Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ribuan Siswa Sambut Dadang-Ali dengan Meriah, Diarak Andong dan Marching Band Usai Pelantikan Bupati Bandung

    Ribuan Siswa Sambut Dadang-Ali dengan Meriah, Diarak Andong dan Marching Band Usai Pelantikan Bupati Bandung

    JABAR EKSPRES – Ribuan siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bandung berkumpul di depan Gedung Budaya Soreang (GBS), Jalan Al-Fathu, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis (20/2/2025).

    Mereka berkumpul sejak pukul 14.00 WIB untuk menyambut Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung yang baru, Dadang Supriatna dan Ali Syakieb yang dilantik serentak bersama 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Dalam pantauan di lapangan, Dadang – Ali tiba pukul 16.00 WIB. Mereka langsung disambut ribuan siswa yang membawa bendera merah putih sambil meneriaki namanya.

    Keduanya langsung menaiki kereta kencana atau Andong untuk diarak menuju Gedung DPRD yang ada di komplek Pemkab Bandung.

    Mereka diarak dengan sambutan teriakan siswa sambil diiringi oleh Badawang. Sambil berjalan Dadang – Ali juga diiringi oleh marching band.

    BACA JUGA: Orasi Perdana Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya!

    Sesampainya di Gedung DPRD Kabupaten Bandung keduanya langsung disambut oleh Pedang Pora dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk rapat paripurna menyampaikan visi dan misi Bupati Wakil Bupati periode 2025-2030.

    Kemudian Dadang – Ali akan berlanjut ke Gedung Moh. Toh untuk melaksanakan Tasyakuran Binni’mah (syukuran).

    Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan dirinya sangat bahagia disambut oleh warga dan juga siswa yang menunggunya sejak siang hari.

    “Saya sangat berbahagia, sore hari ini saya bersama pak wakil, tadi pagi sudah melaksanakan pelantikan oleh presiden. Dan sore hari ini saya disambut dengan warga kabupaten bandung yang sangat luar biasa,” ujarnya saat ditemui usai arak-arakan, Kamis (20/2/2025).

    Dadang menambahkan dirinya sangat bangga dan terharu atas sambutan ini dan akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, berkelanjutan serta Indonesia emas 2045.

    BACA JUGA: Dadang Supriatna Sambut Baik Pendidikan Militer Kepala Daerah Terpilih, Begini Katanya!

    “Antusias masyarakat sangat luar biasa, bahkan tadi di DM Instagram, WA, saya belum sempet baca semuanya. Ini sangat luar biasa, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah mendoakan,” tutupnya.

  • Komisi D DPRD Jatim Tolak Proyek Reklamasi Surabaya Rp72 Triliun, Dorong Peninjauan Ulang ke DPR RI

    Komisi D DPRD Jatim Tolak Proyek Reklamasi Surabaya Rp72 Triliun, Dorong Peninjauan Ulang ke DPR RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) secara resmi menolak proyek reklamasi pesisir Surabaya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Surabaya Waterfront Land (SWL). Penolakan ini diumumkan pada Rabu (19/2/2025) setelah audiensi dengan Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) di Gedung DPRD Jatim.

    Proyek reklamasi senilai Rp72 triliun ini telah memicu berbagai protes dari masyarakat, terutama dari sektor nelayan, petani tambak, serta kalangan akademisi.

    Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari, menyampaikan keprihatinannya terkait potensi dampak buruk proyek ini terhadap mata pencaharian masyarakat dan lingkungan hidup. Pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa terancam oleh dampak negatif reklamasi.

    “Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, mulai dari nelayan hingga petani tambak,” ungkap Harisandi, Kamis (20/2/2025).

    Kekhawatiran ini terkait dengan kemungkinan rusaknya ekosistem pesisir, yang berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka serta menciptakan kerusakan lingkungan jangka panjang. Harisandi menegaskan bahwa penolakan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi D untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

    “Proyek ini jelas berpotensi merusak mata pencaharian masyarakat pesisir secara langsung. Kami akan terus membela mereka dan menentang reklamasi ini,” ujar Harisandi.

