Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Pramono Syukuri 2 Hal Usai Dilantik Jadi Gubernur Jakarta: FBR-Forkabi Bersatu, Anies-Ahok Rukun – Halaman all

    Pramono Syukuri 2 Hal Usai Dilantik Jadi Gubernur Jakarta: FBR-Forkabi Bersatu, Anies-Ahok Rukun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pramono Anung mengaku bersyukur atas dua hal usai dilantik menjadi Gubernur Jakarta.

    Pertama adalah bersyukur atas kerukunan kembali antara organisasi masyarakat Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

    Menurut dia, hal ini menjadi pertanda bahwa Jakarta sudah saatnya fokus pada pembangunan kota.

    “Saya juga bersyukur yang dulu Forkabi dan FBR enggak pernah bersatu, sekarang rukun banget,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Seperti diketahui, Pramono menerima dukungan dari Forkabi dan FBR dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Padahal, dua organisasi Betawi itu sangat jarang berada dalam satu barisan yang sama.

    Forkabi memiliki anggota lebih dari 172 ribu di Jakarta. Sedangkan FBR mempunyai 300 cabang di Jakarta dengan masing-masing anggota per cabangnya berjumlah 100 orang.

    Dalam Pilkada lalu, Pramono mengklaim telah berhasil memikat hati Forkabi dan FBR untuk sama-sama mendukung dirinya bersama Rano Karno.

    Gembira Ahok dan Anies rukun

    Pramono juga mengekspresikan kebahagiaannya atas rekonsiliasi antara mantan Gubernur Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

    “Dan saya bergembira sekali, apalagi Mas Anies dan Pak Ahok sudah rukun,” tambahnya.

    Adapun Ahok dan Anies pernah menjadi rival sengit pada Pilkada Jakarta 2017. 

    Diketahui, sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta turut menghadiri Sertijab Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2025-2030 di Balai Kota.

    Pada kesempatan tersebut, Ahok dan Anies terlihat hangat. Bahkan, keduanya juga makan siang bersama sambil menunggu jalannya rapat paripurna di DPRD Jakarta yang beragendakan pidato perdana dari Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta.

    Anies dan Ahok makan siang bersama sejumlah tamu VIP lainnya di ruangan Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah.

    Selain Anies dan Ahok, turut hadir pula Sutiyoso dan Fauzi Bowo selaku para mantan Gubernur DKI Jakarta.

    Ima menganggap kedatangan para mantan Gubernur Jakarta sebagai pertanda baik.

    “Ya, happy berarti Mas Pram dalam hal ini bisa menyatukan berbagai pihak. Ada Pak Ahok, Pak Anies, ada Bang Yos, ada Pak Foke dan juga yang lain yang tidak bisa disebutin,” kata dia.

     

    Teruskan warisan gubernur sebelumnya

    Pramono memastikan akan meneruskan warisan para mantan gubernur.

    Ia menyebutkan satu per satu mantan gubernur Jakarta, namun tidak menyebut nama Gubernur Jakarta 2012-2014, Jokowi.

    “Saya butuh pertolongan kepada bapak ibu sekalian untuk membuat Jakarta menjadi kota yang membanggakan.”

    “Bang Yos, Bang Foke, Mas Anies, Pak Ahok, sudah meninggalkan legacy yang luar biasa, termasuk Mas Soni, termasuk Bung Riza, Pak Wamen kita, jelasnya.

    Pram juga mengaku mendapat pesan khusus saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana.

    “Begitu hari ini saya dilantik oleh Bapak Presiden. Tadi juga secara khusus beliau memberikan arahan kepada saya dan Bang Doel. memang betul-betul saya ingin memperbaiki Jakarta ini,” ujarnya.

    Kepada para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jakarta, Pram mengutarakan janji akan memaksimalkan potensi para ASN yang ada di Jakarta tanpa membawa dari daerah lain.

    “Dan terutama bagi ASN di Jakarta, saya akan menjadi conductor yang baik. Saya tidak akan membawa orang,” jelasnya.

    Pram mengakhiri pidato perdananya dengan pantun bernada optimis.

