Kementrian Lembaga: DPRD

  • 14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.

    Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.

    Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.

    Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.

    Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.

    Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    PDIP Jember Ingin Pertahankan ‘Pancasila’ dalam Judul Raperda Wawasan Kebangsaan

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin mempertahankan ‘Pancasila’ dalam judul Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

    Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah prakarsa DPRD Jember. Semula Raperda itu bejudul Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Judul tersebut berubah setelah diharmonisasi Kementerian Hukum.

    “Penting untuk tetap mempertahankan kata ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini. Kami meyakini, penyebutan ‘Pancasila’ dalam judul raperda ini memiliki makna yang sangat penting, setara dengan aspek wawasan kebangsaan,” kata Alfan Yusfi, juru bicara Fraksi PDIP, dalam sidang paripurna pembahasan dua raperda, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, menurut Alfan, peraturan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang masih mencantumkan ‘Pancasila’ dalam judul regulasi serupa.

    “Oleh karena itu, kami mengusulkan agar raperda ini tetap menggunakan istilah tersebut untuk menegaskan komitmen terhadap penguatan ideologi Pancasila di Kabupaten Jember,” kata Alfan.

    Juru bicara Fraksi Partai Gerindra Edo Rahmanta menilai peraturan daerah ini sangat penting untuk menjawab penurunan semangat kebangsaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

    “Dengan adanya payung hukum ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun sinergi antara sektor formal maupun informal dalam pendidikan wawasan kebangsaan,” kata Edo Rahmanta.

    Edo Rahmanta menilai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat.

    “Dengan pengaturan yang komprehensif, peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam, tentang nilai-nilai kebangsaan serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah,” kata Edo Rahmanta. [wir]

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

  • Hasil Sidak DPRD Bojonegoro Soal Proyek Tembok Penahan Tanah Sungai Ambrol, Singgung Pemeliharaan

    Hasil Sidak DPRD Bojonegoro Soal Proyek Tembok Penahan Tanah Sungai Ambrol, Singgung Pemeliharaan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

    TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Komisi D DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi proyek pembangunan tembok pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebak Sari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (17/2/2025).

    Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Prianto bersama rombongan dewan meninjau lokasi ambrolnya tembok penahan tanah sungai bengawan solo di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan.

    Rombongan wakil rakyat tersebut bertemu dengan kontraktor, konsultan perencana, pengawas proyek, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Bojonegoro.

    Sukur Prianto mengungkap bahwa hasil sidak ditemukan kualitas pembangunan proyek ini jauh dari yang diharapkan.

    Meskipun belum meneliti secara rinci Rencana Anggaran Biaya (RAB), kata Sukur, terlihat hasil pengerjaan proyek tersebut mengecewakan dan harus segera dilakukan perbaikan.

    “Kami minta pihak kontraktor harus berkomitmen melakukan perbaiki keadaan itu (kerusakan) sebaik mungkin, karena (proyek) itu masih dalam masa pemeliharaan,” Kata Sukur.

    Selain itu, Sukur juga meminta pihak PT Indopenta Bumi Permai sebagai kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya teknis agar kerusakan tidak semakin meluas. Mengingat saat ini kondisi sungai bengawan solo sewaktu-waktu dapat meluap akibat curah hujan yang masih tinggi.

    “Kamudian, kami juga meminta kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tambahan yang semakin meluas, ” Sambungnya.

    Di lain sisi, para perencanaan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, lanjut Ketua DPC Demokrat Bojonegoro itu, ada informasi bahwa proyek ini dibangun tanpa rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS), yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur pembangunan.

    “Kami meminta PUSDA Bojonegoro segera berkoordinasi dengan BBWS-BS untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.

    Diketahui, proyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo ini dilaporkan ambrol sepanjang ratusan meter, dengan rincian 200 meter di Desa Tanggungan dan 70 meter di Desa Lebaksari Kecamatan Baureno.

    Dari pantauan dilokasi, banyak tiang pancang yang sudah terangkat dari tanah serat tembok penahan tanah ambles menjorok ke sungai imbas tergerus derasnya aliran sungai bengawan solo yang beberapa waktu lalu meluap. 

