Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
M Qodari
menanggapi isu pemangkasan anggaran di sektor kesehatan, menegaskan bahwa sektor tersebut tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau untuk (sektor) kesehatan pasti prioritas,” ujar Qodari saat diwawancarai awak media setelah meninjau program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam rangka Ulang Tahun di Puskesmas Panarung, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Kamis (20/2/2025) pagi.
Qodari menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun untuk sektor kesehatan, khususnya untuk program prioritas nasional yang dia tinjau.
“Kalau nasional (untuk program cek kesehatan gratis) alokasi anggarannya Rp 4,7 triliun,” tegasnya.
Anggaran tersebut, lanjut Qodari, akan langsung ditransfer ke puskesmas-puskesmas yang menjadi penyelenggara program.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan anggaran tersebut terdampak pemangkasan, Qodari menjawab sambil tergelak bahwa kesehatan adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kalau untuk kesehatan pasti prioritas, kan saya sudah ke puskesmas-puskesmas yang masuk kategori di desa. Kalau (ada pemeriksaan yang) tidak tersedia di puskesmas itu, maka bisa dirujuk ke faskes yang lebih lengkap,” tuturnya.
Sebelumnya, beredar gambar yang menjadi perbincangan di media sosial, menunjukkan sebuah tabel presentasi yang menyatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan termasuk dalam program prioritas pendukung, bukan yang utama.
Hal ini memicu demonstrasi Indonesia Gelap di berbagai daerah, termasuk di Kantor DPRD Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Rabu (19/2/2025).
Dalam aksi tersebut, ratusan mahasiswa mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap sektor penting seperti kesehatan.
Bintang, seorang mahasiswa yang berorasi dalam demonstrasi itu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
“Kami paham maksud efisiensi itu untuk memangkas anggaran negara dari kebutuhan yang tidak perlu, tapi kenapa yang dipangkas harus pendidikan? Sektor kesehatan juga kenapa tidak dijadikan prioritas?” teriak Bintang, membakar semangat massa aksi.
Dia menambahkan bahwa sikap pemerintah yang seolah menomorsekiankan sektor pendidikan dan kesehatan sangat disayangkan, karena kedua sektor ini penting untuk menjaga kualitas manusia Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.
“Anggaran pendidikan dan kesehatan sudah seharusnya tidak dipotong demi kelangsungan generasi bangsa Indonesia ke depan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
/data/photo/2025/02/20/67b6b07903d7b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari
Regional
20 Februari 2025")
Pemerintah Janji Tak Pangkas Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Wakil KSP Qodari Regional 20 Februari 2025
-
Momen Pramono Anung-Rano Karno Tiba di Balai Kota Jakarta Usai Dilantik, Disambut Tanjidor hingga Ondel-ondel
PIKIRAN RAKYAT – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno tiba di Balai Kota Jakarta. Pasangan ini baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka bersama seluruh kepala daerah terpilih se-Indonesia.
Alunan tanjidor mengiringi Pramono dan Rano Karno setibanya di Balai Kota. Pramono didampingi sang istri, Endang Nugrahani. Sedangkan, Rano Karno didampingi istrinya, Dewi Indriati kemudian disambut Palang Pintu sebagai bagian dari tradisi Betawi.
Para gubernur Jakarta terdahulu terpantau menghadiri acara di Balai Kota Jakarta, yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Anies Baswedan.
Pramono dan Rano akan mengikuti acara serah terima jabatan di Balai Kota. Lalu Pramono dijadwalkan memberikan pidato perdana dalam Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Sementara itu, nuansa Betawi dihadirkan di Balai Kota menyambut Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tersebut. Dekorasi seperti ondel-ondel dan hiasan adat lainnya ditampilkan menghiasi berbagai sudut Balai Kota.
Terlihat pula ada panggung yang menampilkan alat musik. Dihadirkan pula jajanan lokal untuk diberikan kepada warga.
Berdasarkan jadwal kegiatan yang diterima, Pramono-Rano Karno akan melaksanakan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Selanjutnya Gubernur Jakarta dijadwalkan memberikan pidato perdana dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI.
Kemudian menjumpai para pendukung mereka di panggung depan Balai Kota untuk selanjutnya mengikuti agenda rapat pimpinan yang diikuti seluruh satuan kerja perangkat daerah Jakarta dan ditutup dengan apel siap siaga di Plaza Selatan Monas.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Polisi Akan Periksa ASN Terkait Dugaan Gratifikasi Perizinan Toko Modern di Bojonegoro
Bojonegoro (beritajatim.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan gratifikasi dan pungutan liar (pungli) dalam proses perizinan pendirian toko modern di Kabupaten Bojonegoro.
