Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kabar Duka, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Meninggal Kecelakaan

    Kabar Duka, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Meninggal Kecelakaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Kabar duka menyelimuti Keluarga Besar Partai Demokrat. Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio wafat pada Jumat (14/2/2025) hari ini.

    Pesan WA beredar di group WA jurnalis.

    Berita Duka Cita :
    Bendahara umum DPP PD : Mas Renville Antonio meninggal dunia krn kecelakaan di Situbondo ,mohon doa nya semoga Husnul Khotimah.

    Kendaraan yang dipakai Renville saat mengalami kecelakaan.

    Deddy Prasetyo, pengurus Demokrat Surabaya yang dikonfirmasi beritajatim.com,membenarkan kabar duka tersebut. “Mohon doanya Mas. Benar Mas Renville meninggal, karena kecelakaan motor di Situbondo. Posisi jenazah masih di Asembagus, Situbondo,” tuturnya.

    Jenazah akan dibawa ke alamat Rumah Duka Alm. Bapak DR. H. Renville Antonio.SH.MH : Jalan Jemursari Regency Blok B39 Surabaya.

    Informasi yang diperoleh beritajatim.com, mantan Anggota DPRD Jatim yang meraih gelar doktor di Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil pick up.  [tok/aje]

  • Polri Panggil Politisi PDIP Prasetyo Edi terkait Kasus Lahan di Cengkareng

    Polri Panggil Politisi PDIP Prasetyo Edi terkait Kasus Lahan di Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bakal memanggil eks Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di kasus pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Kakortastipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo politisi PDI-Perjuangan (PDIP) itu bakal diperiksa dalam statusnya sebagai saksi dalam perkara dugaan rasuah tersebut.

    “Saudara Prasetyo Edi kita akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebutkan oleh salah satu yang statusnya masih saksi,” kata Cahyono di Mabes Polri, Kamis (13/2/2025).

    Kemudian, kepada penyidik Kortastipidkor, Prasetyo mengaku bakal menghadiri pemeriksaan itu pada Senin (17/2/2025).

    “Nah, nanti hasil koordinasi itu penyidik kami bahwa yang beliau itu akan hadir di hari Senin minggu depan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti.

    Kasus terkait dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015 itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

  • Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, termasuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E, dan Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono pada 20 Februari 2025.

    Diketahui, pasangan Lindra-Joko yang telah memenangkan kontestasi politik ini rencananya akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, oleh Presiden RI, Prabowo Subianto berdasarkan radiogram resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., tertanggal 11 Februari 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menyampaikan, bahwa sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih, diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari 2025.

    “Prosesi ini akan berlangsung dalam tiga sesi, sesuai daftar yang telah ditentukan oleh Kemendagri,” ujar Arif Handoyo. Kamis (13/02/2025).

    Sedangkan, untuk gladi kotor akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. “Kehadiran dalam gladi ini bersifat wajib bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai bagian dari persiapan pelantikan resmi,” bebernya.

    Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono akan didampingi oleh pasangan atau keluarga masing-masing serta Ketua DPRD Tuban dengan mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan atau Retret, yang akan berlangsung selama 8 hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang, dengan diikuti oleh 505 kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada serentak 2024. [ayu/kun]

  • Nenek Zaimah Telantar Kurus Kering Huni Rumah Reyot, Ditinggal 6 Saudara dengan Alasan Beli Lampu

    Nenek Zaimah Telantar Kurus Kering Huni Rumah Reyot, Ditinggal 6 Saudara dengan Alasan Beli Lampu

    TRIBUNJATIM.COM – Viral kondisi nenek Zaimah yang tinggal di rumah reyot dengan atap dan dinding yang sudah jebol.

    Nenek Zaimah menjadi viral lantaran hidupnya yang sangat memprihatinkan.

    Setelah ditelusuri, ternyata nenek Zaimah tersisa sebatang kara karena ditinggal enam saudaranya begitu saja.

    Nenek Zaimah adalah lansia yang viral tinggal sebatang kara di rumah reyot karena ditelantarkan keluarganya di Pekanbaru, Riau.

    Sorotan terhadap Nenek Zaimah bermula dari video viral yang menampilkan kondisinya di dalam rumah reyot.

    Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram seperti dikutip TribunJatim.com via TribunJabar.ID, Kamis (13/2/2025).

    Dalam video tersebut, nampak Nenek Zaimah kondisinya kurus kering.

    Kulitnya sudah menempel dengan tulang.

    Ia nampak sedang berbaring beralaskan kasur busa tipis seadanya sambil memakai sarung di salah satu ruangan rumah reyot tersebut.

    Sementara, kondisi rumah tersebut begitu memprihatinkan.

    Temboknya hingga atapnya sudah jebol.

    Dilansir TribunJatim.com dari Kompas.com, Kamis (13/2/2025), terungkap asal usul Nenek Zaimah.

    Lansia ini tinggal sebatang kara di Gang Ikhlas, Jalan Tirtonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau.

    Kondisi Nenek Zaimah sudah mengalami lumpuh karena disenggol mobil pada 2024 lalu.

    Menurut keterangan RT setempat, Surianto, Nenek Zaimah memiliki tujuh orang kakak beradik.

    Nenek Zaimah ditelantarkan oleh keluarga (Kompas.com)

    Berdasarkan informasi yang diterima Surianto, Nenek Zaimah pernah menikah tetapi cerai dan tidak memiliki anak.

    Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Nenek Zaimah dibantu oleh warga setempat.

    Mulai dari makan hingga mandi.

    Tetangga Nenek Zaimah, Rosmi Juwita (39), kali pertama Nenek Zaimah tinggal di lokasi itu karena ditelantarkan keluarganya.

    Awalnya, Nenek Zaimah diantar oleh keluarganya pada Minggu (9/2/2025), sekitar pukul 23.00 WIB.

    “Saat itu kan tidak ada lampu di rumah, jadi keluarganya katanya mau pergi cari lampu. Tapi, tak kunjung kembali,” kata Rosmi, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Karena keluarganya tidak kunjung kembali, lanjut Rosmi, keberadaan Nenek Zaimah pun dilaporkan warga ke Ketua RT 01 RW 10, Surianto.

    Kemudian, Surianto pun memasang lampu untuk menerangi malam Zaima di rumahnya.

    Dua hari tinggal di rumah reyot itu, kata Rosmi, Nenek Zaimah tidak kunjung dijemput keluarganya.

    Kondisi tersebut yang kemudian membuat warga merasa iba.

    Ketua RT dan warga pun sepakat memberikan bantuan makan kepada Nenek Zaimah.

    Selain itu, warga pun bergantian memandikan dan membantunya untuk buang air kecil dan air besar.

    Adapun, Surianto menyebut bahwa Nenek Zaimah hanya bisa berbaring dan tidak bisa jalan karena pernah ditabrak mobil.

    “Dia (Nenek Zaimah) tak bisa jalan. Lumpuh karena ditabrak mobil. Kakinya itu lemah, jadi hanya bisa terbaring di dalam kamar. Kami lah warga di sini yang membantunya,” kata Surianto.  

    RUMAH REYOT – Ketua RT 01, Surianto saat memperlihatkan kondisi rumah yang ditempati Nenek Zaimah di Gang Ikhlas, Jalan Tirtonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (12/2/2025). (KOMPAS.com/Idon Tanjung)

    Dia menyebut, rumah yang ditempati Nenek Zaimah merupakan rumah orangtuanya.

    Sudah lama tinggal, sekitar 20 tahun. 

    Sebelumnya Nenek Zaimah tinggal bersama keluarganya.

    Namun, akhirnya dia ditelantarkan. 

    “Kami tidak menyangka nasibnya seperti ini. Kami sungguh sedih melihat kondisinya,” ucap Rosmi.

    Surianto mengaku sempat menghubungi salah satu keluarganya terkait kondisi Nenek Zaimah. 

    Namun, keluarganya itu bilang sudah letih mengurus dan merawat Nenek Zaimah. 

    “Kata salah satu keluarganya, dia bilang dia lepas tangan. Katanya dia sudah satu tahun setengah mengurusnya,” ungkap Surianto. 

    “Jadi dia minta gantian urus sama saudara yang lain, tapi tak mau katanya,” sebut Surianto.

    Adapun, video viral yang menunjukkan kondisi Nenek Zaimah itu direkam oleh Surianto.

    Viralnya video tersebut mendapatkan respon dari berbagai kalangan

    Termasuk, anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi.

    Setelah viral, Nenek Zaimah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    Surianto sempat datang ke rumah salah satu saudara Zaima, sebelum dibawa ke rumah sakit. 

    Namun, saudaranya tetap tak mau datang ke rumah. Hanya diberikan nomor telepon keluarganya yang lain. 

    Surianto mengaku sangat sedih melihat kondisi Zaima. Bahkan ia hampir menangis saat berada di rumah Zaima. 

    “Mau nangis saya lihatnya. Kami cuma bisa bantu kasih makan sama dimandikan oleh ibu-ibu di sini,” ucap Surianto. 

    “Kita harap tak ada lagi hal semacam ini. Separah apapun lah kondisi ekonomi kita, haruslah menolong keluarga atau saudara supaya jangan sampai telantar,” harapnya.

    Lansia yang kondisinya memprihatinkan videonya viral di media sosial (Tribunnews.com)

    Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan pertolongan kepada Zaima.

    Dia menyebut, saat ini nenek Zaima dirawat di Rumah Sakit Petala Bumi, Pekanbaru. 

    “Sudah, sudah kami bawa ke Rumah Sakit Petala Bumi untuk dilakukan perawatan,” sebut Idrus, Rabu.

    Idrus mengaku, begitu mendapat laporan, ia langsung menghubungi Puskesmas Rumbai untuk membawa Zaima ke rumah sakit. 

    Menurutnya, Nenek Zaimah ditelantarkan keluarganya kemungkinan karena faktor ekonomi.

    “Warga awalnya tak tahu ibu Zaima ini diantarkan keluarganya ke rumah orangtuanya. Rupanya ditinggalkan begitu saja,” kata Idrus.

    “Mungkin karena faktor ekonomi tak sanggup keluarganya merawatnya. Cuma kan tak boleh juga seperti itu,” imbuhnya. 

    Setelah dirawat di rumah sakit, kata dia, nantinya Nenek Zaimah akan dikembalikan kepada keluarganya.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Musrenbang Kecamatan Kota Kediri Digelar, Pj Zanariah Tekankan Aspirasi Masyarakat

    Musrenbang Kecamatan Kota Kediri Digelar, Pj Zanariah Tekankan Aspirasi Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kota Kediri digelar di Aula Kelurahan Banjaran, Kota Kediri. Acara ini dihadiri oleh Pj Wali Kota Kediri Zanariah, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Terpilih Qowimuddin, serta sejumlah pejabat dan perwakilan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Kediri Zanariah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah berjenjang untuk menampung aspirasi masyarakat secara bottom-up.

    “Musrenbang memang wadah yang berjenjang untuk menampung aspirasi masyarakat secara bottom up. Segala usulan kebutuhan dari masyarakat. Musrenbang Kecamatan ini adalah tahap kedua, tahap pertama yakni Musrenbang tingkat kelurahan. Hal ini sesuai dengan Perwali Nomor 5 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Kediri. Selain itu juga selaras dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zanariah menjelaskan bahwa usulan dari Musrenbang tingkat kelurahan akan diperjuangkan di tingkat kecamatan sebelum dibawa ke Musrenbang tingkat kota.

    “Usulan kebutuhan dari Musrenbang tingkat kelurahan, dibawa di Musrenbang tingkat kecamatan untuk diperjuangkan oleh para lurahnya. Nanti usulan kebutuhan dari kelurahan dipilih yang memang menjadi prioritas kecamatan untuk dibawa ke Musrenbang tingkat kota,” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi protes setelah keputusan final dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). “Jangan sampai waktu sudah diketok dan sampai jadi RKPD masih ada yang protes,” tegas Zanariah.

    Visi dan Misi Wali Kota Kediri Terpilih

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Kediri Terpilih, Vinanda Prameswati, turut menyampaikan visi dan misinya untuk Kota Kediri ke depan. Ia mengusung visi “Membangun Kota Kediri yang Mapan, Kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangeni”.

    Menurut Vinanda, visi tersebut akan diwujudkan melalui lima misi utama, yaitu:

    Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata. Meningkatkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama dan revitalisasi nilai gotong royong sebagai fondasi solidaritas masyarakat.

    Mewujudkan produktivitas sumber daya manusia. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, responsif, dan berintegritas.

    Mewujudkan kota yang rapi, indah, bersih bertumpu pada pembangunan pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Vinanda juga menekankan bahwa dalam lima tahun ke depan, tujuh prioritas utama yang disebut Sapta Cita akan menjadi pedoman dalam pembangunan Kota Kediri. Sapta Cita tersebut meliputi:

    Program Merata RT/RW, Produktif, Kreatif, Inovatif, D’Cito (Kediri City Tourism), Lingkungan Indah dan Berkelanjutan, Smart Living, Pemerintahan Cepat Tepat, Infrastruktur Berkualitas.

