Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Lapangan Basket Jadi Tempat Kekerasan, Perbasi Kabupaten Bogor Sanksi Dua Orang

    Lapangan Basket Jadi Tempat Kekerasan, Perbasi Kabupaten Bogor Sanksi Dua Orang

    JABAR EKSPRES – Kekerasan yang terjadi pada ajang kompetisi olahraga basket di Kota Bogor menjadi pusat perhatian bagi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Bogor.

    SDH Basketball memang berlangsung di Kota Bogor, tetapi Perbasi Kabupaten menunjukkan komitmennya dengan ikut serta menyelesaikan kasus kekerasan tersebut agar tidak terjadi pada masa mendatang.

    Kasus tersebut terjadi pada Senin (17/2) lalu, pelaku pemukulan dalam pertandingan berasal dari sekolah swasta di Kabupaten Bogor, SMP Mardiwaluya. Lalu, dua korban pemukulan berasal dari SMPN 1 Kota Bogor.

    BACA JUGA: Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    Ketua Perbasi Kabupaten Bogor Nurunnisa Setiawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan respon cepat dan investigasi setelah mengetahui aksi kekerasan itu.

    Kemudian, Perbasi Kabupaten dan Kota Bogor mengadakan mediasi dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti, kepala sekolah, orang tua korban dan pelaku, kepolisian, dan Sekolah Dian Harapan selaku penyelenggara event.

    Mediasi yang dilakukan pada Jumat (21/2) lalu, agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Bahkan, pihak Perbasi juga tetap memperhatikan kondisi korban serta pelaku kekerasan karena masih berusia di bawah 18 tahun.

    BACA JUGA: Ungkap Kasus Pembunuhan di Bogor 2024, YM Preman Residivis Diringkus dan Terancam Hukuman Seumur Hidup!

    “Ini ikhtiar kita bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada prinsipnya kita tidak ingin kasus serupa terulang kembali di masa yang akan datang, semangatnya itu. Dan juga menetapkan sanksi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat,” ujar Nurunnisa Setiawan, Jumat, 21 Februari 2025.

    Kartu Merah Bagi Pihak Terkait

    Sekretaris Perbasi Kabupaten Bogor Ridwan Eka Saputra mengungkapkan, SDH Basketball Cup 2025 memperoleh rekomendasi dari Perbasi Kota Bogor.

    Ia menjelaskan, sanksi untuk para pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan pada pertandingan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Perbasi Kota Bogor.

    “Di mediasi tadi juga dijelaskan bahwa Perbasi Kota Bogor juga telah menjatuhkan sanksi di antaranya larangan bermain di Kota Bogor selama 1 tahun untuk pelaku, mencabut lisensi pelatih dan asisten pelatih SMP Mardi Waluya,” jelas Ridwan Eka saputra.

  • Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (21/2/2025).

    Pantauan di lokasi, mahasiswa gelar demo bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran’. Mereka membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

    Tidak hanya membawa berbagai poster. Namun mahasiswa berwarna hitam itu membawa keranda. Di tengah perjalanan demo, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Namun tidak menyurutkan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi.

    Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa diantaranya terlihat meneteskan air mata.

    Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Dimana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

    “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

    Kedua, jelas dia, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

    Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Dimana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

    “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” katanya. 

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena mena.

    “Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

    4 Wakil rakyat dari DPRD Ponorogo menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

    “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” tambah anggota DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani di lokasi.

    Dia mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih dia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra berkesempatan bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo.

    Mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. 

    “Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya. 

  • Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Wali Kota Dedie Rachim cetak sejarah baru di Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mencetak sejarah baru dalam jejak pemerintahan dan perpolitikan di “Kota Hujan”, yakni menghapus mitos wakil wali kota selalu gagal “naik level” menjadi wali kota.

    “Ada mitos yang menyebutkan bahwa tidak ada wakil wali kota yang menjadi wali kota. Tapi hari ini Dedie Rachim jadi Wali Kota Bogor,” ungkap Dedie dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    Pencapaian ini dinilai sebagai sejarah besar, terlebih Dedie termasuk kepala daerah yang pertama kali dilantik langsung oleh Presiden RI sejak kemerdekaan Indonesia.

    Usai dilantik di Jakarta pada Kamis (20/2) pagi, Dedie Rachim dan wakilnya Jenal Mutaqin langsung mengikuti rangkaian acara inagurasi di Plaza Balai Kota Bogor yang turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Saat tiba di Kota Bogor, Dedie-Jenal langsung disambut meriah ribuan pelajar dan warga yang sudah berdiri di sepanjang Jalan Otista hingga Jalan Ir H Juanda. Mereka membawa bendera dan aneka spanduk bertuliskan selamat kepada keduanya.

