Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tolak Program MBG dan Efisiensi Anggaran, BEM se-Makassar Demo di DPRD Sulsel

    Tolak Program MBG dan Efisiensi Anggaran, BEM se-Makassar Demo di DPRD Sulsel

    Liputan6.com, Makassar – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Makassar menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Fly Over hingga Kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada Jumat (21/2/2025). 

    Demonstrasi itu diwarnai dengan aksi orasi secara bergantian, pembentangan spanduk yang berisi kecaman terhadap pemerintah, pembakaran hingga blokade jalan. Akibatnya arus lalu lintas mengalami kemacetan parah. 

    Dalam orasinya, para mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya, ialah program makan bergizi gratis (MBG).

    “Evaluasi total program makan bergizi gratis (MBG),” kata Jendral Lapangan Aksi, Fadil Musaffar dalam orasinya. 

    Para mahasiswa menilai pemerintah terkesan memaksakan program yang dianggap ambisius itu, sehingga dilakukan efisiensi anggaran besar-besaran dibeberapa sektor. Utamanya, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

    “Di tengah kondisi ekonomi yang semakin terhimpit, anggaran pendidikan dipotong, subsidi rakyat dikurangi, sementara proyek strategis yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan tetap berjalan. Rakyat dibiarkan ketidakpastian, elit terus berpesta dengan anggaran negara,” sebutnya.

    Massa aksi juga menuntut agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Alasannya adalah efisiensi itu bisa menyengsarakan rakyat. 

    “Maka dari itu, cabut Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran,” sambung dia dengan tegasnya.

    Hingga saat ini, demo masih berlangsung di depan kantor DPRD Sulsel. Massa aksi sempat berusaha memaksa masuk ke dalam Kantor DPRD Sulsel dengan cara menendang pagar. 

    Unjuk rasa mahasiswa di depan gedung KPK berlangsung ricuh. Demonstran meminta politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku ditangkap juga melakukan aksi vandalisme.

  • Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kadernya terkait retret kepala daerah di Magelang adalah hak Ketum PDIP itu.

    Namun demikian, menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

    “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat.

    Sejauh ini dari informasi yang didapatkannya, kata Dedi, semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

    Tak kalah penting, kata dia, bahwa dirinya berangkat ke acara retret di Magelang tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Baik dari pemberangkatan, maupun selama di sana, itu menggunakan dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang penting,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Diketahui, setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Solo (ANTARA) – Wali Kota Surakarta Respati Ardi berkomitmen menjadi figur pemimpin untuk semua golongan masyarakat yang ada di Solo, Jawa Tengah.

    “Kami akan menjadi figur pemimpin untuk semua golongan, kelompok, agama , dan etnis di Kota Bengawan ini,” katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

    Ia mengatakan hal tersebut menjadi salah satu amanah dari Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2).

    “Arahan presiden tertanam dalam komitmen kami, bahwa kami akan mengabdi pada masyarakat, kami yang diamanahi kepercayaan masyarakat,” katanya.

    Oleh karena itu, ia bersama dengan pasangannya Astrid Widayani akan terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

    “Cita-cita bersama mewujudkan Surakarta maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kerja, kerja untuk masyarakat harus terus kita lakukan untuk menjawab segala tantangan,” katanya.

    Sementara itu, dikatakannya, berkaca pada Astacita maka Surakarta memiliki delapan program prioritas daerah yang harus disukseskan, di antaranya program pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan, program penguatan daya saing UMKM, dan program posyandu plus berbasis standar minimal pelayanan.

    Selain itu, juga program optimalisasi BUMD dan pendapatan asli daerah, program penguatan daya saing kota berbasis event pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Ada juga program penguatan ruang publik yang inklusif, program smart city, dan program distribusi logistik untuk penguatan pangan.