    “Sapta Cita menjadi komitmen utama dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” ungkap Vinanda.

    Musrenbang tingkat kecamatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bagus Alit, Pj Ketua TP PKK Kota Kediri Novita Bagus Alit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko.

    Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Roni Yusianto, Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Endang Kartika Sari, Kepala OPD Pemerintah Kota Kediri, Camat Kota Bagus Hermawan, serta lurah se-Kecamatan Kota Kediri dan perwakilan masyarakat. [nm/ian]

  • Pekerja perahu eretan di Pesanggrahan dapat penghasilan Rp50 ribu/hari

    Pekerja perahu eretan di Pesanggrahan dapat penghasilan Rp50 ribu/hari

    Jakarta (ANTARA) – Pekerja perahu eretan di Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Hermawan (29) mengaku mendapatkan penghasilan sebesar Rp50 ribu per harinya untuk menyeberangkan penumpang yang didominasi siswa sekolah.

    “Iya, sebesar Rp100 ribu perkiraan untuk berdua. Apalagi, kalau hari Sabtu, Minggu, kan pada libur tuh. Kita pernah dapat Rp50 ribu hanya untuk makan,” kata Hermawan di Jakarta, Kamis.

    Perahu eretan yang menjadi transportasi penyeberangan itu letaknya strategis yang menghubungkan sekolah MTsN 13 Jakarta Kelurahan Ulujami dan SMPN 31 Jakarta, Kebayoran Baru. Warga merasa terbantu dengan adanya perahu tersebut.

    Hermawan mengatakan, sebetulnya dia bisa mendapatkan lebih dari itu, namun karena dia bekerja bersama kawannya, maka harus membagi penghasilan dari perahu eretan itu.

    Tak hanya itu, dia juga harus menyetorkan uang itu kepada pemilik perahu.

    Dia mengaku pendapatannya pribadi tidak menentu, tergantung pada banyak atau tidaknya siswa yang menumpang untuk menyebrang Kali Pesanggrahan.

    “Kalau masalah uang mah enggak mesti sih, soalnya kan dari anak sekolahan banyak liburnya. Apalagi, sekarang Sabtu dan Minggu libur,” ujarnya.

    Dari penghasilan itu, kata dia, digunakan untuk makan dan biaya kehidupan sehari-hari.

    Sementara untuk tempat tinggal, Hermawan dan kawannya tidur di perahu itu semalaman selama 20 hari. Setelah 20 hari, ada jam kerja bergilir (shift) untuk berjaga.

    “Dulu mah ngontrak, cuma karena airnya sering banjir kan, kita enggak bisa ninggalin perahu ini. Dulu pernah hanyut gara-gara ditinggal, makanya sekarang tidur di sini,” ujarnya.

    Sementara itu, Lurah Ulujami, Yudha Irawan mengatakan rencana pembangunan jembatan sempat digaungkan pada tahun 2005, namun penempatan jembatan di depan MTsN 13 Jakarta disebut berpotensi memperbesar angka tawuran di kalangan pelajar.

    “Pertimbangan waktu itu, karena diapit banyak sekolah, yang pada saat itu tawuran lagi tinggi-tingginya di kalangan pelajar,” kata Yudha.

    Sebelumnya, anggota Komisi E DPRD DKI Astrid Khairunnisha atau disapa Astrid Kuya mengajak Komisi D untuk membangun jembatan di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai solusi bagi anak sekolah yang masih memanfaatkan perahu eretan.

    “Jembatan perorangan besok nanti saya ngobrolin dengan Komisi D kan terkait pembangunan,” kata Astrid.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Serapan Pupuk Subsidi di Jember 2024 Capai 92 Persen, Pergeseran Musim Tanam Jadi Kendala

    Serapan Pupuk Subsidi di Jember 2024 Capai 92 Persen, Pergeseran Musim Tanam Jadi Kendala

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER– PT. Pupuk Indonesia mencatat, serapan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember, Jawa Timur tahun anggaran 2024 sebesar 92 persen.

    AE Pupuk Indonesia di Jember Slamet Saputra mengatakan, serapan rabuk subsidi jenis urea tahun kemarin sebesar 59.487 ton, sementara NPK 47.922 ton.