    Audiensi yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, ESDM, serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, dan terungkap bahwa izin proyek reklamasi tersebut dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah.

    Keputusan ini menimbulkan polemik dan kekhawatiran, terutama terkait dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan ketidakmampuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.

    Dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat juga menjadi sorotan. Ribuan warga, terutama nelayan dan petani tambak, diperkirakan akan kehilangan mata pencahariannya jika proyek ini dilanjutkan.

    “Kami akan membawa masalah ini ke Komisi IV DPR RI untuk memastikan agar langkah selanjutnya berpihak pada masyarakat dan mencari solusi yang adil,” katanya.

    Komisi D DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap keputusan terkait proyek ini mempertimbangkan kepentingan mereka.

    Langkah berikutnya adalah mengajukan petisi resmi ke Komisi IV DPR RI, meminta agar izin proyek reklamasi ditinjau kembali. Selain itu, Komisi D mendesak pemerintah pusat untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang luas dari proyek ini.

    Komisi D berharap agar pemerintah pusat segera melakukan dialog dengan masyarakat yang terdampak, guna menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Perjuangan untuk membatalkan proyek reklamasi ini akan terus berlanjut, dengan Komisi D DPRD Jatim tetap berada di garis depan dalam membela hak-hak masyarakat. [ipl/suf]

  • Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin resmi dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pasangan kepala daerah Kota Malang.

    Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), menandai awal kepemimpinan baru di kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan wisata di Jawa Timur. Di Kota Malang, euforia pelantikan terlihat dari puluhan karangan bunga yang memenuhi kawasan Balai Kota Malang.

    Bundaran Tugu menjadi pusat utama pemasangan karangan bunga, sementara beberapa lainnya tersebar di taman Jalan Kertanegara, Balai Kota Malang, hingga Gedung DPRD Kota Malang. Pemandangan ini mencerminkan dukungan dan apresiasi masyarakat serta berbagai pihak atas kepemimpinan baru di Kota Malang.

    “Momen tertentu tidak apa-apa biasanya kan ditaruh di situ. Kalau kita sarankan di Alun-alun Tugu. Dipusatkan di bundaran Tugu supaya bisa dibaca,” ujar Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra.

    Laode menjelaskan bahwa sebelumnya DLH telah memasang pagar di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang untuk menjaga taman dari potensi kerusakan, terutama saat ada aksi demonstrasi. Kini, pagar tersebut juga difungsikan sebagai penyangga papan karangan bunga agar tetap tertata rapi dan tidak berserakan akibat tiupan angin.

    “Memperbolehkan untuk pemasangan jadi memang betul pemasangan pagar kemarin itu untuk menghalangi kalau ada angin supaya karangan bunga tidak mengotori taman. Sekalian ada demo kan kemarin,” tambah Laode.

    Meskipun pemasangan karangan bunga diperbolehkan, DLH Kota Malang membatasi waktu pemasangan maksimal selama satu minggu. Pembatasan ini dilakukan mengingat daya tahan karangan bunga yang relatif singkat akibat paparan hujan dan panas.

    “Biasanya saat pelantikan kan banyak karangan bunga jadi sudah kita antisipasi. Satu minggu maksimal karena kalau lama-lama nanti rusak,” ujar Laode.

    Pelantikan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan pembangunan, kepemimpinan mereka diharapkan mampu membawa Kota Malang semakin maju dan berkembang dalam berbagai sektor. [luc/suf]

  • Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Penguburan bagi kalangan Muslim di Jepang mulai dipertanyakan oleh parlemen Jepang, khususnya dalam rapat DPRD Prefektur Miyagi pada Kamis (20/2/2025).

    Dengan meningkatnya penerimaan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia yang mayoritas Muslim, Majelis Prefektur Miyagi mengungkapkan keprihatinan terkait pemakaman Muslim yang sedang dipertimbangkan oleh Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai (64).

    “Banyak yang khawatir tentang dampak penguburan terhadap kualitas tanah dan air,” ujar anggota parlemen Miyagi, Shizuka Hiraoka, dalam sidang parlemen.

    Anggota parlemen lainnya, Taku Watanabe, juga menyatakan kekhawatirannya. “Saya khawatir ini adalah langkah yang berani. Mengingat Jepang telah beralih dari penguburan ke kremasi, apakah ini tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?” tekan Watanabe.

    Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah Muslim dari Indonesia dan negara lain terjadi seiring kebutuhan tenaga kerja. Muslim memiliki tradisi penguburan bagi jenazah mereka.

    Gubernur Murai menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pengembangan pemakaman Muslim di pemakaman umum agar masyarakat Muslim dapat bekerja di Miyagi dengan tenang.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Murai menegaskan, sejauh ini, tidak ada dampak buruk terhadap kualitas tanah atau air akibat penguburan Muslim.

    Pemerintah Prefektur Miyagi akan berkonsultasi dengan pemerintah kota dan organisasi terkait untuk melakukan survei dalam rangka pendirian pemakaman khusus Muslim.

    Kantor Prefektur menerima sekitar 1.200 pertanyaan dari masyarakat, banyak di antaranya menentang rencana pembangunan kuburan Muslim di Jepang.

    Gubernur Murai menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja melalui tenaga kerja asing.

    “Jika kita ingin hidup berdampingan dengan berbagai budaya, kita harus mempertimbangkan kuburan Muslim. Ini adalah proyek sensitif yang memerlukan pemahaman masyarakat,” tambahnya.

    Murai juga menyatakan bahwa sulit untuk membangun pemakaman di dalam kota sehingga pencarian lokasi yang cocok sedang dilakukan. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan multikulturalisme dan kebutuhan pemakaman bagi komunitas Muslim.

    Pada 2023, Prefektur Miyagi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait pengamanan tenaga kerja. Murai telah beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam upaya menarik tenaga kerja untuk industri lokal yang mengalami kekurangan pekerja.

    Islam mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan, bukan dikremasi, yang membuat kebutuhan pemakaman menjadi penting. Meski undang-undang Jepang tidak melarang penguburan, persyaratan sanitasi tetap harus dipenuhi sesuai izin pemerintah kota.

    Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, tingkat kremasi di Jepang pada 2017 mencapai 99,97 persen.

    Pemakaman yang menerima penguburan sangat sedikit, dengan hanya sekitar 10 pemakaman di seluruh Jepang yang menerima Muslim. Tidak ada satu pun pemakaman Muslim di wilayah Tohoku.

    Sebagai respons, Prefektur Miyagi berencana membangun pemakaman tanah sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pekerja Indonesia.

    Saat ini, rencana pembangunan makam Muslim masih dalam tahap pertimbangan oleh Divisi Promosi Keamanan dan Jiwa Prefektur Miyagi.

    Di Prefektur Oita, rencana pembangunan pemakaman Muslim berskala besar di Kota Hinode mengalami hambatan akibat penolakan dari walikota baru yang terpilih pada Agustus tahun lalu. Rencana tersebut kini kembali ke tahap awal.

    Diskusi lebih lanjut mengenai pemakaman Muslim di Jepang juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke: info@jepang.com dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

  • Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Karangan bunga berjajar di beberapa titik jalan protokol Kota Semarang yakni mulai Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean, dan beberapa lokasi lainnya sejak Rabu (12/2/2025) lalu. 

    Karangan bunga tersebut bertuliskan ucapan atas pelantikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, atau yang akrab dipanggil Agustin-Iswar.