    “Seperti yang kita ketahui Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk Kota Solo membuktikan bahwa di tengah keterbatasan yang ada kita bisa mewujudkan program sesuai dengan rencana,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Sekretaris DPD
    PDI Perjuangan
    Jawa Tengah,
    Sumanto
    , menolak memberikan komentar mengenai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang meminta kepala daerah dari kader PDI-P untuk menunda perjalanan retret di Akademi Militer (Akmil) Kabupaten Magelang.
    Sumanto menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Sambutan Gubernur Jateng Masa Jabatan 2025-2030 di Gedung Berlian DPRD Jateng, pada Jumat (21/2/2025).
    Ketika ditanya mengenai keberangkatan 19 kepala daerah di Jateng yang merupakan kader PDI-P, Sumanto memilih untuk tidak menjawab dan segera meninggalkan awak media.
    “Sekretaris DPD PDI-P tidak memberikan tanggapan ketika ditanya tentang instruksi Ketua Umum (larangan mengikuti retret) 19 kepala daerah (dari PDI Perjuangan) tidak berangkat?” tanya salah satu wartawan.
    Sumanto hanya terdiam dan berjalan cepat menuju Ruang VIP, menghindari pertanyaan tersebut.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam surat DPP PDI-P Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang diteken pada 20 Februari 2025.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Akmil Magelang.
    Bagi kepala daerah yang telah berangkat, diharapkan untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
    Arahan ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengonfirmasi bahwa ia tidak jadi berangkat ke Akmil Magelang dan mengikuti arahan DPP PDI-P.
    Sebagai gantinya, Agustina berencana menemui warga Semarang untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang terkait dengan banjir.
    “Kami, kader PDI Perjuangan, tidak ikut serta dalam acara Retret Magelang. Hari ini, kami akan fokus pada persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak banjir,” ujar Agustina saat dikonfirmasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim Dibuka Dengan Teatrikal

    Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim Dibuka Dengan Teatrikal

    Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi demo Indonesia Gelap menggelar pertunjukan teatrikal di depan Kantor DPRD Jawa Timur dengan berguling-guling di jalan aspal dan melakban mulut mereka, sebagai simbol kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/2/2025).

    Aksi teatrikal ini merangkai berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo, dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

    Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima mengatakan, treatikal ini menunjukkan dan menjadi penegas bahwa, negara kita sedang tidak baik-baik saja.

    “Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar-Bayar’ itu juga dibredel, tadi orang bersongkok sedang makan itu juga melambangkan penggemukan kabinet yang sedang dialami oleh negara kami, dan itu tidak ada gunanya sebenarnya, mereka hanya membagi-bagi kekuasan mungkin politik balas budi,” kata Abdul Gani, Jumat (21/2).

    Abdul Gani menjelaskan, pemeran treatikal yang berguling-guling itu menunjukkan ironi kemiskinan di negara Indonesia saat ini. Di mana masih banyak rakyat kelaparan, sementara para pejabat berjoget dan menikmati fasilitas mewah.

    “Adegan berguling-guling itu menyimbolkan kemiskinan yang tidak pernah usai, setiap ganti penguasa ada kemiskinan baru. Nah itu kan sebuah ironi yang terus kita alami, kita sudah merdeka tetapi kenapa rakyat ini masih lapar. Penguasa itu joget-joget, mereka mendapat fasilitas mewah, kita-kita (rakyat) di sini yang membayar pajak, kita dipaksa membayar pajak tetapi fasilitas yang kita dapat tidak sepadan,” ujar dia.

    Dalam pertunjukan treatikal juga diiringi dengan tarian lunglai dan lagu Ibu Pertiwi, lanjut Abdul Gani, itu menggambarkan tentang bagaimana bumi Indonesia ini telah dibabat dengan aktivitas tambang dan hutan-hutan yang digunduli.

    “Tadi penari ditutup matanya itu juga menyimbolkan itu ibu Pertiwi sedang memperindah negara kita, yang para penguasa selalu merusaknya dengan tambang, penggundulan hutan, sawit dan lain-lain,” tandas Mahasiswa Unesa Surabaya itu.

    Diketahui, aksi demonstrasi Indonesia Gelap ini diikuti oleh gabungan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa Surabaya, menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. [kun]

    Berikut tuntutan aksi demo Indonesia Gelap ke dua (Jilid II) di depan kantor DPRD Jawa Timur, hari ini:

    *SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT*

    1.1 RUU Masyarakat Adat
    • Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
    • Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
    • Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

    1.2 RUU Perampasan Aset
    • Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
    • Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
    • Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

    1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
    • Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
    • Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
    • Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

    *TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT*

    2.1 Revisi UU TNI & POLRI
    • Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
    • Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
    • Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

    2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
    • Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
    • Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
    • Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

    *EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT*

    3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
    • Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
    • Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
    • Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

    3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
    • Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
    • Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
    • Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

    *BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI*

    4.1 Multifungsi TNI-Polri
    • Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
    • Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
    • Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

    4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
    • Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
    • Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
    • Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.

  • Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Apakah Jakarta Masih Ibu Kota Negara? Pramono Anung Buka Suara – Page 3

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan pidano perdananya dalam rapat bersama DPRD Jakarta.