    “Pergi ke Senayan belajar memanah. Jangan lupa pemanasan agar tidak cedera. Kami datang ke Balai Kota memenuhi Amanah. Memimpin Jakarta menjadi kota global yang sejahtera,” pungkasnya disambut riuh tepuk tangan. (Kompas.com/TribunJakarta)

     

  • DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    JABAR EKSPRES – Dedi Mulyadi gerak cepat melakukan pemecatan Kepala SMAN 6 Depok usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.

    Langkah itu pun langsung mendapat respons dari Anggota DPRD Jabar, salah satunya Anggota Komisi V Zaini Shofari.

    Zaini mengatakan, perlu ada solusi jalan tengah yang terbaik atas peristiwa itu.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menguraikan, peristiwa dan kebijakan yang diambil gubernur itu patut jadi perhatian bersama.

    “Langkah pak Gubernur itu memang sah, beliau juga sudah dilantik. Tapi memang butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan Seluruh Penasehat Pemdaprov Jabar Bekerja Secara Sukarela Tanpa Biaya

    Menurut Zaini, di satu sisi langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi yang cukup mendadak itu jadi shock therapy bagi para guru, kepala sekolah ataupun ASN di Jabar.

    Apalagi hal itu menunjukkan langkah tegas atas komitmen yang dibuatnya.

    “Beliau (Dedi Mulyadi.red) tegas melarang study tour. Itu disampaikan jauh hari sebelum dilantik. Lalu ini ada sekolah tetap melaksanakan. Mungkin dinilai sebagai bentuk perlawanan,” jelasnya.

    Namun di sisi lain, pemecatan kepala sekolah juga perlu mengikuti berbagai pertimbangan lain. Misalnya, regulasi terkait, prosedur ataupun memperhatikan rekam jejak dan catatan lainya.

    Menurutnya, yang terpenting dalam kejadian itu adalah solusi jalan tengah. “Study tour itu kan sudah direncanakan jauh hari. Biaya juga telah dikeluarkan dan tidak sedikit telah bergulir ke agen perjalanan. Kalau sudah DP, agen perjalanan kan juga gak mau uang kembali. Lalu orang tua siswa juga keberatan jika uang tidak kembali,” jelasnya.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Zaini berharap, ke depannya ada solusi yang baik terkait bagaimana agar guru juga tidak terbebani dan orang tua juga tidak merasa dirugikan.

    Selain itu, menurutnya, nasib para guru juga perlu dilindungi.

    Ke depan, Komisi V juga akan mendalami lebih lanjut terkait kejadian itu. Itu juga kaitanya dengan Pergub No 54 tahun 2020 di Jawa Barat.(son)

  • Instruksi Efesiensi Anggaran, Rp50 hingga Rp400 Miliar Bakal Dipangkas Pemerintah Kota Bandung

    Instruksi Efesiensi Anggaran, Rp50 hingga Rp400 Miliar Bakal Dipangkas Pemerintah Kota Bandung

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, sebanyak Rp50 hingga Rp400 Miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bakal diefisiensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal ini sebagai amanat penjalanan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diintruksikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Tanggal 14 Februari yang lalu Presiden dengan clear menyatakan Bahwa efisiensi anggaran nanti akan difokuskan kepada menunjang program makan bergizi gratis dan pembangunan ruang kelas baru,” katanya saat sertijab Wali Kota Bandung, di Balai Kota, Kamis (20/2).

    Farhan mengungkapkan, pemangkasan anggaran yang didominasi oleh perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri bakal dialihkan kepada sektor pendidikan hingga kesehatan.

    BACA JUGA: Resmi Pimpin Kota Bandung, Farhan-Erwin Langsung Tancap Gas Realisasi Janji Kampanye Terkait Persoalan Sampah

    “Jadi fokusnya pendidikan, kesehatan, pengentasan stunting dan juga peningkatan kualitas hidup serta kualitas dari para siswa di Indonesia,” ujarnya

    Adapun terkait penentuan besaran terkait efisiensi anggaran, kata dia, berkenaan dengan perlunya pembahasan secara detail dengan pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

    Sehingga, pihaknya mematok besaran nilai anggaran yang bakal diefisiensi mulai dari Rp50 hingga Rp400 miliar.

    “Nilai estimasinya sama pertanyaannya sementara ini Tadinya kita proyeksikan maksimum 400 miliar tetapi kita belum berani mematok Kita bikin range yang luas saja antara Rp50 miliar sampai Rp400 miliar, antara segitu angkanya,” ucapnya.