    Di Jalan Ir H Juanda, Dedie-Jenal turun dan diberi hormat oleh enam camat dan 68 lurah se-Kota Bogor. Mereka kemudian berjalan kaki bersama diiringi pasukan Drumband Pusdikzi, Pasukan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), duta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor hingga masuk ke area Balai Kota.

    Di Balai Kota, Dedie-Jenal disambut mantan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama para forkopimda serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

    Rangkaian inaugurasi kemudian dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan Dedie Rachim. Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024.

    “Relawan adalah jantung hati saya. Meskipun banner sedikit yang penting kita semangat dan menang,” ucap Dedie.

    Dia juga berterima kasih kepada Wamendagri, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor periode 2014-2024. Menurut dia, Bima Arya merupakan guru dalam dunia politik. Bima Arya disebut Dedie Rachim telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Dedie Rachim menyatakan akan mengabdikan diri untuk warga Kota Bogor. Memberikan seluruh kemampuannya untuk menyejahterakan dan membuat warga bahagia. Dia juga sangat terbuka kepada pasangan calon lain untuk duduk bersama membangun Kota Bogor.

    “Saya selalu terbuka. Jangan baper, politik memang begitu, saya belajar dari ahlinya, Bima Arya Sugiarto,” puji Dedie.

    Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, forkopimda, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media massa dalam menghadapi tantangan tersebut.

    Sejumlah program dan inisiatif seperti Bogor Street Festival, Bogorku Bersih, dan pembangunan sentra kuliner menjadi bukti keberhasilan kolaborasi masyarakat.

    “Warga memiliki solidaritas sosial yang tinggi dan kedewasaan dalam berdemokrasi, seperti terlihat dalam pesta demokrasi. Semangat ini, kami optimis visi dan misi dapat diwujudkan secara tuntas didukung oleh DPRD,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamendagri Bima Arya yang hadir dalam inaugurasi turut memberikan doanya. Bima Arya berpesan agar Dedie-Jenal bisa senantiasa kompak hingga akhir masa jabatan nanti hingga tahun 2030 mendatang.

    Bima Arya juga mendoakan agar pasangan ini senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang berbau korupsi dan selalu anti pada korupsi.

    “Saya doakan Kang Dedie yang berasal dari KPK semoga sampai ujung nanti selalu antikorupsi,” harapnya.

    Wali Kota Bogor dua periode ini juga berharap Dedie-Jenal senantiasa mencintai dan memberikan program yang maslahat untuk rakyat.

    “Semoga bisa terus berlari membuat Kota Bogor terdepan di seluruh Indonesia,” katanya.

    Bima Arya pun menyatakan Kemendagri akan senantiasa terbuka untuk menjadi tempat curhat dan tempat meminta bantuan bagi Dedie Rachim-Jenal Mutaqin.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Alokasi Fogging Terdampak Efisiensi, Masyarakat Tulungagung Diminta Giat Lakukan PSN Cegah DBD

    Alokasi Fogging Terdampak Efisiensi, Masyarakat Tulungagung Diminta Giat Lakukan PSN Cegah DBD

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung mencatat 198 kasus demam berdarah dengue (DBD) dari awal tahun 2025 hingga Jumat (21/2/2025), empat di antaranya meninggal dunia.

    Dinkes menilai, persentase jumlah angka kematian yang mencapai 4 orang di 2 bulan saja sudah masuk mengkhawatirkan.

    Salah satu penyebab meledaknya kasus DBD karena tidak ada gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yang dilakukan di masyarakat.

    Menurut Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes Tulungagung, Desi Lusiana Wardani, pihaknya juga sangat selektif untuk melakukan pengasapan (fogging).

    Hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran untuk fogging yang sangat berkurang, salah satunya imbas dari efisiensi.

    “Selain karena dampak efisiensi, memang sejak beberapa tahun anggaran untuk fogging terus turun. Tapi tahun ini benar-benar sangat terbatas,” ujar Desi, Jumat (21/2/2025).

    Tahun 2025 ini, Dinkes Tulungagung mendapatkan alokasi fogging untuk 20 lokasi, turun drastis dibanding 2024 yang mendapat 80 alokasi fogging.

    Sampai saat ini, setengah alokasi, atau 10 di antaranya sudah digunakan. 

    Sementara jumlah kasus dalam satu bulan ada di sekitar 54 lokasi.

    Desi memaparkan, dalam satu lokasi sasaran fogging, sasarannya pada radius 100 meter dari titik temuan kasus.

    Sering kali lokasi yang dilakukan pengasapan rumahnya jarang-jarang, sehingga ada sisa obat maupun bahan bakar.

    Namun dengan sisa 10 alokasi, Desi menilai tidak akan cukup jika semua bertumpu para upaya fogging.

