Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

    Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

    Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

    Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

  • Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

    “Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

    Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

    “Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

    Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

    “Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

    “Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

    Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

    “Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Polda Jatim Kerahkan 706 Personel untuk Pengamanan Pelantikan Kada

    Polda Jatim Kerahkan 706 Personel untuk Pengamanan Pelantikan Kada

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur menyiapkan 706 personel untuk pengamanan pelantikan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Pengamanan ini mulai diterjunkan pada Rabu (19/2/2025) dengan fokus pada objek vital.

    Persiapan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jatim di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Direktur Samapta Polda Jatim, Kombes Pol. Budi Karyono, menyatakan bahwa selain personel, pihaknya juga telah menyiagakan berbagai perlengkapan pengamanan, termasuk kendaraan taktis dan unit K9.

    “Kami Ditsamapta Polda Jatim sudah siap melaksanakan proses pengamanan dan mengantisipasi segala situasi kamtibmas yang akan berkembang dalam pelantikan kepala daerah,” ujarnya.

    Operasi pengamanan yang dimulai pada Rabu (19/2/2025) ini akan menitikberatkan pengamanan pada objek vital, baik secara statis maupun mobile dinamis.

    “Objek vital yang menjadi prioritas yakni Kantor KPU dan Bawaslu. Selain itu, kita juga amankan kantor DPRD Kota/Provinsi, kantor Gubernur, dan sejumlah objek vital lain,” jelasnya.

    Pengamanan ini berpotensi diperpanjang hingga tujuh hari setelah pelantikan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kombes Pol. Budi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan.

    “Kita anggota Polri akan mengamankan kegiatan masyarakat. Tapi saya berharap masyarakat juga ikut dalam menjaga keamanan itu,” tegasnya.

    “Dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas, diharapkan wilayah hukum Polda Jawa Timur ini jadi kondusif, aman, dan terkendali,” pungkasnya. [uci/beq]

  • Demo Indonesia Gelap Tak Kunjung Selesai, Prabowo Reshuffle Menteri Satryo?

    Demo Indonesia Gelap Tak Kunjung Selesai, Prabowo Reshuffle Menteri Satryo?

    PIKIRAN RAKYAT – Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di media sosial pada awal tahun 2025, menandai gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

    Puncak dari gelombang protes ini adalah serangkaian demonstrasi yang digelar di berbagai kota, dengan tuntutan utama pencopotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Bodjonegoro.

    Latar Belakang #IndonesiaGelap

    #IndonesiaGelap merupakan sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan di sektor pendidikan, seperti:

    – Pemerintah dinilai melakukan pemangkasan anggaran pendidikan yang signifikan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

    – BEM SI menyoroti adanya indikasi komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan dianggap sebagai barang dagangan dan bukan sebagai hak setiap warga negara.

    – Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendiktisaintek dinilai kontroversial dan tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.

    Tuntutan Pencopotan Mendiktisaintek

    Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa dengan tema Indonesia Gelap di depan Gedung DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin 17 Februari 2025.

    Salah satu tuntutan utama dari gerakan #IndonesiaGelap adalah pencopotan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro. BEM SI menilai bahwa Mendiktisaintek tidak mampu mengelola sektor pendidikan dengan baik dan bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi.

    Rangkaian Demonstrasi

    Sebagai puncak dari gerakan #IndonesiaGelap, BEM SI menggelar serangkaian demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. Demonstrasi ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas, serta elemen masyarakat lainnya.

    Demonstrasi terbesar rencananya akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada tanggal 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan kepala daerah. Demonstrasi ini dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek dan daerah lainnya.

    Respons Pemerintah

    Pemerintah melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa akan ada dialog internal di Kemendiktisaintek untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

    Ia juga menyebut jika Presiden Prabowo menegaskan jika biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa tidak boleh dikurangi.

    Dampak #IndonesiaGelap

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi bakar-bakar di depan barikade polisi dalam aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    Gerakan #IndonesiaGelap berhasil menarik perhatian publik dan media massa. Berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, turut memberikan dukungan terhadap gerakan ini.

    Gerakan ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia dan tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang dianggap merugikan.

    Isu Presiden Copot Mendiktisaintek

    Kini, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan me-reshuffle Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bodjonegoro pada Rabu, 19 Februari 2025 sore ini.

    Hingga saat ini, belum diketahui siapa penggantinya. Satryo sendiri juga sebelumnya sempat terseret isu dugaan main pecat pegawai hingga didemo bawahannya.

    Pria kelahiran Delft, Belanda itu juga diduga merupakan sosok yang pemarah, termasuk dugaan jika dirinya pernah menampar sopir pribadinya, dan memarahi pegawainya lantaran air di rumah dinas mati.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    Malang (beritajatim.com) – Wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu memantik reaksi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H Muhammad Rawi. IKAMA menegaskan sikapnya menolak wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu.

    Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025), menanggapi usulan anggota DPRD Jatim Nurul Huda.

