Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tidak Lapor Polisi, Wanita Korban KDRT Suami Mengadu ke Damkar, Masalah Langsung Diselesaikan

    Tidak Lapor Polisi, Wanita Korban KDRT Suami Mengadu ke Damkar, Masalah Langsung Diselesaikan

    TRIBUNJATENG.COM – Seorang wanita korban KDRT di Lebak, Banten tidak melapor ke polisi setelah dipukul oleh suaminya.

    Ia justru melapor ke kantor pemadam kebakaran.

    Dan uniknya, laporannya ditangani langsung dengan mempertemukan pasangan suami istri tersebut.

    Tugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bukan hanya memadamkan api memang sudah banyak diketahui.

    Mereka kadang mengevakuasi hewan, orang, atau bahkan kecelakaan konyol seperti kepala terjepit kursi atau melepas ring di kemaluan.

    Namun di Kabupaten Lebak, Banten, Damkar kini merambah tugas baru.

    Bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk melarai pasangan suami istri yang cekcok.

    Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (15/2/2025) malam, ketika markas Damkar Lebak di Rangkasbitung didatangi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya sendiri. 

    Korban mengaku dipukul di lokasi tempat dia berjualan di depan Gedung DPRD Lebak.

    “Ibu tersebut datang ke markas, minta tolong untuk dibantu karena sudah dipukul oleh suaminya sendiri,” kata Rian, petugas Damkar Lebak yang menerima laporan tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan, Minggu (16/2/2025).

    Damkar yang sedang piket kemudian menyanggupi permintaan ibu tersebut untuk menasihati suaminya agar tidak melakukan tindakan KDRT lagi.

    Saat suaminya didatangkan ke markas Damkar, diketahui bahwa penyebab cekcok itu karena suaminya terbakar api cemburu.

    “Suaminya yang dilaporkan memukul istrinya tersebut ternyata cemburu oleh istrinya yang dekat dengan lelaki lain sehingga terjadi keributan,” jelas Rian.

    Di markas Damkar, keduanya kemudian dimediasi oleh petugas dan dinasihati agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

    “Anggota Damkar mencoba untuk menenangkan keduanya dan suami istri tersebut diimbau agar tidak membuat keributan di tempat umum dan menyelesaikan masalahnya di rumah,” ucap dia. (*)

  • Pasutri di Lebak Banten Cekcok, Damkar Dipanggil untuk Menenangkan Regional 16 Februari 2025

    Pasutri di Lebak Banten Cekcok, Damkar Dipanggil untuk Menenangkan Regional 16 Februari 2025

    Pasutri di Lebak Banten Cekcok, Damkar Dipanggil untuk Menenangkan
    Tim Redaksi
    LEBAK, KOMPAS.com
    – Pemadam Kebakaran (Damkar) di Kabupaten
    Lebak
    , Banten, mendapat panggilan unik. Bukan untuk memadamkan api, melainkan untuk melarai pasangan suami istri yang cekcok.
    Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (15/2/2025) malam, ketika markas
    Damkar Lebak
    di Rangkasbitung didatangi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (
    KDRT
    ) oleh suaminya sendiri.
    Korban mengaku dipukul di lokasi tempat dia berjualan di depan Gedung DPRD Lebak.
    “Ibu tersebut datang ke markas, minta tolong untuk dibantu karena sudah dipukul oleh suaminya sendiri,” kata Rian, petugas Damkar Lebak yang menerima laporan tersebut saat dikonfirmasi oleh wartawan, Minggu (16/2/2025).
    Petugas Damkar yang sedang piket kemudian menyanggupi permintaan ibu tersebut untuk menasihati suaminya agar tidak melakukan tindakan KDRT lagi.
    Saat suaminya didatangkan ke markas Damkar, diketahui bahwa penyebab cekcok itu karena suaminya terbakar api cemburu.
    “Suaminya yang dilaporkan memukul istrinya tersebut ternyata cemburu oleh istrinya yang dekat dengan lelaki lain sehingga terjadi keributan,” jelas Rian.
    Di markas Damkar, keduanya kemudian dimediasi oleh petugas dan dinasihati agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.
    “Anggota Damkar mencoba untuk menenangkan keduanya dan suami istri tersebut diimbau agar tidak membuat keributan di tempat umum dan menyelesaikan masalahnya di rumah,” ucap dia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    FK3I Tolak Keras Proyek PLTP di Gunung Tampomas Sumedang

    JABAR EKSPRES – Wacana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat cukup menyita perhatian.

    Pasalnya, proyek nasional tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi panas bumi, sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT).

    Akan tetapi, terdapat penolakan terhadap proyek nasional, alias pertambangan geothermal di kawasan Gunung Tampomas, karena dinilai dapat menimbulkan banyak permasalahan baru.

    Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Pusat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya menolak rencana proyek gheotermal di Gunung Tampomas.

    “Pembangunan non-kehutanan di kawasan hutan semakin masif dan menggila. Padahal, kerusakan-kerusakan sampai saat ini terabaikan pemulihannya,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Minggu (16/2).

    Dedi menerangkan, terabaikannya pemulihan atas kerusakan hutan yang terjadi, dinilai karena tidak sebanding dengan pengrusakan kawasan hutan atas nama proyek strategis nasional.

    BACA JUGA: Kunjungan Kerja DPRD Sumedang: Hanya Seremonial dan Pemborosan Anggaran?

    Dia menambahkan, selain 20 juta hektare kawasan hutan akan dijadikan hutan tanaman energi dan hutan ketahanan pangan, proyek lain seperti pembangunan panas bumi akan dibangun di empat titik.

    Disampaikan Dedi, keempat titik lokasi pengebangan panas bumi untuk EBT, berada di Gunung Papandayan Barat, di Taman Nasional Gede Pangrango, di Taman Nasional Gunung Ciremai dan Di Gunug Tampomas.

    “Di Gunung Tampomas sendiri akan dibangun pembangkit listrik panas bumi seluas 27.110 hetare, yang masuk di dua wilayah yaitu Kabupaten Sumedang dan Subang,” terangnya.

    Dedi menjelaskan, dalam rencana umum energi nasional, daerah Jawa Barat merupakan wilayah terbanyak pembangunan kepentingan energi nasional.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, Provinsi Jawa Barat diketahui memiliki 331 titik potensi panas bumi, yang dianggap sebagai EBT.

    Salah satu titik EBT tersebut, yakni berada di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP).

    BACA JUGA: DPKP Sumedang Gelar GPM di Cimanggung, Anggota DPRD Borong Sayuran dan Dibagikan Gratis untuk Warga

    Penempatan titik lokasi EBT di kawasan Gunung Tampomas tersebut, diketahui sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 1456 K/30/MEM/2008.

  • Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas Megapolitan 16 Februari 2025

    Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas Megapolitan 16 Februari 2025

    Kemendagri Akan Beri Arahan Soal Prosesi Pelantikan ke Kepala Daerah di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi arahan ke para kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025), atau dua hari sebelum hari pelantikan.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    mengatakan, arahan tersebut diberikan untuk proses pelantikan di Istana Negara.
    “Itu lebih kepada fokus tentang prosesi di istana,” tutur Bima Arya saat diwawancarai di Kantor Kemendagri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Bima mengatakan, waktu pelantikan di Istana Negara cukup terbatas dan harus berlangsung rapih sehingga para kepala daerah terpilih perlu diberikan arahan.
    Saat diberikan arahan, para kepala daerah juga diperbolehkan bertanya terkait hal teknis selama pelantikan.
    “Selasa
    briefing
    teknis, sekaligus tentunya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh teman-teman kepala daerah, bisa di sana,” ucap Bima.
    Kemudian, pada Rabu (19/2/2025), para kepala daerah harus menjalani gladi bersih.
    “Rabunya itu gladi bersihnya, itu akan mengenakan PDUB, sehingga jadi lebih rapih,” pungkas Bima.
    Sebelumnya diberitakan,
    pelantikan kepala daerah
    terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).
    Hal ini tertulis dalam Formulir Berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3/644/SJ tertanggal 11 Februari 2025.Formulir ini telah dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Kamis (13/2/2025).
    Dalam surat formulir berita yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri RI, pada 11 Februari 2025 dijelaskan bahwa pelantikan akan dilakukan pada 20 Februari 2025 bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta.
    Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.
    Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing.
    Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Anggota DPRD Indramayu yang Disekap di Myanmar Dibebaskan, Segera Pulang ke Indonesia – Halaman all