    “Nggak akan selesai kalau hanya dengan fogging. Upaya maksimalnya memang di PSN,” tegas Desi.

    Masalahnya, saat ini gerakan PSN yang pernah digencarkan di tahun 2024 seperti berhenti.

    Pihak desa baru melakukan PSN jika di wilayahnya terjadi kasus DBD, terutama yang sampai jatuh korban.

    Padahal PSN yang bertujuan membasmi jentik dan telur nyamuk sangat efektif untuk menurunkan angka DBD hingga 75 persen.

    Masih menurut Desi, saat ini sejumlah desa mengadakan alat fogging secara mandiri.

    Mereka tetap mendapat pendampingan dari puskesmas terdekat, untuk pemilihan obat fogging, dosisnya serta teknis pelaksanaannya.

    Sementara hanya ada empat puskesmas yang punya satu mesin fogging, yaitu Puskesmas Ngantru, Ngunut, Pakel dan Kauman.

    “Makanya harapan kami ada penambahan anggaran untuk fogging lewat pergeseran anggaran. Saat hearing dengan Komisi C (DPRD Tulungagung), jika diperlukan ditambah lewat pergeseran anggaran,” tandas Desi.

    Tahun 2024 lalu sebanyak 17 orang meninggal dunia karena DBD.

    Saat itu, Pemkab Tulungagung mencanangkan PSN massal setiap hari Jumat.

    Cara ini efektif, karena angka kasus DBD langsung turun 75 persen. 

  • Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Dua Dosen Universitas Jember Bergabung dan Berorasi dalam Aksi ‘Indonesia Gelap’

    Jember (beritajatim.com) – Dua orang dosen Universitas Jember bergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar ratusan orang mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, di depan gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Mereka adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Muhammad Iqbal dan Kris Hendrijanto. Mereka datang dengan mengenakan kaos warna hitam bertuliskan ‘Indonesia Gelap’.

    Tak hanya datang, Iqbal bahkan berorasi. “Sebagai ASN, saya punya tanggung jawab moral untuk membersamai aura dan energi kawan-kawan semua, untuk membersamai jeritan rakyat Indonesia yang saat ini tengah pontang-panting babak belur akibat kebijakan kekuasaan,” katanya disambut tepuk tangan mahasiswa.

    Iqbal kemudian menjelaskan isu-isu yang disuarakan mahasiswa, yakni penolakan terhadap revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara.

    Salah satu mahasiswa menyeletuk, “Wah, ini sama saja kuliah tiga SKS.”

    Iqbal dan Kris memang sama-sama mantan aktivis Gerakan 1998 saat mahasiswa. Kris pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam. Sementara Iqbal adalah pegiat Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) di Universitas Airlangga.

    “Dosen itu dulu dan asalnya juga sebagai mahasiswa di kampus. Aktivitas utamanya adalah belajar merawat menumbuhkan nalar kritis, rasional dan mencintai kebenaran dan keadilan,” kata Iqbal.

    Maka, ketika mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil bergerak untuk menyuarakan jeritan rakyat, Iqbal memutuskan bergabung. “Jeritan mahasiswa dan rakyat adalah moral call, panggilan moral untuk membersamai gerakan mahasiswa,” katanya.

    Iqbal dalam aksi tersebut diminta beberapa koordinator lapangan untuk berorasi. “Saya terima itu sebagai mandat, karena pada hakikatnya mahasiswa dan rakyat pemegang kedaulatan negara dan bangsa ini. Pemerintah atau penguasa hanyalah memegang kewenangan yang dibatasi masanya oleh konstitusi,” katanya.

    Bukan sekali ini saja Iqbal bergabung dan berorasi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law, dia juga berorasi menyemangati mahasiswa.

    Sementara itu, Kris Hendrijanto bergabung dengan aksi mahasiswa karena itu tanggung jawab moral. “Akademisi tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak karya jurnalnya yang masuk Scopus, tapi lebih luas dari itu adalah seberapa bermafaat tenaga dan pikirannya dituangkan bagi rakyat banyak,” katanya.

    Kris tak gentar dijatuhi sanksi oleh rektorat karena bergabung dalam aksi yang mengkritisi pemerintah. “Kebebasan berpikir dan berpendapat setiap warga negara dijamin undang-undang. Memangnya ASN bukan warga negara?” katanya.

    Kris hanya ingin menggunakan haknya sebagai warga negara untuk bersuara. “Saya rasa tidak ada yang salah kalau saya mengambil hak untuk ikut berlumpul dan berserikat, berpikiran dan mengemukakan pendapat. Saya justru heran kalau ada akademisi yang berdiam diri dan tudak melakukan apa-apa atas karut marut yang terjadi di negara ini,” katanya. [wir]

  • Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memastikan, akan mengawal kebijakan maupun program Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Rudy Susmanto – Ade Ruhandi.