    Terlihat sejumlah alat berat berikut para pekerja nampak tengah sibuk melakukan perbaikan pada tembok yang ambles.

    Sementara itu, diketahui pagu anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan tembok penahan tanah di Sungai Bengawan Solo itu senilai Rp40 milyar yang bersumber dari APBD Bojonegoro. Lelang proyek dimenangkan oleh PT Indopenta Bumi Permai dengan nilai Rp38,6 milyar.

  • Resah dengan Lahan Bekas Tambang Pasir yang Mangkrak, Warga Magetan Wadul Dewan Tuntut Reklamasi

    Resah dengan Lahan Bekas Tambang Pasir yang Mangkrak, Warga Magetan Wadul Dewan Tuntut Reklamasi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN – Beberapa perwakilan masyarakat Desa Sobontoro, dan Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (17/2/2025).

    Mereka mengeluhkan keberadaan lahan bekas tambang pasir, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi D, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, pemilik tambang, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    Perwakilan warga yang didampingi Forum Rumah Kita, resah lantaran tambang pasir di dua desa tersebut, sudah lama berhenti beroperasi alias mangkrak.

    Warga Desa Sumursongo, Harun Al Rasyid, meminta segera dilakukan reklamasi.

    Menurutnya, kondisi lahan bekas tambang mengakibatkan terjadinya banyak gundukan dan tidak layak dipakai.

    “Sudah tidak bisa ditanami. Kami bersikukuh minta direklamasi. Tambang pasir beroperasi sejak 2015, tapi tidak ada aktivitas sejak 3 tahun lalu,” ujar Harun.

    Menurutnya, luas lahan bekas tambang di Desa Sobontoro mencapai 11,7 hektare.

    Sementara di Desa Sumursongo, luas lahan sekitar 6 hektare.

    “Kami tetap minta reklamasi. Biar lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan Nusron.

    Warga Desa Sobontoro tersebut, mengaku belum puas setelah mengikuti rapat dengar pendapat.

    “Belum puas sama sekali. Tidak ada kepastian kapan direklamasi saja intinya begitu. Penambang sudah hilang tidak ada tanggung jawab,” ucap Nusron.

    Di tempat yang sama, Ketua Forum Rumah Kita, Rudi Setiawan menambahkan, pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik, terkait tambang yang ada di Sobontoro dan Sumursongo.

    “Di atas kertas ada kesepakatan bahwa penambang mau bertanggung jawab untuk mereklamasi. Pihak DPRD mau memfasilitasi untuk nanti pengukuran dan penerbitan sertifikat. Insyaallah arahnya ke situ,” imbuhnya.

    Artinya, lanjut Rudi, semua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi.

    Di satu sisi, pihaknya juga menginginkan ada informasi lebih lanjut dari DPRD Magetan, perihal tindak lanjut pasca rapat dengar pendapat, agar ke depan tidak ada masalah serupa.

    “Kami akan minta waktu lagi, bagaimana sumber daya alam di Kabupaten Magetan itu terkelola dengan baik. Mulai pajak, kontribusi, termasuk konflik pasca tambang, infrastruktur terdampak,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Supriyanto, mengungkapkan, sejatinya ada tiga penambang yang dikeluhkan oleh masyarakat.

    Akan tetapi hanya satu perwakilan penambang yang hadir dalam hearing ini.

    “Satu penambang siap mereklamasi. Makanya ini nanti akan kami lakukan pertemuan kembali untuk membicarakan teknis kapan dimulainya,” ungkapnya.

    Supriyanto berjanji, pihaknya bakal memperbaiki lokasi bekas tambang, sembari menunggu respons dari penambang lain, yang tidak hadir dalam hearing karena berada di luar kota.

    “Nanti kami temui atau kami undang. Kalau tidak ada tindak lanjut baru ke ESDM untuk minta surat tugas reklamasi,” pungkasnya.

    Ketua DPRD Magetan, Suratno, memandatkan secara penuh penyelesaian masalah, kepada APRI. Serta memfasilitasi bersama mengenai pengawasan tambang.