    “Memang sengaja kita buka range yang luas karena kami pun perlu membicarakannya bersama DPRD secara lebih detail,” tambahnya.

    BACA JUGA: PAUD Strawberry: Mengajar Anak Usia Dini di Tengah Sibuknya Pasar Induk Gedebage 

    Dirinya memastikan, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bakal terhindar dari efisiensi anggaran yang bakal dilakukan oleh Pemkot Bandung. (Dam)

  • Cerita nganter ngantor Pram-Doel yang akhirnya rampung

    Cerita nganter ngantor Pram-Doel yang akhirnya rampung

    bersama-sama membangun, memajukan Jakarta,

    Jakarta (ANTARA) – “Nganter ngantor beliau berdua di balai kota sudah berhasil, Alhamdulillah,” demikian kata Lies Hartono atau akrab disapa Cak Lontong mengawali sepatah dua patah kata di hadapan para relawan dan simpatisan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno (Bang Doel) di Balaikota Jakarta, siang ini.

    Dengan demikian, sambung dia, tugas sebagai Ketua Tim Pemenangan Pram-Doel dan para relawan rampung dan tiba saatnya untuk mendukung dan mengawal para pemimpin baru Jakarta itu untuk membahagiakan seluruh warganya.

    Perkataan Cak Lontong itu kemudian disambut sorak-sorai para ratusan relawan yang sudah menanti Pram-Doel usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Kamis pagi tadi.

    Cak Lontong lalu mengajak relawan dan pendukung Pram-Doel kembali menjadi warga Jakarta yang tertib, kondusif, dan dengan bersemangat membantu gubernur dan wakil gubernur melaksanakan tugas.

    Di sebelah Cak Lontong, Pram-Doel sembari masih mengenakan busana serba putih — busana yang dikenakan saat pelantikan hingga menghadiri rapat paripurna DPRD DKI — bersiap memulai kata sambutan mereka.

    Diawali Pram. Pria yang kini tak lagi disapa Bang Doel sebagai Mas Pram melainkan Bang Anung itu mengawali sambutannya dengan dua pantun berturut-turut, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya.

    Begini bunyi pantun pertama Pram, “Beli roti buaya di Pasar Baru. Untuk seserahan saat ijab kabul. Jakarta sekarang punya pemimpin baru. Kenalin nih, aye Mas Pram dan Bang Doel”.

    Tanpa jeda, dia melanjutkan dengan pantun kedua, “Beli buah durian ke Kalibata. Perginya naik Transjakarta. Kita bersama di balai kota. Izinkan saya menyampaikan satu dua patah kata”.

    Usai berpantun ria, Pram menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan berbagai pihak pada dirinya dan Doel, baik itu partai politik pendukung, relawan, simpatisan, dan mereka yang sudah berkontribusi pada kemenangannya hingga dapat melangkah ke Balaikota Jakarta satu putaran.

    Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta satu putaran sebelumnya terjadi pada tahun 2007, sementara pemilihan berikutnya yakni 2012 dan 2017 berlangsung dua putaran.

    Setelah menyampaikan rasa terima kasih, Pram lalu meminta izin pada para pendukungnya agar dapat bersama Doel bekerja secara sungguh-sungguh membahagiakan, memperbaiki kehidupan di Jakarta, menyempurnakan yang kurang sempurna, dan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan riil di masyarakat.

    Dia kemudian menyebut tentang masalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebagai bagian yang ingin diselesaikan.

    “Berilah waktu, saya dan Bang Doel untuk menyelesaikan itu,” kata Pram.

    Mengakhiri sambutannya, dia meminta relawan juga warga Jakarta untuk mengawasi, terus mendukung dan mendoakan dirinya dan Doel agar dapat bekerja sungguh-sungguh untuk kebaikan rakyat Jakarta.

    “Sejak hari ini tidak ada lagi pasangan 01, 02, 03. Yang ada adalah seluruh warga Jakarta, yang bersama-sama membangun, memajukan Jakarta,” katanya.

