Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    JABAR EKSPRES – Organisasi Masyarakat (Ormas) GIBAS siap mendukung kondusifitas wilayah Jawa Barat untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.

    Ketua Ormas GIBAS Iwan Irawan Prayoga mengatakan, wilayah Jawa Barat harus selalu di jaga kondusifitasnya. Hal ini harus dilakukan agar pembangunan yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    ‘’Kami menunggu waktu yang dinanti-nanti, yaitu Pelantikan kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030,’’ ujar Iwan dalam keterangannya, dikutip Rabu, (19/02/2025).

    Dia mengatakan, sejauh ini keberadaan oramas akan selalu mengambil peran dan turut membantu dalam kelancaran pembangunan, khgususnya di tingkat daerah.

    BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!

    Sebagai pimpinan Ormas, keberadaan GIBAS akan selalu ada di tengah masyarakat dan akan selalu menjaga untuk kepentingan bersama dengan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

    ‘’ Kami akan selalu taat pada hukum dari Negara Republik Indonesia, dan mendukung penuh pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur tepilih,’’ ujarnya.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

    GIBAS akan senantiasa mengambil peran untuk memberikan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di Jawa Barat dan akan selalu siap menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban.

    Kang Iwan—sa[aan akrabnya berharap di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat, kemajuan pembangunan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    GIBAS menginginkan wilayah Jawa Barat menjadi provinsi termaju dan Istimewa sesuai dengan tagline yang diberikan oleh Dedi Mulyadi.

    BACA JUGA: Harga Minyakita di Atas HET, Rakyat Kecil Makin Susah!

    GIBAS akan selalu menjujung tinggi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

    Untuk itu, dalam pelantikan nanti, GIBAS akan berkomitmen untuk memberikan dukungannya kepada Dedi Mulyadi sebagai Gubenur Jawa Barat dan siap berkolaborasi untuk membangun Jawa Barat Istimewa.

  • Suami Mbak Ita Ikut Ditahan KPK, Ternyata Pejabat Penting di Jateng

    Suami Mbak Ita Ikut Ditahan KPK, Ternyata Pejabat Penting di Jateng

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) atau yang akrab dipanggil Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri (AB). Suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, Alwin Basri ternyata merupakan pejabat penting di Jawa Tengah, yaitu ketua Komisi D DPRD Jateng.

    Keduanya telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

    “Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan mulai 19 Februari 2025 sampai 10 Maret 2025 di rumah tahanan negara (rutan) kelas I Jakarta Timur cabang KPK. Penahanan dapat diperpanjang tergantung kebutuhan penyidikan.

    Diketahui, KPK telah menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Mereka yakni Ketua Gapensi Semarang Martono (M) dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar (RUD).

    Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) sebagai tersangka. KPK menyebut, Martono diduga melakukan korupsi bersama Mbak Ita dan Alwin. Mereka diduga menerima gratifikasi.

    Rachmat diduga menyuap kepada penyelenggara negara terkait proyek di lingkungan Pemkot Semarang. Proyek itu terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang.

  • Demo "Indonesia Gelap" di Tasikmalaya Tak Direspons Anggota Dewan, Mahasiswa Lempari Gedung DPRD Bandung 19 Februari 2025

    Demo "Indonesia Gelap" di Tasikmalaya Tak Direspons Anggota Dewan, Mahasiswa Lempari Gedung DPRD Bandung 19 Februari 2025

    Demo “Indonesia Gelap” di Tasikmalaya Tak Direspons Anggota Dewan, Mahasiswa Lempari Gedung DPRD
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Aksi unjuk rasa ”
    Indonesia Gelap
    ” oleh mahasiswa yang menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berujung ricuh, Rabu (19/2/2025).
    Massa melempari batu dan merusak gerbang serta kaca gedung dewan setelah aspirasi mereka tidak mendapat respons dari anggota DPRD.
    Mahasiswa menilai kebijakan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merugikan sektor pendidikan karena berdampak pada pemotongan anggaran.
    “Seharusnya kebijakan itu dilihat aplikasinya di lapangan seperti apa oleh Presiden dan para menterinya. Faktanya, kebijakan itu malah memotong anggaran vital pendidikan. Padahal sesuai Undang-undang, biaya pendidikan wajib 20 persen dari APBN dan APBD tiap daerah,” kata Rivan, mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya.
    Aksi yang digelar di tengah hujan deras itu diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Tasikmalaya, termasuk UPI, Unsil, Unper, UMT, dan STAI. Mereka menuntut pencabutan kebijakan tersebut.
    “Kami sepakat BEM seluruh Indonesia termasuk Tasikmalaya turun ke jalan memperjuangkan supaya kebijakan itu dihapus. Indonesia sedang tidak baik-baik saja,” ujar Dendi, salah satu mahasiswa.
    Kericuhan pecah saat mahasiswa berusaha masuk ke dalam Gedung DPRD dan dihalau oleh aparat kepolisian menggunakan mobil
    water cannon
    .
    Bentrokan sempat mereda setelah Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Moh Faruk Rozi memerintahkan anggotanya menghentikan penyemprotan air dan membuka ruang dialog.
    “Buktinya tadi, meski hujan, saat Kapolres ikut-ikut hujan-hujanan dengan mahasiswa, kami siap berdialog. Tapi, saat polisi juga memaksa membubarkan kami, kami tentu melawan demi perjuangan,” kata Dendi.
    Aksi yang bertajuk ”
    Demo Indonesia Gelap
    ” itu merupakan bagian dari gelombang unjuk rasa mahasiswa di berbagai daerah yang menolak kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dalam Inpres 1/2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya!

    KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di KPK, mbak Ita sapaan akrabnya Hevearita telah mengenakan rompi tahanan KPK lengkap dengan borgol di pergelangan tangannya pada 16.40 WIB.

    Selain mbak Ita, suaminya selaku Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri (AB) juga ditahan dalam kasus ini.

    Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan dua sejoli itu ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Keduanya akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

    “Bahwa terhadap Sdri HGR dan Sdr. AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari,” ujar di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

    Sebagai informasi, selain Ita dan Alwin, KPK telah menetapkan Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Martono dan Rachmat sudah ditahan KPK sejak 17 Januari 2025. 

    Adapun, keempat tersangka itu diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa, gratifikasi serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi Semarang.

  • 3 KPK Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Nasional

    3 KPK Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri Nasional

    KPK Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Alwin Basri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menahan
    Wali Kota Semarang

    Hevearita Gunaryanti Rahayu
    (HGR), yang biasa disapa Mbak Ita, dan suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah,
    Alwin Basri
    (AB), pada Rabu (19/2/2025).
    Mbak Ita dan Alwin Basri adalah tersangka terkait kasus dugaan
    korupsi
    di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
    “Bahwa terhadap saudara HGR dan AB dilakukan penahanan,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Ibnu mengatakan, keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK, selama 20 hari terhitung mulai 19 Februari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025.
    Dalam perkara ini, Ibnu menjelaskan, sejak Mbak Ita menjabat sebagai Wali Kota Semarang, ia dan Alwin Basri menerima sejumlah uang dari
    fee
    atas pengadaan meja dan kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
    “Serta pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” ujarnya.
    Mbak Ita dan Alwin Basri diduga melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Jakarta Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Megapolitan 19 Februari 2025

    DPRD Jakarta Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri Megapolitan 19 Februari 2025

    DPRD Jakarta Pangkas 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta memangkas alokasi anggaran
    perjalanan dinas luar negeri
    dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar 50 persen.
    Anggaran perjalanan dinas luar negeri yang semula dialokasikan sebesar Rp 46 miliar, kini hanya tersisa Rp 23 miliar.
    “Untuk (perjalanan) luar negeri kami efisiensikan di sini 50 persennya sesuai Inpres (instruksi presiden) dan sesuai Insekda (instruksi sekretaris daerah) juga,” ucap Plt Sekretaris
    DPRD Jakarta
    , Augustinus, Rabu (19/3/2025).
    Efisiensi ini juga berdampak pada pengurangan frekuensi perjalanan dinas luar negeri bagi anggota DPRD Jakarta, yang semula dilakukan dua kali dalam setahun.
    “Yang tadinya dua kali, jadi satu kali,” kata Augustinus.
    Sebelumnya, Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin menyatakan pemangkasan anggaran juga berlaku untuk konsumsi rapat, studi banding, acara seremonial, dan perjalanan dinas luar negeri.
    Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
    Meski demikian, perjalanan dinas luar negeri yang bertujuan untuk evaluasi program dan peningkatan kapasitas melalui kursus singkat (
    short course
    ) tetap diperbolehkan.
    “Jadi tidak boleh studi banding. Kami larang juga. Dalam rangka mengevaluasi program, dalam rangka menuntut ilmu, short course yang ada di luar negeri, itu yang dibolehkan,” ucap Khoirudin pada Jumat (31/1/2025).
    Meskipun terjadi pemangkasan anggaran di berbagai sektor, anggaran yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terpengaruh.
    “Pemerintah ini ada untuk melayani masyarakat. Jadi, pendidikan tidak boleh dipangkas. Kesehatan, karena itu kebutuhan dasar, tidak boleh dipangkas,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Tak Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Bakal Kembali Jabat Dirjen Dukcapil Megapolitan 19 Februari 2025