    Melalui materi yang disampaikan, Pramono mengatakan program operasional taman selama 24 jam akan menjadi tempat alternatif bagi warga Jakarta yang ingin menyampaikan curahan hatinya.

    “Kami akan melakukan aktivasi secara aktif ruang bersama contohnya adalah taman, banyak taman di Jakarta 2.554 taman secara keseluruhan tetapi tidak ada yang buka saat malam hari maka kita ingin ada taman taman yang kita atur dengan baik, security, lighting, CCTV, UMKM-nya agar warga Jakarta,” kata dia di Kantor DPRD Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Pramono yakin, dengan hadirnya taman, maka warga Jakarta tidak perlu lagi kehadiran mobil curhat.

    Diketahui, mobil curhat adalah salah satu program yang sempat digagas Ridwan Kamil saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta.

    “Jadi tidak perlu lagi ‘Mobil Curhat’ tapi curhatnya di taman saja,” ujar Pramono.

    Dia yakin, kehadiran taman ditujukan sebagai tempat ekspresi, bercerita dan mencari inspirasi. Maka dengan beroperasinya taman selama 24 jam, warga Jakarta dipastikan memiliki saluran aspirasi yang lebih baik.

    “Taman untuk tempat sharing, untuk berbagi dan betul betul menjadi tempat warga Jakarta menyalurkan inspirasi, aspirasi dan sebagainya,” Pramono menandasi.

  • Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator tegaskan penyesuaian tarif PAM Jaya harus berjalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif air PAM sudah sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 tentang tarif air, dan bertujuan untuk memberikan subsidi kepada warga menengah ke bawah.

    “PAM ini cuma pelaksana yang ditugaskan untuk menaikkan harga tarif. Dari yang tadinya Rp7.000, sekarang minimal Rp12.000. Itu untuk subsidi kepada masyarakat yang sangat menengah ke bawah,” kata Nur Afni, Senin (17/2/2025).

    Hal itu disampaikan Afni disela-sela mediasi DPRD DKI dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) terkait penyesuaian tarif air. Menurutnya, keputusan pemyesuaian tarif ini sudah melalui perhitungan yang matang dan mempertimbangkan prinsip progresif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

    Nur Afni yang juga anggota komisi B DPRD DKI itu menjelaskan, bahwa tarif air dihitung berdasarkan NJOP suatu kawasan.

    “Misalnya, harga NJOP di Thamrin dan Jakarta Selatan pasti berbeda. Maka, apartemen di sana dikenakan tarif lebih tinggi,” katanya.

    Ia menambahkan, jika NJOP suatu properti sudah di atas Rp10 juta, maka tarifnya otomatis masuk kategori progresif.

    “Masa Thamrin Residence masuk kategori K2?. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, lingkungan kumuh, sering kebanjiran. Tapi karena rumah saya 1.000 meter, saya kena Rp47.000. Jadi memang dihitung berdasarkan properti dan fasilitasnya,” tambahnya.

    Nur Afni menegaskan bahwa, kebijakan ini tidak bisa serta-merta dicabut oleh Direktur Utama (Dirut) PAM Jaya.

    “Kalau Dirut PAM disuruh cabut Ketentuan Pelaksanaan Usaha Penyediaan Air Minum (KPUP), ya nggak bisa. Itu harus gubernur yang cabut,” jelasnya.

    Ia mengakui bahwa penyesuaian tarif PAM Jaya ini terjadi bersamaan dengan kenaikan pajak dan biaya hidup lainnya. Hal ini membuat masyarakat semakin terbebani.

    “Air itu kebutuhan pokok, jadi wajar kalau masyarakat protes. Tapi kalau ada yang bilang kenaikan sampai 71%, kita tunggu penjelasannya. Benar nggak segitu?,” kata Nur Afni.

    Sebagai solusi, ia menyarankan masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan air agar tagihan tetap terkendali.

    “Kalau mau minum, beli air galon, jangan masak sendiri. Cucian bisa ke laundry kiloan, karena kalau dihitung lebih murah daripada mencuci sendiri,” sarannya.

    Nur Afni juga menyoroti adanya indikasi oknum yang mengomersialkan air PAM Jaya secara ilegal.

    “Ada permainan oknum yang menjual air PAM, ini jelas pelanggaran,” ujarnya.

    Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tetap harus dijalankan karena merupakan keputusan gubernur.

    “Kalau PAM tidak menjalankan Kepgub, mereka bisa diperiksa BPK. Ini sudah menjadi aturan,” tegasnya.