    “Sementara alokasi pupuk subsidi tahun 2024, untuk urea sebanyak 64.956 ton dan NPK 51.839 ton. Kalau persentasenya ada 92 persen yang terserap,” ujarnya, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, 8 persen sisa alokasi yang tidak terserap di tingkat petani otomatis akan hangus, sebab di tahun berikutnya pemerintah telah menjatah lagi.

    “Jadi tidak dikembalikan karena kalau tidak terserap itu, secara data dihitung tidak tersalur,” kata Slamet.

    Slamet menjelaskan 8 persen sisa pupuk subsidi yang belum terserap, berati barang tersebut belum tersimpan di gudang Pupuk Indonesia di Jember.

    “Kalau yang ada di gudang berati itu sudah ditebus, jadi belum sempat dialokasikan,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, kendala utama serapan pupuk subsidi di Jember tahun kemarin tidak 100 persen. Karena ada pergeseran musim tanam.

    “Harusnya masa tanam itu akhir 2024 berbesar masuk di Januari 2025, sehingga penebusan mengunakan alokasi baru di 2025,” kata Slamet.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Candra Ary Fianto mengatakan, tidak terserapnya pupuk subsidi secara penuh karena terdapat beberapa masalahnya petani ketika membeli di kios.

    “Petani diminta menebus pupuk subsidi dan juga menebus pupuk non subsidi. Kedua rata-rata petani tidak ditunjukan jatah pupuk yang mereka miliki, sehingga mereka membeli dibawah kuota,” tanggapnya.

  • Kevin Nelangsa Diusir dari Kelas Sebelum Ujian, Ayahnya Jujur Nunggak SPP Rp14,8 Juta: Saya Buruh

    Kevin Nelangsa Diusir dari Kelas Sebelum Ujian, Ayahnya Jujur Nunggak SPP Rp14,8 Juta: Saya Buruh

    TRIBUNJATIM.COM – Kisah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diusir dari kelas sebelum ujian, viral di media sosial. 

    Siswa tersebut diketahui bernama Kevin Setiawan

    Ia merupskaan siswa SMK di Sleman, Yogyakarta

    Kevin Setiawan, siswa diusir dari kelas sebelum ujian berlangsung, karena ia memiliki tunggakan SPP Rp14,8 juta. 

    Mengetahui nasib putranya, ayah Kevin, Ariwantoko nelangsa. 

    Ia mengaku sempat mendatangi pihak sekolah usai Kevin diusir dari kelas. 

    Dalam wawancara di kanal youtube tv one news, Ari mengaku sempat memohon-mohon ke guru dan kepala sekolah agar Kevin diizinkan ikut ujian.

    Namun permintaan Ari itu diabaikan pihak sekolah yang tetap bersikukuh soal bayaran SPP.

    “Sebagai orang tua, saya terenyuh memang itu keadaan kita, saya sebagai orang tua udah memohon-mohon kepada pihak sekolah, ketemu ketua ujian sampai kepala sekolah, memang tidak ada toleransi sama sekali waktu itu. Saya sangat memohon-mohon supaya anak saya bisa ikut ujian bersama teman-temannya dan bisa lulus seperti anak lain,” ujar Ariwantoko.

    Dalam pernyataannya itu, Ari mengungkap total tunggakan yang ditagih sekolah.

    Ternyata selama tiga tahun, Kevin menunggak biaya Rp14,8 juta.

    Terkait dengan biaya fantastis untuk sekolah anaknya, Ari mengaku kesulitan.

    Sebab selama ini Kevin cuma bekerja sebagai buruh.

    “Keadaan saya, saya sebagai buruh harian lepas. Saya kerjaan tidak pasti, kalau ada kerjaan saya diajak teman, atau tetangga minta tolong ya saya bantu, saya kerja serabutan. Jadi untuk penghasilan enggak pasti,” imbuh Ariwantoko.

    Tak bisa berbuat apa-apa, Ari pun mengaku berjuang dengan mendatangi pihak sekolah.

    Namun kata Ari, pihak sekolah tetap tidak memberikan toleransi.

    Jika Kevin mau ujian, kata pihak sekolah, harus membayar minimal setengah dari tunggakan.

