Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sosok Artis Lain yang Pernah Dekat dengan Tommy Soeharto, Tak Seberuntung Ida Iasha, Kini Menjanda

    Sosok Artis Lain yang Pernah Dekat dengan Tommy Soeharto, Tak Seberuntung Ida Iasha, Kini Menjanda

    TRIBUNJATIM.COM – Kedekatan Ida Iasha dan Tommy Soeharto tengah menjadi sorotan baru-baru ini.

    Hal itu terjadi setelah mantan istri siri Tommy Soeharto, Sandy Harun membuat postingan di TikTok.

    Ia awalnya mengunggah beberapa potret perayaan ulang tahun anaknya, Puteri Modiyanti.

    Puteri merupakan anak Sandy dari Tommy Soeharto.

    Tak heran kalau Tommy terlihat hadir di syukuran ulang tahun Puteri. 

    Namun netizen dibuat ramai memperbincangkan sosok wanita yang mendampingi Tommy Soeharto.

    Pada momen itulah sosok Ida Iasha tampak mendampingi Tommy.

    Sandy kemudian mengonfirmasi bahwa Tommy dan Ida telah menikah.

    Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan netizen.

    Menjadi istri baru Tommy Soeharto, Ida Iasha tentu sangat beruntung.

    Tak seberuntung artis satu ini yang pernah dikabarkan dekat dengan Tommy Soeharto tetapi akhirnya lepas.

    Artis cantik itu kini kabarnya telah berstatus menjanda usai bercerai.

    Siapakah sosok cantik yang dimaksud?

    Artis lain yang pernah dekat dengan Tommy Soeharto itu ternyata adalah Catherine Wilson.

    Sosok artis yang pernah dikabarkan dekat dengan Tommy Soeharto sebelum dikabarkan telah nikahi Ida Iasha. ()

    Catherine Wilson memang sempat dikabarkan dekat dengan Tommy. Ia hadir saat acara pembukaan kafe milik Tommy di Bali pada tahun 2009.

    Catherine bahkan berselisih dengan artis Andi Soraya buntut kehadirannya kala itu.

    Kharisma yang dimiliki Tommy Soeharto tampaknya membuat banyak wanita berlomba-lomba dekat dengannya.

    Sebagai seorang model, Catherine berhasil mencuri perhatian anak mantan presiden Soeharto itu.

    Pada akhirnya isu kedekatan Tommy dan Catherine menguap begitu saja.

    Catherine kini masih aktif sebagai artis meski tidak sepopuler dulu.

    Ia terpantau cukup sering mengunggah postingan di media sosial Instagram.

    Postingan terbaru menampilkan Catherine sedang liburan.

    Ia tampil menawan dengan dress tanpa lengan warna hitam.

    Polesan lipstick warna merah yang mencolok membuat penampilan Catherine terlihat memesona.

    “Really enjoyed my vacation,” tulis Catherine dalam postingannya.

    Di usianya yang menginjak 43 tahun, Catherine memilih untuk menikmati setiap momen dalam hidupnya.

    Apalagi pada 2020 lalu ia sempat merasakan pengalaman hidup yang berharga.

    Ya, Keket, sapaan akrab Catherine ditangkap polisi pada 17 Juli 2020 karena kasus narkoba.

    Ia kemudian divonis hukuman 7 bulan penjara dipotong masa tahanan.

    Keket akhirnya bisa menghirup udara bebas pada 13 Februari 2021.

    Sosok Catherine Wilson yang sempat ditangkap karena konsumsi narkoba (Grid.ID)

    Terkait kehidupan pribadi, Catherine Wilson pertama kali menikah pada 2012 silam dengan Achmad Muchlas Arofat.

    Sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan seumur jagung.

    Keduanya bercerai pada 2013 atau setelah setahun menikah.

    Pada 1 Oktober 2022, Catherine memutuskan menikah dengan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Idham Masse.

    Namun lagi-lagi pernikahan tersebut tak bertahan lama.

    Mereka bercerai pada 2024 lalu.