    Usai Tak Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Bakal Kembali Jabat Dirjen Dukcapil Megapolitan 19 Februari 2025

    Usai Tak Lagi Jadi Pj Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi Bakal Kembali Jabat Dirjen Dukcapil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta,
    Teguh Setyabudi
    , akan kembali menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah masa tugasnya sebagai pemimpin sementara di Jakarta berakhir.
    Teguh akan segera meninggalkan Balai Kota Jakarta setelah melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih  Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
    “Saya juga akan pamitan langsung meninggalkan Balai Kota dan kemudian ke tempat tugas saya yang definitif, yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri,” ucap Teguh, Selasa (19/2/2025).
    Menjelang sertijab, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menyiapkan penyambutan bagi Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota.
    Namun, penyambutan terhadap Pramono-Rano dilakukan tanpa seremoni berlebihan.
    “Kami siapkan penyambutan sederhana, karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Soodikin, itu nanti kita akan sambut,” kata Teguh.
    Usai penyambutan, barulah dilakukan sertijab secara resmi di Balai Agung, yang kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna DPRD Jakarta.
    Selanjutnya, akan ada acara syukuran sederhana sebagai bentuk peralihan kepemimpinan di Jakarta.
    “Setelah itu direncanakan ada semacam syukuran atau selamatan kecil di depan gedung Balai Kota. Selanjutnya, Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan mempersiapkan diri untuk ikut retreat pada 21 Februari,” ucap Teguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

    Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Surabaya terkait penyampaian pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2025-2030 telah ditetapkan. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa acara ini akan berlangsung pada 3 Maret 2025, setelah pelantikan yang akan dilaksanakan di Jakarta.

    “Sudah kita rapatkan dalam rapat di Badan Musyawarah (Banmus). Pelaksanaannya setelah pelantikan di Jakarta dan retret kepala daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Adi, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk menggelar Sidang Paripurna setelah pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

    Adi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, menambahkan bahwa pidato ini akan menjadi pidato pertama dari Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang baru terpilih.

    “Jadi, pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ini merupakan pidato pertama keduanya pasca pelantikan yang diselenggarakan serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Jakarta,” jelas Adi.

    Selain itu, perubahan jadwal pelantikan kepala daerah turut mempengaruhi waktu pelaksanaan Sidang Paripurna ini. Seperti diketahui, sebelumnya jadwal pelantikan kepala daerah direncanakan pada 6 Februari 2025.

    Namun, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah tahap pertama.

    “Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” jelas Tito Karnavian.

    Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada pertimbangan terkait administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pihak terkait lainnya.

    Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah bukan merupakan perintah langsung dari Presiden.

    “Saya ingin mengoreksi bahwa tanggal 20 Februari ini bukan perintah Presiden, melainkan usulan saya yang kemudian dipilih oleh beliau,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid – KH. As’ad Yahya Syafi’i, segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah pelantikan mereka pada Kamis (20/2/2025).

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah disahkan oleh DPRD pada Desember 2024. Namun, hingga kini, aturan pelaksananya belum diterbitkan oleh eksekutif, sehingga implementasi kebijakan tersebut masih tertunda.

    “Bagaimana bisa perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas pembahasan di tingkat eksekutif,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Rabu (19/2/2025).

    Legislator PDI Perjuangan ini meminta Bupati Ra Hamid untuk segera mengambil langkah konkret setelah dilantik agar regulasi ini dapat segera diterapkan.

    “Untuk itu, bupati terlantik harus sat-set kerjanya, menimbang pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” terang Sekretaris DPC PDIP Bondowoso ini.

    Selain itu, Sinung juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dan segera mengajukannya ke bagian hukum.

    “Jadi, raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbang, dan segera diajukan ke bagian hukum agar waktunya tidak molor lagi,” pintanya.

    Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini digagas sebagai upaya untuk menangkal semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.

    Sinung menjelaskan bahwa perda ini akan diterapkan melalui dua pendekatan, yakni formal dan informal.

    Pendekatan formal akan memasukkan Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    Sementara itu, secara informal, sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat RT/RW oleh petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta beberapa OPD yang ditunjuk oleh bupati.

    Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, DPRD Bondowoso juga akan segera mengesahkan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

    Fraksi PDIP Bondowoso yang menggagas kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perda tersebut untuk melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGG).

    “Alam dan budaya harus lestari, masyarakat harus sejahtera dalam bingkai falsafah Pancasila,” pungkas Sinung. [awi/beq]