    “Saya sudah datang ketemu tim pelaksana ujian, diarahkan ke kepala sekolah, saya temui semua. Saya memohon anak saya tetap bisa ikut ujian. Saya minta saran pengajuan ke dinas sosial, ada saran untuk DPS, tapi kata bapak kepala sekolah punya surat miskin enggak, sebenarnya saya kartu itu enggak punya sama sekali, saya sempat down. Katanya kalau mau dapat kartu harus bayar 50 persen (utang tunggakan) dulu,” pungkas Ari.

    Nasib memilukan yang menimpa Kevin itu sontak jadi sorotan TikTokers bernama Om Res.

    Dalam akun media sosialnya, Om Res pun memviralkan kisah Kevin.

    “Alhamdulillah berkat om res yang membuat video itu, sebenarnya saya enggak tahu ada video itu, kata anak dibantu om res cari solusi untuk bisa ujian,” kata Ari.

    Beruntung, kisah Kevin viral dan jadi atensi anggota dewan di Jogja.

    Kini seluruh tunggahan Kevin telah dilunasi oleh anggota dewan.

    “Alhamdulillah berkat kemarin mediasi di sekolah dan dinas sekolah DIY, ada keputusan memuaskan, alhamdulillah (Kevin) bisa mengikuti ujian hari ini dan tunggakan tercover oleh dewan beserta bantuan dari tim (DPRD). Saya banyak mengucapkan terima kasih untuk bantuannya untuk anak saya ikut ujian susulan,” imbuh Ari.

    Curhatan Kevin yang viral di media sosial 

    SISWA DIUSIR GURU: Tangkapan layar seorang siswa SMK di Jogja membacakan surat terbuka setelah diusir oleh gurunya dari kelas sebelum ujian, Kamis (13/2/2025). Penyebabnya terkuak, sang orangtua mohon-mohon ke pihak sekolah tapi diabaikan. (TikTok @rizna_77)

    Melalui rekaman video di akun viral @rizna_77 di TikTok, Kevin meminta bantuan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    “Surat terbuka kepada yang terhormat Gubernur Yogyakarta, kami sampaikan surat terbuka ini karena saya sudah tidak ada jalan keluar untuk mengikuti ujian,” ujar Kevin Setiawan, dilansir TribunnewsBogor.com, Kamis (13/2/2025).

    Lebih lanjut, Kevin mengungkap detik-detik pengusiran terhadapnya yang dilakukan seorang guru.

    Kala itu Kevin tengah bersiap mengerjakan ujian.

    Namun secara mendadak Kevin disuruh keluar oleh guru bahasa jawa dan tidak diperkenankan mengikuti ujian sekolah.

    “Saya Kevin Setiawan, sekolah di SMK Nasional Berbah jurusan teknik permesinan kelas 12, menyampaikan kepada bapak Gubernur, asya dari anak broken home yang kedua orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah saya. Pada tanggal 11 Februari 2025, ada ujian sekolah, saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa jawa karena tidak mempunyai kartu ujian maka saya tidak boleh ikut ujian, dan disuruh keluar dari ruang kelas,” pungkas Kevin dengan wajah memelas.

    Lantaran kejadian tersebut, Kevin pun putus sekolah.

    “Sampai hari ini 11 Februari 2025 saya tidak bisa mengikuti ujian dan terpaksa putus sekolah. Kami berharap bapak gubernur DIY dapat membantu kami untuk bisa melanjutkan sekolah sampai lulus dan mendapatkan ijazah,” akui Kevin.

    Bantahan pihak dinas

    Sementara kisah Kevin yang diusir dari kelas karena belum membayar tunggakan viral, pihak dinas pendidikan mengurai fakta lain.

    Kepala dinas pendidikan dan olahraga DIY, Suhirman menyebut cerita yang disampaikan Kevin tidak sepenuhnya benar.

    Sebab pihak sekolah membantah telah mengusir Kevin dari kelas sebelum ujian.

    “Adanya marak video yang beredar itu tidak seluruhnya benar. Di situ disampaikan anak dikeluarkan dari kelas, itu tidak benar. Itu yang inisiatif membuat video bukan anaknya, bukan dari orang tuanya. Kami menghimbau kepada orang tua siswa kalau ada permasalahan bisa ke dinas sehingga kita selesaikan bersama,” kata Suhirman.

    Perihal polemik tersebut, Suhirman meminta kepada para orang tua yang menunggak biaya sekolah agar menyelesaikan kasus tersebut kepada dinas saja, jangan lewat media sosial.

    Menurut Suhirman, permasalahan yang dialami Kevin penyebabnya karena salah komunikasi.