    Catherine Wilson mengisyaratkan momen akur bersama sosok gadis muda diduga anak Idham dan kerabat lainnya. (YouTube/TRANS7 OFFICIAL)

    Catherine Wilson telah resmi bercerai dari Idham Mase pada 29 Mei 2024 lalu. Namun Idham Mase sempat mengajukan banding atas putusan cerainya.

    Ia keberatan dengan nominal nafkah mut’ah senilai Rp 400 juta dan nafkah iddah Rp 300 juta yang diwajibkan kepadanya.

    Hingga akhirnya pada Selasa, 3 Desember 2024, Idham Mase mencabut permohonan banding itu. Ia bahkan tak ragu merangkul Catherine Wilson.

    Ya, artis Catherine Wilson terlihat kembali akrab dengan sang mantan suaminya, Idham Mase. Padahal proses perceraian keduanya sempat diwarnai perseteruan karena masalah nafkah.

    Kini, anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan itu terlihat akrab saat bertemu dengan mantan istrinya di Pengadilan Agama Depok.

    Keduanya mendatangi PA Depok untuk berdamai sekaligus melakukan pencabutan kasasi yang diajukan Idham Mase. Artis yang akrab disapa Keket itu mengaku senang bisa kembali menjalin hubungan baik dengan mantan suami.

    “Ya alhamdulillah ini sih yang Catherine inginkan mungkin juga dari pihak mantan suami saya juga, Idham juga ini yang kita inginkan maksudnya kita mau baik-baik, mau berdamai, silaturahmi lagi dengan baik,” ungkap Catherine Wilson di Pengadilan Agama Depok, Selasa (3/12/2024).

    “Ya kalau memang tidak berjodoh ya kita bersaudara. Ya kita saling mendoakan, saling dukung, saling mendoakan semoga yang terbaiklah buat kita,” imbuhnya.

    Catherine Wilson dan Idham Masse bercerai. (Instagram Idham Masse)

    Pertemuan itu ternyata bikin Idham Mase kembali mengingat momen-momen indah bersama sang mantan istri.

    “Daritadi ngobrol terus. Mengingat kenangan yang sebelumnya,” ujar Idham.

    “Kenangan waktu kita sama2. Kan banyak kenangan selama kurang lebih satu tahun (menikah). Banyak kenangan-kenangan, itu aja kita obrolin di dalam,” tambahnya.

    Bak tunjukkan sudah tidak ada lagi konflik, Idham Mase pun terlihat merangkul mesra Keket yang terlihat malu-malu.

    Idham Mase bahkan sempat memberikan kode dan menyinggung soal kemungkinan rujuk.

    “Kalau talak 1 masih bisa rujuk ya?” goda Idham Mase.

    “Itu (kemungkinan rujuk) kita tidak ada yang tahu, rahasia Allah. Kalau jodoh rujuk kembali ya rujuk. Kalau masing-masing punya pasangan yang lain yaudah,” ujar sang politisi.

    Keket juga tidak mau menjawab secara gamblang terkait kemungkinan untuk kembali bersama dengan Idham Mase. Ia mengaku memberi dukungan serta berdoa yang terbaik untuk mantan suami.

    “Sama. Kita sih saling (dukung) yang penting kita berdoa karena jodoh itu Allah yang tentukan kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Kita berdoa aja diberikan yang terbaik,” timpal Keket.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pemberhentian Parkir Berlangganan di Bangkalan Picu Keluhan Jukir

    Pemberhentian Parkir Berlangganan di Bangkalan Picu Keluhan Jukir

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemberhentian program parkir berlangganan yang telah berlangsung sejak beberapa minggu terakhir mulai menuai keluhan dari sejumlah juru parkir (jukir) di Bangkalan.

    Mereka merasa terdampak secara ekonomi dan kehilangan beberapa fasilitas yang sebelumnya diberikan melalui skema ini.

    Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menjelaskan bahwa keputusan penghentian ini diambil setelah mempertimbangkan masukan dari para jukir yang merasa terbebani dengan sistem parkir konvensional.

