satu masalah yang saat ini dihadapi adalah fenomena panic buying oleh pengecer yang menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg di beberapa wilayah. 

    KLIK SELENGKAPNYA: PDIP Sarankan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk Berkantor di IKN. Rocky Gerung Minta Istana Dijadikan Pangkalan gas 3 Kg Dijaga Gibran.

    Hal ini disebabkan oleh regulasi baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada 20 Januari 2025, yang membatasi distribusi LPG 3 Kg hanya untuk rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan sasaran, efektif sejak 1 Februari 2025,” tuturnya.

    Menurut Kennth, pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Jakarta Barat juga mengeluhkan penurunan kuota distribusi yang sebelumnya mencapai 7.000 tabung per bulan kini dibatasi menjadi 3.000 tabung per bulan. 

    Hal itu yang menyebabkan pengurangan margin keuntungan di tingkat pangkalan yang dapat mengganggu kelancaran operasional. 

    “Saya mengimbau agar pemerintah dapat memberikan kuota fakultatif, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, untuk memastikan distribusi tidak terganggu,” imbau Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth juga menyampaikan masukan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung. 

    Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Jakarta perlu memberi perhatian lebih terhadap penataan distribusi LPG 3 Kg sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta. 

    “Saya mengusulkan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlalu jauh di tingkat pengecer, guna menghindari perbedaan harga yang tidak wajar,” ungkapnya.

    Selain itu, ia mendorong evaluasi prosedur penjualan LPG 3 Kg, termasuk perbaikan data penerima subsidi dan penentuan sistem penyaluran subsidi, apakah dalam bentuk barang subsidi atau subsidi langsung. 

    Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat di lapangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Saya berharap Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan evaluasi menyeluruh mengenai distribusi LPG 3 Kg, agar tidak ada masyarakat jakarta yang kesulitan mendapatkannya. 

    Sistem subsidi yang tepat sasaran serta pengawasan yang ketat akan sangat membantu menciptakan distribusi yang lebih merata,” paparnya.

    Selain itu, ia juga mendukung langkah Pemerintah Daerah Khusus Jakarta yang berencana untuk menerapkan sistem QR code bagi warga yang hendak membeli gas elpiji bersubsidi 3 kg. 

    Menurutnya, inisiatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran, hanya diberikan kepada warga Jakarta yang berhak.

    “Saya sependapat, akibat dari banyaknya warga luar Jakarta yang membeli gas subsidi di Jakarta telah mengganggu distribusi yang seharusnya diperuntukkan bagi warga jakarta. Dengan menggunakan QR code, kita dapat memastikan bahwa hanya warga Jakarta yang berhak mendapatkan subsidi ini, dan proses distribusi menjadi lebih terkontrol,” tuturnya.

    Kenneth pun memberikan lima rekomendasi untuk memastikan pasokan LPG 3 kilogram tersdistribusi dengan aman.

    Pertama,  ia meminta Pertamina dan agen atau pangkalan rutin memonitor ketersediaan stok di wilayah masing-masing.

    “Kemudian menyediakan suplai ke wilayah dengan stok habis sesuai tingkat konsumsi. Rekomendasi ketiga memberikan kuota fakultatif dan menetapkan pangkalan siaga pada saat Ramadan dan Idul Fitri,” kata Kenneth.

    Selanjutnya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan baru agar tidak terjadi kebingungan.

    “Dan terakhir mendorong Pertamina membuka peluang bagi pengecer untuk menjadi pangkalan resmi LPG 3 Kg, guna memperlancar distribusi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya