Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    Puluhan Massa FPI Geruduk DPRD KBB: Tolak PSN PIK 2!

    JABAR EKSPRES – Puluhan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (18/2/2025).

    Pantauan di lokasi, puluhan massa FPI itu membawa spanduk yang bertuliskan “aksi damai muslim Kab. Bandung Barat bersama rakyat Tangerang dan Banten tolak PIK 2!!!”

    Ketua DPW FPI Bandung Barat Ade Saepudin menyebutkan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Banten menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).

    BACA JUGA:Kasus Pagar Laut Tangerang, Bareskrim Telah Periksa Kades Kohod

    “Kami FPI Bandung Barat berunjuk rasa sebagai bentuk solidaritas dan menolak PSN PIK 2,” kata Ade Saepudin.

    Ia menilai, proyek tersebut lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan atau pun ekonomi. Massa menilai PSN PIK-2 hanya akal-akalan oligarki menguasai tanah untuk kepentingan segelintir orang.

    Puluhan massa yang tergabung dalam FPI menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Bandung Barat. Selasa (18/2). Dok Jabar Ekspres/Suwitno

    “Tinjau ulang status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki,” katanya.

    Menurutnya, PSN PIK-2 hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi. Tak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan akan terganggu, warga sekitar akan tersingkirkan.

    BACA JUGA:Menteri Nusron Panggil 3 Perusahaan Pagar Laut Bekasi, Minta Batalkan Sertifikat Kepemilikan

    “Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan,” jelasnya.

    Massa juga mendesak usut tuntas dan tangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2. Kepada Pemerintah, mereka meminta untuk lakukan pembangunan inklusif yang berpihak kepada rakyat umum bukan kepada kepentingan segelintir Oligarki.

    “Kita tau betul bagaimana peristiwa pagar laut begitu aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut,” tambahnya.

    Selain itu, Ade mendesak aparat hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo atas tindakannya yang melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

  • Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    Aksi Ribuan Mahasiswa di DPRD Jateng: Saling Dorong hingga Lempar Kotoran Sapi

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa masih turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng. 

    Aksi ini sempat memanas dengan adanya dorong-dorongan antara massa dan petugas keamanan.

    Tak hanya itu, sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, massa juga melempar kotoran sapi ke gerbang utama gedung DPRD. 

    Aksi tersebut akhirnya memaksa petugas membuka gerbang yang sebelumnya tertutup rapat.

    Begitu gerbang terbuka, sorak sorai menggema. Ribuan mahasiswa langsung merangsek masuk dan memenuhi halaman gedung untuk melanjutkan orasi mereka.

    Menurut Nabila Zifri Safira, salah satu perwakilan BEM Undip Semarang, aksi kali ini terbilang sukses karena baru pertama kali mereka berhasil masuk  halaman gedung DPRD.

    “Namun kami tetap kecewa karena tak satu pun anggota DPRD turun menemui kami. Mereka hanya mengutus tenaga ahli, padahal kami ingin berdialog langsung dengan wakil rakyat,” ujarnya, Selasa (18/2/2025).

    Lemparan kotoran sapi ke gerbang, menurut Nabila, adalah simbol protes atas kekecewaan mereka terhadap pemerintahan yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi mahasiswa.

    “Selain orasi, kotoran sapi yang kami lempar menjadi respon kekecewaan kami,” ucapnya.

    Usai berhasil masuk ke halaman Kantor DPRD Provinsi Jateng, sekitar pukul 18.00 WIB ribuan massa membubarkan diri.

    Sebelum meninggalkan lokasi aksi mereka membacakan sejumlah tuntutan.

    Di antara tuntutan terhadap UU masyarakat adat, RUU herampasan aset hingga menolak konsesi tambang dan menagih janji pemerintah tentang pemberantasan korupsi.

    Kemudian pemerintah diminta untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan serta meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional.

     

  • “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    TRIBUNJATENG.COM – Aksi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan pelemparan kotoran sapi ke kantor gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025).

    Kotoran sapi itu dilemparkan di gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Menurut mereka kotoran adalah simbol kebijakan pemerintah baru-baru ini.

    Sebelumnya diberitakan bahwa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’ menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025) sejak pukul 14.30 WIB. 

    Dalam aksi tersebut, massa membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

    Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Setelah gerbang dibuka, massa aksi memasuki halaman kantor gubernur dan DPRD Jateng.

    “Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah,” kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq.

    Aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yaitu di halaman Kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

    Unjuk rasa ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang dinilai menyulitkan masyarakat.

    Di tengah aksi, massa menampilkan poster-poster dengan tulisan provokatif seperti ‘Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya’, ‘Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap’, dan ‘2024: ok gas 2025:

    “Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran,” jelas Aufa.  

    Mereka menyoroti berbagai masalah dan kebijakan di awal pemerintahan, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

    Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, yang semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya.

    Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-K, belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.

    “Kemarin disampaikan kalau anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI.”

    “Sehingga kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan,” tegas Ariq.

    Massa aksi berunjuk rasa hingga pukul 18.30 WIB sebelum membubarkan diri setelah adzan dan shalat berjamaah. (*)

  • 9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    9 Tututan Mahasiswa PMII UIN Walisongo Saat Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota Semarang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa, Selasa (18/2/2025). Pada Selasa siang, mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang melakukan aksi demo di depan Balai Kota Semarang.

    Mereka mengritik kebijakan pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo – Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian, mereka bergerak ke kantor Pemerintah Kota Semarang. 

    Sore harinya, giliran mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Walisongo melakukan aksi demo. Mahasiswa menyampaikan tuntutan di depan kantor DPRD Kota Semarang 
     
    Ketua Komisariat PMII UIN Walisongo, Muhammad Alvian Azizi mengatakan, ada sembilan tuntutan dari mahasiswa PMII. Pertama, pihaknya menolak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Kebijakan efisiensi yang ditolak yakni kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan berpotensi merugikan masa depan generasi penerus bangsa.

    Kedua, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis yang dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mengatasi masalah gizi masyarakat.

    “Ketiga, kami melawan represifitas aparat yang menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai,” lanjutnya. 

    Keempat, sambung Alvian, mahasiswa menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Menurutnya, RUU ini hanya merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat adat. 

    Kelima, mahasiswa juga menuntut pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

    Keenam, dia menilai, kelangkaan gas elpiji akibat dari permainan oligarki.

    “Kami mendesak pemerintah segera menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam distribusi energi,” tandasnya. 

    Ketujuh, mahasiswa juga menyoroti soal penambahan lembaga negara dan kementerian. Alfian berujar, penambahan ini tidak efektif dan harus dievaluasi karena hanya membebani anggaran negara tanpa hasil yang signifikan. 

    Kedelapan, mahasiswa menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah yang sering berubah. 

    “Kebijakan yang tidak berpihak dengan kepentingan rakyat segera dihentikan,” pintanya. 

    Terakhir, mahasiswa menuntut tata tertib DPR RI yang tidak demokratis harus direvisi untuk memastikan aspriasi rakyat tersampaikan dengan baik. 

    Dalam aksi ini, mahasiswa diperkenankan oleh aparat masuk ke halaman Balai Kota Semarang, tepatnya di depan gedung DPRD Kota Semarang. Namun, mahasiswa yang berkeinginan masuk belum dapat masuk ke gedung wakil rakyat.

    “Kami berharal esok bisa membawa massa lebih banyak, masuk ke gedung. Semoga tuntutan kami diindahkan pihak terkait,” ucapnya. 

    Korlap Aksi Demo PMII UIN Walisongl, Friedrich Kamil mengungkapkan, mahasiswa menyayangkan pemangkasan anggaran di bidang pendidikan hingga Rp 24 triliun. 

    “Diskusi teman-teman kemarin pemotongan pendidikan itu diantaranya delegasi perlombaan, dana riset, pemotongan uang (beasiswa) dipa, kegiatan ormawa (organisasi mahasiswa). Itu sangat berat sekali bagi teman-teman. Banyak yang sambat membutuhkan belajar riset di luar,” ucapnya. (eyf)

  • Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pj Bupati Langkat: Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I. Rapat ini membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (17/2).

    Reses yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 ini dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Langkat di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil reses tersebut, terkumpul sebanyak 1.056 usulan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

    Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini didasari oleh undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan,” ujar Faisal.

    Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat guna menghindari kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan program pemerintah daerah.

    “Diharapkan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2025 dapat mengurangi ketidakpastian serta ketidakpuasan terhadap aspirasi yang tidak terpenuhi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (18/2). 

    Lebih lanjut, Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa rapat ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk memastikan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. “Proses ini melibatkan negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat mencapai konsensus mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan,” tutupnya.

    Dengan penyelarasan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Langkat ke depan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 3.000 Mahasiswa Semarang Bersatu, Gelisah Beasiswa Pendidikan Terancam Efisiensi Anggaran

    3.000 Mahasiswa Semarang Bersatu, Gelisah Beasiswa Pendidikan Terancam Efisiensi Anggaran

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang Raya berbondong-bondong menuju Gedung DPRD Jateng, Selasa (18/2/2025). 

    Mereka datang bukan sekadar untuk berunjuk rasa, tetapi untuk menyuarakan kegelisahan yang selama ini terpendam. 

    Dengan mengenakan jas almamater kebanggaan, mereka memenuhi jalan, membawa spanduk yang dipenuhi tulisan-tulisan protes.

    Di tengah panasnya aspal dan hiruk-pikuk suara orasi, sebuah pemandangan menarik terlihat di gerbang Gedung DPRD. 

