Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta Megapolitan 17 Februari 2025

    Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta Megapolitan 17 Februari 2025

    Teguh Setyabudi Kenang Perjalanan sebagai Pj Gubernur Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta,
    Teguh Setyabudi
    , menggelar acara perpisahan dalam forum ”
    Jakarta Update
    ” di
    Balai Kota Jakarta
    pada Senin (17/2/2025).
    Teguh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran media dalam mengawal kebijakan serta memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.
    “Tapi justru yang luar biasa juga adalah teman-teman media. Saya jalani, saya enak saja ngomong. Kalau enggak bisa saya jawab, silakan teman-teman kadis, kaban, karo yang bicara. Tapi kalau saya bisa, ya saya bicara. Kalau tidak bisa, saya kembali ke norma, peraturan perundang-undangan,” ujar Teguh, Senin (17/2/2025).
    Dalam acara tersebut, Teguh juga berbagi pengalaman saat ditunjuk sebagai
    Pj Gubernur Jakarta
    pada 18 Oktober 2024, menggantikan Heru Budi Hartono.
    Ia mengingat betul bagaimana namanya tiba-tiba muncul di media saat sedang berada di Sumedang, usai mengikuti sidang DPRD.
    Teguh mengaku tidak pernah menyangka akan dipercaya untuk memimpin kota metropolitan tersebut.
    “Sedikit pun saya tidak pernah mendekati seseorang, petinggi, anggota DPR RI dan sebagainya, untuk menjadi Pj. Saya tidak tahu kenapa kok tiba-tiba jadi Pj DKI,” kata Teguh.
    Menurut dia, menjadi penjabat sebagai kepala daerah di poros pemerintahan pusat bukan hal yang mudah.
    Namun, setelah mendapat arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Teguh segera mempersiapkan diri untuk amanah tersebut.
    Ia mengingat pesan Tito agar segera mempelajari seluk-beluk Jakarta.
    “Pak Menteri menekankan ke saya, ‘Pak Teguh namanya sudah muncul. Tolong siapkan, jangan sampai kalau jadi, nanti malu-maluin. Pelajari hal-hal yang terkait dengan DKI’,” ungkap Teguh.
    Selama empat bulan berkantor di Balai Kota Jakarta, Teguh merasa percaya diri dan bekerja secara profesional tanpa terbebani dengan dinamika politik.
    Baginya, komunikasi yang baik dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta serta DPRD adalah kunci agar kebijakan berjalan efektif.
    “Saya adalah PNS yang punya atasan. Saya punya pimpinan, saya loyal, dedikasi saya ke atas. Sebagai Pj, sewaktu-waktu bisa dicopot. Saya mencoba mengalir, kerja yang terbaik, masalah pemilihan adalah atasan,” ungkap Teguh.
    Setelah masa tugasnya sebagai Pj Gubernur Jakarta berakhir pada 20 Februari 2025, Teguh kini menanti keputusan selanjutnya.
    Ia mengaku siap untuk menjalani apa pun yang datang, apakah  kembali ke jabatannya sebagai Dirjen Dukcapil atau mendapat penugasan baru.
    “Kalau saya kembali dirjen dukcapil, definitif saya kembali, ya memang itu di situ. Tapi kalau ada penugasan lain, ya saya siap,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Beredar Isu Kandidat Pejabat Sekda Jember Berinisial E

    Beredar Isu Kandidat Pejabat Sekda Jember Berinisial E

    Jember (beritajatim.com) – Masa jabatan Arief Tjahjono sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, resmi berakhir pada 14 Februari 2025. Rumor beredar: kandidat pejabat sekda baru berinisial E.

    “Kami mendapat informasi, SK pejabat sekda sudah berakhir. Otomatis Pemkab Jember mengajukan lagi, apakah itu diperpanjang atau menunjuk pelaksana harian,” kata Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (17/2/2025).