    Diketahui, pada Kamis (20/2/2025) Presiden RI, Prabowo Subianto melaksanakan prosesi pelantikan 481 kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Agustin-Iswar.

    Hevearita Gunaryanti Rahayu juga turut mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan untuk Agustin – Iswar. Karangan bunga dari Mbak Ita berada di depan kantor DPRD Kota Semarang. 

    Karangan bunga tersebut, tampak tidak hanya dari warga maupun instansi di Kota Semarang saja, namun terlihat pula dari kabupaten/kota tetangga seperti Grobogan.

    “Kami dari Satpol PP dan beberapa OPD lainnya ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan karangan bunga maupun spanduk ucapan yang dipasang oleh warga,” ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Semarang, Marthen, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, ratusan karangan bunga ini sebagai bentuk antusias masyarakat dalam menyambut wali kota barunya. “Karangan bunga ada yang di pintu keluar Bandara Ahmad Yani, Jalan Madukoro, Jalan Soegijapranata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean dan titik akhirnya di Jalan Pemuda sekitar Balai Kota,” jelasnya.

    Kemungkinan masyarakat juga bakal melaksanakan arak-arakan dan menyambut kedatangan Agustin-Iswar dari Bandara Ahmad Yani menuju Balai Kota Semarang.

    Diperkirakan, Agustin-Iswar tiba di bandara sekitar pukul 16.45 WIB usai perjalanan dari Jakarta di mana mereka dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang oleh Presiden RI.

    “Pada intinya nanti masyarakat, relawan akan ikut menyambut kedatangan pemimpin baru Kota Semarang. Waktunya tergantung nanti beliau selesai pelantikan jam berapa,” tandasnya.

    Tampak juga, di halaman Balai Kota Semarang, sebuah panggung besar telah dipersiapkan untuk doa bersama dan prosesi sertijab dan dijadwalkan DPRD Kota Semarang akan mengadakan Sidang Paripurna dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2025-2030. (eyf)

  • Sudah Bayar Masih Ditagih, Pedagang Tradisional Kabupaten Tegal Menolak Retribusi Elektronik

    Sudah Bayar Masih Ditagih, Pedagang Tradisional Kabupaten Tegal Menolak Retribusi Elektronik

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Sejumlah pedagang pasar tradisional melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal, di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Selasa (18/2/2025).

    Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Sugono, didampingi Ketua Komisi II Muhammad Alfian Adipradana dan sejumlah anggota lainnya. 

    Pada kesempatan itu, Divisi Advokasi Forum Pedagang Pasar (FPP) Tradisional Kabupaten Tegal, Herman, meminta agar retribusi pedagang pasar dikembalikan lagi ke sistem manual. 

    Sebab menurut Herman, Retribusi Elektronik atau E-ret menimbulkan beragam masalah.

    Dikatakan, sejumlah pedagang yang sudah membayar E-ret tapi malah mendapat tagihan resmi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

    Nominal tagihannya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. 

    “Saya menduga ada petugas penarik E-ret yang bermain atau menyelewengkan retribusi yang sudah dibayarkan pedagang. Karena itulah kami minta agar retribusi dilakukan dengan cara manual lagi,” ungkap Herman, pada Tribunjateng.com. 

    Herman mengaku, pihaknya sangat setuju dengan metode pembayaran menggunakan sistem E-ret. 

    Tapi dengan catatan, alat dan sumber daya manusia (SDM) nya sudah siap atau mumpuni. 

    Karena dikatakan Herman, alat pembayaran E-ret sering rusak dan petugas yang menarik retribusi juga malas karena terkadang dua hari sekali baru menarik iuran. 

    “Kalau dulu saat masih manual, pagi-pagi sudah ditarik. Tapi sekarang petugas datangnya terkadang siang. Ketika tidak berjualan, pedagang tetap ditagih retribusi,” jelas Herman. 