    Namun, dampak lain yang cukup signifikan adalah hilangnya fasilitas BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung melalui program parkir berlangganan. “Para jukir ini dilindungi oleh BPJS, setelah tidak diterapkan parkir berlangganan maka perlindungan itu juga dicabut,” terang Fadhur Rosi, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Fadhur Rosi menegaskan bahwa jika sistem parkir berlangganan kembali diterapkan, pengelolaannya akan dievaluasi secara tahunan guna memastikan efektivitasnya. Petugas parkir juga diwajibkan memiliki Surat Keputusan (SK) yang valid dan sesuai dengan nama yang bertugas di lapangan.

    “SK ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik,” tambahnya.

    Ia juga menekankan bahwa parkir berlangganan sebenarnya merupakan solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi potensi kebocoran anggaran. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur sistem parkir berlangganan masih berlaku dan harus dioptimalkan.

    “Penerapan parkir berlangganan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga warga asal dengan manajemen yang baik,” pungkasnya. [sar/suf]

  • Tak Ingin Ada Korban Lagi, Anggota DPRD Jatim Usulkan Pengadaan Ambulans Laut Untuk Kepulauan Sumenep

    Tak Ingin Ada Korban Lagi, Anggota DPRD Jatim Usulkan Pengadaan Ambulans Laut Untuk Kepulauan Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Meninggalnya seorang ibu hamil bernama Siti Salihah (20) di Kapal Sabuk Nusantara saat akan dirujuk ke Rumah Sakit di Sumenep, cukup menyita perhatian. Warga Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu ini dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah daratan karena kesulitan saat akan melahirkan.

    Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Nur Faizin, mengusulkan pengadaan ambulans laut sebagai solusi operasional kesehatan bagi masyarakat kepulauan di Jatim.

    Politisi PKB ini menilai, wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Apalagi jika infrastruktur penghubung antar pulau tersedia.

    “Karena itu kami menilai bahwa ambulans laut bisa menjadi alternatif sebelum infrastruktur seperti jalan penghubung antar pulau tersedia,” ujarnya, Kamis (13/02/2025).

    Ia memaparkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, terdapat 13 daerah dengan total 508 pulau, termasuk pulau-pulau di Kabupaten Sumenep. Dengan kondisi geografis itu, keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama bagi warga kepulauan dalam mendapatkan layanan medis darurat.

    “Jangan sampai cerita pilu ibu hamil dari Masalembu yang meninggal di kapal itu terulang lagi. Harus dipikirkan bersama solusinya,” ujarnya.

    Menurutnya, keberadaan ambulans laut dapat menjadi penyelamat bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Tetapi yang harus diperhatikan, pengadaan ambulans saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga medis di ambulans tersebut.

    “Di ambulans itu juga harus ada tenaga kesehatan yang mendampingi pasien selama menempuh perjalanan laut. Ini untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang tepat sebelum tiba di rumah sakit,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, Kabupaten Sumenep layak mendapatkan perhatian lebih, mengingat kontribusi Kabupaten Sumenep dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim cukup besar. Terutama dari sektor minyak dan gas bumi yang berada di wilayah kepulauan Sumenep.

    “Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kepulauan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan,” tukasnya. (tem/kun)

  • DKI kaji buka lagi JPO Kolong Jalan Layang Kalibata

    DKI kaji buka lagi JPO Kolong Jalan Layang Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengkaji untuk membuka kembali atau tidak, akses jalan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kolong Jalan Layang Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan.

    “Nanti kami akan berkoordinasi dulu ya dengan Wali Kota (Jakarta Selatan), dengan pengamanan di situ, juga dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan serta Satpol PP. Kami cek-cek,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta Timur, Kamis.

    Akses jalan JPO di kolong Jalan Layan Kalibata, Rawajati, Jakarta Selatan ditutup sejak awal Februari 2025 karena sering terjadi tawuran di lokasi tersebut.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mencarikan solusi terbaik terkait pengamanan di sekitar JPO.

    “Paling tidak apa yang akan kami lakukan adalah yang terbaik, tapi juga dilihat semata-mata itu suatu kebijakan yang sifatnya reaktif, kami juga harus mengkajinya kalau itu dibuka. Nanti kita lihat,” ujar Teguh.

    Lebih lanjut, Teguh juga menyoroti soal seringnya terjadi tawuran di Jakarta yang bisa saja terjadi akibat adanya bentrokan antar lingkungan masyarakat ataupun hanya sebagai konten media sosial.