    Belum reda riuh ratusan pendukung yang hadir saat itu, Doel melanjutkan sambutan, menyapa dengan meneriakkan, “Encang encing nyak babe akhirnya si Doel pulang kampung juga. Enggak pernah kepikiran Si Doel bisa ada di sini”.

    Dia lalu teringat tokoh Sabeni (tokoh yang diperankan aktor Benyamin S. dalam sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”). Doel berkata, “Tadi waktu sampai balaikota, kite duduk diem ngelamun. (Babe) Sabeni doain gue, akhirnya Si Doel bisa ada di sini”.

    Riuh pendukung kembali terdengar, meramaikan area panggung hiburan di pekarangan Balaikota Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Doel sempat mencurahkan isi hatinya. Dia mengaku “engap-engapan” karena berlatih baris-berbaris sehari sebelum pelantikan. Dia juga bercerita lututnya teklok (lunglai) dan mengaku tak sanggup bila harus baris berbaris hari ini.

    Usai curhat, dia berbicara tentang kerja pertamanya sebagai pemimpin Jakarta, menggantikan sementara Pram, yang akan dimulai besok. Ini karena Pramono mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.

    Dengan begitu, Doel akan menjabat sebagai gubernur untuk sepekan. Sembari bercanda, dia mengatakan “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu”.

    Dia membahas tentang upaya membenahi Jakarta, diawali pengerukan kali, sungai, dan waduk di Jakarta. Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara menjadi lokasi pertama yang dia tuju.

    Selain membahas soal pengerukan, Doel juga memberi sinyal hijau tentang program “Jaring Asmara” atau menjaring aspirasi masyarakat Jakarta.

    Program yang digagas sewaktu berkampanye itu dikatakan menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan secara langsung tentang persoalan Jakarta.

    Doel kemudian menyebut tentang perekrutan tenaga penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) yang akan dibuat lebih mudah.

    Untuk melamar sebagai petugas PPSU, kata dia, kini tak perlu lagi ijazah sekolah namun cukup dengan kemampuan baca dan tulis.
    Ini dilakukan lantaran Jakarta masih membutuhkan sekitar lima ribu petugas teknis termasuk pasukan biru (satuan tugas dari Dinas Sumber Daya Air), lalu pemadam kebakaran.

    Selain untuk membantu menjaga Jakarta, upaya mempermudah rekrutmen ini juga guna menciptakan lapangan kerja di ibu kota.

    Hari ini Pram-Doel bersama 959 kepala daerah lainnya dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Secara keseluruhan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik hari ini berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, selama kurang lebih sepekan.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ribuan Siswa Sambut Dadang-Ali dengan Meriah, Diarak Andong dan Marching Band Usai Pelantikan Bupati Bandung

    Ribuan Siswa Sambut Dadang-Ali dengan Meriah, Diarak Andong dan Marching Band Usai Pelantikan Bupati Bandung

    JABAR EKSPRES – Ribuan siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bandung berkumpul di depan Gedung Budaya Soreang (GBS), Jalan Al-Fathu, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis (20/2/2025).

    Mereka berkumpul sejak pukul 14.00 WIB untuk menyambut Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung yang baru, Dadang Supriatna dan Ali Syakieb yang dilantik serentak bersama 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Dalam pantauan di lapangan, Dadang – Ali tiba pukul 16.00 WIB. Mereka langsung disambut ribuan siswa yang membawa bendera merah putih sambil meneriaki namanya.

    Keduanya langsung menaiki kereta kencana atau Andong untuk diarak menuju Gedung DPRD yang ada di komplek Pemkab Bandung.

    Mereka diarak dengan sambutan teriakan siswa sambil diiringi oleh Badawang. Sambil berjalan Dadang – Ali juga diiringi oleh marching band.

    BACA JUGA: Orasi Perdana Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya!

    Sesampainya di Gedung DPRD Kabupaten Bandung keduanya langsung disambut oleh Pedang Pora dari petugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk rapat paripurna menyampaikan visi dan misi Bupati Wakil Bupati periode 2025-2030.

    Kemudian Dadang – Ali akan berlanjut ke Gedung Moh. Toh untuk melaksanakan Tasyakuran Binni’mah (syukuran).

    Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan dirinya sangat bahagia disambut oleh warga dan juga siswa yang menunggunya sejak siang hari.