    Jas almamater yang biasanya menjadi simbol kebanggaan akademisi kini tergantung di sana, seolah tak lagi bermakna. 

    Selain itu massa juga melempar kotor sapi di gerbang masuk Kantor DPRD Provinsi Jateng.

    AKSI DEMO – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota Semarang, Selasa (18/2/2025). (TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN)

    “Ini simbol protes kami, karena regulasi pemerintah tidak berpihak pada rakyat,” ujar Ariendra Wirya, Satu di antara BEM Unika Soegijapranata Semarang.

    Aksi massa tersebut dipicu oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.

    Inpres tersebut mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN 2025, yang berujung pada pemangkasan APBD dan APBN. 

    Dampaknya begitu luas, menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan. 

    Beasiswa seperti KIP-K, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan bantuan pendidikan lainnya menjadi sasaran pemotongan.

    “Kami para pelajar dan mahasiswa tidak bisa tinggal diam melihat ini. Pendidikan adalah investasi jangka panjang, dan pemangkasan anggaran ini jelas akan berdampak besar bagi masa depan kami,” lanjut Ariendra.

    Semangat perjuangan terasa begitu kuat di antara massa aksi.

    Teriakan revolusi menggema di udara, mengiringi gelombang mahasiswa yang semakin memadati Jalan Pahlawan. 

    Tak kurang dari 3.000 mahasiswa hadir dalam aksi ini, menunjukkan betapa seriusnya mereka memperjuangkan hak pendidikan.

    Bagi mereka, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa.

    Ini adalah perlawanan, suara hati generasi muda yang merasa diabaikan. 

    “Kami hanya ingin hak kami dipenuhi. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas, bukan dikorbankan demi kepentingan lain,” tegas seorang mahasiswa di tengah kerumunan.

    Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Namun semangat para mahasiswa tak kunjung surut. (*)

  • Polres Bojonegoro Usut Dugaan Gratifikasi dan Pungli Pendirian Toko Modern

    Polres Bojonegoro Usut Dugaan Gratifikasi dan Pungli Pendirian Toko Modern

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro tengah menyelidiki dugaan praktik gratifikasi dan pungutan liar (pungli) dalam proses pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro.

    Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus ini, termasuk perwakilan dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pemilik toko modern.

    Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, mengonfirmasi bahwa penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memeriksa empat hingga lima orang terkait dugaan ini. “Saat ini, sekitar empat atau lima orang telah dimintai keterangan,” ujar AKP Bayu, Selasa (18/2/2025).

    Pemanggilan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Polres Bojonegoro mengenai dugaan pungli dan gratifikasi dalam proses pengurusan izin pendirian puluhan toko modern.

    “Dugaan sementara adalah praktik pungli dan gratifikasi. Masih banyak pihak yang akan dimintai keterangan, dan kami akan terus melakukan update,” tegas AKP Bayu, yang sebelumnya bertugas di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.

    Sementara itu, mantan Kepala Disdagkop-UM Bojonegoro, Sukaemi, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan gratifikasi ini, memilih untuk tidak berkomentar. “Saya sudah pindah tugas, tidak ingin membicarakan hal itu,” katanya usai dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro pada Jumat, 14 Februari 2025.

    Polemik perizinan toko modern di Bojonegoro telah menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk DPRD Bojonegoro yang telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bojonegoro juga telah melakukan pemeriksaan terhadap toko-toko modern yang belum memiliki izin. Pihaknya telah mengirimkan surat peringatan (SP) kepada toko-toko yang belum melengkapi perizinan.

    Kasus ini terus berkembang, dan masyarakat Bojonegoro menantikan transparansi serta tindak lanjut dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan gratifikasi dan pungli tersebut. [lus/beq]

  • Ratusan Guru Honorer di Pasuruan Terancam Dirumahkan

    Ratusan Guru Honorer di Pasuruan Terancam Dirumahkan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ratusan guru honorer di Kabupaten Pasuruan tengah menghadapi ketidakpastian masa depan. Mereka terancam dirumahkan setelah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap dua selesai.

    Hal ini dikarenakan tidak semua guru honorer memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Dari total 1.095 guru honorer, hanya sebagian yang berhasil lolos seleksi. Sisanya, yang berjumlah 609 orang, terpaksa harus dirumahkan karena tidak memiliki SK dan masa kerja yang kurang dari dua tahun.

    Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syafi’i, membenarkan informasi tersebut. “Pemerintah tidak bisa lagi membiayai honor mereka,” ujarnya.

    Syafi’i mengaku prihatin dengan kondisi para guru honorer tersebut. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena terkendala aturan.

    “Secara manusiawi kami prihatin, namun secara aturan kami tidak bisa memaksakan,” jelasnya.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, tidak tinggal diam. Ia akan berupaya memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut di tingkat pusat.