    Halim mendengar Pemerintah Kabupaten Jember telah mengajukan pejabat sekda berinisial E. Namun dia tidak berani memastikan kebenaran isu tersebut.

    Masa jabatan Arief berakhir pada enam hari sebelum Muhammad Fawait dan Djoko Susanto dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember. “Saran kami kepada Pemprov Jatim agar menunggu bupati terpilih. Artinya legitimasinya lebih dapat, karena pada 20 Februari 2025, bupati dan wakil bupati dilantik,” kata Halim.

    Halim mendengar informasi, BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jatim maupun Pejabat Gubernur akan menunggu usulan bupati terpilih. “Apakah Pejabat Sekda diperpanjang atau ditunjuk pelaksana harian baru,” katanya.

    Arief Tjahjono dilantik menjadi penjabat sekda oleh Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat, Kamis (14/11/2025). Dia hanya menjabat selama tiga bulan. Perpanjangan tiga bulan berikutnya sebagai penjabat sekda harus menanti persetujuan gubernur Jatim.

    Wakil Bupati dan Pelaksana Tugas Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, posisi pelaksana harian sekda tetap dijabat Arief Tjahjono yang akan bekerja selama tujuh hari. “Kalau perpanjangan pejabat sekda masih harus menunggu persetujuan gubernur,” katanya.

    Firjaun tidak bisa memastikan Arief akan dilantik menjadi pejabat sekda kembali. “Perkara dilanjut atau bagaimana, terserah bupati baru,” katanya.

    Tidak ada perintah khusus dari Firjaun kepada Arief sebagai pelaksana harian. “Tetap berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi. Jangan kemudian (melakukan) unsur-unsur tidak baik. Kita harus berupaya mendorong untuk kebaikan, terutama soal gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang sudah bisa dicairkan melalui pos barang dan jasa,” katanya. [wir]

  • Komisi B DPRD Tulungagung Pastikan Produksi Susu Tak Terpengaruh Merebaknya PMK

    Komisi B DPRD Tulungagung Pastikan Produksi Susu Tak Terpengaruh Merebaknya PMK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Komisi B DPRD Tulungagung telah menyelesaikan kunjungan ke sejumlah kandang sapi perah di Kecamatan Sendang, Tulungagung, Jawa Timur.

    Komisi yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat ini juga menggali informasi di antara peternak.

    Hasilnya, mereka memastikan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak berpengaruh dengan peternakan sapi perah.

    “Sampai saat ini belum ada laporan kasus PMK pada sapi perah,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo, Senin (17/2/2025).

    Salah satu sasaran yang dikunjungi adalah Koperasi Tani Wilis Kecamatan Sendang, tempat bernaung ratusan peternak sapi perah.

    Mereka memastikan produksi susu tidak terpengaruh isu PMK.

    Dengan demikian, produksi susu dari para peternak tetap terserap pasar seperti biasanya.

    “Tidak ada kasus pada sapi perah, semua aman terkendali. Produksi susu tidak terpengaruh sama sekali,” tegas Widodo.

    Secara umum kasus PMK di Kabupaten Tulungagung juga sudah landai.

    Hal ini tidak lepas dari upaya vaksinasi pada sapi-sapi yang sehat, sehingga mampu memutus penularan.

    Menurut Widodo, vaksin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) terbatas.

    Para peternak banyak yang mengadakan vaksin secara mandiri, salah satunya lewat koperasi yang menaungi.

    “Mereka mengandalkan para mantri suntik yang ada di desa-desa. Vaksinnya memang terbatas,” katanya.

    Widodo mengaku juga selalu berkomunikasi dengan para pedagang sapi, utamanya di selatan Tulungagung.

    Para pedagang ini juga mengakui jika kasus PMK di Tulungagung terus menurun.

    Karena itu pembukaan Pasar Hewan Terpadu (PHT) dianggap sudah sangat tepat.

    “PMK sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pedagang menilai kondisinya sudah aman,” tandas Widodo.