    Mantan Anggota DPRD Indramayu yang Disekap di Myanmar Dibebaskan, Segera Pulang ke Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU – Robiin, mantan anggota DPRD Indramayu yang sebelumnya disekap di Myanmar berhasil dibebaskan.

    Robiin sebelumnya dikabarkan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di Myanmar.

    Kabar pembebasannya disampaikan oleh Muhammad Solihin, rekan Robiin yang juga mantan anggota DPRD Indramayu.

    Menurut Solihin, Robiin dan delapan warga negara Indonesia (WNI) lainnya yang menjadi korban penyekapan di Myanmar berhasil dibebaskan oleh otoritas militer Thailand.

    “Alhamdulillah, sudah ada kabar langsung dari Robiin. Ia sudah bebas,” ujar Solihin pada Minggu (16/2/2025).

    Saat ini, Robiin dan rekan-rekannya telah berada di Thailand.

    Mereka tengah menjalani proses verifikasi pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) di Thailand sebagai syarat pemulangan ke Indonesia.

    “Alhamdulillah, hanya tinggal menunggu beberapa pekan lagi untuk proses pemulangan Robiin ke Indonesia, sesuai dengan verifikasi SPLP di Thailand,” tambahnya.

    Ucapan Syukur dari Keluarga

    Kabar kebebasan Robiin juga dibenarkan oleh istrinya, Yuli Yasmi.

    Ia mengaku sangat bersyukur karena suaminya akhirnya bisa bebas setelah mengalami masa-masa sulit di Myanmar.

    “Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan kabar baik bahwa suami saya dan WNI lainnya telah dievakuasi oleh otoritas militer Thailand,” ungkapnya.

    Yuli juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam membantu pembebasan suaminya.

    Ia secara khusus mengapresiasi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang telah memberikan dukungan penuh dalam upaya penyelamatan Robiin dan delapan WNI lainnya. 

    Selain itu, ia juga berterima kasih kepada rekan-rekan sesama mantan anggota DPRD Indramayu yang terus memperjuangkan kebebasan suaminya.

    “Saya sangat berterima kasih atas segala bantuan yang diberikan,” ujarnya.

    Terjebak Modus Lowongan Kerja Palsu

    Sebagai informasi, Robiin merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019 dari Partai NasDem.

    Pada September 2023, ia berangkat ke Myanmar setelah mendapatkan informasi lowongan kerja dari media sosial Facebook.

    Dalam lowongan tersebut, ia ditawari pekerjaan sebagai admin HRD di sebuah pabrik tekstil di Thailand dengan gaji Rp 16 juta per bulan, ditambah bonus dan cuti.

    Ia juga dijanjikan akan dibuatkan visa kerja.

    Namun, kenyataan berkata lain. Sesampainya di luar negeri, Robiin justru diselundupkan ke Myanmar dan dipekerjakan dalam praktik online scamming.

    “Kalau tidak mencapai target kerja, mereka mendapat hukuman. Bisa disetrum, dipukul dengan kayu balok, atau dipentung pakai pentungan satpam jika ketahuan mengantuk,” ungkap Yuli, menceritakan penderitaan yang dialami suaminya.