    Ketua Forum Pedagang Pasar Tradisional Kabupaten Tegal, Hardi, membenarkan jika ada pedagang yang sudah rutin setiap hari membayar E-ret, tapi masih mendapat tagihan dari dinas terkait. 

    Adapun pedagang tersebut mayoritas dari Pasar Balamoa, Pasar Mejasem dan Pasar Bojong, Kabupaten Tegal. 

    “Kami menduga ada petugas yang sengaja memanfaatkan kelemahan para pedagang. Mereka meminta retribusi, tapi tidak disetorkan ke dinas terkait sehingga tagihan menumpuk,” duga Hardi. 

    Menanggapi aduan para pedagang pasar tradisional, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Sugono meminta agar dinas terkait segera memperbaiki sistem E-retribusi. 

    “Saya minta dinas terkait segera perbaiki sistem E-retribusi atau E-ret. Jangan sampai adanya sistem E-ret malah memberatkan, kasihan mereka khususnya para pedagang di pasar tradisional,” tegas Sugono. 

    Masih pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal Muhammad Alfian Adipradana mengatakan, sistem E-retribusi tidak mungkin kembali lagi ke manual karena sudah ada regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). 

    Sehingga ketika ada kekurangan atau permasalahan pada sistem E-retribusi maka menjadi tugas dinas terkait untuk memperbaiki. 

    “Terkait benar atau salahnya belum tahu, tapi kami minta agar dinas mencari kebenarannya. Harus segera diinvestigasi terutama petugas yang diduga menyelewengkan retribusi pedagang pasar tradisional,” ujar Alfian. 

    Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto, mengaku bakal mengevaluasi sistem E-retribusi yang dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional. 

    Termasuk petugas penarik retribusi yang disinyalir bermasalah, juga akan dibina ketika terbukti melakukan kesalahan. 

    “Sepertinya ketika kembali ke manual tidak mungkin. Tapi kami akan berusaha memperbaiki sistem E-retribusi dan membina petugas yang disinyalir bermasalah,” tutup Rudy. (dta) 

  • Pemkab Blora Siapkan Langkah untuk Tindaklanjuti Inpres Tentang Efisiensi Anggaran

    Pemkab Blora Siapkan Langkah untuk Tindaklanjuti Inpres Tentang Efisiensi Anggaran

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menyusun langkah-langkah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan terkait efisiensi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sudah dikurangi Rp 65 miliar.

    “Kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan bahwa kegiatan yang berasal dari pendapatan transfer dari pusat itu sudah dikurangi disesuaikan Rp 65 miliar.”

    “Jadi nanti di APBD akan kita kurangi sebanyak Rp 65 miliar, itu terdiri dari DAU, kemudian DAK, dan sebagainya rinciannya ada di dinas,” terangnya, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Komang menyampaikan saat ini tengah memetakan untuk mendukung Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    “Kita petakan sekarang di semua OPD sesuai dengan di inpres tersebut, misalnya ada perjalanan dinas yang dipotong 50 persen, kemudian kegiatan lain seperti seminar dan lain sebagainya itu juga sudah kita petakan.”

    “Jadi ada pengurangan Rp 65 miliar dan ada rencana kita mengurangi di semua OPD itu sebanyak Rp 41 miliar,” terangnya.

    Oleh karena itu, menurutnya total Rp 100  miliar lebih yang akan disesuaikan di APBD.

    “Untuk yang Rp 65 miliar itu jelas aktivitasnya di infrastruktur, nah yang Rp 41 miliar ini aktivitas yang bersifat rutin. Itu pun belum kegiatan-kegiatan yang akan kita bahas nanti, adalah kegiatan-kegiatan mana saja yang tidak bisa kita lanjutkan, yang kita gunakan untuk mendukung program efisiensi ini,” jelasnya.