    “Sebetulnya perizinan itu ke provinsi, harus mengajukan surat dulu kepada Pj Bupati. Namun demikian ini langkah awal, peran aktif semua elemen untuk membawa Magetan kembali sejuk,” kata Suratno.

    Politisi PKB tersebut mengaku sudah meneruskan keluhan ini ke Pj Bupati Magetan. Termasuk keberadaan tanah pasca reklamasi, ada keterkaitan dengan pajak. 

    “Kami mohon beliau untuk difasilitasi setelah adanya reklamasi pemetaan tanah, patok biar nanti bayar pajaknya jelas juga. Selepas reklamasi bisa dimanfaatkan,” tandas Suratno.

  • Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Februari 2025

    Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara Surabaya 17 Februari 2025

    Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com

    Yudha Adji Kusuma
    resmi ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang periode 2025-2030.
    Penetapan Yudha sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, Kamis (9/1/2025) lalu.
    Yudha bersama pasangannya,
    Indah Amperawati
    , meraih 51,1 persen atau 320.942 suara, mengungguli lawannya, pasangan Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika, yang hanya meraup 48,9 persen atau 306.738 suara.
    Yudha Adji Kusuma lahir pada 28 Agustus 1990. Ia merupakan seorang sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Balitar dan lulus pada tahun 2013.
    Begitu lulus, Yudha fokus mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Jawa.
    Ia juga memiliki usaha perkebunan tebu di tanah kelahirannya, yakni Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
    Karir politik Yudha dimulai pada tahun 2019. Mengikuti jejak ayahnya, Agus Wicaksono, Yudha mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDI-P.
    Pada pencalonan pertamanya, Yudha langsung terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Lumajang periode 2019-2024.
    Bahkan, Yudha yang merupakan pendatang baru meraup suara terbanyak kala itu.
    Sehingga, partai berlogo kepala banteng ini memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin fraksi PDI-P di parlemen.
    Pada Pileg 2024, Yudha sebenarnya terpilih kembali sebagai anggota dewan. Bahkan, ia sempat dilantik pada 21 Agustus 2024.
    Namun, pria yang akrab disapa Mas Yudha ini memilih mundur dari anggota DPRD Lumajang dan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Indah Amperawati.
    Keputusan politik Yudha itu terbilang tepat. Di usianya yang baru 34 tahun, ia sudah jadi orang nomor dua di Kabupaten Lumajang.
    Berbeda dengan politisi pada umumnya yang banyak bicara dan mengumbar janji, Yudha lebih dikenal sebagai sosok yang pendiam.
    Yudha mengatakan, sejak kecil ia banyak diajarkan untuk banyak berbuat sesuatu dibanding banyak bicara oleh sang ayah.
    “Masyarakat Lumajang tercinta, mohon maaf saya tidak bisa beretorika, karena saya diajarkan banyak bekerja. Saya tidak pernah berjanji, tapi saya harus menepati apa yang saya ucapkan,” kata Yudha, Senin (17/2/2025).
    Karakter pendiam yang dimiliki Yudha malah membuat Indah Amperawati kepincut dan menggandengnya sebagai wakil bupati.
    Bahkan, Indah sudah memberikan tugas khusus kepada Yudha setelah dilantik untuk lebih banyak turun ke lapangan mengawasi kerja-kerja pemerintahan yang tidak maksimal.
    Program unggulan Yudha bersama pasangannya, Indah Amperawati, adalah memberikan dana dusun sebesar Rp 100 juta- Rp300 juta setahun.
    Harapannya, pembangunan Lumajang bisa dimulai dari lingkup terkecil, yakni dusun. Sehingga, perlu sokongan dana yang kuat agar dusun di Lumajang bisa mengembangkan pembangunan dan kegiatan yang bermanfaat untuk warga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah Surabaya 17 Februari 2025