    “Saya sangat berbahagia, sore hari ini saya bersama pak wakil, tadi pagi sudah melaksanakan pelantikan oleh presiden. Dan sore hari ini saya disambut dengan warga kabupaten bandung yang sangat luar biasa,” ujarnya saat ditemui usai arak-arakan, Kamis (20/2/2025).

    Dadang menambahkan dirinya sangat bangga dan terharu atas sambutan ini dan akan memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, berkelanjutan serta Indonesia emas 2045.

    BACA JUGA: Dadang Supriatna Sambut Baik Pendidikan Militer Kepala Daerah Terpilih, Begini Katanya!

    “Antusias masyarakat sangat luar biasa, bahkan tadi di DM Instagram, WA, saya belum sempet baca semuanya. Ini sangat luar biasa, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah mendoakan,” tutupnya.

  • Komisi D DPRD Jatim Tolak Proyek Reklamasi Surabaya Rp72 Triliun, Dorong Peninjauan Ulang ke DPR RI

    Komisi D DPRD Jatim Tolak Proyek Reklamasi Surabaya Rp72 Triliun, Dorong Peninjauan Ulang ke DPR RI

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim) secara resmi menolak proyek reklamasi pesisir Surabaya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Surabaya Waterfront Land (SWL). Penolakan ini diumumkan pada Rabu (19/2/2025) setelah audiensi dengan Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) di Gedung DPRD Jatim.

    Proyek reklamasi senilai Rp72 triliun ini telah memicu berbagai protes dari masyarakat, terutama dari sektor nelayan, petani tambak, serta kalangan akademisi.

    Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari, menyampaikan keprihatinannya terkait potensi dampak buruk proyek ini terhadap mata pencaharian masyarakat dan lingkungan hidup. Pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat yang merasa terancam oleh dampak negatif reklamasi.

    “Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, mulai dari nelayan hingga petani tambak,” ungkap Harisandi, Kamis (20/2/2025).

    Kekhawatiran ini terkait dengan kemungkinan rusaknya ekosistem pesisir, yang berpotensi mengancam keberlanjutan mata pencaharian mereka serta menciptakan kerusakan lingkungan jangka panjang. Harisandi menegaskan bahwa penolakan ini merupakan bagian dari komitmen Komisi D untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

    “Proyek ini jelas berpotensi merusak mata pencaharian masyarakat pesisir secara langsung. Kami akan terus membela mereka dan menentang reklamasi ini,” ujar Harisandi.

    Audiensi yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, ESDM, serta Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, dan terungkap bahwa izin proyek reklamasi tersebut dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah.

    Keputusan ini menimbulkan polemik dan kekhawatiran, terutama terkait dengan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan ketidakmampuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.

    Dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat juga menjadi sorotan. Ribuan warga, terutama nelayan dan petani tambak, diperkirakan akan kehilangan mata pencahariannya jika proyek ini dilanjutkan.

    “Kami akan membawa masalah ini ke Komisi IV DPR RI untuk memastikan agar langkah selanjutnya berpihak pada masyarakat dan mencari solusi yang adil,” katanya.

    Komisi D DPRD Jawa Timur menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap keputusan terkait proyek ini mempertimbangkan kepentingan mereka.

    Langkah berikutnya adalah mengajukan petisi resmi ke Komisi IV DPR RI, meminta agar izin proyek reklamasi ditinjau kembali. Selain itu, Komisi D mendesak pemerintah pusat untuk memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang luas dari proyek ini.

    Komisi D berharap agar pemerintah pusat segera melakukan dialog dengan masyarakat yang terdampak, guna menemukan solusi yang lebih berkelanjutan. Perjuangan untuk membatalkan proyek reklamasi ini akan terus berlanjut, dengan Komisi D DPRD Jatim tetap berada di garis depan dalam membela hak-hak masyarakat. [ipl/suf]

  • Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Wahyu Hidayat Resmi Dilantik sebagai Wali Kota Malang, Karangan Bunga Penuhi Bundaran Tugu

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin resmi dilantik oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pasangan kepala daerah Kota Malang.

    Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025), menandai awal kepemimpinan baru di kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan wisata di Jawa Timur. Di Kota Malang, euforia pelantikan terlihat dari puluhan karangan bunga yang memenuhi kawasan Balai Kota Malang.