    Komang menyampaikan untuk langkah selanjutnya yakni akan melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    “Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan evaluasi RKPD yang akan kita sesuaikan juga di triwulan pertama, sehingga harapan kita nanti di tanggal 1 Juli 2025 kita sudah menyerahkan Ranperda Perubahan APBD ke DPRD untuk dibahas,” paparnya.(Iqs)

     

  • Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    Profil Arief Rohman-Sri Setyorini, Resmi Dilantik Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora 2025-2030

    TRIBUNJATENG.COM – Arief Rohman-Sri Setyorini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora, Kamis (20/2/2025).

    Arief-Sri dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Arief Rohman dan Sri Setyorini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blora karena memperoleh suara terbanyak pada Pilkada 2024. Dengan perolehan suara sebanyak 395.827 suara.

    Arief-Sri menang atas lawannya di Pilkada, Abu Nafi dan Andika Adikrishna Gunarjo, yang memperoleh 76.795 suara.

    Berikut ini profil Arief dan Sri.

    1. Arief Rohman

    Dilansir dari laman blorakab.go.id, profil Arief Rohman merupakan anak pertama dari pasangan KH Ali Muchdhor dan Hj Sulini.

    Dia lahir di Desa Sendangwungu Kecamatan Banjarejo pada tanggal 08 Maret 1980.

    Arief mengawali pendidikan dasar di SDN II Sendangwungu, Banjarejo, Blora (1986-1992), SMP N 1 Blora (1992-1995), dan SMA N 1 Blora (1995-1998).

    Dia aktif di beberapa organisasi sejak dari SMA, misalnya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada tahun 1995-1997, Wakil Ketua Himpunan Pengajian Remaja Islam Blora (HIMPARISBA) (1996-1997).

    Karir organisasinya berlanjut ketika dia menempuh pendidikan FISIP Hubungan Internasional di Universitas Darul Ulum Jombang, antara lain sebagai Wakil Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Putra Nahdlatul Ulama/PC.IPNU Kab. Blora (1999-2000), Sekretaris PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2000-2001), Ketua PK IPNU Universitas Darul Ulum Jombang (2001-2002).

    Setelah lulus dari Darul Ulum Jombang dia menempuh studi pascasarjana Program Studi FISIP/ Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil menyandang gelar Master Sains (M.Si) pada tahun 2007.

    Karirnya di oganisasi terus berlanjut, yakni pada tahun 2002 – 2007 menjabat sebagai Ketua Divisi Pengembangan Demokrasi dan HAM Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Cabang Kabupaten Blora, di Tahun 2004-2009 menjabat Divisi Publikasi Media dan Jaringan di Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDes).

    Pada Tahun 2003-2008 juga menjadi Pengurus Pusat Forum Komunikasi dan Informasi Pondok Pesantren Berbasis Agribisnis (FKIPPBA), dan pada tahun 2006-2009 diberi mandat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nadlatul Ulama (PP IPNU).

    Selain itu, Arief juga tercatat sebagai tenaga ahli anggota DPR RI sejak 2004-2009.

    Dia juga tercatat sebagai staf khusus Menteri PDT RI sejak 2009-2014.

    Anggota DPRD Jawa Tengah 2014-2016. Kemudian pada 2016-2021 dia mengemban amanat masyarakat Blora sebagai wakil bupati mendampingi Djoko Nugroho

    Pada 26 Februari 2021, bersama wakilnya, Tri Yuli Setyowati dia dilantik sebagai bupati.

    2. Sri Setyorini

    Sri Setyorini merupakan kakak kandung Komisaris Jenderal Polisi, Agus Andrianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

    Ia lahir di Blora, 29 Mei 1959.

    Sri Setyorini tinggal tinggal di Jalan Cempaka No. 9 Blora.

    Riwayat pendidikan:

    Lulus SD Negeri Jetis 1 Blora (1968 – 1974).

    Lulus SMPN 1 Blora (1974 – 1976), 

    Sri Setyorini merupakan alumni SMAN 1 Blora (1977 – 1980).