    Adi Wibowo, Wali Kota Terpilih Pasuruan, Buah Sabar dan Istiqomah
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Pagi itu,
    Adi Wibowo
    bersama
    Mokhamad Nawawi
    menyempatkan untuk menikmati ikan bandeng Jelak sebelum berangkat menjalani pemeriksaan tes kesehatan dalam persiapan pelantikan Wali Kota-Wakil Wali Kota Pasuruan di Jakarta.
    Dengan wajah bahagia, Adi yang memakai kaus putih terlihat terus mengipas suguhan bandeng khas Kota Pasuruan itu.
    Sesekali, ia menceritakan bahwa perjalanan politik hingga menjabat Wali Kota Pasuruan memang butuh proses. Harus sabar, istiqomah, dan tetap menghormati lawan politik, kata dia.
    Istiqomah artinya sikap teguh pendirian dan selalu konsisten. Kata istiqomah berasal dari bahasa Arab
    istiqama, yastaqimu, istiqamah,
    yang artinya tegak lurus.
    “Jangan membuat lawan politik itu meradang. Karena semua kawan atau saudara,” kata dia, Minggu (16/2/2025) kemarin.
    Karier Adi Wibowo, yang menjabat Wali Kota Pasuruan sejak 24 Desember 2024 menggantikan Saifullah Yusuf terbilang
    moncer
    .
    Di usia yang terbilang muda, ia sudah menjabat Wakil Wali Kota pada tahun 2020.
    “Saya juga pernah gagal
    kok
    di Pemilu 2019. Tapi saya terus mengabdi di parpol dan tidak putus asa,” sambung dia.
    Istri dari Suryani Firdaus ini juga mengaku, untuk berproses di politik memerlukan kesabaran dan kerja keras.
    Di Partai Golkar, Adi pernah menjabat sebagai Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) Jawa Timur.
    Di organisasi kemahasiswaan, pemuda asal Temanggung itu juga pernah menjadi pengurus PB Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) dan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    “Selain di parpol, saya belajar banyak di organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan,” ujarnya sambil terus mengipas bandeng.
    Dengan pengalaman menjadi Wakil Wali Kota selama satu periode, intensitas komunikasi dengan partai politik terus dirawat.
    Hasilnya, pada perhelatan Pilkada 2024, seluruh partai politik di Kota Pasuruan mengusungnya bersama Mokhamad Nawawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang melawan kotak kosong.
    “Ibarat pelangi, koalisi yang kami bangun pada Pilkada lalu sangat sempurna. Banyak warna dan menyatu,” ujar dia.
     
    Belajar dari kakak kandungnya, Aminurokhman, yang pernah menjabat Wali Kota selama dua periode (2000-2010), Nawawi mengikuti jejaknya dengan terjun sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan.
    Pasang surut di dunia politik pernah dirasakan Nawawi. Ia pernah gagal duduk sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan berkali-kali, sejak pencalonannya pada Pemilu 2009.
    Kegagalan terjadi pada periode pertama 2009–2014, 2019–2024, dan pada
    Pemilu 2024
    menjadi caleg terpilih, namun harus mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil wali kota.
    “24 tahun silam, pernah mimpi setelah melihat kakak saya jadi Wali Kota, saya juga mengenakan PDU (Pakaian Dinas Umum) warna putih dan sedang dilantik, dan sekarang terealisasi,” kata Nawawi.
    Pada saat proses Pilkada 2024, Nawawi mengaku dalam hatinya merasakan kegalauan. Karena saat itu ia terpilih menjadi anggota DPRD Kota Pasuruan, di sisi lain ia mendapat tugas dari PKB untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    “Coba bayangkan, saya sudah menjadi anggota DPRD terpilih dan hanya menunggu pelantikan, sementara ada tugas partai untuk maju sebagai cawawali.”

    Ambekan durung mari, suruh perang lagi
    (bernafas belum selesai, diminta bertanding lagi),” kata dia sambil tertawa.
    Berkat dukungan moral dari keluarganya, Nawawi akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih, dan memilih untuk maju menjadi calon Wakil Wali Kota Pasuruan.
    Dalam keputusan KPU Kota Pasuruan, paslon nomor urut 1 Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi ditetapkan sebagai paslon terpilih mengalahkan kotak kosong dengan perolehan suara 79.814 suara atau 81,6 persen.
    Partisipasi pemilih hanya 67 persen atau turun delapan persen jika dibandingkan Pilwali tahun 2020 lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS sebanyak 103.228 suara dari jumlah total DPT 153.678 pemilih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Transisi, Pemkab Jember Berjalan Tanpa Ada Pejabat Sekda
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        17 Februari 2025