    “Kemarin sudah kami temukan pak Ari, Kevin dan pembuat video itu dan di sekolah sudah kita temukan. Sebenarnya kalau dari kami komunikasi yang penting. Saya yakin sekolah tidak akan mengeluarkan siswa saat akan ujian itu. Saat kami cek ternyata ada jadwal sendiri untuk Kevin (ujian),” ucap Suhirman.

    Berita Viral lainnya

  • Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    Francine Widjojo: Kenaikan Tarif Air Bersih PAM Jaya Rugikan Pelaku Usaha di Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kenaikan tarif air bersih sebesar 71,3 persen untuk penghuni apartemen dan kondominium turut merugikan para pebisnis di Jakarta.

    Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengatakan bahwa sektor industri dan niaga juga mengalami kenaikan tarif tinggi hingga 71,3 persen, sama seperti kelompok pengguna K III lainnya, seperti penghuni apartemen dan kondominium.

    “Jelas ini mengganggu dunia usaha di Jakarta, apalagi di tengah gencarnya efisiensi yang perlu dilakukan para pelaku usaha setelah adanya kenaikan UMP dan pembayaran THR sebentar lagi,” kata Francine dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    PSI terus mendesak pencabutan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan tarif air bersih oleh PAM Jaya.

    “Kepgub 730 Tahun 2024 harus dicabut karena cacat hukum, melanggar peraturan, dan merugikan tidak hanya penghuni apartemen dan kondominium, tetapi juga industri dan niaga yang berdampak pada roda perekonomian,” ujar Francine.

    Francine menjelaskan bahwa tarif batas atas air minum PAM Jaya yang ditetapkan dalam Kepgub 730/2024 seharusnya adalah 4 persen kali UMP tahun 2024 dibagi 10, sehingga tarif tertinggi PAM Jaya tidak boleh lebih dari Rp 20.269/m⊃3;.

    “Hal ini sudah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 dan Pergub DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2024,” jelasnya.

    Namun, dalam Kepgub 730/2024, ada dua tarif pada kelompok pelanggan K III yang melanggar batas atas tersebut.

    Tarif Rp 23.000/m⊃3; untuk pelabuhan laut dan udara, tarif Rp 21.500/m⊃3; untuk apartemen, kondominium, pusat perbelanjaan, motel, hotel bintang 1 hingga bintang 5, salon kecantikan, kafe, bank, bengkel besar, ruko, rukan, pabrik, pergudangan, tongkang air, tempat wisata, maupun industri lainnya.

    Francine menyesalkan kebijakan PAM Jaya yang justru membebani dan merugikan warga Jakarta, terutama penghuni apartemen dan kondominium serta pelaku usaha, dengan kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen yang melanggar aturan.

    “Padahal sejak tahun 2017, PAM Jaya tidak pernah merugi. Tahun 2023 perusahaan mencatat keuntungan Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2024 untuk pertama kalinya membayar dividen sejak 2017,” ungkapnya.

    Pada tahun 2024, PAM Jaya membagikan dividen sebesar Rp 62,36 miliar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham tunggal perusahaan.

    “Jadi kenaikan ini sangat janggal dan tidak masuk akal,” tegas Francine.

    Francine juga meminta agar PAM Jaya tidak berlindung di balik Kepgub 730/2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “PAM Jaya jangan berlindung di balik Kepgub 730 Tahun 2024, seolah-olah melimpahkan semua tanggung jawab kepada Kepgub tersebut. Padahal PAM Jaya yang menyusun dan mengusulkan rancangan kenaikan tarif air minum sejak tahun 2022 hingga 2024 untuk ditetapkan oleh Gubernur,” ujarnya.

    Ia juga merujuk pada Laporan Capaian Kinerja Keuangan hingga Triwulan III 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2025 PAM Jaya yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya menyerap Penyertaan Modal Daerah (PMD).

    PAM Jaya berencana melakukan realokasi sisa saldo PMD sebesar Rp 252,55 miliar yang tidak jadi dilaksanakan, dan dialihkan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Pesanggrahan serta Jaringan Pipa Distribusi SPAM Pesanggrahan Tahap III.

    Karena belum sepenuhnya menyerap PMD yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur air minum di Jakarta, menurut Francine, PAM Jaya seharusnya memiliki opsi lain selain menaikkan tarif.