    “Kami akan cek lebih lanjut terkait masalah tawuran. Kemarin juga kami sempat membahas beberapa tawuran yang ada di wilayah DKI Jakarta mungkin bukan hanya di Kalibata, betul-betul apakah itu tawuran yang sesuatu yang alami karena suatu masalah-masalah tertentu, ataukah tawuran juga karena masalah konten,” jelas Teguh.

    Beberapa waktu lalu, Teguh mengaku sudah bertemu dengan beberapa platform media sosial untuk membicarakan masalah tersebut.

    “Kami sempat bicarakan juga di beberapa kali pertemuan, termasuk kami kemarin juga bicara dengan misalnya TikTok, kami juga akan undang Instagram atau platform yang lain, termasuk juga pastinya kami sangat berharap juga nanti dengan komunikasi terkait tawuran,” ucap Teguh.

    Sebelumnya, DPRD DKI akan melakukan evaluasi terkait penutupan JPO di bawah Jalan Layang Kalibata, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan agar bisa menemukan solusi cepat untuk masyarakat sekitar.

    “Kita coba evaluasi bersama-sama dengan aparat untuk bisa dikaji ulang,” kata Ketua DPRD DKI Khoirudin di SDN Cipulir 01 Pagi Jakarta Selatan, Rabu (12/2).

    Khoirudin mengatakan itu menanggapi keluhan warga terkait penutupan jembatan sebagai akses pejalan kaki penghubung wilayah Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur oleh Polres Jaktim lantaran kerap dijadikan lokasi tawuran.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pabrik Pembuatan Olahan Makanan di Depok Bantah Warga Meninggal Dampak Limbah – Page 3

    Pabrik Pembuatan Olahan Makanan di Depok Bantah Warga Meninggal Dampak Limbah – Page 3

     

    Liputan6.com, Depok – Pabrik pembuatan olahan makanan yang dikelola PT Indo Fermex membantah adanya warga meninggal karena dampak kebocoran pengolahan limbah. Hal itu membantah keterangan salah seorang warga yang melakukan aksi protes atas adanya kebocoran pengolahan limbah pabrik pembuatan olahan makanan.

    Kuasa Hukum PT Indo Fermex, Andi Nababan mengatakan, meninggalnya warga akibat dampak kebocoran limbah, dinilai tidak ada relevansinya. Pihaknya sudah menemui warga dan meminta klarifikasi terkait hal tersebut.

    “Ternyata dia (warga) mengakui saat berbicara sedang emosional dan istrinya meninggal delapan bulan lalu, sedangkan ini ada satu insiden terjadi di 6 Februari 2025, jam 21.00 WIB ada kebocoran di tangki dan ini isinya semua adalah food grade, yaitu bahan baku untuk proses pembuatan ragi,” ujar Andi saat dikonfirmasi Liputan6.com, Kamis (13/2/5).

    Andi menjelaskan, pabrik kliennya itu memastikan tidak ada satu partikel keluar yang berbahaya dari proses pengolahan. Pihaknya sudah menjelaskan dan diterima pihak warga.

    “Ini rasanya tidak masuk akal kalau satu orang saja, sedangkan di pabrik ini sudah ada berapa ratus orang dan mereka tinggal di belakang pabrik dan terjalin hubungan baik,” tegas Nababan.

    PT Indo Fermex membuat olahan pembuatan makanan seperti ragi yang sudah beroperasi sejak 1976. Saat terjadi kebocoran limbah pabrik, PT Indo Fermex sudah sudah melaporkan ke DLHK Depok dan telah datang melakukan inspeksi, serta verifikasi.

    “Jadi kira-kira yang tumpah dari tangki yang bocor itu 8 kubik. Tapi kami punya sistem tanggap darurat,” ucap Andi.

    Andi mengakui, perusahaan kliennya didatangi sejumlah pihak seperti DPRD Kota Depok, Polres Metro Depok, hingga Puslabfor Polri. Bahkan DPRD Kota Depok telah mediasi terkait keinginan warga.