    Menurutnya, tantangan bagi gubernur baru adalah meningkatkan perekonomian warga agar kebijakan ini tidak terlalu membebani masyarakat.

    “PR gubernur baru adalah bagaimana meningkatkan ekonomi warga dulu. Jangan sampai penyesuaian tarif air makin memperberat beban masyarakat,” tutupnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 46 PMI korban TPPO dari Myanmar dipulangkan

    46 PMI korban TPPO dari Myanmar dipulangkan

    “Kami telah berhasil memulangkan sebanyak 46 orang PMI dari kita Myawaddy, Myanmar. Berdasarkan hasil kerjasama yang baik dari KBRI Indonesia,”

    Tangerang (ANTARA) – Sebanyak 46 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar dipulangkan ke tanah air.

    Tahapan pemulangan terhadap puluhan PMI korban yang juga sebagai korban penyekapan dan penyiksaan di Myanmar ini melalui penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis (20/2) malam.

    “Kami telah berhasil memulangkan sebanyak 46 orang PMI dari kita Myawaddy, Myanmar. Berdasarkan hasil kerjasama yang baik dari KBRI Indonesia,” kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha di Tangerang, Jumat.

    Ia mengatakan, pemulangan dan penjemputan 46 pekerja migran dari Kota Myawaddy ini dilakukan dengan dua tahapan menggunakan dua maskapai penerbangan yakni Batik Air ID7630 ETD yang tiba pada pukul 23.55 WIB dan Air Asia QZ257 ETD pukul 00.10 WIB.

    “Total ada 46 PMI yang berasal dari sembilan daerah provinsi, jadi ini adalah upaya yang panjang dari pemerintah Indonesia untuk bisa memulangkan mereka dari Myanmar,” katanya.

    Judha menyebutkan, bila dari puluhan pekerja migran korban TPPO ini mayoritasnya berasal dari sembilan wilayah provinsi, di antaranya seperti Provinsi Sumatra Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jakarta dan lain sebagainya.

    “Yang paling banyak PMI ini dari Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkapkan bahwa dari puluhan PMI korban TPPO dan penyekapan di Myanmar ini, satu diantaranya terdapat mantan anggota DPRD Indramayu berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia.

    “Dapat kami konfirmasi bahwa dari 46 PMI ini salah satunya adalah mantan anggota DPRD Indramayu dengan inisial (R),” paparnya.

    Judha menambahkan, hingga saat ini terdapat 270 Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Myawaddy, Myanmar. Dengan hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kemlu RI akan berupaya untuk segera kembali memulangkannya.

    “Ke depan harapan kami segera melakukan penyelidikan mendalam mengenai pihak yang memberangkatkan agar kita bisa memberikan penegakan hukum dengan tegas,” kata dia.

    Sementara itu Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian PPMI, Rinardi menambahkan bahwa dari ke seluruh PMI yang berhasil dipulangkan dari Myanmar ini selanjutnya akan dilakukan pendataan dan asesmen oleh Kementerian Sosial sebagai langkah penanganan.

    Kemudian, lanjutnya, setelah tahapan itu dilakukan. Maka seluruh PMI akan dipulangkan ke daerah masing-masing mereka berasal.

    “Setelah proses keseluruhan selesai, nanti akan kami pulangkan ke daerah masing-masing yang penanganan dan ranahnya dari Kementerian Sosial,” kata dia.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Ribuan warga Kota Depok menyambut kedatangan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah di Balai Kota Depok, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Kamis.

    Penyambutan diawali dengan tradisi Palang Pintu dan Rebut Dandang serta ucapan selamat datang dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana.

    Dalam pidatonya, di Balai Kota Depok, Kamis, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak baik para kepala perangkat daerah, ASN, anggota DPRD, unsur vertikal hingga masyarakat untuk dapat berkontribusi demi kemajuan Kota Depok.

    Supian Suri mengungkapkan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Kota Depok. Seperti, mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pelebaran jalan.

    Selanjutnya target dalam mengatasi banjir juga masih perlu dilakukan di Kota Depok. Selain itu di bidang ekonomi keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus naik kelas dan mendapatkan perhatian lebih.

    “Ini semua tentu tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak. Mari sama-sama bersinergi untuk kemajuan Kota Depok,” ujarnya.

    Untuk itu ia berharap semua program yang akan berjalan bisa memberikan dampak yang baik untuk warga Kota Depok.

    Sumber : Antara