    Bundaran Tugu menjadi pusat utama pemasangan karangan bunga, sementara beberapa lainnya tersebar di taman Jalan Kertanegara, Balai Kota Malang, hingga Gedung DPRD Kota Malang. Pemandangan ini mencerminkan dukungan dan apresiasi masyarakat serta berbagai pihak atas kepemimpinan baru di Kota Malang.

    “Momen tertentu tidak apa-apa biasanya kan ditaruh di situ. Kalau kita sarankan di Alun-alun Tugu. Dipusatkan di bundaran Tugu supaya bisa dibaca,” ujar Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra.

    Laode menjelaskan bahwa sebelumnya DLH telah memasang pagar di Bundaran Alun-alun Tugu Kota Malang untuk menjaga taman dari potensi kerusakan, terutama saat ada aksi demonstrasi. Kini, pagar tersebut juga difungsikan sebagai penyangga papan karangan bunga agar tetap tertata rapi dan tidak berserakan akibat tiupan angin.

    “Memperbolehkan untuk pemasangan jadi memang betul pemasangan pagar kemarin itu untuk menghalangi kalau ada angin supaya karangan bunga tidak mengotori taman. Sekalian ada demo kan kemarin,” tambah Laode.

    Meskipun pemasangan karangan bunga diperbolehkan, DLH Kota Malang membatasi waktu pemasangan maksimal selama satu minggu. Pembatasan ini dilakukan mengingat daya tahan karangan bunga yang relatif singkat akibat paparan hujan dan panas.

    “Biasanya saat pelantikan kan banyak karangan bunga jadi sudah kita antisipasi. Satu minggu maksimal karena kalau lama-lama nanti rusak,” ujar Laode.

    Pelantikan Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan pembangunan, kepemimpinan mereka diharapkan mampu membawa Kota Malang semakin maju dan berkembang dalam berbagai sektor. [luc/suf]

  • Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Pemakaman Muslim di Jepang Picu Perdebatan, Begini Respons Gubernur Miyagi – Halaman all

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Penguburan bagi kalangan Muslim di Jepang mulai dipertanyakan oleh parlemen Jepang, khususnya dalam rapat DPRD Prefektur Miyagi pada Kamis (20/2/2025).

    Dengan meningkatnya penerimaan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia yang mayoritas Muslim, Majelis Prefektur Miyagi mengungkapkan keprihatinan terkait pemakaman Muslim yang sedang dipertimbangkan oleh Gubernur Miyagi, Yoshihiro Murai (64).

    “Banyak yang khawatir tentang dampak penguburan terhadap kualitas tanah dan air,” ujar anggota parlemen Miyagi, Shizuka Hiraoka, dalam sidang parlemen.

    Anggota parlemen lainnya, Taku Watanabe, juga menyatakan kekhawatirannya. “Saya khawatir ini adalah langkah yang berani. Mengingat Jepang telah beralih dari penguburan ke kremasi, apakah ini tidak mengabaikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat?” tekan Watanabe.

    Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah Muslim dari Indonesia dan negara lain terjadi seiring kebutuhan tenaga kerja. Muslim memiliki tradisi penguburan bagi jenazah mereka.

    Gubernur Murai menyatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan pengembangan pemakaman Muslim di pemakaman umum agar masyarakat Muslim dapat bekerja di Miyagi dengan tenang.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur Murai menegaskan, sejauh ini, tidak ada dampak buruk terhadap kualitas tanah atau air akibat penguburan Muslim.

    Pemerintah Prefektur Miyagi akan berkonsultasi dengan pemerintah kota dan organisasi terkait untuk melakukan survei dalam rangka pendirian pemakaman khusus Muslim.

    Kantor Prefektur menerima sekitar 1.200 pertanyaan dari masyarakat, banyak di antaranya menentang rencana pembangunan kuburan Muslim di Jepang.

    Gubernur Murai menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi penurunan populasi dan kekurangan tenaga kerja melalui tenaga kerja asing.

    “Jika kita ingin hidup berdampingan dengan berbagai budaya, kita harus mempertimbangkan kuburan Muslim. Ini adalah proyek sensitif yang memerlukan pemahaman masyarakat,” tambahnya.