    “Selain tidak membagikan dividen dulu, PAM Jaya juga bisa menggunakan PMD untuk mengejar target penyediaan 100 persen layanan air minum bagi warga Jakarta, sehingga tidak perlu membebani warga dengan kenaikan tarif yang melanggar aturan,” katanya.

    17 Tahun Tidak Naik

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya atau PAM Jaya menaikkan tarif air bersih di Jakarta mulai Januari 2025. 
    Kenaikan tarif air ini berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    “Penerapan tarif baru akan berlaku mulai Januari 2025 dan dihitung dalam tagihan air pada Februari 2025,” ujar Arief Nasrudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis (26/12/2024). 

    Menurut dia, penyesuaian tarif bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh masyarakat Jakarta. Terlebih, selama 17 tahun, PAM Jaya belum pernah menaikan tarif. 

    Di sisi lain, kebutuhan penyediaan air bersih di Jakarta terus meningkat. “

    Padahal, biaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air minum terus meningkat,” kata Arief. 

    Menurut Arief, tidak semua kelompok konsumen PAM Jaya mengalami kenaikan tarif air bersih. Khusus untuk kelompok pelanggan yang masuk kategori KI dan penggunaan air 0-10 meter kubik justru mengalami penurunan tarif. 

  • DPR RI Bareng BGN Gencarkan Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Desa Tropodo Sidoarjo

    DPR RI Bareng BGN Gencarkan Sosialisasi Makan Bergizi Gratis di Desa Tropodo Sidoarjo

    Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja m

    Tayang: Kamis, 13 Februari 2025 19:37 WIB

    istimewa

    SOSIALISASI MBG – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja menyelesaikan sosialisasi peningkatan gizi bagi masyarakat di Desa Tropodo, Sidoarjo Senin, 10 Februari 2025. 

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah gencar-gencarnya dilakukan DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Terbaru, Pemerintah baru saja menyelesaikan sosialisasi peningkatan gizi bagi masyarakat di Desa Tropodo, Sidoarjo Senin, 10 Februari 2025.
     
    Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untukpemenuhan gizi nasional. BGN dan Komisi IX DPR RI tengah fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
     
    Sosialisasi program makan bergizi gratis bersama mitra kerja ini dihadiri sekitar 300-an peserta yang berasal dari warga setempat. Acara yang digelar di Balai Desa Tropodo, Sidoarjo itu dimulai tepat pada pukul 14.30 WIB.
     
    Kegiatan sosialisasi ini dihadiri perwakilan anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, DPRD Kab Sidoarjo Zahlul Yussar, dan Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi dari BGN Fatimah Azzahra.
     
    Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menilai bahwa program MBG ini sering disalahgunakan dengan mengatasnamakan BGN sebagai lembaga penyelenggara MBG. 
     
    “Untuk itu sosialisasi ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran mitra yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional,” kata Lucy Kurniasari.
     
    Dalam kesempatannya, Lucy juga menyampaikan harapan di masa mendatang terhadap penurunan kasus angka stunting di Kabupaten Sidoarjo agar terus mengalami penurunan.
     
    “Pada Agustus 2023, tercatat 5.026 balita terindikasi stunting, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, termasuk kerja sama lintas sektor dan program intervensi gizi,” ungkap Lucy.
     
    Meski tren kasus angka stunting di daerah Sidoarjo terus mengalami penurunan di setiap tahunnya, Pemerintah akan terus melakukan upaya memberantas kasus stunting dengan program Makan Bergizi Gratis.
     
    “Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Sidoarjo,” ucapnya.
     
    Sesuai dengan visi Pemerintah, program Makan Bergizi Gratis ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi.
     
    Sementara itu, DPRD Kab. Sidoarjo Zahlul Yussar mengingatkan kepada masyarakat untuk terus mengawal serta berperan aktif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
     
    “Program ini merupakan komitmen bersama yang perlu dikawal dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam proses budgeting dan pengawasan program ini.”
     
    Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, program MBG diharapkan bisa berjalan dengan sebaik mungkin dan optimal.
     
    Peranan penting dan utama masyarakat di sini ialah dalam menjalankan dapur Makan Bergizi Gratis yang akan diawasi langsung oleh BGN.
     
    Berdasarkan data BGN, pada 22 Januari 2025 lalu sudah terbentuk sebanyak 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 38 provinsi. Dengan begitu Badan Gizi Nasional secara bertahap akan mendirikan 30 ribu Dapur MBG di seluruh Indonesia.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jatim.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini