Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prasetyo Edi mengaku tak tahu soal pengadaan lahan rusun di Cengkareng
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak tahu mengenai pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Hal tersebut diungkapkan Prasetyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rusun di Cengkareng, Jakarta Barat.

    “Tadi ditanyakan terkait Pak Sukmana (tersangka kasus korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng), apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng. Saya enggak mengerti. Itu pakai peraturan gubernur (pergub), bukan peraturan daerah (perda). Kalo perda, saya pasti tahu,” ucapnya.

    Ia menjelaskan perkara ini bermula ketika Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan dan Gedung yang saat ini berganti nama menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membeli lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, kepada seseorang bernama Toeti Noezlar Soekarno pada tahun 2015. Lahan tersebut akan dibangun rusun.

    Pemprov DKI dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan dengan harga Rp14,1 juta per meter persegi pada 7 Oktober 2015.

    Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan bahwa lahan itu bermasalah. BPK mencatat bahwa lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Lalu, pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan peraturan gubernur karena terjadi ketegangan antara Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, pengadaan lahan tersebut pun berasal dari APBD yang didasarkan pada pergub.

    Lantaran didasari pergub, Prasetyo pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai pengadaan lahan tersebut.

    “Terkait Cengkareng Barat, saya enggak ngerti. Tanahnya di mana aja saya enggak tahu,” ujarnya.

    Kendati demikian, ia selaku Ketua DPRD DKI Jakarta pada saat itu tidak tinggal diam dengan membentuk Panitia Khusus Aset.

    “Di sini juga saya, karena temuan BPK, langsung membuat panitia khusus (pansus). Kebetulan pansus itu diketuai almarhum Gembong Warsono,” ucapnya.

    Berdasarkan pantauan pewarta ANTARA, Prasetyo tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada sekitar pukul 09.00 WIB. Politikus PDIP itu keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.37 WIB.

    Sebelumnya, Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Polisi Cahyono Wibowo mengatakan bahwa Prasetyo dimintai keterangan sebagai saksi pada Senin ini.

    “Kami akan minta keterangannya karena yang bersangkutan disebut oleh salah satu yang statusnya masih saksi saat ini, terkait dengan masalah proses pengadaan tanah tersebut,” ucapnya.

    Kasus dugaan korupsi pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim tanggal 27 Juni 2016.

    Kasus ini melibatkan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2015 ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.

    Dalam kasus tersebut, Polri telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Sukmana dan Rudy Hartono Iskandar selaku pihak swasta.

    Tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Sumber : Antara

  • Mahasiswa Demo Tolak Pemangkasan Anggaran dan Dwi Fungsi TNI di DPRD Jatim, Berujung Ricuh

    Mahasiswa Demo Tolak Pemangkasan Anggaran dan Dwi Fungsi TNI di DPRD Jatim, Berujung Ricuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan serta dwi fungsi TNI di depan Gedung DPRD Jawa Timur berujung ricuh, Senin (17/2).

    Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi memadati Jalan Indrapura sejak siang hari. Mereka melakukan orasi dan membakar alat peraga sekitar pukul 14.00 WIB sebagai bentuk protes.

    Suasana mulai memanas ketika asap tebal dari pembakaran alat peraga mengepul di tengah aksi. Aparat kepolisian yang berjaga langsung merapatkan barikade dan meminta massa untuk memadamkan api. Namun, situasi semakin tegang ketika terjadi lemparan botol di sekitar lokasi aksi.

    Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aulia Thaariq Akbar, menegaskan bahwa mereka membawa 10 poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh Ketua DPRD Jawa Timur.

    “Kami menuntut bapak ibu DPRD Jawa Timur, terutama Ketua DPRD untuk memenuhi tuntutan kami. Tapi sayangnya Ketua DPRD tidak ada, sehingga kami bertahan sampai Ketua DPRD Jawa Timur menemui kami,” kata Thaariq, Senin (17/2/2025).

    Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, pada Senin siang.

    Para mahasiswa membakar keranda bertuliskan #IndonesiaGelap #Jatim pic.twitter.com/wYPgXd0D2z

    — beritajatim (@beritajatimcom) February 17, 2025

    Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi.