    “Kami akan berjuang agar pemerintah pusat memberikan solusi atas permasalahan ini,” tegas Eko.

    Eko berharap ada kebijakan khusus yang dapat mengakomodir para guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK.

    “Mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun dan memiliki kontribusi yang besar bagi dunia pendidikan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan akan memberikan pendampingan kepada para guru honorer yang akan dirumahkan.

    “Kami akan membantu mereka mencari solusi alternatif, misalnya dengan memberikan pelatihan atau membuka peluang kerja di sektor swasta,” kata Syafi’i. [ada/beq]

  • Tanpa Arak-arakan, Pramono-Rano Bakal Disambut Nuansa Betawi di Balai Kota Jakarta 

    Tanpa Arak-arakan, Pramono-Rano Bakal Disambut Nuansa Betawi di Balai Kota Jakarta 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan acara penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur  Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno.

    Menurut rencana, kedua sosok pemimpin Jakarta itu bakal langsung ke Balai Kota usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    Acara penyambutan bakal digelar meriah dengan nuansa Betawi, namun prosesinya tak akan menggunakan arak-arakan.

    “Penyambutan nanti di depan Balai Kota dan Gedung Ali Sadikin, Insyallah. Tapi yang jelas tidak pakai arak-arakan delman ya,” ucap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Selasa (18/2/2025).

    Setelah disambut dengan nuansa Betawi, Pram-Rano bakal melakukan acara serah terima jabatan (sertijab) bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Selanjutnya, Pram bakal memberikan kata sambutan dalam sidang paripurna yang diselenggarakan di DPRD DKI Jakarta.

    Untuk mengantisipasi kepadatan saat acara pelantikan, Pemprov DKI Jakarta bakal berkoordinasi pihak terkait untuk pengaturan lalu lintas.

    Pasalnya, ada ratusan pasangan kepala daerah yang akan dilantik bersama Pram-Rano di Istana Negara pada Kamis besok.

    “Sampai dengan tanggal 20-21 Februari, Jakarta akan penuh dengan tamu-tamu dari daerah. Pastinya akan kami dukung, minimal untuk kelancaran,” ujarnya.

    Sebelumnya, Wagub Jakarta terpilih Rano Karno memastikan tak akan ada arak-arakan usai dilantik pada Kamis besok.

    Dirinya dan Pram pun bakal langsung menuju Balai Kota Jakarta.

    Hal ini sesuai dengan arahan Pramono yang tak mau ada arak-arakan saat pelantikan.

    Enggak ada, pak gubernur sudah bilang kami enggak perlu arak-arakan,” ucapnya usai menjalani tes kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030, dirinya bersama mas Pram bakal langsung menuju Balai Kota Jakarta.

    Ia pun mengaku tak ingin disambut secara berlebihan.

    “Setelah pelantikan di istana, kami ke Balai Kota yang mungkin bahasanya untuk sertijab (serah terima jabatan). Setelah itu paripurna di DPRD,” ujarnya.

    “Acaranya gitu aja, jadi enggak perlu adaarak-arakan,” tambahnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ribuan Demonstran di Malang Desak Pencabutan Inpres Efisiensi Anggaran

    Ribuan Demonstran di Malang Desak Pencabutan Inpres Efisiensi Anggaran

    Malang (beritajatim.com) – Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, buruh, suporter, dan elemen masyarakat lainnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang pada Selasa (18/2/2025). Aksi ini bertujuan untuk mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan layanan publik.

    Demonstran menggelar aksi teatrikal tiarap yang melambangkan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran tersebut telah merenggut kesejahteraan rakyat. Aksi ini diiringi dengan lagu Tanah Airku yang menggambarkan rasa kecewa terhadap kebijakan yang dianggap mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar yang layak.

    “Teatrikal ini menjadi simbol betapa kebijakan merenggut kesejahteraan rakyat. Pendidikan yang seharusnya menjadi fundamental malah dianggap sebagai kebijakan sekunder,” ujar salah satu demonstran, Daniel Siagiaan.

    Daniel menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpotensi merusak sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas negara. Ia juga mengkritik kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya dipaksakan tanpa mempertimbangkan program lain yang lebih krusial untuk kesejahteraan rakyat.

    “Anggaran pendidikan, kesehatan, layanan publik dipotong hanya untuk MBG yang sebenarnya tidak tepat sasaran. Di mana uang kita, anggaran kita, dan ke mana arah program ini,” ujar Daniel.

    Sebagai bentuk protes lebih lanjut, setelah aksi tiarap, para demonstran membakar foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai simbol ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan saat ini.

    “Simbolisasi bahwa rakyat telah lemah, dan ditundukkan. Kita lihat bagaimana perbedaan kualitas hidup, pendidikan. Mereka yang hidup dalam dunia dinasti, kita hidup dalam dunia distopia,” ujar Daniel. [luc/beq]