    “Sejak awal pembangunan Jembatan Suramadu, Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) telah aktif mengawal dan mendorong agar infrastruktur ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Madura,” ujar H. Muhammad Rawi yang juga pernah Jadi Ketua Umum Nasional Karang Taruna (PNKT).

    Kata Muhammad Rawi, sejak Suramadu dioperasikan, IKAMA terus memperjuangkan agar akses melintas di jembatan tersebut digratiskan.

    “Menjelang tahun 2019, DPP IKAMA dengan difasilitasi oleh Mbak Yenny Wahid bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. Alhamdulillah, aspirasi dan perjuangan kami dikabulkan,” tegasnya.

    Terkait tingginya tingkat kriminalitas di sekitar Jembatan Suramadu, H. Muhammad Rawi menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak.

    “Kita harus bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kota Surabaya, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Suramadu,” tuturnya.

    Menurutnya, Jembatan Suramadu bukan hanya sekadar penghubung fisik, tetapi juga simbol persatuan antara Surabaya dan Madura.

    “Suramadu adalah ikon yang harus dijaga. Ini bukan hanya infrastruktur, tetapi lambang kemajuan dan kebersamaan antara dua wilayah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Madura memiliki warisan keagamaan yang kuat dan telah melahirkan banyak ulama besar, seperti Syechona Muhammad Cholil.

    “Madura harus dijaga dengan mengedepankan akhlaqul karimah, sehingga nilai-nilai luhur tetap terpelihara,” ujarnya.

    Muhammad Rawi juga menyoroti pentingnya falsafah hidup masyarakat Madura. “Konsep Bepak – Bebuk – Guruh – Ratoh harus menjadi pegangan kita semua dalam menjaga eksistensi dan budaya Madura,” ucapnya.

    Muhammad Rawi menambahkan, Madura harus terus berkontribusi dalam menjaga arah perjalanan bangsa. “Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan masyarakatnya harus aktif dalam berbagai sektor,” imbuhnya.

    Saat ini, banyak tokoh Madura yang telah berkiprah di berbagai bidang, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI-Polri.

    “Keberadaan mereka adalah aset penting dalam membangun bangsa. Potensi ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kiprah Madura dalam perjalanan bangsa dan negara,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

    Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan menyebut upaya untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Surabaya perlu terus dioptimalkan.

    Salah satunya terkait integrasi sistem pembayaran, di mana yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Suroboyo pada rute tertentu.

    ”Setiap upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua, karena transportasi publik sudah seharus menjadi salah satu arus utama pembangunan kota,” ujar Eri, Rabu (19/2/2025).

    Eri mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Trans Semanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo. Rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan.

    Dengan integrasi ini, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis. Sehingga bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan, karena bukan hanya rutenya saja yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, tetapi juga sistem pembayarannya.

    “Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan ini bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya,” ujar Eri.

    ”Tapi yang perlu diingat, Dinas Perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Eri berharap, setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan, mengingat masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi.

    Selain integrasi sistem pembayaran, Eri juga mendorong agar Dinas Perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya.

    Salah satu yang paling utama adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau semakin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan, sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

    Eri mengatakan, meski Surabaya di masa depan diharapkan bisa menjadi kota berkonsep ”15-minutes city” yang mengandalkan mobilitas aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda karena semua tempat penting bisa dijangkau dalam 15 menit, keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.

    ”Konsep 15-minutes city harus dipadukan dengan integrasi transportasi publik, jalur sepeda, dan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman, memikirkan skema first mile dan last mile yang terukur, sehingga semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan,” papar Eri Irawan.

    “Di kota-kota dunia yang menuju konsep 15-minutes city pun, perhatian terhadap penyempurnaan transportasi publik juga terus dilakukan tanpa henti,” pungkas Eri.[asg/ted]

  • Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami Datangi KPK (19/2), Bakal Ditahan?

    Walkot Semarang Mbak Ita dan Suami Datangi KPK (19/2), Bakal Ditahan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita telah memenuhi panggilan KPK terkait di kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. 

    Selain Mbak Ita, suaminya Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) turut hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung lembaga antirasuah tersebut.

    Berdasarkan informasi yang diterima, Mbak Ita tiba sekitar 09.25 WIB. Sementara, Alwin hadir sekitar 09.32 WIB. Dalam kehadirannya itu, Mbak Ita dan suaminya irit bicara.

    “Mohon doanya saja ya,” tuturnya di KPK, Rabu (19/2/2025).

    Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025. 

    Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan serangkaian penyambutan sederhana untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota usai dilantik di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2)

    “Kami siapkan penyambutan sederhana karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Sodikin,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Pasar Santa Jakarta Selatan, Rabu.

    Teguh mengatakan nantinya penyambutan yang sederhana itu akan bernuansa Betawi.

    Kemudian, usai penyambutan, Pramono dan Rano Karno akan melakukan serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

    Nantinya, momen itu sekaligus menjadi waktu berpamitan Teguh Setyabudi untuk kembali menjadi Dirjen Dukcapil Kemendagri.

