Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori 

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore.

    Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban dan penutupan jalan selama tiga jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem.  

    Sekitar 200 mahasiswa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

    Sesampainya di depan gedung DPRD, mereka langsung membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Beberapa di antaranya bertuliskan “Dulu Sok Cinta Rakyat, Kini Cinta Duit Rakyat” serta “Efisiensi Anggaran Ndasmu.”

    Bahkan, ada poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dengan mata tertutup bertuliskan “Efisienshit.”

    Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil.

    Dalam orasinya, salah satu mahasiswa, Syaiful Amin, menegaskan, kebijakan tersebut lebih merugikan rakyat kecil dibandingkan kelompok masyarakat atas. 

    “Saudara semua, aturan baru ini sangat merugikan kami, terutama rakyat kecil,” seru Syaiful dalam orasinya.

    Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berkurangnya layanan publik.

    Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi atas tidak terlalu terdampak karena kebutuhan mereka tetap terpenuhi.  

    Aksi semakin memanas ketika seorang orator memanjat gerbang DPRD dan menyuarakan tuntutannya.

    Mahasiswa menuntut perwakilan dewan untuk menemui mereka dan menyampaikan aspirasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi polemik.  

    Setelah beberapa saat, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, bersama perwakilan sekretariat dewan akhirnya keluar menemui massa.

    Namun, mereka menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa menerima audiensi saat itu.  

    Kecewa dengan jawaban tersebut, mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD, tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian dan satpol PP yang berjaga.  

    Koordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa, menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji ulang karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

    Ia menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya seharusnya lebih diutamakan dibandingkan program makan bergizi gratis.  

    “Di wilayah Kediri bagian barat, terutama di Kecamatan Semen, masih banyak infrastruktur yang kurang layak, kesejahteraan guru juga belum stabil. Seharusnya hal ini lebih diperhatikan dari pada memangkas anggaran,” ujarnya.  

    Sementara itu, Yuli Marwantoko menyampaikan, setelah berkomunikasi melalui video call dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, dipastikan akan ada pertemuan lanjutan pada Senin (24/2/2025) untuk membahas tuntutan mahasiswa.  

    “Tadi disampaikan kalau akan ada pertemuan lanjutan hari Senin pagi,” kata Yuli.  

    Meski belum mendapatkan jawaban langsung dari anggota DPRD, mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” di sela hujan yang mulai turun sekitar pukul 18.00 WIB. 

  • Sah! Gubernur Baru Pemerintahan Sandwich di Jawa Barat: Ditekan dari Atas, Didorong dari Bawah

    Sah! Gubernur Baru Pemerintahan Sandwich di Jawa Barat: Ditekan dari Atas, Didorong dari Bawah

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah  menyebutkan, dalam diskursus sosial, istilah “generasi sandwich” merujuk pada individu yang berada di antara dua generasi yang harus mereka dukung dan perhatikan, baik secara finansial maupaun emosional, yaitu orangtua dan anak-anak mereka.

    “Namun, kondisi serupa tidak hanya terjadi dalam lingkup keluarga, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Jumat (21/2).

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini berada dalam posisi “sandwich,” di mana mereka menghadapi tekanan dari atas sekaligus dorongan dari bawah.

    BACA JUGA: GIBAS Siap Jaga Kondusifitas Jelang Pelantikan Gubernur Jabar

    Ditekan dari Atas, Efisiensi Tidak Berpihak Pada Kesejahteraan Guru

    Sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional, Pemprov Jawa Barat harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan yang datang dari pemerintah pusat.

    “Instruksi Presiden (Inpres) menjadi salah satu bentuk tekanan yang harus diikuti, termasuk dalam pengelolaan anggaran daerah. Contoh nyata adalah terkait efisiensi anggaran,” ujar Maulana.

    Dia menyampaikan, efisiensi anggaran APBD Jawa Barat tahun 2025 telah menghasilkan dana sebesar Rp. 3.000.109.793.399.

    Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai sektor, dengan rincian sebagai berikut: pendidikan sebesar Rp205 miliar, kesehatan sebesar Rp72,5 miliar, serta fisik dan belanja barang sebesar Rp2,7 triliun.

    “Namun, alokasi anggaran ini justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai keberpihakan terhadap pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan fundamental masyarakat,” bebernya.

    Ironisnya, ucap Maulana, meskipun efisiensi anggaran tersebut mencakup pemangkasan dana pendidikan sebesar Rp600 miliar yang awalnya diperuntukkan bagi pengadaan peralatan sekolah, tambahan alokasi untuk pendidikan hanya sebesar Rp205 miliar.

    BACA JUGA: Keluarga Gubernur Jabar Terdahulu Dukung Gedung Pakuan Dibuka untuk Umum

    Lebih mengkhawatirkan lagi, alokasi ini masih difokuskan pada aspek fisik, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru (USB), tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik.

    “Belum lagi anggaran 1 triliun yang asalnya disiapkan untuk MBG (makan bergizi gratis) diinstruksikan Presiden alokasinya dialihkan untuk renovasi sekolah. Sama sekali belum masuk pembahasan, ataukah akan dipergunakan untuk urusan ijazah?,” ucapnya.

  • Prudential Syariah Luncurkan Asuransi PRUCritical Amanah yang berikan Perlindungan dari Awal

    Prudential Syariah Luncurkan Asuransi PRUCritical Amanah yang berikan Perlindungan dari Awal

    JABAR ESKPRES – PT Prudential Sharia Life Assurance atau Prudential Syariah memperkenalkan produk asuransi terbaru dengan nama PRUCritical Amanah.

    Produk asuransi jiwa tradisional syariah ini, memberikan perlindungan komprehensif terhadap risiko penyakit kritis.

    Chief Distribution Officer Prudential Syariah Herwin Bustaman mengatakan, PRUCritical Amanahmemberikan perlindungan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dan memberikan dukungan finansial kepada penerima manfaat jika terjadi risiko meninggal dunia.

    BACA JUGA: Terungkap Suplai Minyakita Cukup, Tapi di Lapangan Mahal, Ada Mafia?

    Menurutnya, peluncuran PRUCritical Amanah diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat, yakni dengan proteksi yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap risiko penyakit kritis.

    ‘’Ini juga menerikan perlindungan termasuk kardiovaskular dan penyakit kritis lainnya,’’ ujar Herwin dalam keterangannya.

    PRUCritical Amanah memberikan jaminan peningkatkan kualitas hidup, deteksi sekaligus proteksi dini yang komprehensif terhadap risiko penyakit kritis juga dapat bantu mengurangi beban finansial terkait pengobatan di tengah inflasi medis yang cenderung naik setiap tahunnya.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    Dengan begitu, memungkinkan nasabah lebih tenang dalam menghadapi risiko penyakit kritis. Mereka pun dapat fokus pada proses penyembuhan tanpa terbebani oleh biaya yang berat dan lebih siap secara finansial.

    Head of Product Management Prudential Syariah Ika Meynita mengatakan, ada tiga manfaat utama yang diberikan oleh PRUCritical Amanah.

    Pertama, memberikan perlindungan komprehensif untuk penyakit kritis sejak tahap awal, kedua, bebas pembayaran kontribusi sejak terdiagnosis tahap awal dan manfaat akhir kepesertaan sebesar hingga 100 persen santunan asuransi.

    BACA JUGA: Terungkap Ada 17 Paket PJU-PJL Disbhub Kota Bandung Diatur Dewan!

    Manfaat perlindungan penyakit kritis tahap awal memberikan Santunan Asuransi sebesar 25 persen atau maksimum Rp1 Miliar dan peserta juga dibebaskan dari pembayaran sisa kontribusi setelah pengajuan.

    Untuk diketahui penyakit kritis semakin sering menyerang kelompok usia produktif dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

  • Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan Provam

    Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan Provam

    JABAR EKSPRES – Dunia maya dihebohkan dengan video tindakan represif aparat kepolisian kepada seorang mahasiswa saat melakukan aksi demosntrasi ‘Indonesia Gelap’ di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (17/2) lalu.

    Dalam video tersebut, seorang mahasiwa Universitas Negeri Surabaya terlihat diamankan ke dalam gedung. Kemudian, dari arah belakang ada seorang anggota polisi yang memukuli kepala dan wajah mahasiswa tersebut.

    Setelah video tersebut viral di media sosial, Divisi Propam Polri langsung angkat bicara terkait tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi tersebut yang disampaikan dalam sebuah unggahan di akun X resminya @Divpropam.

    BACA JUGA: Demokrat Jawa Barat Segera Punya Kantor Baru Sekaligus Bentuk Dukungan ke AHY Jadi Ketua Umum Kembali

    “Kami ingin menginformasikan bahwa Bidropam Polda Jatim sudah melakukan pemeriksaan terhadap Aipdu YT, dengan hasil yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran,” tulisnya pada Rabu (19/2).