    Murai juga menyatakan bahwa sulit untuk membangun pemakaman di dalam kota sehingga pencarian lokasi yang cocok sedang dilakukan. Ia menekankan pentingnya konsistensi antara kebijakan multikulturalisme dan kebutuhan pemakaman bagi komunitas Muslim.

    Pada 2023, Prefektur Miyagi menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia terkait pengamanan tenaga kerja. Murai telah beberapa kali mengunjungi Indonesia dalam upaya menarik tenaga kerja untuk industri lokal yang mengalami kekurangan pekerja.

    Islam mengajarkan bahwa jenazah harus dimakamkan, bukan dikremasi, yang membuat kebutuhan pemakaman menjadi penting. Meski undang-undang Jepang tidak melarang penguburan, persyaratan sanitasi tetap harus dipenuhi sesuai izin pemerintah kota.

    Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, tingkat kremasi di Jepang pada 2017 mencapai 99,97 persen.

    Pemakaman yang menerima penguburan sangat sedikit, dengan hanya sekitar 10 pemakaman di seluruh Jepang yang menerima Muslim. Tidak ada satu pun pemakaman Muslim di wilayah Tohoku.

    Sebagai respons, Prefektur Miyagi berencana membangun pemakaman tanah sebagai bagian dari strategi untuk mendukung pekerja Indonesia.

    Saat ini, rencana pembangunan makam Muslim masih dalam tahap pertimbangan oleh Divisi Promosi Keamanan dan Jiwa Prefektur Miyagi.

    Di Prefektur Oita, rencana pembangunan pemakaman Muslim berskala besar di Kota Hinode mengalami hambatan akibat penolakan dari walikota baru yang terpilih pada Agustus tahun lalu. Rencana tersebut kini kembali ke tahap awal.

    Diskusi lebih lanjut mengenai pemakaman Muslim di Jepang juga dilakukan oleh komunitas Pencinta Jepang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke: info@jepang.com dengan mencantumkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp.

  • Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    Balai Kota Semarang Dipenuhi Karangan Bunga Ucapan Pelantikan Wali Kota, Termasuk dari Mbak Ita

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Karangan bunga berjajar di beberapa titik jalan protokol Kota Semarang yakni mulai Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean, dan beberapa lokasi lainnya sejak Rabu (12/2/2025) lalu. 

    Karangan bunga tersebut bertuliskan ucapan atas pelantikan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, atau yang akrab dipanggil Agustin-Iswar.

    Diketahui, pada Kamis (20/2/2025) Presiden RI, Prabowo Subianto melaksanakan prosesi pelantikan 481 kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Agustin-Iswar.

    Hevearita Gunaryanti Rahayu juga turut mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan untuk Agustin – Iswar. Karangan bunga dari Mbak Ita berada di depan kantor DPRD Kota Semarang. 

    Karangan bunga tersebut, tampak tidak hanya dari warga maupun instansi di Kota Semarang saja, namun terlihat pula dari kabupaten/kota tetangga seperti Grobogan.

    “Kami dari Satpol PP dan beberapa OPD lainnya ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap pemasangan karangan bunga maupun spanduk ucapan yang dipasang oleh warga,” ujar Plt Kepala Satpol PP Kota Semarang, Marthen, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, ratusan karangan bunga ini sebagai bentuk antusias masyarakat dalam menyambut wali kota barunya. “Karangan bunga ada yang di pintu keluar Bandara Ahmad Yani, Jalan Madukoro, Jalan Soegijapranata, Jalan Imam Bonjol, Jalan Piere Tendean dan titik akhirnya di Jalan Pemuda sekitar Balai Kota,” jelasnya.

    Kemungkinan masyarakat juga bakal melaksanakan arak-arakan dan menyambut kedatangan Agustin-Iswar dari Bandara Ahmad Yani menuju Balai Kota Semarang.

    Diperkirakan, Agustin-Iswar tiba di bandara sekitar pukul 16.45 WIB usai perjalanan dari Jakarta di mana mereka dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang oleh Presiden RI.

    “Pada intinya nanti masyarakat, relawan akan ikut menyambut kedatangan pemimpin baru Kota Semarang. Waktunya tergantung nanti beliau selesai pelantikan jam berapa,” tandasnya.

    Tampak juga, di halaman Balai Kota Semarang, sebuah panggung besar telah dipersiapkan untuk doa bersama dan prosesi sertijab dan dijadwalkan DPRD Kota Semarang akan mengadakan Sidang Paripurna dilantiknya wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2025-2030. (eyf)

  • Sudah Bayar Masih Ditagih, Pedagang Tradisional Kabupaten Tegal Menolak Retribusi Elektronik

    Sudah Bayar Masih Ditagih, Pedagang Tradisional Kabupaten Tegal Menolak Retribusi Elektronik

    TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Sejumlah pedagang pasar tradisional melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal, di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Selasa (18/2/2025).

    Audiensi dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Sugono, didampingi Ketua Komisi II Muhammad Alfian Adipradana dan sejumlah anggota lainnya. 

    Pada kesempatan itu, Divisi Advokasi Forum Pedagang Pasar (FPP) Tradisional Kabupaten Tegal, Herman, meminta agar retribusi pedagang pasar dikembalikan lagi ke sistem manual. 

    Sebab menurut Herman, Retribusi Elektronik atau E-ret menimbulkan beragam masalah.

    Dikatakan, sejumlah pedagang yang sudah membayar E-ret tapi malah mendapat tagihan resmi dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.

    Nominal tagihannya mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. 

    “Saya menduga ada petugas penarik E-ret yang bermain atau menyelewengkan retribusi yang sudah dibayarkan pedagang. Karena itulah kami minta agar retribusi dilakukan dengan cara manual lagi,” ungkap Herman, pada Tribunjateng.com. 

    Herman mengaku, pihaknya sangat setuju dengan metode pembayaran menggunakan sistem E-ret. 

    Tapi dengan catatan, alat dan sumber daya manusia (SDM) nya sudah siap atau mumpuni. 

    Karena dikatakan Herman, alat pembayaran E-ret sering rusak dan petugas yang menarik retribusi juga malas karena terkadang dua hari sekali baru menarik iuran. 

    “Kalau dulu saat masih manual, pagi-pagi sudah ditarik. Tapi sekarang petugas datangnya terkadang siang. Ketika tidak berjualan, pedagang tetap ditagih retribusi,” jelas Herman. 

    Ketua Forum Pedagang Pasar Tradisional Kabupaten Tegal, Hardi, membenarkan jika ada pedagang yang sudah rutin setiap hari membayar E-ret, tapi masih mendapat tagihan dari dinas terkait. 

    Adapun pedagang tersebut mayoritas dari Pasar Balamoa, Pasar Mejasem dan Pasar Bojong, Kabupaten Tegal. 

    “Kami menduga ada petugas yang sengaja memanfaatkan kelemahan para pedagang. Mereka meminta retribusi, tapi tidak disetorkan ke dinas terkait sehingga tagihan menumpuk,” duga Hardi. 

    Menanggapi aduan para pedagang pasar tradisional, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal Sugono meminta agar dinas terkait segera memperbaiki sistem E-retribusi. 

    “Saya minta dinas terkait segera perbaiki sistem E-retribusi atau E-ret. Jangan sampai adanya sistem E-ret malah memberatkan, kasihan mereka khususnya para pedagang di pasar tradisional,” tegas Sugono. 

    Masih pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal Muhammad Alfian Adipradana mengatakan, sistem E-retribusi tidak mungkin kembali lagi ke manual karena sudah ada regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). 

    Sehingga ketika ada kekurangan atau permasalahan pada sistem E-retribusi maka menjadi tugas dinas terkait untuk memperbaiki. 

    “Terkait benar atau salahnya belum tahu, tapi kami minta agar dinas mencari kebenarannya. Harus segera diinvestigasi terutama petugas yang diduga menyelewengkan retribusi pedagang pasar tradisional,” ujar Alfian. 

    Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto, mengaku bakal mengevaluasi sistem E-retribusi yang dikeluhkan oleh para pedagang pasar tradisional. 

    Termasuk petugas penarik retribusi yang disinyalir bermasalah, juga akan dibina ketika terbukti melakukan kesalahan. 

    “Sepertinya ketika kembali ke manual tidak mungkin. Tapi kami akan berusaha memperbaiki sistem E-retribusi dan membina petugas yang disinyalir bermasalah,” tutup Rudy. (dta)