    Pengalaman Sri Setyorini di Bidang Pekerjaan 

    Sri Setyorini merupakan Direktur CV. Karina, Komisaris Utama RS. Permata Blora (2024-2029) dan Komisaris Blora Karsa Karya Energi.

    Pengalaman Sri Setyorini dalam Organisasi 

    Bendahara Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Blora (1990 – 1995).

    Sekretaris Gapensi Blora (1995 – 2000).

    Ketua Gapensi Blora (2000 – 2011)

    Dewan Pertimbangan Gapensi Blora (2011-2017).

    Sekretaris Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2017-2022).

    Bendahara Umum BPD Gapensi Jawa Tengah (2022-2027).

    Bendahara Umum Ilusa (2022-2027).

    Pengurus BPD Kadin Jawa Tengah periode 2022-2027.

    Itulah profil lengkap dari Sri Setyorini, mulai dari rekam jejak pendidikan dan segudang pengalaman yang dimilikinya. 

  • Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution Dilantik Prabowo Subianto sebagai Gubernur Sumut, Termuda se-Indonesia

    Bobby Nasution hadir di Monas didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, dan ketiga anaknya. Sedangkan wakilnya, Surya, juga datang bersama keluarga, termasuk istrinya, Titiek Sugiharti.

    Mereka bersama kepala daerah lainnya kemudian berjalan dari Monas diiringi drumband menuju Istana Kepresidenan. Menjadi pucuk pimpinan di Sumut, Bobby Nasution dan Surya memiliki 5 visi dan misi utama.

    Kelima visi dan misi utama mereka tersebut antara lain meningkatkan SDM, menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur, dan memperkuat ketahanan nasional.

    Setelah prosesi pelantikan, seluruh Kepala Daerah akan mengikuti retreat dan pembekalan di Akademi Militer Magelang. Retreat dan pembekalan di Akademi Militer berlangsung selama 8 hari, 21-28 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dihadiri Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subianto, dan Menteri dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hadir juga Wakil Ketua DPR RI Suami Dasar Ahmad, Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua DPRD se-Indonesia dan tamu kehormatan lainnya.

  • Sosok Etik Suryani-Purnomo Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025

    Sosok Etik Suryani-Purnomo Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025

    Sosok Etik Suryani-Purnomo Dilantik Hari Ini Jadi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025

    TRIBUNJATENG.COM- Sosok Etik Suryani – Purnomo, Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo 2025 dilantik hari ini.

    Di Pilkada Sukoharjo, Etik dan Purnomo diusung oleh PDI Perjuangan.

    Etik-Purnomo unggul di pilkada 2024 melawan kotak kosong.

    Profil Etik Suryani

    Etik merupakan lulusan SDN 85 Tegalmulyo, SMPN 9 Solo, SMAN 1 Kartasura, Akademi Sekretaris Manajemen (ASMI), Universitas Surakarta dan STMIK AUB Surakarta

    Etik Suryani merupakan istri Wardoyo Wijaya

    Ia memiliki anak bernama Chyntia Maya Putri Elwina Wijaya

    Saat Etik Suryani mencalonkan diri di Pilkada Sukoharjo 2020, suami Etik, Wardoyo Wijaya, menjabat sebagai Bupati Sukoharjo.

    Selama mendampingi sang suami menjadi Bupati Sukoharjo, Etik aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo.

    Etik pernah berkarier di bidang perbankan sampai menduduki posisi sebagai kepala cabang.

    Profil Purnomo

    Eko Sapto Purnomo lahir di Sukoharjo, 8 Maret 1985 dan kini berusia 39 tahun.

    Ia menyelesaikan pendidikan SMA di SMUN 3 Surakarta dan lulus pada 2003. 

    Eko lalu melanjutkan ke Universitas Surakarta serta menyandang gelar Sarjana Ekonomi pada 2007.

    Eko Sapto merupakan kader Partai Gerindra dan menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukoharjo. 

    Purnomo sebelumnya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.