Dalam penyelidikan itu, dalam waktu minggu depan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan diperiksa sebagai saksi.
Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, mengonfirmasi bahwa hingga saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap lima orang, pemilik toko modern. Dari lima pemilik toko modern baru tiga orang yang sudah hadir dan dua diantaranya masih mangkir.
“Dua orang pemilik toko modern yang tidak hadir ini satu orang karena masih berada di luar negeri dan satu tidak ada konfirmasi,” ujar AKP Bayu, Kamis (20/2/2025).
Polemik perizinan toko modern di Bojonegoro telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. DPRD Bojonegoro bahkan telah menggelar beberapa kali hearing dengan pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini.
Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bojonegoro juga telah melakukan penertiban terhadap toko modern yang belum memiliki izin, dengan mengeluarkan surat peringatan (SP) kepada toko-toko tersebut.
Penyelidikan ini masih terus berlangsung, dan pihak kepolisian menyatakan akan terus memperbarui informasi seiring perkembangan kasus. Dugaan awal mengarah pada praktik gratifikasi dan pungli yang diduga melibatkan sejumlah pihak dalam proses perizinan toko modern. [lus/kun]
-
Warga Lakarsantri Surabaya Kecewa, CitraLand Dinilai Ingkar Janji soal Normalisasi Waduk Selamet
Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, kembali menyuarakan kekecewaan terhadap pengembang CitraLand yang dianggap tidak memenuhi kewajibannya terkait perawatan dan pengelolaan Waduk Selamet. Waduk yang berada di sekitar kawasan perumahan tersebut telah lama menjadi sumber masalah lingkungan, khususnya terkait saluran air yang mengalir ke permukiman warga.
Ketua RW 02 Lidah Kulon, Kusmianto, mengungkapkan bahwa sejak 2018, pengembang telah berjanji untuk menormalisasi waduk dan saluran air di wilayah tersebut. Namun, ia menambahkan, sebagian besar komitmen yang disepakati belum dipenuhi.
“Ada perjanjian dengan pengembang sejak 2018 untuk menormalisasi sungai dan waduk, namun sebagian besar komitmen tersebut belum dipenuhi,” ujar Kusmianto dalam acara jaring aspirasi yang digelar oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, pada Rabu (19/2/2025) malam.
Kusmianto juga menjelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan dalam surat perjanjian dengan pengembang, CitraLand berkomitmen menjadikan Waduk Selamet sebagai kawasan rekreasi. Namun, hingga kini, kondisi waduk dan saluran air yang tidak terawat semakin memperburuk situasi di lapangan.
“Pemukiman sekitar CitraLand sering kebanjiran karena aliran air dari kawasan tersebut,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, warga menunjukkan surat undangan dari pengembang CitraLand terkait pembahasan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi. Surat tertanggal 20 November 2024 itu menyebutkan bahwa pengembang berkomitmen melakukan sejumlah proyek pengembangan dan perawatan, termasuk pemberian tanah untuk warga, pembangunan sekolah PAUD, pelebaran jalan akses ke Waduk Selamet, serta pembangunan fasilitas wisata air.
Meski demikian, hingga kini warga belum merasakan manfaat nyata dari komitmen yang tertera dalam surat tersebut. Mereka berharap agar DPRD Surabaya dapat memperjuangkan hak mereka.
“Kami sering disambati warga kami, saya berharap DPRD Surabaya bisa memperjuangkan tuntutan kami,” ujar Kusmianto.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Ia menyinggung bahwa sebelumnya terdapat permasalahan serupa di Waduk Sepat, namun kini masalah serupa terjadi di Waduk Selamet.
“Istimewa sekali pengembang CitraLand ini,” sindir Arif Fathoni.
Politisi Golkar ini menambahkan bahwa keluhan serupa juga datang dari warga Lidah Kulon yang terdampak limpahan air dari kawasan CitraLand, namun normalisasi saluran air belum dilakukan.
Toni, panggilan akrab Arif Fathoni, menjelaskan bahwa saluran air besar dan lebar di kawasan CitraLand dialirkan ke sungai yang mengalir di pemukiman warga. Hal ini menyebabkan kerugian bagi warga sekitar yang sering mengalami banjir.
“Saya dapat informasi, saluran air di kawasan CitraLand ini besar dan lebar, dibuang ke sungai yang ada di pemukiman terdekat. Kalau pengembang abai dalam menormalisasi sungai, pasti warga kampung yang dirugikan,” tegasnya.