    Kini, setelah melalui proses panjang, Robiin dan delapan WNI lainnya akhirnya terbebas dan sedang menunggu kepulangan ke Indonesia. Handhika Rahman 

     

     

  • DAU Pendidikan Kota Banjar Akan Beralih ke Sistem Lelang, Wali Kota Terpilih Janji Evaluasi

    DAU Pendidikan Kota Banjar Akan Beralih ke Sistem Lelang, Wali Kota Terpilih Janji Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar untuk tahun 2025 yang mencapai Rp10 miliar akan mengalami perubahan signifikan dalam pengelolaannya.

    Rencananya, dana tersebut tidak akan lagi dikelola secara swakelola untuk keperluan renovasi ruang kelas dan pengadaan sarana prasarana (sarpras) di sekolah-sekolah.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disdik Kota Banjar, H. Kaswad baru-baru ini.

    Menurut H. Kaswad, dari total anggaran yang tersedia, hanya Rp7,5 miliar yang akan dialokasikan untuk program pendidikan formal dan nonformal.

    “Tahun ini, alokasi DAU untuk fisik seperti renovasi kelas akan dilakukan melalui sistem lelang. Ini berbeda dengan tahun 2024 yang masih menggunakan metode swakelola,” jelasnya.

    BACA JUGA: Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    Perubahan skema pengelolaan anggaran ini memicu berbagai pertanyaan, terutama mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan dana.

    Wali Kota Banjar terpilih, H. Sudarsono, berkomitmen untuk meninjau ulang penyaluran DAU Disdik serta fokus pada perbaikan rapor pendidikan Kota Banjar yang dinilai masih memerlukan peningkatan.

    “Kami akan evaluasi titik lemahnya. Jika ada yang kurang, harus diperbaiki. Saya optimis perubahan signifikan bisa dicapai,” tegas Sudarsono.

    Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Banjar sebelumnya telah menggelar rapat kerja yang membahas kinerja rapor pendidikan dan rencana alokasi DAU 2025.

    BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menegaskan bahwa DAU harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.

    “Jangan sampai anggaran terdistorsi hanya untuk proyek tertentu,” ujar Cecep.

    Rencana kebijakan yang beralih dari sistem swakelola ke lelang ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

    Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem lelang berisiko memicu pemborosan anggaran, sementara yang lain meyakini bahwa metode ini lebih mudah diawasi dan dapat meningkatkan transparansi.

  • Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    JABAR EKAPRES – Ketegangan internal Karang Taruna Kota Banjar memuncak setelah tiga kecamatan (Purwaharja, Banjar, dan Langensari resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi.

    Isu transparansi anggaran, vakumnya program kerja, dan ketidakjelasan arah organisasi menjadi pemicu utama. Mosi ini disertai tuntutan penyelenggaraan KLB untuk memilih kepengurusan baru.

    Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra, mengonfirmasi bahwa anggaran hibah dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat ke setiap kabupaten/kota memang sebesar Rp50 juta per tahun. Namun, dana yang diterima diklaim lebih kecil karena pemotongan pajak.

    “Pemotongan pajak wajar terjadi, tetapi harus disertai laporan keuangan yang jelas. Sayangnya, hingga kini belum ada komunikasi intensif dengan Ketua Deni untuk membahas hal ini,” ujar Agus baru-baru ini.

    BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta

    Agus Sumitra menyatakan MPKT akan memediasi pertemuan antara Deni dan perwakilan kecamatan. “Kami ingin duduk bersama, bahas masalah secara kekeluargaan,” ujarnya.

    Jika mediasi gagal, KLB diprediksi menjadi opsi akhir. Namun, keputusan akhir berada di tangan Penjabat Wali Kota Banjar selaku pembina Karang Taruna.

    Ketiadaan transparansi ini diperparah dengan pengakuan Yadi Kurniadi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, yang menjabat sebagai bendahara namun tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana. “Saya hanya tahu anggaran masuk, tetapi tidak ada keterbukaan soal penggunaannya. Ini merusak reputasi organisasi,” tegas Yadi.

    “Visi-misi yang dijanjikan Deni saat pemilihan tidak terrealisasi. Program kerja hanya di atas kertas,” kritik Yadi.

    BACA JUGA: Hadiah Juara Umum Porkot Banjar Dijanjikan Cair 2025, Ketua KONI Beberkan Tantangan Anggaran

    Dede Hasanudin, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, menambahkan jika Karang Taruna membutuhkam solidaritas di komponen kepengurusan. “Kami ingin soliditas kembali. Jangan sampai kepentingan individu mengalahkan tujuan organisasi,” ujarnya.

    Deni Herdiandi, yang juga anggota DPRD Kota Banjar, membantah kelalaiannya. Ia menyebut vakumnya kegiatan organisasi disebabkan oleh kesibukan agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada.

    “Kami menjaga netralitas dan independensi selama kontestasi. Vakum ini hanya sementara. Siap memperbaiki komunikasi,” kata Deni.

  • Duet Pemimpin Jember Hendy-Firjaun Berpamitan Lewat Surat

    Duet Pemimpin Jember Hendy-Firjaun Berpamitan Lewat Surat

    Jember (beritajatim.com) – Duet pemimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2021-2025, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman berpamitan lewat surat terbuka. Selain beredar di media sosial, surat tersebut juga diterima sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga vertikal di luar Pemerintah Kabupaten Jember.

    Surat tersebut memampang foto Bupati Hendy bersama istrinya Kasih Fajarini dan Wakil Bupati Firjaun bersama istrinya Ervita Abdillah Sari, dengan tajuk Pamit Undur Diri.

    Dalam surat tersebut, Hendy-Firjaun berterima kasih atas kebersamaan dan dukungan kepada mereka dalam melayanu masyarakat. Mereka juga berterima kasih atas energi positif yang disebarkan oleh semua pihak yang menghasilkan kinerja akseleratif dan kolaboratif penuh sinergi.

    Hendy-Firjaun mengajak masyarakat Jember untuk terus berjuang bersama apapun tantangannya, karena masih banyak yang harus dikerjakan dan diselesaikan. “Pelaut hebat, tak pernah lahir di laut yang tenang,” kata mereka dalam surat tersebut.

    Berikut teks lengkap surat tersebut

    PAMIT UNDUR DIRI

    Demi Waktu yang terus bergulir. Setiap awal memiliki akhir.
    Selama 4 tahun perjalanan hidup amanah penuh berkah telah terukir.

    Terima kasih telah membersamai, mendukung dan berbuat sarat manfaat,
    kepada Kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember untuk Melayani Masyarakat.
    Terima kasih karena selalu menyebarkan energi positif,
    atas kinerja dan karya purna abdi yang akseleratif dan kolaboratif penuh sinergi.

    Bekerja dan mengabdi bersama untuk Senyum Bahagia Masyarakat Jember
    adalah salah satu pengalaman hidup terbaik sepanjang hidup kami.

    Semua kekurangan, khilaf dan kesalahan yang mengiringi perjalanan ini, berpulang kepada Kami.
    Maka, dengan rendah hati dari lubuk sukma paling dalam,
    Kami Mohon Maaf Lahir dan Batin.

    Tugas, Karya dan Perjuangan Pengabdian untuk Masyarakat Jember
    masih banyak yang harus kita kerjakan dan selesaikan.
    Gelora Semangat Membangun Jember Lebih Kueren dan Bermartabat,
    Harus Terus Kita Rajut dan Giatkan Bersama apapun Tantangannya.
    Karena pelaut hebat, Tak pernah lahir di laut yang tenang. Mari kita terus berjuang!

    Hidup telah menjadi perjalanan yang indah bagi kami dan kita semua.
    Namun, waktunya telah tiba bagi kami pamit undur diri.

    Bermunajat Do’a dan Asa kepada Allah SWT,
    Semoga Masyarakat Kabupaten Jember Senantiasa Sehat, Makmur dan Sejahtera.
    Terima kasih telah mendukung dan ramah kepada Kami selama ini.

    Bupati Jember Haji Hendy Siswanto & Istri
    Wakil Bupati Jember KH. MB. Firjaun Barlaman & Istri

    Sambutan Positif
    Surat tersebut mendapat respons positif. Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni berterima kasih kepada duet tersebut. “Bekerja di bawah kepemimpinan Bapak merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan yang penuh pengabdian dan kasih sayang terhadap masyarakat,” katanya, Minggu (16/2/2025).

    Menurut Eka, semangat kerja yang ditanamkan Hendy-Firjaun akan membimbingnya dan terus membersamai langkah perjuangan menuju kemajuan Kabupaten Jember.

    “Dengan segala kerendahan hati, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelayanan dan pengabdian kami. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua,” katanya.

    Hal senada juga dilontarkan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. “Kami mengapresiasi kinerja Pak Hendy dan Gus Firjaun selama ini. Apa yang menjadi kebaikan buat kita, segala macam prestasinya dan kebijakan-kebijakan yang sudah baik, akan tetap kami kawal dan lanjutkan,” katanya. Halim juga mendoakan Hendy yang masih dalam perawatan intensif di rumah sakit. [wir]

  • Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Tes Kesehatan, Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi Akui hanya Ada 1 Masalah

    Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih Dedi Mulyadi mengungkap hasil pemeriksaan tes kesehatannya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Minggu (16/2/2025). Ia mengaku hanya memiliki satu masalah saja, meski hasilnya menunjukkan kondisi yang baik. 

    Tes kesehatan ini dilakukan untuk memeriksa kesiapan para kepala daerah menjalani pelantikan dan agenda retret di Magelang, Jawa Tengah, minggu depan.

    “Jadi tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu saja, yaitu enggak punya teman saat memeriksa gula,” ucap Dedi Mulyadi berkelakar seusai tes di Kemendagri, Jakarta.

    Dedi Mulyadi mengaku dirinya tidak melakukan persiapan khusus untuk menjalani pelantikan kepala daerah, sebab acara tersebut hanya seremonial.

    Selain itu, ia sudah terbiasa menjalani pelantikan, baik saat menjadi anggota DPRD, bupati dua periode, maupun DPR. 

    “Kalau pelantikan kan hal yang seremonial, biasa saja yang biasa kita lakukan,” pungkas Dedi Mulyadi. 

  • Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin

    Lawan Penambang Ilegal, Dedi Mulyadi: Kalau Takut Jangan Jadi Pemimpin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    (Jabar) terpilih,
    Dedi Mulyadi
    , menegaskan bahwa ia tidak takut terhadap pelaku
    penambang ilegal
    .
    Pernyataan ini disampaikan Dedi saat ditanya mengenai penindakan terhadap penambang ilegal di wilayah Jabar, saat nanti resmi menjabat sebagai gubernur.
    “Kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin, di rumah saja,” kata Dedi, saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Minggu (16/2/2025).
    Dedi menyatakan bahwa praktik
    tambang ilegal
    di Jawa Barat harus segera dibersihkan.
    Ia berencana untuk tidak hanya menggunakan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) dalam upaya pemberantasan tambang ilegal, tetapi juga akan mengadopsi pendekatan melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (
    UU Tipikor
    ).
    “Kita ingin melakukan pendekatan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” ujar Dedi.
    Ia menjelaskan bahwa pendekatan dengan UU Tipikor memungkinkan karena para penambang ilegal itu tidak membayar pajak selama puluhan tahun, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.
    Di sisi lain, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menghitung berapa jumlah dana yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal.
    “Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih
    recovery
    yang diperlukan untuk melakukan
    recovery
    terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal,” tuturnya.
    Persoalan tambang batu ilegal di Subang, Jawa Barat, sebelumnya menjadi sorotan setelah video pernyataan Dedi mengenai aktivitas melanggar hukum tersebut viral.
    Menyusul sorotan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup tambang batu ilegal di daerah tersebut.
    Sebagai respons, ratusan buruh galian melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Subang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.