    “Persoalan pertama CSR, tidak dirasakan oleh beberapa pihak warga. itu dibicarakan saja dengan RT RW nya, dan terjadi kesepakatan tentang relasi masyarakat dan pabrik,” terang Andi.

    Sementara, Factory Manager PT Indo Fermex, Daniel Setiawan mengatakan, kebocoran limbah tersebut berawal dari salah satu tangki yang lepas bautnya karena berkarat. Akibatnya cairan hasil pengolahan masuk ke dalam tangki dan tidak dapat menahan.

    “Hal itu yang mengakibatkan kebocoran,” ujar Daniel.

     

  • Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Ketua DPRD Bondowoso Minta Pemkab tak Literal Terjemahkan Efisiensi Anggaran

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H Ahmad Dhafir, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso untuk tidak menerjemahkan kebijakan efisiensi anggaran secara literal.

    Menurut Dhafir, pemerintah pusat memang melakukan efisiensi anggaran secara nasional, termasuk dengan memangkas beberapa pos belanja seperti alat tulis kantor (ATK) hingga 90 persen.

    Namun, ia menekankan bahwa Pemkab Bondowoso harus lebih selektif dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak berdampak buruk, terutama terhadap tenaga honorer.

    “Saya minta jangan menerjemahkan secara literal. Artinya, anggaran di luar yang dituangkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 29 Tahun 2025 itu masih bisa disisir untuk efisiensi. Sehingga anggaran yang ada bisa dialokasikan ke sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti infrastruktur,” ujar Dhafir kepada BeritaJatim.com, Kamis (13/2/2025).

    Ia mengungkapkan, untuk tahun 2025, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan masih diterima oleh Bondowoso.

    Namun, ada pengurangan signifikan, bahkan beberapa pos untuk pembangunan infrastruktur jalan mengalami pemangkasan hingga nol.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar efisiensi dilakukan dengan bijak, sehingga kepentingan masyarakat tetap berjalan.

    Salah satu kekhawatiran utama Dhafir adalah potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer.

    Ia menegaskan bahwa hal ini bisa berdampak besar, seperti meningkatnya angka pengangguran di Bondowoso.

    “Jangan sampai seperti kabupaten lain, jangan sampai ada PHK massal. Dampaknya luar biasa. Maka, bagaimana honor mereka bisa dijadikan solusi. Prinsipnya, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti program pemerintah pusat yang mendorong peningkatan gizi anak untuk mencegah stunting. Menurutnya, kebijakan ini baik, tetapi tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi keluarga.

    “Oke, anak-anak bisa makan bergizi gratis. Tapi kalau orang tuanya di-PHK? Bagaimana mereka bisa bertahan? Artinya, kebijakan pemerintah pusat menyiapkan generasi cerdas dan sehat, tetapi jangan sampai di sisi lain menambah angka pengangguran,” katanya.

    Dhafir pun berharap agar tenaga honorer tetap fokus bekerja, sementara Pemkab dan DPRD Bondowoso akan terus mencari solusi terbaik agar mereka tetap bisa bertahan.

    Pihaknya menekankan agar Pemkab Bondowoso mengedepankan aspek kemanusiaan dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

    Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan penghematan, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (awi/ted)

  • Rasio Gini Surabaya Menurun, DPRD: Indikator Pemerataan Ekonomi Membaik

    Rasio Gini Surabaya Menurun, DPRD: Indikator Pemerataan Ekonomi Membaik

    Surabaya (beritajatim.com) – Rasio gini di Kota Surabaya terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rasio gini di Surabaya pada 2024 sebesar 0,381, mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun 2023 yang sebesar 0,423.

    Rasio gini sendiri adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan/disparitas pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Nilainya antara 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 0 maka semakin menunjukkan adanya pemerataan ekonomi yang kian baik di wilayah tersebut. Penurunan rasio gini tersebut juga selaras dengan penurunan kemiskinan menjadi 3,96 persen pada 2024 dari posisi 5,23 persen pada 2021.