    “Kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di pendidikan kita, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami, biaya kuliah teman-teman dan kawan-kawan yang hendak menempuh pendidikan perguruan tinggi,” jelas Thaariq.

    Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran sektor kesehatan yang dinilai membahayakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Mereka juga mengecam maraknya dwi fungsi TNI di sektor-sektor jabatan sipil yang dianggap mengkhianati semangat reformasi.

    “Kami juga turut menyoroti multifungsi TNI yang mulai masuk di sektor-sektor jabatan sipil, yang itu mengancam cita-cita reformasi yang dulu sudah kita perjuangkan. Dan yang seharusnya ia TNI fokus di bidang pertahanan dan keamanan,” ucapnya. [ram/beq]

  • Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

    Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri menilai rencana kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menambah durasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah harus dikaji lebih mendalam agar tidak membebani siswa dan sekolah yang belum siap.

    Agus menegaskan bahwa meskipun peningkatan kualitas pendidikan adalah hal yang penting, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa.

    Ia menyebut kesiapan tenaga pengajar serta fasilitas pendukung sebagai aspek yang harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini dijalankan.

    “Kami mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kebijakan ini harus realistis. Jangan sampai sekolah dipaksa menambah durasi belajar tanpa kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem pembelajaran. Menurutnya, penambahan jam belajar bahasa Inggris sebaiknya tidak mengorbankan mata pelajaran lain atau membebani siswa dengan tambahan waktu belajar yang berlebihan.

    “Kita harus memastikan bahwa siswa tidak merasa terbebani. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kehilangan minat belajar karena merasa terlalu dipaksa,” tutur politisi PPP ini.

    Agus juga meminta Pemkot untuk melakukan kajian berbasis data sebelum menerapkan kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan tenaga ahli pendidikan dan guru dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif.

    “Kalau memang ingin menambah durasi bahasa Inggris, sebaiknya didukung dengan metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Jangan hanya menambah jam belajar tanpa memperhatikan efektivitasnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan.

    “Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini. Jika memang terbukti efektif dan tidak membebani siswa maupun sekolah, tentu kami akan mendukungnya. Namun, jika ada kendala di lapangan, harus ada solusi yang cepat dari Pemkot,” tegasnya.

    Hingga saat ini, DPRD masih menunggu langkah konkret dari Pemkot Surabaya terkait kajian lebih lanjut mengenai penambahan durasi bahasa Inggris di sekolah. “Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Surabaya,” tandasnya.[asg/ted]

  • Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Diperiksa Bareskrim, Prasetyo Edi Jelaskan Kronologi Kasus Lahan Cengkareng

    Bisnis.com, JAKARTA — Eks Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan persoalan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat yang menyeret dirinya.

    Sebelumnya, politisi PDI-Perjuangan ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bareskrim memeriksa Prasetyo Edi lantaran namanya sempat disinggung oleh saksi dalam kasus ini.

    Prasetyo menekankan bahwa kasus itu berkaitan dengan peraturan gubernur atau pergub. Oleh karenanya, dia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

    “Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub [peraturan gubernur] kok bukan perda [peraturan daerah], kalau perda saya tahu,” ujar Prasetyo di Bareskrim, Senin (17/2/2025).

    Dia kemudian menjelaskan perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar.

    Pembelian itu dilakukan antara Pemprov  DKI Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Kala itu, Pemprov DKI Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan Rp14,1 juta per meter pada 2015. 

    Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025 menyatakan lahan itu bermasalah. 

    “BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015,” tambahnya.

    Di tahun yang sama, kemudian terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015.

    Dalam hal ini, Kemendagri sempat menggagas mediasi 7 hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

    “Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015,” tutur Prasetyo.

    Singkatnya, sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan masalah pembelian lahan, Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

    “Maka setelahnya DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, korps teranyar Polri tersebut telah meningkatkan status perkara tersebut ke penyidikan setelah mengantongi minimal dua alat bukti pada (27/1/2025).

    Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Kasus rasuah itu berpotensi merugikan negara Rp649 miliar.

  • DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya

    DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    DPRD DKI dukung program Water Purifier PAM Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:06 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, menyatakan dukungannya terhadap program Water Purifier yang digagas oleh PAM Jaya. Program ini bertujuan untuk menyediakan air siap minum bagi warga Jakarta dengan kualitas yang sudah memenuhi standar WHO.