    Sebelumnya, PHT Tulungagung ditutup sejak 9 Januari-9 Februari 2025 karena merebaknya kasus PMK.

    PHT dibuka kembali pada pasaran Pahing, Jumat (14/2/2025), namun jumlah sapi yang diperdagangkan hanya 208 ekor.

    Para pedagang banyak yang datang tanpa membawa sapi, sekedar untuk memantau harga hewan ternak.

    Sementara jumlah sapi yang diperdagangkan saat situasi normal mencapai 750 ekor.

    PHT Tulungagung menjadi salah satu pasar hewan terbesar di wilayah barat daya Jawa Timur.

    Setiap Pahing pedagang yang datang bukan hanya dari Tulungagung, namun juga wilayah sekitar, seperti Blitar, Trenggalek, Kediri juga Malang.

    Bahkan pedagang dari Madura, Sidoarjo dan Gresik banyak yang datang ke PHT, terutama menjelang Iduladha.

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Pamitan ke Ulama dan Ziarah ke Makam Mbah Wasil

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Pamitan ke Ulama dan Ziarah ke Makam Mbah Wasil

    Kediri (beritajatim.com) – Menjelang berakhirnya masa jabatannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, melakukan silaturahmi dan pamitan kepada para ulama serta berziarah ke makam tokoh-tokoh penting di Kota Kediri. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (17/2/2025), beberapa hari sebelum pelantikan Wali Kota Kediri terpilih yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025.

    Dalam kesempatan tersebut, Zanariah mengunjungi Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Anwar Manshur, sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas doa serta dukungan selama masa jabatannya. Selain itu, ia juga berziarah ke makam Syekh Al Wasil Syamsudin (Mbah Wasil) dan makam Gus Sunoto, Ketua DPRD Kota Kediri periode 2019-2024.

    Pamitan dan Ucapan Terima Kasih

    Saat bertemu KH Anwar Manshur, Zanariah menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maafnya.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengunjungi Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Anwar Manshur

    “Karena Wali Kota Kediri terpilih akan dilantik tanggal 20 Februari mendatang, maka secara otomatis masa jabatan saya sebagai Penjabat Wali Kota Kediri juga ikut berakhir. Saya kembali lagi ke Jakarta untuk menjalankan pekerjaan saya di Kemendagri. Untuk itu, terima kasih Pak KH Anwar Manshur dan Ibu Nyai atas segala doa dan dukungannya selama ini untuk saya secara pribadi dan Kota Kediri,” ujar Zanariah.

    Selain berpamitan, Zanariah juga mengapresiasi situasi kondusif di Kota Kediri selama kepemimpinannya, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi.

    “Selama 15 bulan menjabat, dan bertepatan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, Kota Kediri selalu aman, damai, dan tidak ada keributan. Hal ini juga berkat doa para ulama di Kota Kediri. Di samping itu pula, sebentar lagi akan memasuki Bulan Ramadan, untuk itu mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafan selama bertugas di Kota Kediri,” tambahnya.

    Ziarah ke Makam Mbah Wasil dan Gus Sunoto

    Selain bersilaturahmi dengan KH Anwar Manshur, Zanariah juga melakukan ziarah ke makam Syekh Al Wasil Syamsudin (Mbah Wasil), seorang tokoh spiritual yang dihormati di Kediri. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap ulama yang telah berkontribusi dalam perkembangan keislaman di wilayah tersebut.

    Tak hanya itu, Zanariah juga berziarah ke makam Gus Sunoto, mantan Ketua DPRD Kota Kediri periode 2019-2024, yang dikenal memiliki peran penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Ziarah ini menjadi bagian dari rangkaian perpisahan sebelum ia kembali ke Jakarta untuk melanjutkan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). [nm/ted]

  • Mahasiswa Bandung Bergerak: Tuntut Perubahan Kebijakan di Depan DPRD Jabar

    Mahasiswa Bandung Bergerak: Tuntut Perubahan Kebijakan di Depan DPRD Jabar

    JABAR EKSPRES –  Para mahasiswa di Bandung, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar), Senin (17/2/2025).