    Anggota Badan Anggaran DPRD yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, penurunan rasio gini bisa menjadi indikator yang menunjukkan tiga hal terpenting dalam gerak program perekonomian di Kota Pahlawan. Pertama, efektivitas program pembangunan sebagai stimulan dalam mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Efektivitas program itu tecermin dari kuatnya integrasi antar-program peningkatan ekonomi masyarakat.

    ”APBD bisa menjadi instrumen fiskal untuk menstimulan perekonomian, di antaranya melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan ribuan rumah tidak layak huni berbasis padat karya, kehadiran ratusan Rumah Padat Karya di mana ada 133 aset Pemkot Surabaya yang menjadi lahan usaha masyarakat dengan memberdayakan warga kurang mampu di sekitarnya, dan berbagai inisiatif program lainnya,” ujarnya.

    Maka program sejenis yang langsung berdampak ke masyarakat, lanjut Eri, ke depan harus terus diperluas. Efektivitas APBD Surabaya mesti terjaga untuk memastikan semua program berdampak langsung ke masyarakat, termasuk dengan mengurangi belanja alat tulis kantor dan sejenisnya yang bisa disiasati dengan penguatan digitalisasi.

    Hal kedua, lanjut Eri, penurunan rasio gini menunjukkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak warga masyarakat yang memiliki akses terhadap berbagai potensi sumberdaya ekonomi. Misalnya dengan pelibatan warga untuk dilatih dalam produksi paving yang kemudian hasilnya dibeli untuk penataan kampung di Surabaya.

    ”Lalu juga pelibatan UMKM dalam belanja Pemkot Surabaya seperti melalui toko daring e-Peken yang berdasarkan laporan telah menjangkau lebih dari 4.500 usaha rakyat dengan total transaksi lebih dari Rp150 miliar. Bahkan e-Peken menjadi salah satu toko daring dengan transaksi belanja terbesar berdasarkan basis data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” jelas Eri.

    Ketiga, papar Eri, adalah kemampuan membangun inisiatif kolaborasi antar-pemangku kepentingan dalam menggerakkan kesejahteraan sosial-ekonomi di Kota Pahlawan. Hal itu terlihat pada berbagai inisiatif seperti Kampung Madani di mana semua warga di kampung tersebut saling bergotong royong dalam mencari solusi atas masalah sosial-ekonomi di wilayahnya.

    ”Warga yang mampu membantu warga yang kurang mampu. Tradisi sinoman, jimpitan beras, dan sebagainya menjadi budaya di kampung-kampung, saling melengkapi dengan intervensi program yang dijalankan pemerintah,” jelas Eri.

    Inisiatif kolaborasi lainnya juga terlihat pada pelibatan UMKM dalam menyuplai kebutuhan hotel, sektor swasta, sampai seragam pelajar gratis di Surabaya. ”Bahkan dunia usaha bergotong royong membantu bedah rumah dan beasiswa bagi anak-anak muda. Itu semua menjadi pendorong penurunan tingkat kesenjangan,” ujarnya.

    Namun, Eri mengingatkan bahwa penurunan rasio gini bukan menjadi satu-satunya indikator inklusivitas perekonomian secara mutlak. Dia mendorong berbagai program pro-rakyat yang sudah berjalan terus diperluas.

    “Pemkot Surabaya harus terus mendorong langkah yang sudah tepat saat ini menjadi lebih masif, terutama dalam memastikan warga memiliki akses yang cukup pada sumberdaya ekonomi, serta mengurangi beban pengeluaran warga pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ruang tinggal,” ujar mantan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim tersebut. [asg/beq]

  • Sekolah diminta harus ajarkan siswa kelola sampah program MBG

    Sekolah diminta harus ajarkan siswa kelola sampah program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin meminta kepada sekolah untuk mulai mengajarkan para siswa cara mengolah sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar dapat meminimalkan sampah.

    “Mudah-mudahan kepala sekolah bisa mengajak anak-anaknya untuk mengolah sampah,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, sampah sisa makan itu jika diolah dengan baik, maka bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar ataupun ekonomi di antaranya menjadi pupuk kompos.

    Untuk itu, kata dia, pihak sekolah yang sudah mendapatkan program MBG juga harus mengedukasi siswa-siswinya agar dapat memanfaatkan sampah yang dihasilkan.