    Masa Transisi, Pemkab Jember Berjalan Tanpa Ada Pejabat Sekda Surabaya 17 Februari 2025

    Masa Transisi, Pemkab Jember Berjalan Tanpa Ada Pejabat Sekda
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur, berjalan tanpa ada Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, masa jabatan Pj
    Sekda Jember
    , Arief Tyahyono, sudah habis sejak Jumat (14/2/2025).
    Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menjelaskan, Pemkab Jember harus mengajukan penjabat lagi ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
    “Apakah itu diperpanjang atau menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Sekda,” kata dia saat diwawancarai di kantor DPRD Jember.
    Menurut dia, Pemkab sudah mengajukan nama Plh kepada Pemprov Jawa Timur. Namun, DPRD menyarankan agar Pemprov Jawa Timur menunggu bupati terpilih agar lebih memiliki legitimasi.
     
    “Sebab masa jabatannya tinggal empat hari, karena tanggal 20 Februari sudah
    pelantikan bupati
    dan wakil bupati,” ucap dia.
    Dia menyebut, berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur dan Pj Gubernur, Pemprov akan menunggu usulan dari bupati terpilih apakah jabatan Sekda diperpanjang atau menunjuk Plh Sekda yang baru.
    Dia mengatakan, sampai sekarang Pemprov Jawa Timur masih belum bisa menunjuk pengganti maupun perpanjangan Sekda Jember. “Karena masih masa transisi. Walaupun empat hari tanpa Sekda, Pemkab masih bisa tetap berjalan seperti biasanya,” ucap dia.
    Sebelumnya, Pjs Bupati Jember, Imam Hidayat, melantik Arief Tyahyono sebagai penjabat (Pj) Sekda Jember pada Kamis (14/11/2024).
    Arief dilantik menggantikan Sekda Hadi Sasmito yang ditahan oleh Polda Jatim karena kasus dugaan korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    TRIBUNJATIM.COM – Tengah viral di media sosial aksi demo ratusan siswa dan siswi di MAN 2 Kota Bekasi pada Senin (17/2/2025).

    Kepala sekolah atau kepsek pun pasrah digeruduk para muridnya.

    Para siswa tampak membawa spanduk bertuliskan meminta keadilan.

    Saat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi berdiri di tengah lapangan, mereka pun tak gentar.

    Terlihat di video yang beredar para siswi justru berani mendekat dan berorasi di depan wajah kepala sekolah, melansir dari TribunBogor.

    Detik-detik para siswa menggelar unjuk rasa direkam akun OSIS Man 2 Kota Bekasi di Instagram.

    Tampak para siswa membawa spanduk guna menyuarakan isi hatinya.

    Ada juga spanduk besar terbentang di depan lapangan bertuliskan kalimat satire.

    “Minta dipilih
    minta didengar
    sudah terpilih
    gamau mendengar
    #antikritik”

    Spanduk besar tersebut tepat terletak di belakang kepala sekolah yang sempat berusaha menenangkan para murid.

    Terlihat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina beberapa kali berusaha berbicara di depan siswa.

    Namun ucapan Nina tak dihiraukan muridnya, justru membuat suasana makin kacau.

    Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa, akun OSIS MAN 2 Kota Bekasi mengurai rangkuman.

    Bahwa ada enam poin alasan para siswa menggelar demo hari ini, di antaranya:

    Ketiadaan transparansi dana. Perencanaan anggaran yang menyeleweng, walu murid siswa/i kerap dituntut membayar sejumlah uang lagi untuk kegiatan
    Fasilitas yang tidak memadai. Ketiadaan dan rusaknya fasilitas penunjang KBM seperti: proyektor, meja-kursi dan kelas/lab yang tidak disegerakan perbaikan,”
    Ketidakadilan kegiatan. Ekstrakurikuler dan pengajuan perlombaan siswa/i kesulitan beraktivitas dalam mengembangkan minat ataupun bakat
    Kecurigaan penyelewengan jabatan. Kebijakan pemimpin yang otoriter sehingga lembaga lainnya serasa tak berdaya di bawah kekuasaannya,”
    Efisiensi anggaran. Banyak kegiatan atau jadwal tahunan yang dipangkas menyebabkan disorientasi. Efisiensi ini menghemat pengeluaran, sehingga pendanaan dapat dipindahkan ke lainnya,”
    Hak siswa/i kelas XII seperti kelulusan dan buku tahunan yang seakan tidak diprioritaskan padahal dalam hitungan bulan kami akan selesai,”

