Kementrian Lembaga: DPRD

Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi demo Indonesia Gelap menggelar pertunjukan teatrikal di depan Kantor DPRD Jawa Timur dengan berguling-guling di jalan aspal dan melakban mulut mereka, sebagai simbol kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/2/2025).

Aksi teatrikal ini merangkai berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo, dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima mengatakan, treatikal ini menunjukkan dan menjadi penegas bahwa, negara kita sedang tidak baik-baik saja.

“Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar-Bayar’ itu juga dibredel, tadi orang bersongkok sedang makan itu juga melambangkan penggemukan kabinet yang sedang dialami oleh negara kami, dan itu tidak ada gunanya sebenarnya, mereka hanya membagi-bagi kekuasan mungkin politik balas budi,” kata Abdul Gani, Jumat (21/2).

Abdul Gani menjelaskan, pemeran treatikal yang berguling-guling itu menunjukkan ironi kemiskinan di negara Indonesia saat ini. Di mana masih banyak rakyat kelaparan, sementara para pejabat berjoget dan menikmati fasilitas mewah.

“Adegan berguling-guling itu menyimbolkan kemiskinan yang tidak pernah usai, setiap ganti penguasa ada kemiskinan baru. Nah itu kan sebuah ironi yang terus kita alami, kita sudah merdeka tetapi kenapa rakyat ini masih lapar. Penguasa itu joget-joget, mereka mendapat fasilitas mewah, kita-kita (rakyat) di sini yang membayar pajak, kita dipaksa membayar pajak tetapi fasilitas yang kita dapat tidak sepadan,” ujar dia.

Dalam pertunjukan treatikal juga diiringi dengan tarian lunglai dan lagu Ibu Pertiwi, lanjut Abdul Gani, itu menggambarkan tentang bagaimana bumi Indonesia ini telah dibabat dengan aktivitas tambang dan hutan-hutan yang digunduli.

“Tadi penari ditutup matanya itu juga menyimbolkan itu ibu Pertiwi sedang memperindah negara kita, yang para penguasa selalu merusaknya dengan tambang, penggundulan hutan, sawit dan lain-lain,” tandas Mahasiswa Unesa Surabaya itu.

Diketahui, aksi demonstrasi Indonesia Gelap ini diikuti oleh gabungan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa Surabaya, menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. [kun]

Berikut tuntutan aksi demo Indonesia Gelap ke dua (Jilid II) di depan kantor DPRD Jawa Timur, hari ini:

*SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT*

1.1 RUU Masyarakat Adat
• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
• Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

1.2 RUU Perampasan Aset
• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

*TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT*

2.1 Revisi UU TNI & POLRI
• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

*EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT*

3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

*BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI*

4.1 Multifungsi TNI-Polri
• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
• Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.