Ke depan, Toni akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Waduk Selamet dan saluran air yang mengalir dari kawasan perumahan CitraLand. Ia juga akan mengecek informasi terkait apakah pengembang CitraLand membeli air dari PDAM Surya Sembada Surabaya.
“Mestinya pemukiman orang kaya tidak boleh merugikan pemukiman yang dihuni rakyat kecil. Pemerintah kota wajib hadir untuk menjaga keadilan layanan ke semua warga Surabaya,” tutup Arif Fathoni.
Hingga berita ini diturunkan, City Manager CitraLand Maria Nancy belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh beritajatim.com. [asg/beq]
-
Seusai Dilantik sebagai Gubernur, Khofifah Indar Parawansa Gelar Rapat Bahas Efisiensi Anggaran Pemprov Jatim
Jakarta, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan menggelar rapat koordinasi dengan sekretaris daerah (sekda) dan kepala unit perangkat daerah (UPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim. Salah satu agenda utama dalam rapat ini adalah efisiensi anggaran.
“Ada hal yang sudah dibahas dalam APBD dan telah disahkan pada November lalu. Namun, masih ada aspek efisiensi yang perlu diperhatikan,” ujar Khofifah di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, efisiensi harus dimonitor secara ketat agar tidak mengganggu kinerja pemerintahan.
Sebelumnya, pada Rabu (19/2/2025), Khofifah Indar Parawansa telah berkoordinasi dengan ketua DPRD Provinsi Jawa Timur terkait revisi APBD yang tengah dibahas di DPRD.
“Ini sesuatu yang harus dibahas secara komprehensif dan detail. Saat saya di Magelang, saya belum bisa mendalami secara langsung,” katanya.
Selama Khofifah mengikuti retret di Magelang, Wakil Gubernur Emil Dardak akan melanjutkan koordinasi lebih lanjut dengan DPRD.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin sumpah 961 kepala daerah saat pelantikan di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025). Termasuk Khofifah Indar Parawansa, para kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
-
Ucapkan Selamat Pelantikan Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat Siap Sukseskan Program Pemerintahan
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, dr Agung Mulyono mengucapkan selamat kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak atas pelantikan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode kedua.
Pelantikan pasangan tersebut dijadwalkan akan berlangsung di istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (20/2/2025) hari ini.
Menurut dia, sebagai partai pengusung, Demokat siap mendukung mensukseskan program Khofifah-Emil, agar warga Jawa Timur semakin sejahtera.
“Selamat kepada Ibu Khofifah dan Bapak Emil atas kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Jawa Timur untuk memimpin kembali provinsi ini. Kami Fraksi Demokrat, sebagai partai pengusung, siap memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan,” ujarnya.
Sebagai partai yang turut mengusung pasangan Khofifah-Emil, Dokter Agung menegaskan bahwa Fraksi Demokrat akan terus mengawal setiap kebijakan yang diambil, demi kepentingan rakyat dan kemajuan Jawa Timur.
“Kami akan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, memastikan program-program yang pro-rakyat berjalan dengan baik. Kami berharap kerja sama ini dapat membawa Jawa Timur ke arah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik lagi,” kata Bendahara DPD Demokrat Jatim tersebut.
Dia menjelaskan, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggota DPRD Jatim tiga periode itu berharap agar kepemimpinan Khofifah dan Emil pada periode kedua ini terus memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur.
“Semoga Tuhan selalu memberikan petunjuk dan berkah dalam menjalankan amanah ini. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh setiap langkah demi kemajuan Jawa Timur,” kata pria kelahiran Banyuwangi tersebut.
Seperti diketahui, pelantikan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih periode 2025-2030 akan dilaksanakan pada Kamis, 20 Februari 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa total pasangan calon yang akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo mencapai 481 pasangan calon.
Selanjutnya, sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Dengan pelantikan ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus berkembang dan semakin sejahtera, melalui berbagai program yang akan dijalankan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak pada periode kedua ini.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur, Indra Widya Agustina memberikan pernyataan penuh semangat atas pelantikan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Menurut dia, seluruh kader Partai Demokrat bersyukur dan bahagia karena berhasil mengantarkan Khofifah-Emil kembali memimpin Jatim di periode kedua.
“Kami ikut senang, kalau dalam bahasa Jawa itu mengayu bagyo, ini bukti kemenangan seluruh masyarakat Jawa Timur.” katanya.