    Selain itu, siswa juga curhat perihal pemicu unjuk rasa yang digelar para murid.

    Dalam akun viral Twitter @kontraazd, terkuak jeritan para siswa yang selama bertahun-tahun dipendam.

    Ternyata awal mula para siswa gusar dengan sekolah adalah karena dipicu beberapa hal.

    Pertama, para murid heran dengan pihak sekolah yang rutin meminta uang SPP kepada siswanya padahal sekolah tersebut adalah negeri.

    Kedua, para siswa juga curiga dengan pihak sekolah yang selalu meminta biaya acara dan kegiatan sekolah.

    Ketiga, mereka juga mempertanyakan ke mana uang bayaran yang mereka rutin berikan sementara fasilitas sekolah buruk.

    “Kita sekolah negeri dibawah kemenag, aku kurang tau dana anggaran gimana kalau dari kemenag, karena ga pernah transparan dan dijelasin loh.. tapi perbulan kita selalu bayar 250.000 dan masih dimintain uang kegiatan. Waktu pas 17an di sekolah dan classmeet tuh masih minta dana ke setiap kelas. (waktu itu pernah perkelas harus bayar 50-100rb) karena ga di turunin anggaran sama kepala sekolaaahh. dan ini kacau banget. ekskul seperti paskib, marching band, futsal, ga pernah dikasih dana buat lomba. fasilitas ekskul ga memadai, jelek dan udah kuno,” ungkap akun kontraazd di Twitter.

    Keempat, akun tersebut juga membongkar curhatan pembimbing ekskul yang selalu terlambat dapat bayaran.

    “Bahkan pembimbing ekskul tuh, dikasih bayarannya telat kebayang ga telatnya bahkan sampai 3 bulan. Kepsek kita bilangnya sudah di data, tapi ga ada yang sampai ke tangan pembimbing ekskul. udah gitu obat di uks udah ga ada selama 2 bulanan ini,” sambungnya.

    Hal yang paling membuat para siswa kecewa adalah perihal kondisi sekolah yang bobrok.

    Padahal diakui sang siswa, ia membayar mahal saat pertama kali masuk MAN 2 Kota Bekasi.

    “Lantai kelas kita banyak yang retak, ga dibenerin, alesannya proses teruss, aku beneran bingung kemana dana yang selama ini kita bayarkan. siswa yang dikategorikan kurang mampu kan ga bakal bikin kita mandek anggaran, Aku waktu 2024 masuk sini, bayar 8 juta loh,” imbuh akun kontraazd.

    Setelah aksi demonstrasi berlangsung, kabarnya pihak dari Kementerian Agama langsung mendatangi MAN 2 Kota Bekasi.

    Karenanya para murid berharap permasalahan tersebut bisa selesai.

    “Tadi kepala kemenag kota bekasi udah dateng, dan bilang bakal di kerjakan sesuai skala prioritas. aku dan temenku berharap hak kami dipenuhi. bener bener sedih karena kepala sekolah tuh ga ada dukung siswa sama sekali,” pinta akun kontraazd.

    Tak cuma itu, para murid juga merekam kondisi para guru saat murid-muridnya menggelar aksi demo.

    Kata murid, setelah unjuk rasa berlangsung, kepala sekolah tidak diketahui keberadaannya.

    “Ini after demo gais. Muka guru-guru udah pasrah. Enggak tahu bu Nina ke mana. Ya Allah sekolah macam apa ini,” ujar seorang siswa dalam rekaman akun OSIS.

    Hingga artikel ini ditayangkan, pihak MAN 2 Kota Bekasi belum memberikan tanggapan.