    “Usai serah terima jabatan, rencananya juga akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta setelah itu. Pastinya waktunya juga nanti kita akan menyesuaikan. Saya belum bisa bicara jamnya, jamnya karena itu nanti kan akan tergantung pada kegiatan yang sebelumnya,” ujarnya.

    Lalu, pada siang menuju sore hari, Balai Kota menyiapkan acara syukuran pesta rakyat.

    Selanjutnya, pada Jumat (21/2), nantinya seluruh pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI akan menjalani retret atau kegiatan orientasi, pembekalan, hingga pelatihan bagi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Teguh yang sudah menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta selama tiga bulan ini, berpesan kepada Pram-Rano untuk dapat mengemban tugas sebagai pemimpin Jakarta dengan baik.

    “Selamatlah untuk Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Parno yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta,” ucapnya.

    Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.

    Tak hanya mempersiapkan acara penyambutan, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Istana.

    Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan datang ke Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Siap Ditahan? ‘Mohon Doanya Saja ya’ – Halaman all

    Penuhi Panggilan KPK, Wali Kota Semarang Mbak Ita Siap Ditahan? ‘Mohon Doanya Saja ya’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka, Rabu (19/2/2025) hari ini.

    Mbak Ita mengenakan pakaian serba putih tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pukul 09.25 WIB. 

    Sementara Alwin memakai batik dibalut jaket hitam datang 09.32 WIB.

    Mbak Ita hanya meminta doa untuk menjalani pemeriksaan hari ini.

    “Mohon doanya saja ya,” ucap Ita.

    Begitu pula saat ditanya apakah hari ini siap ditahan oleh KPK, lagi-lagi Mbak Ita menjawab dengan kalimat serupa.

    MBAK ITA DIPERIKSA – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka pada hari ini, Rabu (19/2/2025). Ita meminta doa ketika ditanya soal kesiapan ditahan hari ini.

    “Mohon doanya aja ya,” kata dia.

    Mbak Ita dan Alwin Basri tercatat sudah empat kali mangkir panggilan KPK.

    Yang paling teranyar, Ita tidak tidak memenuhi panggilan KPK karena dirawat di rumah sakit.

    Dalam penanganan kasus ini, KPK sempat mengingatkan ancaman pidana perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

    Itu disampaikan KPK merespons Ita dan Alwin yang tidak menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik pada awal pekan lalu. 

    Teruntuk Ita, ia saat itu beralasan sedang menderita sakit sehingga harus dirawat.

    “Apabila sakit sampai sejauh mana yang bersangkutan ini harus dirawat di rumah sakit tersebut, dan apabila tidak, tentunya akan ada langkah-langkah yang akan diambil oleh penyidik,” kata Tessa, Rabu (12/2/2025).

    Ita dan Alwin tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.

    Keduanya diduga menerima gratifikasi sejumlah Rp5 miliar. 

    Hal ini terungkap dalam sidang putusan Praperadilan yang dibacakan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, Selasa (14/1/2025).

    Selain mereka, KPK juga memproses hukum dua orang tersangka lain yang sudah dilakukan penahanan. 

    Yaitu Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Semarang, Martono dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, Rachmat Utama Djangkar.

  • Pemkab Tulungagung Efisiensi Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Inpres

    Pemkab Tulungagung Efisiensi Anggaran Rp52,3 Miliar Imbas Inpres

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp52,3 miliar sebagai dampak dari turunnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemkab Tulungagung dipastikan mengalami pemangkasan transfer dana dari pemerintah pusat akibat kebijakan tersebut.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang terpangkas adalah Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Pemkab Tulungagung melakukan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang telah kami terima, besarannya mencapai Rp52,3 miliar,” ujarnya, ditulis Rabu (19/2/2025).

    Galih menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memperkirakan secara rinci seberapa besar masing-masing anggaran di APBD Kabupaten Tulungagung 2025 yang akan dilakukan efisiensi. Namun, beberapa pos anggaran seperti perjalanan dinas, cetak souvenir, sewa kendaraan, dan anggaran publikasi akan mengalami pemangkasan.

    “Dalam efisiensi kami disuruh menghitung sendiri. Mana-mana yang dipotong 50 persen. Mana yang ada 30 persen. Yang penting proses pelayanan publik tidak terkendala,” paparnya.

    Galih Nusantoro menambahkan bahwa pemangkasan transfer dana sebesar Rp52,3 miliar dari pemerintah pusat tergolong cukup besar. Apalagi, kekuatan APBD Kabupaten Tulungagung saat ini berada di kisaran Rp3 triliun. Efisiensi anggaran juga akan diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung, bukan hanya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung saja.

    “Kalau melihat dari Inpres-nya, anggaran di DPRD tidak termasuk yang dikecualikan. Tetapi nanti perlu ada pembahasan bersama,” pungkasnya. [nm/beq]