“Ini titik kulminasi atau titik puncak perjuangan kami ketika di Pilgub 2024 lalu. Kedepan kita siap mengawal dan mensukseskan program Khofifah-Emil dan melanjutkan yang sudah bagus. Kader Demokrat akan menjadi garda terdepan mensukseskan program Khofifah-Emil,” jelas anggota DPRD Jatim dari Dapil Ponorogo-Pacitan-Trenggalek-Ngawi tersebut.
Dengan dilantiknya pasangan Khofifah-Emil, Indra menegaskan bahwa partai Demokrat siap mendukung penuh pemerintahan mereka ke depan.
“Kami bertekad untuk mengawal dan mempercepat tercapainya berbagai program yang telah dirancang oleh pasangan Khofifah-Emil. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Gubernur Khofifah dan Mas Emil akan dilanjutkan dengan semangat dan inovasi baru yang diusung oleh pasangan ini,” pungkasnya. [tok/beq]
-
Foto-foto Halaman Istana Disulap Bak Ballroom Hotel Berbintang untuk Pelantikan Kepala Daerah
Bisnis.com, JAKARTA — Halaman Istana Merdeka, Jakarta, ‘disulap’ sedemikian rupa layaknya ruangan atau ballroom hotel bintang lima untuk acara Pelantikan Kepala Daerah Masa Bakti 2025-2030 pagi ini, Kamis (20/2/2025).
Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pemerintah membangun tenda besar berwarna biru putih berdiri tegak di halaman antara Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Tenda utama itu bakal menaungi 961 orang kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di bagian atas tenda bahkan digantung belasan lampu chandelier yang sering ditemui di hotel bintang lima. Adapun, rumput Istana pun ikut ditutup mengunakan material keras agar alas kaki para kepala daerah tidak kotor akibat lumpur.
Di bagian depan, terdapat panggung rendah dengan tinggi lima anak tangga yang diselimuti karpet berwarna biru. Di bagian belakang panggung, sudah terpasang layar LCD raksasa yang menayangkan wajah-wajah para kepala daerah yang bakal dilantik pagi ini.
Perbesar
Para tamu undangan termasuk di antaranya keluarga serta pimpinan DPRD provinsi/kabupaten/kota duduk di tenda yang berlokasi di luar tenda utama.
Momen ini bisa dikatakan pertama kalinya pelantikan kepala daerah digelar secara serentak dan sangat megah. Para kepala daerah yang dilantik itu merupakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota terpilih Pilkada 2024.
Total 961 orang kepala daerah yang akan dilantik hari ini meliputi 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. Mereka semua akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan sekaligus menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Perbesar
“Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Rabu (19/2/2025).
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa tanggal 20 Februari 2025 dipilih sebagai tanggal pelantikan karena sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Dari situ kita mengincar kira-kira 18, 19, 20 dan saya melapor ke Pak Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan beliau memilih tanggal 20. Hari Kamis tanggal 20 [Februrari 2025],” ujar Tito dalam kesempatan tersebut.
Tito menambahkan bahwa lokasi pelantikan akan tetap berlangsung di Jakarta. Menurutnya, Jakarta masih menjadi ibu kota negara karena belum ada aturan teknis yang memastikan mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
“Selagi Perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di jakarta, meskipun nama Jakarta sudah menjadi nama daerah khusus Jakarta,” terang mantan Kapolri itu.
-
Pesan Megawati untuk Pram-Doel: Jangan Abaikan Arahan Prabowo!
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno (Pram-Doel) agar jangan mengabaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kemarin Ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representatif dari pemerintah pusat, jadi jangan mengabaikan arahan Presiden [Prabowo]. Itu tugas utama,” kata Rano Karno kepada wartawan di kediaman Pramono Anung di Jakarta Selatan, Kamis pagi (20/2/2025) dikutip dari Antara.
Ditemui sebelum berangkat ke Istana Kepresidenan untuk menghindari pelantikan kepala daerah, pria yang yang akrab disapa Bang Doel itu mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu.
Bang Doel juga menyampaikan implementasi janji dalam kampanye Pilkada Serentak 2024 yang berkaitan dengan rencana pemerintahan ke depan di Jakarta.
“Walaupun Jakarta punya program, tapi program pemerintah pusat harus dikawal sehingga tuntas,” ujarnya.
Salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Pram-Doel setelah resmi dilantik, yaitu mengeruk semua kali di Jakarta untuk mengurangi potensi banjir.
“Karena tugas pertama kita adalah mengeruk semua kali, semua sungai di Jakarta [untuk mencegah banjir],” kata Bang Doel.
Terkait hal itu, Bang Doel mengatakan pihaknya akan melakukan Parade Senja yang melibatkan sekitar 5.000 Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) untuk mendapatkan arahan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.