    “Tentu sekolah ada tempat pembuangan sampah, nah sampah makanan ini bisa dijadikan pupuk,” kata dia.

    Hal senada juga diungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.

    Ia harap sisa makanan ini dapat diolah dengan baik sehingga tidak menjadi sampah yang hanya dibuang di tempat pembuangan sampah (TPS).

    Ia tak ingin program MBG yang tujuannya baik, sebagai upaya pemenuhan gizi anak, justru menimbulkan masalah sampah. Karena itu, pengolahan sampah sisa makanan harus mulai diajarkan dan diterapkan di seluruh sekolah penerima manfaat MBG.

    “Agar ke depan sampah tidak menjadi hal buruk di kemudian hari. Harusnya dari pihak sekolah, jangan menunggu dari pemerintah, tapi kita mulai dari sekolah,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pengelolaan sisa makanan dari program MBG dengan fokus pada pengolahan sampah organik sisa makanan.

    “Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Magot Black Soldier Fly (BSF),” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto Selasa (7/1).

    Asep mengatakan bahwa dukungan ini mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ke sekolah-sekolah.

    Semua itu kata Asep, bertujuan memastikan sampah organik dapat dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara optimal.

    Ia menegaskan komitmen DLH Jakarta dalam menangani sampah organik yang dihasilkan dari dapur hingga sisa makanan di sekolah.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pacitan Luncurkan Program CKD, DPRD Pertanyakan Biaya Lanjutan Pasien

    Pacitan Luncurkan Program CKD, DPRD Pertanyakan Biaya Lanjutan Pasien

    Pacitan (beritajatim.com) – Program cek kesehatan gratis (CKG) resmi diluncurkan di Kabupaten Pacitan. Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan serta mendukung deteksi dini berbagai penyakit.

    Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menekankan pentingnya persiapan dan perencanaan yang matang agar program ini berjalan optimal. Ia menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus menjadi bukti kehadiran Pemerintah dalam menjamin kesehatan warga khususnya di Kabupaten Pacitan.

    “Pada prinsipnya, program ini sangat baik. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaatnya, dan Pemerintah harus memastikan layanan ini bisa menjangkau seluruh warga yang membutuhkan,” kata Rudi Handoko, Kamis (13/02/2025).

    Politisi Partai Demokrat itu juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk mengetahui respon masyarakat. Selain itu juga mengetahui jenis penyakit yang mendapatkan fasilitas pemeriksaan gratis tersebut.

    Ia juga mempertanyakan, bagaimana tindak lanjut bagi pasien dengan penyakit berat yang membutuhkan rujukan. Apakah biaya pengobatan lanjutan, juga akan ditanggung dalam program ini.

    “Kita harus tanyakan ke Dinas Kesehatan, bagaimana jika penyakit yang terdeteksi masuk kategori berat dan perlu dirujuk? Apakah itu juga gratis? Ini yang perlu diperjelas agar masyarakat tidak bingung,” ungkapnya

    Lebih lanjut, Rudi menyoroti pentingnya pendataan by name by address agar program ini berjalan efektif, dan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Serta memastikan warga yang akan periksa tengah berulang tahun.

    “Kami berharap program ini sukses dan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat Pacitan secara keseluruhan,” pungkasnya.

    Cek kesehatan gratis sudah dimulai, baik untuk bayi baru lahir, balita, dewasa, maupun lansia. Program ini bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis skrining untuk memeriksa kesehatan masyarakat. [end/but]

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah Digelar di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Pelantikan kepala daerah
    terpilih dalam
    Pilkada Serentak 2024
    akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
    Hal ini tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan
    Kementerian Dalam Negeri RI
    Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.
    Formulir ini telah dikonfirmasi oleh
    Kompas.com
    pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam surat formulir berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI, pada 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 bertempat di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    .
    Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing.
    Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.
    Formulir Berita itu juga menjelaskan bahwa sebelum pelantikan, kepala daerah diminta melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dibagi menjadi tiga sesi dan bertempat di Plaza Gedung C dan Gedung F Lantai 3 Kemendagri.
    Gladi kotor pelantikan akan digelar pada 18 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.