    “Polri berkomitmen untuk bersikap profesional dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Kami juga menghargai peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja kepolisian,” lanjut unggahan tersebut.

    Dipropam Polri juga menerangkan bahwa saat ini, berkas pemeriksaan Aiptu YT sudah dilimpahkan ke Siepropam Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

    BACA JUGA: Gelar Aksi di Depan Kejati Jabar, Ratusan Masyarakat Minta Usut Kasus Ini

    Sementara, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Nainggolan mengatakan bahwa Aiptu YT ini merupakan anggota Unit Binmas Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya dan sedang menjalani pemeriksaan.

    Sebelumnya, mahasiwa Universitas Negeri Surabaya berinisial NZR mengaku mendapat kekerasan dari aparat saat mengikuti aksi ‘Indodnesia Gelap’ di Surabaya, Senin (17/2).

    Kekerasan tersebut terjadi saat aparat kepolisian menembakan meriam air (water cannon) dari dalam gedung DPRD yang membuat suasana semakin ricuh. Massa aksi dengan aparat saling bersitegang.

    BACA JUGA: Aksi Demonstrasi Ricuh, Massa Buruh Robohkan Pagar Gedung Sate

    Saat itu, NZR tengah berhadapan dengan Provos karena sedang melakukan upaya negosiasi, tiba-tiba ditarik oleh oknum aparat dan di bawa ke dalam berikade polisi. NZR dipukuli sampai memar di beberapa tubuhnya.

  • Bupati Bekasi copot pejabat tak fatsun

    Bupati Bekasi copot pejabat tak fatsun

    Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang (kanan) menyapa masyarakat saat tasyakuran pelantikan di Lapangan Plasa Pemkab Bekasi, Kamis. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Bupati Bekasi copot pejabat tak fatsun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 08:40 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bekasi terpilih periode 2025-2030 Ade Kuswara Kunang mengingatkan akan mencopot pejabat pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terbukti tidak fatsun kepada dirinya.

    “(Pejabat) OPD kalau tidak fatsun kepada bupati, saya ganti, saya mutasi dan rotasi,” kata Ade usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis.

    Ia menegaskan bahwa fatsun yang telah diputuskan oleh dirinya merupakan amanah masyarakat sehingga tindakan tegas akan diambil bagi pejabat yang melawan fatsun dan masyarakat.

    “Karena apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat,” katanya.

    Dia menilai sejauh ini pejabat OPD telah menunjukkan kinerja yang baik termasuk ketaatan terhadap kepala daerah. Ade juga menjamin akan mempertahankan posisi pejabat apabila terus bekerja secara maksimal untuk mementingkan kebutuhan masyarakat.

    “Misalkan dalam bekerja, bisa mementingkan apa yang menjadi tupoksi, menjauhkan diri dari kepentingan pribadi, kita akan tetap melanjutkan,” katanya.

    Dirinya mengaku akan membangkitkan potensi-potensi daerah, memajukan pembangunan, menyejahterakan masyarakat dengan mengoptimalkan pembangunan sesuai visi-misi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera.

    “Berlandaskan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat, membangun dari desa, melibatkan partisipasi masyarakat sehingga pembangunan dan program-program dapat tepat sasaran serta inklusif,” katanya.

    Menurut dia masa pengabdian lima tahun merupakan waktu yang singkat untuk dapat merealisasikan berbagai program yang ingin diwujudkan. Namun koordinasi yang baik antara jajaran dengan unsur Forkopimda diyakini mampu mempercepat mewujudkan visi misi.

    “Makanya saya minta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk fatsun, bekerja secara ikhlas untuk masyarakat. Kepala dinas dan camat nanti juga akan menampung aspirasi langsung dari masyarakat maupun anggota legislatif, seluruh unsur terkait kita libatkan, terbuka menampung semua aspirasi masyarakat,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

    Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.

    Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.

    “Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).

    Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.

    “Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.

    Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.

    “Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.

    Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.

    “Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.

    Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

    Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)

  • Eks Anggota DPRD Indramayu Korban TPPO Berhasil Dipulangkan dari Myanmar

    Eks Anggota DPRD Indramayu Korban TPPO Berhasil Dipulangkan dari Myanmar

    JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sosial berhasil memulangkan eks anggota DPRD Indramayu Periode 2014-2019 Robi’in. 

    Robi’in merupakan satu dari 46 pekerja migran ilegal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia, Jumat (21/2/2025) dini hari. 

    Robi’in disambut histeris oleh keluarga dan kerabat yang menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta.

    “Doa mama dikabulkan,” kata Robi’in usai disambut oleh sang ayah. 

    Di Myanmar, Robi’in dipaksa menjadi penipu judi online. Hal itu tak sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang dia lihat di media sosial.

    Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha mengatakan, selain Robi’in, ada 45 WNI lainnya yang ikut dipulangkan dari Myanmar.

    “Ya, dapat kami konfirmasi bahwa dari 46 tersebut salah satunya adalah WNI dengan inisial R mantan anggota DPRD Indramayu,” kata Yudha saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta.

    Oleh karena itu, Yudha mengimbau kepada masyarakat untuk tak mudah tertipu dengan lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji yang besar tanpa kualifikasi khusus.

    “Oleh karena itu kami sangat mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terbuai atau tertipu dari lowongan tawaran bekerja ke luar negeri yang menjanjikan gaji tinggi namun tidak meminta kualifikasi khusus, berangkat tidak dibekali dengan visa kerja, berangkat tanpa dibekali dengan kontrak kerja dan akhirnya kemudian bermasalah di luar negeri,” kata Yudha.

    Senada dengan Yudha, Direktur Jenderal Pelindungan P2MI Rinardi menyebut pemulangan mereka menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tak mudah tergoda dengan iming-iming gaji tinggi. 

    “Ini seharusnya menjadi pembelajaran kedepannya. Bahwa masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming apapun apalagi sekarang ini marak rayuan-rayuan melalui media sosial yang itu seolah-olah memberikan janji-janji untuk bekerja mudah tanpa dokumen tanpa persyaratan lengkap bahkan tanpa kompetensi,” kata Rinardi di Bandara Soekarno-Hatta.

    Rinardi meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terkait iming-iming pekerjaan di luar negeri. Sebab, menurut Rinardi, mereka bisa saja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    “Mereka bisa berangkat ke luar negeri dan mendapatkan gaji besar. Padahal kenyataannya mereka kemudian menjadi objek dari sasaran perdagangan orang. Nah inilah kemudian yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat,” ujar Rinardi.

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie Pamit, Ajak Warga Jaga Kebersihan dan Kondusivitas

    Bangkalan (beritajatim.com) – Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, Arief M Edie, telah berakhir. Ia berpamitan kepada warga dalam acara di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (20/2/2025).

    Dalam sambutannya, Arief menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengabdi di Bangkalan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat selama masa kepemimpinannya.

    “Seporanah, semoga semua sehat dan terima kasih pada pak bupati terpilih sudah memberikan waktu pada saya, dan terima kasih untuk pak Kapolres, Ketua DPRD, pak Dandim atas dukungannya, serta untuk masyarakat Bangkalan yang terus mendukung dan mendoakan saya,” ujarnya.

    Selain berpamitan, Arief mengajak seluruh pihak untuk terus berkontribusi dalam membangun Bangkalan agar lebih baik ke depannya.

    “Tetap jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, kita jaga Bangkalan bersama,” imbuhnya.

    Arief juga berharap masyarakat dan semua pihak dapat menjaga serta merawat Bangkalan agar tetap kondusif.

    “Terima kasih telah memberikan saya kesempatan yang luar biasa untuk ada di Bangkalan selama 17 bulan ini. Bangkalan hebat,” pungkasnya. [sar/beq]

  • Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Lagu Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar, bergema dinyanyikan ratusan massa aksi demontrasi Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Jawa Timur, pada Jumat 21 Februari 2025.

    Lagu yang masuk dalam album “Gelap Gempita” tahun 2023 itu ditarik dari seluruh platform musik, lantaran mengandung nada kritik institusi polisi, pada hari Kamis 20 Februari 2025 kemarin.

    Ratusan massa pendemo itu berteriak menyanyi, sembari membentangkan poster-poster tuntutan. Poster yang ditunjukkan itu diantaranya bertuliskan ‘Bangkit, Lawan, Menang’, ‘1 Presiden Berbagai Insiden’, ‘Seni Adalah Pemberontakan’, ‘Kami Bersama Sukatani’, dan ‘Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat’.

    “Hidup Sukatani! Hidup Sukatani! Hidup Sukatani!,” kata salah satu orator.

    Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima juga mengatakan, aksi ini merupakan respon dari berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak pro-rakyat. Termasuk pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

    “Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar,’ itu juga dibredel,” ucap salah satu peserta aksi Muhammad Abdul Gani Bima. [ram/beq]