Pengerukan kali tersebut merupakan salah satu tugas dari program 100 hari kerja yang akan dijalankan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dia meyakini seluruh kedinasan sudah memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Karena itulah sebelum besok Jumat [21/2] Pak Gubernur ke Magelang, nanti seluruh rentetan acara setelah pelantikan, kemudian kita sertijab, setelah sertijab kita paripurna DPRD, setelah itu kita langsung rapat pimpinan,” jelasnya.
Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.
Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.
-
Para Ketua DPRD Hadiri Pelantikan 481 Kepala Daerah di Istana
Jakarta –
Pelantikan 481 pasangan kepala daerah digelar serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, hari ini. Para Ketua DPRD provinsi, kabupaten/kota, turut hadir menyaksikan pelantikan ini.
Pantauan detikcom, Kamis (20/2/2025), terlihat para Ketua DPRD memasuki area Istana Negara lebih dulu. Mereka awalnya menunggu di tenda yang disediakan di area Istana Negara.
“Hari ini saya diundang untuk menyaksikan pelantikan Gubernur baru Jakarta, Mas Pram (Pramono Anung) dan Bang Doel (Rano Karno). Setelah itu langsung serah terima jabatan di Balai Kota,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoerudin di Istana.
Total, ada 961 orang kepala daerah dan wakilmya yang akan dilantik. Mereka terdiri dari gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya.
“Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Rabu (19/1)
Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Momen ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
(fca/haf)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu
-
Pemasangan meter air apartemen hindari kerugian penghuni
Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel) Ima Mahdiah (kanan) dan Direktur PAM JAYA Arief Nasrudin (kiri) meninjau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Buaran III milik PAM JAYA di Jalan Raya Kalimalang Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza/pri.
Legislator: Pemasangan meter air apartemen hindari kerugian penghuni
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 20 Februari 2025 – 08:21 WIBElshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan bahwa pemasangan meteran air di setiap unit apartemen sebagai langkah konkret dalam meminimalkan kerugian pelanggan.
“Harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” kata Ima yang juga Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta, Kamis.
Ima menekankan, PAM Jaya harus segera menyosialisasikan terkait pemasangan meter air tersebut dengan harapan tidak ada lagi oknum-oknum yang disinyalir tidak transparan perihal penyesuaian tarif.
“Selain itu untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya tetap fokus terhadap fungsi dan pelayanan yang berkeadilan, termasuk bagi pelanggan yang tinggal di apartemen. Ia menegaskan, hal itu terus diterapkan kepada warga, apalagi perusahaan air itu merupakan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menggunakan intrik, saya dengan tarif ini kemudian kita mau mencari keuntungan atau apapun’,” kata Arief.
Karena itu, kata Arief, perusahaan dituntut untuk mandiri ke depannya dan mampu sebagai penunjang aktivitas warga sehari-hari. Mengacu pada aspek pelayanan dan ketersediaan air bersih di Jakarta.
“Kami juga meminta masyarakat terbuka, kemudian bisa memberikan input yang bagus, yang konstruktif sehingga ini bisa berjalan,” kata dia.
Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PAM Jaya menawarkan penghuni rusun dan apartemen yang merasa keberatan terkait kenaikan tarif air untuk memiliki meter pribadi di masing-masing unit supaya tidak terkena tarif progresif.
“PAM Jaya mengenakan tarif sesuai yang digunakan pelanggan,” kata Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan di Jakarta, Senin (17/2) saat rapat dengan Komisi B dan C terkait keluhan warga rusun dan apartemen.
Menurut dia, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang Tarif Air Minum, bahwa pelanggan yang masuk kelompok K III pemakaian di atas 20 meter kubik (m3) akan dikenakan tarif progresif Rp21.500 per m3. Ia menjelaskan, ketika pelanggan yang masuk dalam kelompok K III dalam penggunaan air tidak lebih dari 10 m3, maka tarifnya yaitu Rp12.500 per m3 dan ini bisa diterapkan ketika warga yang tinggal di apartemen menjadi pelanggan PAM Jaya.
Saat ini, kata Syahrul, warga yang tinggal di apartemen bukanlah pelanggan langsung dari PAM Jaya. Meterannya pun berada pada satu titik dan itu dikelola oleh pengurus setempat.
“Diksi naik 71,3 persen kurang tepat. Kalau diperuntukkan sesuai dengan keperluan maka tidak seperti itu. Pemilik unit kalau menjadi pelanggan PAM Jaya maka tarifnya sesuai dengan batas bawah,” katanya.
Sumber : Antara