    Dari pantauan Jabar Ekspres di lokasi, terlihat para mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung saling menyampaikan orasinya kepada pemerintah. Namun tepat pada pukul 17.00 Wib, mereka bubar dengan sendirinya.

    Menurut salah seorang mahasiswa yang juga Plt Ketua Bem Kena UNPAD, Rhido Anwari Aripin mengatakan, dalam aksi kali ini ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

    Selain meminta agar pemerintah Prabowo-Gibran merevisi aturan efisiensi yang berbuntut pada penurunan anggaran ke pendidikan, para mahasiswa juga kata Ridho menuntut beberapa hal lainnya.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ucapnya saat di lokasi.

    BACA JABAR EKSPRES: Desakan Pembentukan Pansus BUMD Bergulir, Mahasiswa Soroti Kerugian BIJ Rp 213,4 Miliar

    Berikut poin-poin tuntutan para mahasiswa saat menggelar aksi di depan Kantor DPRD Jabar:

    1.  Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2.  Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3. Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4.  Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5.  Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    BACA JUGA: Begini Penyebab Mahasiswa Uhamka di Temukan Meninggal di Gunung Joglo

  • PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    PPP Bondowoso Harapkan Pj Sekda Baru Bawa Perubahan Positif

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso, Barry Sahlawi Zein, memiliki harapan pada PJ Sekda Bondowoso yang baru dilantik, Senin (17/2/2025).

    PJ Sekda Bondowoso kini berganti dari sebelumnya dijabat oleh Haeriyah Yuliati. Sekarang Dr. Fathur Rozi yang didapuk sebagai pemimpin tertinggi ASN di Pemkab Bondowoso tersebut.

    Sahlawi menyambut baik pelantikan PJ Sekda Bondowoso tersebut. Ia berharap Pj Sekda yang baru dapat membawa perubahan positif bagi daerah dan menjalankan tugasnya dengan profesional.

    “Atas nama DPC PPP Bondowoso, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Dr. Fathur Rozi, M.Fil.I sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso,” ujar Sahlawi kepada BeritaJatim.com, Senin (17/2/2025).

    Sahlawi menekankan bahwa harapan terhadap Pj Sekda yang baru sangat besar, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengembangan daerah.

    Ia mengingatkan agar Sekda mampu bekerja sama dengan DPRD serta masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

    Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta optimalisasi kebijakan efisiensi anggaran.

    “Perlu dibangun tim yang solid dan efektif, serta bekerja sama dengan berbagai stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

    Secara khusus, Sahlawi menyoroti tantangan yang harus segera diselesaikan, seperti persiapan open bidding untuk 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

    Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, terutama dalam penggunaan Dana Desa (DD), dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Inspektorat.

    “Kami berharap Pj Sekda dapat menyusun langkah-langkah dan kebijakan teknis untuk menyongsong kepemimpinan baru Bondowoso lima tahun ke depan di bawah KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag dan Lora As’ad Yahya Syafi’i, S.E,” imbuhnya.

    Dr. Fathur Rozi resmi dilantik sebagai Pj Sekda Kabupaten Bondowoso dalam acara yang digelar di Pendopo RBA Ki Ronggo, Senin (17/2/2025).

    Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800/956/204.4/2025 tertanggal 14 Februari 2025.

    Sebelum menjabat sebagai Pj Sekda Bondowoso, Fathur Rozi memiliki pengalaman panjang di dunia birokrasi, antara lain sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo serta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo.

    Dalam sambutannya, Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya transisi kepemimpinan yang baik di Bondowoso.

    “Tugas saya sebagai Pj Bupati ada tiga. Pertama, memastikan suksesnya Pilkada 2024. Kedua, mengelola penganggaran APBD Bondowoso. Ketiga, membantu transisi kepemimpinan baru di Bondowoso,” jelas Wawan.

    Kabupaten Bondowoso akan segera dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH As’ad Yahya Syafi’i (RAHMAD) untuk periode 2025-2030. Pelantikan keduanya akan dilaksanakan di Grahadi Surabaya pada 20 Februari 2025, dilanjutkan dengan retret beberapa hari di Magelang.

    Menanggapi pelantikannya, Fathur Rozi menegaskan bahwa tugas awalnya adalah melakukan penataan internal birokrasi.

    Ia menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebelum menjalankan berbagai kebijakan, termasuk open bidding untuk jabatan Sekda definitif dan pengisian kekosongan jabatan eselon II.

    “Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih tanggal 20 Februari nanti. Setelah itu, kita akan kerjakan apa yang harus kita kerjakan,” ujar Fathur Rozi.

  • Aksi Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ di Surabaya, Mahasiswa Klaim 5 Rekannya Diamankan Polisi

    Aksi Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ di Surabaya, Mahasiswa Klaim 5 Rekannya Diamankan Polisi

    Surabaya (beritajatim.com) – Aliansi mahasiswa di Surabaya menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Aksi ini berakhir dengan ketegangan setelah para mahasiswa mengklaim bahwa lima orang rekan mereka diamankan oleh pihak kepolisian.

    Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair), Aulia Thaariq Akbar, menyatakan bahwa ia menyaksikan langsung sejumlah rekannya dibawa oleh aparat kepolisian saat aksi berlangsung pada sore hari.

    “Kami melihat beberapa kawan-kawan kita yang diambil. Kami bernegosiasi dengan baik-baik tapi polisi tidak mau memberikan, terkesan tidak mau mendengarkan kita. Sekarang kita bertahan di sini demi kawan-kawan kita,” ujar Thaariq di tengah aksi.

    Klaim serupa juga disampaikan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Wendi Septian. Ia menyebut bahwa salah satu rekannya dari UINSA termasuk di antara lima orang yang diduga diamankan oleh aparat.

    “UINSA satu, tadi kalau dihitung ada sekitar lima. Dan kami melihat sendiri. Teman-teman kami itu dibawa sama anggota ke dalam (Gedung DPRD). Kita tidak tahu alasannya. Kita minta teman kami dikeluarkan, tapi (polisi) hanya diam,” kata Wendi.

    Polisi Bantah Ada Penangkapan

    Di sisi lain, Kabag Ops Polrestabes Surabaya, AKBP Wibowo, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun mahasiswa yang diamankan dalam pengamanan aksi demonstrasi.

    “Saya tidak menyampaikan itu benar atau salah, tapi saya memastikan tidak ada yang diamankan,” ujar Wibowo.

    Wibowo juga menjelaskan bahwa sempat terjadi dorong-dorongan antara mahasiswa dan polisi. Hal itu terjadi ketika massa aksi mencoba maju mendekati gedung DPRD Jatim, sementara polisi berusaha menjaga batas yang telah disepakati.

    “Tadi ada sedikit dorong-dorongan (polisi dengan mahasiswa). Karena mahasiswa sedikit maju ke depan. Kemudian kita hanya menjaga agar situasinya kondusif supaya tidak masuk ke batas yang kita sepakati. Hanya dorong-dorongan saja,” jelasnya.

    Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap ini dilakukan untuk menyuarakan 10 tuntutan, termasuk penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan serta kritik terhadap praktik Dwi Fungsi TNI.

    Namun, hingga aksi berakhir, tuntutan mahasiswa tidak mendapat respons dari pihak berwenang. Demonstrasi berujung deadlock dan sempat diwarnai insiden kericuhan, termasuk penyemprotan water cannon untuk membubarkan massa aksi. [ram/suf]

  • Ratusan Tenaga Honorer Bangkalan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

    Ratusan Tenaga Honorer Bangkalan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

    Bangkalan (beritajatim.com) – Para tenaga honorer di Kabupaten Bangkalan, mendesak DPRD setempat untuk bisa menaikkan gaji yang telah ditetapkan. Sebab, gaji mereka sampai saat ini masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

    Salah satu honorer, Andi Azis mengatakan pihaknya menuntut pemerintah agar gaji honorer bisa disetarakan dengan UMK Bangkalan.

    Sebab, saat ini gaji mereka hanya sebanyak Rp 1,2 juta. Nilai itu cukup rendah dibandingkan UMK Bangkalan sebesar Rp 2,3 juta.

    “Gaji kami sudah kecil masih harus bayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sebulan kami hanya menerima Rp 992 ribu,” terangnya, Senin (17/2/2025).

    Selain menuntut kenaikan gaji, mereka juga meminta agar pemerintah tidak lagi membuka rekrutmen CPNS dan PPPK untuk umum. Sebab, masih banyak honorer yang seharusnya diangkat terlebih dahulu menjadi PNS atau PPPK.

    “Kami minta pemerintah prioritaskan honorer apalagi kita rata-rata 20 tahun mengabdi tidak kunjung diangkat menjadi PNS ataupun PPPK,” keluhnya.

    Selain itu, ia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan segera membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT). Apalagi, honorer saat ini MoU antara Pemkab Bangkalan dan BPJS telah berakhir.

    “Kami juga keberatan atas pembayaran premi asuransi di BPJS karena sepenuhnya dibebankan kepada kami,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim mengatakan pihaknya telah membaca aturan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya seharusnya JHT bisa dibayarkan.

    “Kami akan panggil BPJS untuk mengupayakan segera cair,” ujarnya.

    Sayangnya Hakim tidak memiliki kewenangan terkait rekrutmen CPNS dan PPPK, sebab hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Untuk rekrutmen itu kewenangan pusat, namun aspirasi para tenaga honorer ini akan kami tindaklanjuti,” janjinya.[sar/ted]

  • DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyikapan yang salah atas efisiensi anggaran dan tidak menyentuh proyek-proyek yang justru mubazir.

    Kahfi menegaskan bahwa efisiensi ASN tidak boleh diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). Ia menilai anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia sehingga isu PHK atau pengurangan Tukin seharusnya tidak menjadi sorotan utama.

    “Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra ini menyoroti proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak program yang justru mubazir, sementara ASN diterapkan kebijakan WFA tanpa evaluasi yang jelas.

    “Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN dengan WFA? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.

    Kahfi mendorong agar dilakukan survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemkot harus lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan sekadar mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian mendalam.

    “Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.

    Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan harus dikaji ulang sebelum direalisasikan.

    “Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.

    Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang. [asg/beq]

  • BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan menuai kritik dan kontra. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, seruan penolakan juga disampaikan oleh kalangan mahasiswa.

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi pun turut mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

    Kritikan terhadap pimpinan daerah tersebut dilakukan dengan aksi menggelar demo di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Belasan mahasiswa yang datang menuntut agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang terlaksana.

    Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus seharusnya mendapat perhatian khusus dengan penambahan dana anggaran, namun kenyataannya saat ini anggaran dana justru turut ikut gunting.

    Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengakar. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran bagi pelajar.

    “Banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran, seharusnya efisiensi ini tidak harus menyulitkan dunia pendidikan,” ujarnya.

    Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa fokus menuntut 7 perkara terkait dunia pendidikan. Di antaranya, mahasiswa meminta pemerintah fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.

    Isi tuntutan juga mencantumkan terkait penolakan terkait IUP tambang yang diberikan kepada kampus.
    “Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

    Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan yang ada di institusi pendidikan, serta menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.

    Para mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan pekerja.

    “Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.

    Seruan aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Saat menemui massa aksi, pihaknya mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan dia berjanji akan meneruskan tuntutan yang telah tertera ke pemerintah pusat.

    “Semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

    Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan sehingga mendapat kesejahteraan. Selain itu, para guru juga diharapkan bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

    “Kami akan meneruskan tuntutan yang sudah disetujui ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.