Sejarah Kenapa Surakarta Disebut Solo
Editor
KOMPAS.com –
Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan antara Sala, Solo, dan Surakarta?
Sebagian masyarakat menganggap ketiganya merujuk pada tempat yang sama, tetapi ada juga yang mengira bahwa Solo dan Surakarta adalah kota yang berbeda.
Sebenarnya, nama-nama ini memiliki sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri.
Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu asal-usul Kota Surakarta.
Mengutip Kompas.com (3/7/2021), Kota Surakarta lahir dari pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam.
Pada masa pemerintahan Amangkurat II, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kartasura akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo.
Namun, setelah peristiwa Geger Pecinan pada 1743 yang menghancurkan Keraton Kartasura.
Peristiwa tersebut dipicu oleh pemberontakan etnis Tionghoa lantaran Pakubuwono II, yang kala itu memimpin Keraton Kartasura, dinilai berpihak kepada Belanda.
Karena Keraton Kartasura hancur, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala. Desa Sala dipilih karena beberapa faktor, utamanya karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
Lokasi ini dipilih atas pertimbangan strategis dan geografis.
Secara resmi, Keraton Surakarta mulai ditempati pada 17 Februari 1745, meskipun pembangunannya belum selesai sepenuhnya.
“Pakubuwono menganggap kerajaan di Kartasura sudah tidak bertuah, sehingga kemudian dipindahkan ke arah timur yaitu di pinggir (sungai) Bengawan Solo,” ujar pengamat budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Bani Sudardi, dikutip dari Kompas.com (9/11/2022).
Seiring waktu, Desa Sala berkembang menjadi sebuah kota besar dan dikenal dengan nama Surakarta Hadiningrat.
Nama Solo ternyata berakar dari Desa Sala.
Seperti dijelaskan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNS, Prof. Warto, “Pada awalnya nama yang benar adalah Sala. Itu nama yang punya sejarah panjang. Jadi, Kota Solo yang sekarang kita kenal itu awalnya dari sebuah perpindahan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta (Desa Sala) tahun 1745.”
Namun, ketika orang-orang Eropa datang, mereka kesulitan mengucapkan “Sala” dengan tepat. Pelafalan pun bergeser, dari “Sala” menjadi “Solo”.
“Orang Belanda susah menyebut Sala, sehingga berubah menjadi Solo,” tambah Prof. Warto.
Dalam aksara Jawa, perbedaan antara huruf “a” dan “o” memang signifikan.
“Kalau Sala ditulis dengan huruf Jawa nglegena atau telanjang. Kalau di-taling-tarung jadi ‘o’ makanya So–lo gitu,” jelasnya lebih lanjut.
Sejak saat itu, nama Solo lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan semakin populer hingga saat ini.
Meski lebih akrab disebut Solo, nama resmi kota ini adalah Surakarta. “Nama resmi untuk pemerintahan adalah Surakarta, itu resminya yaitu Kotamadya Surakarta,” ujar Prof. Bani Sudardi.
Nama Surakarta sendiri memiliki makna filosofis. Kata “sura” berarti keberanian, sementara “karta” berarti sempurna atau penuh. Nama ini juga bisa diartikan sebagai lanjutan dari Kartasura, sebagai bentuk kesinambungan monarki dari Kerajaan Mataram Islam.
Laman resmi DPRD Kota Surakarta pun menegaskan bahwa dalam konteks formal dan administrasi pemerintahan, nama yang digunakan adalah Surakarta. Sebaliknya, dalam percakapan umum, masyarakat lebih sering menggunakan Solo.
Jadi, apa bedanya Sala, Solo, dan Surakarta? Singkatnya:
Meski memiliki nama yang berbeda, ketiganya merujuk pada tempat yang sama: sebuah kota budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi, yang hingga kini tetap dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-

Waket DPRD Langkat Lapor Punya Harta Rp 20 Juta, Anaknya Pakai Rubicon
Jakarta –
Ajai Ismail tengah menuai sorotan. Dia lapor punya harta Rp 20 juta, namun anaknya sering terlihat menggunakan Jeep Rubicon.
Wakil Ketua DPRD Langkat Ajai Ismail disorot. Sorotan itu berkaitan dengan laporan harta kekayaan yang disetor Ajai ke KPK. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ajai diketahui memiliki harta sebesar Rp 20 juta. Harta Rp 20 juta itu hanya berupa aset kas dan setara kas. Sedangkan aset lain seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta surat berharga nilainya Rp 0.
Bila diperhatikan, LHKPN Ajai sejak tahun 2018 memang terlihat mencolok. Bahkan untuk LHKPN periodik 2020-2022, hartanya tercatat minus. Misalnya pada tahun 2020, harta Ajai -Rp 677 jutaan. Selanjutnya pada LHKPN tahun 2021, hartanya -Rp 675 jutaan. LHKPN tahun 2022 juga menunjukkan harta Ajai minus Rp 380 jutaan.
Di sisi lain, anak Ajai, Ricky Anthony kerap menggunakan mobil Jeep Rubicon. Di LHKPN-nya, Ricky yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Sumut itu tak memiliki Jeep Rubicon.
Dalam LHKPN untuk periodik 2023, Ricky diketahui memiliki lima kendaraan yang terdiri dari:
1. BMW 318 i tahun 2000 berstatus hibah tanpa akta senilai Rp 85 juta
2. Mitsubishi Truck tahun 2012 berstatus hibah tanpa akta senilai Rp 210 juta
3. Mitsubishi Dump Truck tahun 2007 berstatus hibah tanpa akta Rp 190 juta
4. Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 berstatus hasil sendiri senilai Rp 250 juta
5. BMW 320i CKT A/T tahun 2018 berstatus hasil sendiri senilai Rp 550 jutaJika ditotal, aset berupa lima kendaraan itu bernilai Rp 1,285 miliar. Sementara aset Ricky secara keseluruhan bernilai Rp 1,286 miliar. Berdasarkan data di website LHKPN KPK, mobil Jeep Rubicon itu juga tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan 2 anak Ajai yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Langkat. Kedua anak Ajai itu adalah Ristya Chayani, dan Muhammad Rio. Terkait hal itu, KPK bakal melakukan analisis LHKPN Ajai beserta tiga anaknya.
“LHKPN yang bersangkutan akan dianalisis dan jika masyarakat mengetahui informasi terkait kepemilikan harta yang tidak dilaporkan dapat disampaikan ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikutip detikSumut.
Saat dikonfirmasi, politikus NasDem ini belum memberikan respons terkait dengan kejanggalan laporan harta kekayaannya.
(dry/rgr)
-

Uya Kuya yakin Makan Bergizi Gratis buka peluang bagi ibu rumah tangga
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau biasa disapa Uya Kuya yakin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membuka peluang pekerjaan bagi para ibu rumah tangga untuk bisa menjadi mitra.
“(Untuk) Yang ingin memulai usaha katering dan memberikan peluang lapangan pekerjaan juga bagi ibu rumah tangga yang mau membantu Program MBG,” kata Uya Kuya di Jakarta, Jumat.
Uya Kuya mengatakan hal itu dalam sosialisasi Program MBG bersama mitra kerja dan 300 peserta yang dilaksanakan di Aula Masjid Al Hikmah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Dia menjelaskan Badan Gizi Nasional (BGN) akan terus berfokus dengan memikirkan gizi masyarakat melalui pengawasan yang ketat.
Selain itu, MBG menyasar pada anak sekolah, ibu hamil dan menyusui untuk bisa langsung merasakan manfaatnya.
Dalam menjalankan program ini, pemerintah dan Badan Gizi Nasional akan melibatkan masyarakat agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa.
Diharapkan pandangan dan ilmu masyarakat bisa menjadi semakin luas dengan adanya sosialisasi MBG untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.
“Jadi, sosialisasi BGN bersama saya selaku DPR RI Komisi IX ini tidak hanya memberikan sosialisasi saja secara materi, melainkan juga ilmu dan wawasan bagi warga/peserta yang hadir dalam program MBG,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan dari DPRD DKI Jakarta Astrid Margareta, Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi dan Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi.
Terhitung hingga kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan MBG di 126 sekolah dan 42.000 siswa.
Adapun 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang beroperasi untuk MBG yang saat ini melayani akan terus bertambah secara bertahap.
Tahun ini diharapkan sekitar 153 SPPG bisa terpenuhi. Berdasarkan perhitungan, untuk mendirikan satu SPPG kurang lebih dibutuhkan anggaran hingga Rp3 juta.
Program MBG dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai 6 Januari 2025 pada 190 titik tersebar di 26 provinsi. Salah satunya DKI Jakarta.
Program ini menyasar sejumlah sekolah, pesantren di Indonesia dan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah dan menciptakan SDM Indonesia unggul.
Program ini secara bertahap menargetkan dapat memberikan makanan bergizi kepada pelajar di sekolah, ibu hamil dan balita.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2025/02/07/67a51bdeb886b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dipanggil DPRD Soal Polemik Pedagang, Ancol Tetap Jalankan Program 1 Gerobak 2 Orang Megapolitan 14 Februari 2025
Dipanggil DPRD Soal Polemik Pedagang, Ancol Tetap Jalankan Program 1 Gerobak 2 Orang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
PT Pembangunan Jaya Ancol
belum lama ini dipanggil oleh
DPRD Jakarta
untuk menggelar rapat kerja yang membahas polemik mengenai
penataan pedagang asongan
.
Dalam program tersebut, pedagang diharuskan untuk menggunakan satu gerobak yang diisi oleh dua orang.
Rapat kerja ini melibatkan empat anak perusahaan Ancol dan berlangsung pada Rabu, 12 Februari 2025.
Anggota DPRD Komisi C Dapil 3,
Tri Waluyo
, menyatakan bahwa dalam rapat tersebut, pihak Ancol tetap berkomitmen untuk melanjutkan program penataan pedagang asongan.
“Ternyata selama ini terjadi miskomunikasi. Ancol tetap dengan penataan dan programnya,” ungkap Tri saat diwawancarai pada Jumat, 14 Februari 2025.
Ancol berpendapat bahwa program ini dapat membantu pedagang karena mereka bisa berjualan tanpa memerlukan modal.
Perusahaan telah menyediakan barang, seperti
merchandise
, yang bisa dijual oleh para pedagang.
Nantinya, pedagang hanya perlu mengembalikan modal dari
merchandise
yang terjual, sementara keuntungan sepenuhnya menjadi milik mereka.
Namun, Tri mengungkapkan bahwa fakta di lapangan berbeda.
“Kemudian, kami jelaskan fakta di lapangan ada
sharing profit
40 persen untuk pedagang, dan 60 persen untuk Ancol. Di situ Ancol baru mengetahui adanya
sharing profit
tersebut,” jelas Tri.
Di situ lah, Tri menilai ada miskomunikasi antara pihak Ancol dan para pedagang.
“Karena menurut beliau (Direktur Utama Ancol), bahwa yang akan ditarik bukan
sharing profit
, tapi modal pembelian produk yang diberikan ke pedagang dibayarkan setelah produk itu laku terjual,” tambah Tri.
Tri berjanji akan mendampingi pihak Ancol untuk bertemu dengan para pedagang, agar kedua belah pihak dapat duduk bersama dan mencari solusi terbaik.
Untuk diketahui, Ancol telah menerapkan program penertiban pedagang asongan sejak 2024. Salah satunya mencakup pemberlakuan satu gerobak diisi oleh dua pedagang.
Ancol juga menyuplai barang dagangan kepada para pedagang, sehingga mereka dapat mengambil barang tanpa harus mengeluarkan modal terlebih dahulu.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menyamakan standar makanan, minuman, dan merchandise yang dijual di Ancol.
Nantinya, para pedagang tinggal setoran barang-barang yang berhasil dijual dan keuntungannya bisa diambil.
Namun, penerapan kebijakan ini justru dianggap memberatkan sejumlah pedagang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Kemendagri dorong optimalisasi BMD lewat pemanfaatan aset daerah
Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemanfaatan aset daerah.
Hal itu disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Diskusi Publik bertajuk “Transformasi Layanan Publik Digital yang Merata di Daerah: Implementasi Strategis Permendagri No. 7 Tahun 2024” di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Kamis (13/2).
Maurits menegaskan pentingnya diskusi ini dalam menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD.
“Diskusi publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang strategis dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan BMD merupakan aset penting yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung operasional seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Melalui momentum ini, dia berharap pemerintah daerah dapat memahami pemanfaatan BMD.
“Pemanfaatan BMD adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Tidak memerlukan persetujuan DPRD dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 juga mencakup perubahan beberapa ketentuan, termasuk Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, serta pengawasan dan pengendalian BMD.
Pihaknya berharap regulasi ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BMD, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan bersama.
“Tentunya kita semua berharap, semoga dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 akan memberikan dampak positif bagi seluruh pemerintah daerah dan masyarakat,” pungkas Maurits.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2024/01/31/65ba5cc15d800.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
9 Profil Renville Antonio, Bendum Demokrat yang Meninggal Kecelakaan di Situbondo Surabaya
Profil Renville Antonio, Bendum Demokrat yang Meninggal Kecelakaan di Situbondo
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
–
Renville Antonio
, Bendahara Umum
Partai Demokrat
, meninggal dunia usai terlibat
kecelakaan
di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025) pagi.
Sebagai politisi Partai Demokrat, karier politik Renville Antonio dimulai sejak menjadi anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat pada 2004 hingga 2019.
Dia juga sempat menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jatim sebelum dijabat Emil Elistianto Dardak.
Mendiang Renville Antonio juga disebut sebagai seorang pengacara.
Dia menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas Negeri Airlangga (Unair) Surabaya dan baru saja menyelesaikan program doktoral di kampus yang sama.
“Beliau baru saja lulus program Doktor,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Emil Elistianto Dardak, Jumat.
Saat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat Ketua Umum Partai Demokrat sejak 2020, Renville Antonio ditunjuk menjadi Bendahara Umum hingga saat ini.
Pada Pileg 2024 lalu, Renville Antonio maju sebagai calon legislatif
DPR RI
dari daerah pemilihan Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu), namun gagal meraih kursi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Profil Renville Antonio, Bendahara Partai Demokrat yang Meninggal Akibat Kecelakaan
Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan berita duka cita, yaitu Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan di Situbondo, Jawa Timur.
“Baru mendengar kabar, Renville Antonio, Bendahara Umum Partai Demokrat meninggal karena kecelakaan di Situbondo Jawa Timur. Kami bersedih,” tulis Andi melalui akun X, @Andiarief, Jumat (14/2/2025).
Kabar tersebut sontak membuat kaget dunia perpolitikan Indonesia, khususnya bagi kader dan simpatisan Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Profil Renvile Antonio
Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, Renville Antonio lahir di Jakarta pada 15 Juli 1987. Renville merupakan sarjana hukum dari Universitas Surabaya pada 1999. Pada tahun 2007.
Kemudian, Renville memiliki dua gelar magister yang diperoleh dari Universitas Airlangga Magister Hukum dan Universitas Narotama Magister Manajemen.
Selain itu, dia juga tercatat meraih gelar doktor di Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Unair pada 2024.
Dalam karir politiknya, Renville aktif sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari 2004-2019. Selain itu, dia juga aktif sebagai Sekretaris DPD Demokrat Jawa Timur 2011-2019.
Setahun berselang, Renville mengemban tugas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur 2019–2020. Baru, sejak 2020 hingga saat ini dia menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat.
-

Bendum Demokrat Renville Antonio Meninggal Kecelakaan saat Touring Moge ke Bali
loading…
Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur. Foto/istimewa
SURABAYA – Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Situbondo, Jawa Timur, Jumat (14/2/2025).
Kecelakaan ini dialami mantan anggota DPRD Jatim ini saat mengendarai motor gede (moge) bersama rombongan sebanyak 12 orang.
Informasinya, Renville bertabrakan dengan mobil saat perjalanan menuju Bali. Lokasi kejadiannya di kawasan Banyuputih, Situbondo.
Baca Juga
Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo Janur Sasra Ananda membenarkan kabar duka tersebut. Dia belum bisa mejelaskan kronologi lengkap kejadian.
“Benar Mas, tadi pagi kejadiannya. Ini saya masih mau menuju lokasi kejadian, nanti saya kabari lagi ya mas,” jelas Janur.
Baca Juga
Kanit Gakkum Satlantas Polres Situbondo Iptu H. Rahman Fadli membenarkan hal tersebut, namun pihaknya belum bisa memberikan keterangan terkait kronologinya.
“Siap benar, mohon waktu, ini sedang menuju TKP. Mohon waktu nanti kami kabari lagi,” jawabnya singkat.
(cip)
-

Emil Dardak Berduka Atas Wafatnya Renville Antonio: Penuh Dedikasi
Surabaya (beritajatim.com)– Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan rasa kehilangan mendalam atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Renville Antonio, akibat kecelakaan di Situbondo pada Jumat (14/2/2025) pagi.
“Kami sangat berduka, beliau pernah memimpin Demokrat Jatim dengan penuh dedikasi dan secara pribadi berjuang bersama saya di kedua pilgub terakhir,” tutur Emil singkat kepada beritajatim.com.
Saat ini, jenazah Renville masih berada di rumah sakit di Asembagus, Situbondo, sebelum dibawa ke rumah duka di Jalan Jemursari Regency Blok B39, Surabaya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh beritajatim.com, Renville Antonio, mantan Anggota DPRD Jatim yang meraih gelar doktor di Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil pikap. [tok/beq]
-

Progres Renovasi Stadion GBH sudah Capai 98 Persen, Minta Jangan Dipaksakan untuk Segera Digunakan
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) tampaknya tidak mau dipaksakan untuk segera digunakan oleh tim PSM Makassar.
Beberapa waktu lalu, ramai pembahasan terkait laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta yang bakal jadi laga perdana usai Stadion ini direnovasi.
DPRD Kota Parepare berharap agar Stadion Gelora BJ Habibie (GBH) Parepare tidak memaksakan dipakai untuk laga tersebut.
Alasannya karena masih beberapa aturan dan regulasi yang masih harus dibahas lebih lanjut.
“Kami di DPRD taat pada regulasi dan aturan, penyelesaian teman-teman suporter tentu kita bersepakat kita menginginkan stadion ini (Stadion Gelora BJ Habibie) segera digunakan,” kata Wakil Ketua DPRD Parepare Suyuti kepada awak media.
Ia menyebut terkait penggunaan Stadion ada baiknya untuk menunggu pelantikan Wali Kota Parepare terpilih Tasming Hamid.
“Tapi juga melihat waktu, transisi pemerintahan kota Parepare ini, mengingat tinggal seminggu. Ini adalah keputusan urgensi,” ujarnya.
“Saya mengharapkan teman-teman suporter PSM untuk bersabar dulu, setelah dilantik (wali kota terpilih),” sebutnya.
Sementara itu, Leader Konsultan Stadion BJ Habibie Mahris mengungkap perkembangan terbaru terkait renovasi Stadion GBH.
Mahris menyebut saat ini untuk renovasinya sudah mencapai 98 persen.
“Untuk saat ini progres Stadion BJ Habibie sudah 98,16 persen,” katanya saat dihubungi Fajar.co.id, Jumat (14/2/2025).
Ia pun berharap agar proses renovasi ini bisa rampung sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.
/data/photo/2024/12/04/674fc46fddfa7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)