    “Kepada warga masyarakat DKI, air sekarang ini sudah diproses menjadi air siap minum, sama dengan air-air kemasan lainnya,” kata Simon Ishak di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

    Simon menjelaskan bahwa peningkatan kualitas air ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penggantian pipa lama yang sudah berkarat dengan pipa baru serta pemasangan Water Purifier bagi warga yang masih menggunakan pipa lama.

    “Sebelum pipanisasi yang baru selesai, ada alat pendukung seperti Water Purifier untuk menyaring air agar tetap aman diminum. Kalau pipanya sudah diganti, warga bisa langsung minum dari keran. Tapi kalau belum, mereka harus menggunakan alat ini,” ujarnya.

    Meski program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, Simon menyoroti perlunya sosialisasi lebih luas terkait penggunaan fasilitas air minum di tempat umum. Ia menyesalkan adanya insiden di mana fasilitas air minum justru dijadikan tempat sampah.

    “Beberapa waktu lalu saya lihat di media sosial, ada fasilitas air minum yang malah dijadikan tempat sampah. Bekas makanan dan minuman ditumpuk di situ. Ini menunjukkan bahwa masih ada warga yang belum siap menerima fasilitas ini dengan baik,” terang dia.

    Ia menekankan, kebiasaan masyarakat perlu diubah agar fasilitas Water Purifier ini bisa dimanfaatkan secara maksimal.

    “Tidak perlu lagi sosialisasi besar-besaran karena sudah jelas tertulis ‘Air Minum PDAM’ di fasilitasnya. Tapi tetap, mengubah kebiasaan masyarakat memang butuh waktu,” tambahnya.

    Simon juga menyebut bahwa saat ini sudah ada beberapa titik di Jakarta yang memiliki fasilitas Water Purifier, meski skalanya masih terbatas. Ke depannya, ia berharap fasilitas ini bisa diperbanyak di tempat-tempat umum seperti halte, taman, dan kawasan wisata.

    “Di Ancol sudah ada, terutama di tempat hiburan dan rekreasi. Ke depan, fasilitas ini akan diperbanyak di tempat umum lainnya seperti halte dan tempat keramaian lainnya,” ujarnya.

    Namun, ia juga mengingatkan agar fasilitas ini tidak disalahgunakan untuk hal-hal lain seperti mencuci pakaian. “Jangan sampai nanti ada yang pakai buat cuci baju di situ,” pungkasnya.

    Program Water Purifier dari PAM Jaya diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih berkualitas serta mengurangi ketergantungan pada air kemasan, sejalan dengan standar internasional.

    Water Purifier merupakan salah satu inovasi yang diterapkan sebagai alternatif air minum tanpa kemasan plastik sekali pakai.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, menjelaskan bahwa teknologi water purifier memungkinkan masyarakat mengakses air minum langsung dari sumbernya tanpa perlu menggunakan air kemasan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah plastik.

    “Harapannya dengan mudahnya akses air bersih dan siap minum ini akan mengurangi polusi sampah plastik sekali pakai,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Arief menambahkan, upaya ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG ke-6 tentang air bersih dan sanitasi layak, serta SDG ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demontrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Kabupaten Lamongan.

    Mereka menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan kasus korupsi dan kinerja pemerintah daerah setempat, Senin (17/2/2025).

    Secara garis besar, ada tiga poin tuntutan yang dibawa PMII. Pertama mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di Kota Soto yang dinilai lamban.

    “Kami ke sini membawa banyak kasus yang viral di media sosial. Mari kita mendesak KPK untuk menuntaskan kasus kasus ini,” teriak salah satu orator, di depan Gedung DPRD Lamongan.

    Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan PMII adalah dugaan penyelewengan dana hibah untuk pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017–2019.

    “Dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gedung Pemkab Lamongan sampai hari ini belum terdapat proses yang jelas. Sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar orator.

    Selain penanganan kasus korupsi, PMII juga mengkritisi kinerja Pemkab Lamongan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Mereka menilai program-program yang diusung Pemkab Lamongan tidak berjalan maksimal.

    Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi, agar ke depan program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata di masyarakat.

    Tak hanya itu, massa PMII juga menuntut DPRD merevisi APBD dan menekan eksekutif melaksanakan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat dalam sektor ekonomi.

    Massa PMII ditemui Wakil DPRD Lamongan, Imam Fadli. Politisi dari Partai Gerinda tersebut menegaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Lamongan saat ini sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.

    “Terkait kasus-kasus hukum, mari kita kawal bersamaa. KPK, Kejaksaan sudah melakukan proses hukum. Semua sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, ujarnya.

    Sementara mengenai APBD tahun 2025, kata Fadli, sudah melalui evaluasi Gubernur Jatim dan sudah disahkan. APBD Lamongan tahun ini sebesar Rp 3,26 triliun.

    “Kita tunggu aksi-aksi pejabat eksekutif dalam menjalankan programnya yang sudah ada. Kita kawal keperuntukannya, mulai untuk kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya. Kami pastikan aspirasi panjengan jadi catatan buat kami dan kami akan mengawal sepenuhnya. Kami pastikan anggaran yang ada di APBD benar-benar untuk masyarakat Lamongan,” ucap Imam.

    Tak lama setelah mendengar jawaban dari Imam Fadli, massa PMII membubarkan diri. Namun mereka mewanti-wanti akan kembali datang dengan jumlah massa lebih banyak di kemudian hari, jika aspirasi mereka diabaikan. (fak/ted)

  • DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Terapkan Tarif di Jembatan Suramadu

    DPRD Jatim Desak Pemerintah Pusat Terapkan Tarif di Jembatan Suramadu

    Sampang (beritajatim.com) – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, mendesak Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang kebijakan terkait Jembatan Suramadu dan menerapkan tarif bagi kendaraan yang melintas. Menurutnya, kebijakan ini penting untuk meningkatkan perbaikan jalan yang rusak, terutama di jalur kendaraan roda dua, serta meningkatkan keamanan di kawasan yang semakin rawan aksi kejahatan.

    “Banyak warga yang datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu berbayar lagi karena banyak jalan yang rusak, sehingga biaya berbayar itu bisa untuk perbaikan,” terang pria yang akrab disapa Ra Huda, Senin (17/2/2025).

    Sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda menegaskan bahwa tarif yang dikenakan nantinya tidak hanya untuk perbaikan jalan, tetapi juga untuk membayar honor petugas keamanan yang menjaga agar Jembatan Suramadu tetap aman dari kejahatan.

    “Pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran negara jika ada kerusakan, cukup diambil dari penjualan tiket dan untuk membayar petugas keamanan, karcisnya jangan terlalu mahal, misalnya untuk Mobil Rp10 ribu, truk Rp15 ribu dan sepeda motor cukup Rp3 ribu,” tambahnya.

    Menyikapi keluhan warga yang merasa resah dengan kondisi Jembatan Suramadu, Nurul Huda menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti kebijakan ini dan memastikan langkah tersebut dapat mengatasi masalah yang ada.

    “Nanti kita akan koordinasi dengan Pemprov untuk menindaklanjuti harapan warga yang merasa resah,” pungkasnya. [sar/beq]

  • DPRD Surabaya Kritik Keras Kebijakan WFA untuk ASN

    DPRD Surabaya Kritik Keras Kebijakan WFA untuk ASN

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Surabaya mengkritik keras kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai kebijakan ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik jika tidak diawasi dengan ketat meskipun tujuannya untuk efisiensi anggaran.

    Yona menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran sangat diperlukan, hal tersebut tidak boleh mengorbankan efektivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik yang optimal harus tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami memang mendukung adanya efisiensi anggaran, namun perlu diingat bahwa pekerjaan ASN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan publik,” ujar Yona saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Yona menekankan pentingnya sistem pengawasan yang jelas terhadap kebijakan WFA ini. Ia berpendapat bahwa meskipun kebijakan WFA dapat menghemat biaya operasional kantor, listrik, dan transportasi, tetap harus ada pengawasan yang memastikan ASN tetap produktif dan kinerjanya tidak terganggu.

    “Work From Anywhere memang memungkinkan penghematan, namun kita perlu memastikan bahwa ASN tetap produktif dan tidak hanya mengandalkan teknologi. Pengawasan lebih ketat harus dilakukan agar kinerja ASN tidak terganggu,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Yona juga mengingatkan bahwa transparansi dalam implementasi kebijakan ini sangat penting. Menurutnya, Pemkot Surabaya harus berhati-hati agar WFA tidak sekadar dijadikan alasan untuk pemangkasan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan publik.

    “Sistem ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah betul-betul ada efisiensi atau justru justifikasi untuk mengurangi anggaran tanpa memperhatikan kualitas kerja,” tegas Yona.

    Lebih lanjut, Yona juga menyoroti dampak negatif potensial terhadap semangat kerja ASN Pemkot Surabaya. Ia khawatir bahwa tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan WFA bisa mengurangi tanggung jawab ASN terhadap pelayanan publik, yang pada akhirnya bisa merugikan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

    “Sejauh mana efektivitas WFA bisa mendukung program efisiensi secara signifikan? Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan banyak kerugian, khususnya dalam pelayanan publik dan menurunnya effort SDM Pemkot,” ujar Yona.

    Yona secara pribadi juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan WFA atau Work From Home (WFH). Menurutnya, ASN seharusnya tetap bekerja di kantor untuk memastikan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

    “Saya sendiri kurang sependapat dengan WFA/WFH,” tutupnya. [asg/beq]

  • Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    Prasetyo Edi Mengaku Tak Tahu Menahu Soal Kasus Pembelian Lahan Rusun Cengkareng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus PDIP sekaligus mantan Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

    Prasetyo keluar dari gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, sekitar pukul 11.35 WIB.

    Kepada wartawan, ia mengaku mendapat tujuh pertanyaan dari penyidik dan menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail perkara tersebut.

    “Tanah Cengkareng Barat itu saya baru pertama kali jadi Ketua DPRD Jakarta, kalau tidak salah. Nah, di situ tahun 2015 terjadi Pergub, tidak ada Perda, dan tidak ada kaitannya dengan saya,” ujarnya, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, saat permasalahan lahan ini mencuat, mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono (almarhum), telah meminta agar dilakukan audit. Permintaan itu disampaikan pada 30 Juni 2016.

    “Sudah saya jelaskan bahwa saya minta audit BPK, ini kepada KPK dan Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI tahun 2025, lahan tersebut dinyatakan bermasalah. BPK mencatat bahwa tanah tersebut masih berstatus sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta.

    Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah itu tercatat sebagai aset per 31 Desember 2015.

    Pada tahun 2015, APBD DKI Jakarta disahkan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) karena terjadi deadlock antara Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan DPRD DKI Jakarta.

    Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi pada Senin (17/2/2025).

    Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Waka Kortas Tipidkor) Polri, Brigjen Pol Arief Adiharsa, membenarkan bahwa pemeriksaan tersebut tetap sesuai jadwal.

    “Belum ada perubahan jadwal menurut hasil komunikasi dengan penyidik,” kata Arief.

    Ia juga menyebut bahwa Prasetyo Edi memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik. Namun, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan.

    “Beliau janji akan hadir sekitar pukul 10.00 WIB,” tutup Arief.

  • Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Mengapa Prabowo Diusung jadi Capres 2029, Padahal Baru 100 Hari Kerja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Baru 100 hari lebih pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, elite Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) telah sepakat untuk mengusung kembali Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2029.

    Keputusan tersebut diambil usai Partai Gerindra menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2/2025). 

    Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa dalam KLB tersebut menelurkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. Selain itu, Partai berlogo burung Garuda itu juga menetapkan Prabowo untuk kembali menjadi Capres pada 2029. 

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘InsyaAllah’ tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Muzani Kamis (13/2/2025).

    Sehari berselang, Prabowo pun menggelar acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengundang para pertinggi partai politik (parpol) koalisi untuk bertemu. Terpantau Ketum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir sejak pagi hari. 

    Selain itu, datang pula Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY datang mewakili putranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berhalangan hadir. 

    Dalam kesempatan tersebut, SBY menyampaikan agar semua pihak dapat saling membantu dalam upaya menyukseskan pemerintahan Prabowo lima tahun ke depan, bahkan diharapkan 10 tahun ke depan.

    “Dengan prioritas yang beliau punya, agenda yang akan dijalankan lima tahun ke depan, InsyaAllah 10 tahun ke depan,” lanjutnya.

    SBY juga menyarankan agar seluruh pihak dapat melakukan yang terbaik dan membantu keberhasilan pemerintah. Seluruh pihak diharapkan memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada.

    “Marilah kita semua untuk beliau [Prabowo], do our best, mari berbuat yang terbaik semua permasalahan akan selalu ada tantangan akan selalu ada tapi percayalah setiap permasalahan akan ada solusinya oleh karena itu kita harus menjadi bagian dari solusi jangan bagian dari masalah,” tandas SBY.

    Tak hanya mantan Presiden, sejumlah elite parpol pun merasa puas dengan kinerja orang nomor satu di Indonesia itu dalam 4 bulan atau 100 hari masa kerjanya sebagai Presiden.

    Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mempertimbangkan kemungkinan untuk berkoalisi mendukung Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

    Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa partainya siap bergabung dalam koalisi untuk mendukung Prabowo. Saat ditanya apakah PKS akan bergabung dalam koalisi yang mengusung Prabowo, Habib Aboe menjawab optimis.

    “Kami akan jadi koalisi. Koalisi dengan Pak Prabowo yang terbaik, dan kami akan bantu dan bangun NKRI yang terbaik untuk selanjutnya,” ujarnya kepada wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat (14/2/2025).

    Habib Aboe juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai berkoalisi dengan Prabowo pada Pemilu 2029 akan dipikirkan lebih lanjut, dengan penuh harapan.

    “InsyaAllah,” ucapnya sambil tersenyum.

    Di kesempatan yang sama, Plh Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heriyawan juga menanggapi pertanyaan mengenai langkah Gerindra yang kembali mengusung Prabowo untuk Pemilu 2029, Heriyawan menjelaskan bahwa sikap PKS, salah satu partai dalam koalisi, akan diputuskan menjelang Pemilu 2029.

    “Sikap partai kan tentu ya jangan sekarang, sikapnya nanti menjelang itu,” ujarnya.

    Heriyawan juga menambahkan bahwa pernyataan Gerindra yang mengumumkan Prabowo akan maju kembali pada 2029 adalah langkah yang harus dihormati.

    “Itu diumumkan. Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,” jelasnya.

    Di sisi lain, Prabowo pun merespons permintaan dari kader Partai Gerindra agar kembali maju dalam pemilihan presiden 2029. Dia menegaskan dirinya tidak akan maju lagi jika dalam masa pemerintahannya jika gagal memenuhi kepercayaan rakyat.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berbicara dalam HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Sabtu (15/2/2025). Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), para pimpinan partai politik di Indonesia, serta anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saudara-saudara, saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan bahwa ambisinya bukan untuk memimpin demi kepentingan pribadi, melainkan demi kejayaan Indonesia.

    “Dari kecil saya hanya ingin lihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Sama dengan senior-senior saya di situ. Tidak ada bahwa kita ingin kekuasaan untuk kehebatan kita sendiri. Gak ada,” katanya.

     Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra mengusung tema Berjuang Tiada Akhir. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.Perbesar

    Koalisi Permanen Prabowo 

    Dukungan lain juga diberikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Presiden RI Prabowo Subianto merupakan pimpinan negara terkuat di dunia.

    Meskipun tak sama sekali menyebut dukungan terhadap dua periode tetapi menurutnya penerima tongkat estafet kepemimpinan setelahnya begitu kuat dan dipercaya masyarakat dalam memimpin negara. Hal itu berdasarkan data survei kinerja 100 hari yang memperoleh capaian 80,9% dan dukungan parlemen yang juga mencapai diatas 80%.

    “Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di Parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR,” ujarnya dalam sabutan saat ulang tahun Ke-17 Partai Gerindra, Minggu (16/2/2025).

    Jokowi membandingkan pada saat dirinya menjabat pada tahun 2014 lalu, yang mana peringkat oleh lembaga survei sebesar 62%. Selain itu, Jokowi melanjutkan lebih jauh, kekuatan Prabowo di atas pimpinan negara lainnya. sehingga dia meyakini di bawah kepemimpinan Prabowo, satu persatu program- program yang sudah direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik.

    “Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil dan makmur, membawa Indonesia menjadi Indonesia Raya,” tandas Jokowi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sekaligus politikus Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis bahwa ide menjadikan Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai aliansi yang permanen merupakan gagasan yang baik dan akan berjalan.

    Bagaimana tidak, Ara saat ini peta politik kursi parpol-parpol koalisi pendukung Prabowo saat ini mencapai 80% di parlemen. Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi kebangsaan Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, di Hambalang, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).

    “Kami lagi parlemen 80%, 80% di parlemen. pemerintah solid ya, dan presiden akan ke arah koalisi permanen, ya,” katanya kepada wartawan.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengamini bahwa Presiden Ke-8 RI itu menawarkan koalisi permanen di hadapan elite parpol koalisi.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menilai bahwa orang nomor satu di Indonesia ini menginginkan persatuan yang direalisasikan secara berlanjut.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama Pemerintahan,” imbuh Cak Imin.

    PKB, kata Cak Imin, menyambut tawaran itu. Menurutnya, ide Prabowo tersebut memperkuat percepatan pembangunan.

    “Dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di HUT Gerindra, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025)/Bisnis-Anshary Madya SukmaPerbesar

    Terlalu Dini Bahas Pilpres 2029 

    Di sisi lain, sejumlah pengamat politik menilai bahwa wacana pencalonan kembali Prabowo Subianto sebagai presiden pada 2029 masih terlalu dini. Keputusan ini dianggap prematur, mengingat masa pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan 100 hari dan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, menyebut bahwa keputusan permanennya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi salah satu strategi Prabowo untuk memastikan dukungan politik yang solid sebagai tiket untuk maju pada 2029.

    “Soal koalisi Indonesia Maju yang dipermanenkan, ini salah satu cara Prabowo untuk memastikan partai-partai pengusung tetap solid dan tegak lurus mendukung pemerintahan. Prabowo ingin punya tulang punggung partai utama yang satu suara, garis komando, tanpa banyak perdebatan,” katanya kepada Bisnis, Senin (17/2/2025).

    Dia juga menyoroti bahwa langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung kebijakan strategis dan mengcounter isu-isu negatif terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Permanennya KIM ini juga menjaga level kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dan belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, agar tidak ada perpecahan di internal koalisi,” tambahnya.

    Namun, Pangi juga mengingatkan bahwa keputusan ini berisiko menghilangkan ruang diskusi dan kritik dalam koalisi. Jika Prabowo ingin mengambil kebijakan tidak populer, seperti pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, tidak akan ada perdebatan panjang di internal.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menilai permanennya Koalisi KIM sangat dibutuhkan oleh Gerindra dan partai koalisi sebagai bentuk jaminan solidaritas menjelang Pilpres 2029.

    “Ini untuk memastikan anggota koalisi tidak jalan sendiri-sendiri, apalagi dengan keputusan MK yang memungkinkan setiap partai mengusung capresnya sendiri. Tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan makin kompleks, sehingga dibutuhkan dukungan yang solid,” ujar Ray.

    Dia juga menyoroti bahwa dalam rekomendasi Gerindra untuk Pilpres 2029, nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebut sebagai cawapres, membuka kemungkinan bagi Prabowo untuk menggandeng tokoh lain sebagai pendampingnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo tegas menilai bahwa wacana pencalonan Prabowo terlalu dini dan terkesan terburu-buru.

    “Publik akan membaca ini sebagai langkah yang terlalu dini. Saya pikir terlalu buru-buru jika Gerindra sudah menyatakan Prabowo akan maju lagi di 2029. Ini memang hak partai, tetapi terlalu cepat,” kata Karyono.

    Menurutnya, Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, seperti makan siang gratis, pemotongan harga token listrik, dan kebijakan ekonomi pro-rakyat lainnya.

    Apalagi, kata Karyono, pernyataan Gerindra ini cukup disayangkan karena muncul ketika dinamika politik yang masih terus berkembang dan belum matang di era kepemimpinan Prabowo untuk memastikan soliditas koalisinya dan menjaga momentum dukungan publik.

    “Gaya pidato Prabowo yang selalu berapi-api dan kebijakan populisnya memang menarik perhatian, tetapi periode pemerintahannya baru dimulai. Sebaiknya fokus pada kinerja dulu sebelum bicara soal Pilpres 2029,” pungkas Karyono.