    TribunnewsBogor.com telah berusaha mengirimkan pesan guna klarifikasi aksi demonstrasi para siswa kepada MAN 2 Kota Bekasi namun belum ada jawaban.

    Berita Demo Lainnya

    Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Banyuwangi) menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025).

    Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.

    Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.

    Para mahasiswa yang menggelar demo tak ingin efisiensi tersebut justru mengancam pendidikan generasi muda.

    Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.

    Satu di antaranya, menuntut pemerintah agar memprioritaskan anggaran sektor pendidikan.

    “Dan tidak mengalami pemangkasan sesuai dengan amanat UU 20/2023 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” kata Ketua BEM Untag Banyuwangi, Dedy Oktaviano Pratama.

    Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

    Mereka juga menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.

    Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada banyak hal, termasuk kenaikan UKT.

    “Seharusnya pemerintah menghadirkan atau memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas tanpa membebani publik,” tutur dia.

    Mereka juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.

    Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik.

    “Mendesak Presiden Prabowo untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” sambungnya.

    Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, yakni peningkatan mutu pendidikan, penolakan izin usaha pertambangan untuk kampus, dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di institutusi pendidikan.

    Para pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

    Politisi Partai Demokrat itu mendukung upaya para mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    “Ini memang perlu disuarakan. Kami akan berjuang juga menyampaikan tuntutan-tuntutan para mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Michael.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Politisi Gerindra Pimpin Pansus Pegawai Non ASN Bentukan DPRD Jember

    Politisi Gerindra Pimpin Pansus Pegawai Non ASN Bentukan DPRD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ardi Pujo Prabowo memimpin Panitia Khusus Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dibentuk DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.

    Ardi akan didampingi politisi PDI Perjuangan Tabroni yang ditunjuk menjadi wakil ketua pansus dalam sidang paripurna internal di DPRD Jember, Senin (17/2/2025). Pansus tersebut dibentuk menyusul munculnya sejumlah persoalan di tubuh pegawai ASN Pemkab Jember.

    Pansus akan bekerja mulai pekan depan dengan menggelar pertemuan untuk untuk mengeksplorasi masalah ini. “Setelah itu, kami akan tindaklanjuti apa yang akan dilakukan. Dalam beberapa minggu terakhir, di komisi-komisi sudah terjadi pembahasan yang menjadi bagian dari apa yang akan kami follow-up,” kata Tabroni.

    Hal mendesak yang harus diselesaikan adalah masalah gaji yang belum diterima oleh pegawai non ASN. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus diselesaikan dulu. Pansus mencari cara berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, karena kalau melihat kabupaten lain, mereka tetap bisa mengeksekusi anggaran (untuk gaji),” kata Tabroni.

    Tabroni mengatakan, tafsir Pemkab Jember terhadap regulasi dari pemerintah pusat berbeda dengan beberapa daerah lain. “Kami ingin tahu, di daerah lain bisa, kok di Jember tidak bisa. Anggarannya sudah di APBD awal 2025,” katanya.

    Hal berikutnya, menurut Tabroni, adalah mencari pola kerja yang bisa dilakukan DPRD Jember untuk menyelesaikan problem pegawai non ASN Pemkab Jember. Mereka akan bekerja hingga enam bulan ke depan.

    “Dalam pertemuan pertama, setelah kawan-kawan menyampaikan pikiran masing-masing, kami akan mengundang Pemkab Jember dan meminta kepastian agar mereka bisa mencairkan anggaran sebagaimana kabupaten lain,” katanya.

    Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan mengatakan, permasalahan ini tak bisa diselesaikan hanya oleh salah satu komisi. “Ini lintas komisi, dan permasalahannya menyangkut masyarakat di Jember,” katanya.

    “Pansus akan mencari informasi untuk membuat formulasi dan solusi agar pegawai non ASN bisa tercakup dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fuad.

    DPRD Jember akan berupaya agar para pegawai non ASN Pemkab Jember bisa diakomodasi tetap bekerja. “Misal pakai pihak ketiga, outsourcing, atau bagaimana, kita tunggu kerja pansus,” kata Fuad. [wir]