    Sastra menegaskan jika ada kebijakan Pemkab yang kurang tepat, dirinya akan tetap menegur.

    Diketahui Sastra dan Rudy Susmanto merupakan kader Partai Gerindra dan kerabat dekat.

    BACA JUGA:Pidato Perdana Rudy Susmanto Sebagai Bupati, Sebut Kabupaten Bogor Punya Sejarah Baru

    “Di sisi lain emang kami deket, tapi untuk kebijakan, ada saran masukan yang memang kurang tidak sesuai, ya kita akan tegur tetap ada pengawasan kan DPRD lembaganya,”ujarnya saat ditemui di Mako Polres Bogor, Kamis (20/2).

    Kendati begitu, Sastra menilai kinerja dari Bupati dan Wakil Bupati Bogor tak perlu diragukan lagi.

    Untuk itu ia akan mendukung dan mensuksekan program-progam dari Bupati-wakil Bupati Bogor yang Baru.

    “Kita sudah tau bagaimana kerja beliau ya kita dukung kita sukseskan program bupati wakil bupati yang baru,” ucapnya.

  • Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    JABAR EKSPRES – Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ kembali di gelar di seluruh kota Indonesia termasuk Surabaya pada Jumat (21/2/2025).

    Melansir harian.disway. id, puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil telah berkumpul di depan kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura sejak pukul 10.15 WIB untuk menyuarakan berbagai tuntutan.

    Aksi ini dimulai dengan orasi dari masing-masing kelompok secara bergantian menggunakan megafon. Kemudian, para demonstran menyoroti berbagai isu ketidak adilan seperti pemangkasan anggaran pendidikan, kenaikan harga bahan pokok serta kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.

    BACA JUGA: Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan Provam

    “Aksi ini diawali dengan orasi dan teatrikal, lalu dilanjutkan dengan salat Jumat. Setelah itu, kami akan melanjutkan aksi dan audiensi,” kata Koordinator aksi, Tanthowy Syamsudin dikutip dari harian.disway.id, Jumat (21/2/2025).

    Para demonstrasi melakukan aksi teatrikal pada pukul 13.46 WIB, di mana aksi tersebut menggambarkan berbagai peristiwa selama lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Mereka juga menyoroti kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, pembentukan “kabinet gemuk”, serta upaya represif terhadap ekspresi seni yang mengandung kritik sosial.

    Salah satu bagian teatrikal yang dilakukan demonstrasi yaitu berguling-guling di aspal sebagai simbol ironi kemiskinan di Indonesia.

    BACA JUGA: Ojek Online Hari Ini Lakukan Demonstrasi untuk Tuntut THR!

    “Adegan ini menunjukan bagaimana kemiskinan terus berulang, setiap ganti penguasa selalu muncul kemiskinan baru. Ini adalah realitas pahit yang kita alami,” ujar salah satu perserta aksi, Muhammad Abdul Gani Bima.

    Tidak hanya itu, para demonstrasi ini mengecam tindakan pembungkaman kritik terhadap seni seperti pemberdelan lukisan dan pementasan teater di Bandung, serta pemblokiran lagu “Bayar Bayar Bayar”

    Menurut Bima, banyak karya seni yang dibungkam karena mengandung kirtik. Ini bukan sekedar seni tapi tentang kebebasan berekspresi yang semakin terancam.

    BACA JUGA: Aksi Demonstrasi Ricuh, Massa Buruh Robohkan Pagar Gedung Sate

    Sempat terjadi ketegangan kecil antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Akhirnya ketegangan itu mereda setalah anggota dewan meninggalkan gedung DPRD. Namun, para demosntrasi tetap bertahan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

  • Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Ratusan mahasiswa gelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). 

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Pandalungan Melawan tersebut, dengan mengusung tagline Indonesia Gelap di era pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. 

    Beberapa atribut unjuk rasa yang meraka gunakan saat aksi, tulisan “Dibawah efisiensi, di atas bagi-bagi kursi” dan “orang miskin dilarang kuliah”.

    Nampak, massa juga meletakkan gambar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di aspal depan Gedung DPRD Jember. Kemudian mereka taburkan bunga mawar merah ke seluruh foto pejabat tersebut. 

    Kemudian, massa mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut menjadi satu tumpukan. Setelah itu, kertas berfoto pejabat kementerian dan lembaga dibakar. 

    Koordinator Aksi, Hasyisy Ahmad mengatakan demo kali ini dilakukan oleh semua elemen mahasiswa. Massa menolak tiga kebijakan pemerintah. 

    “Pertama menolak Revisi Undang-undang Minerba baru yang kemarin baru disahkan,” ujarnya. 

    Menurutnya, meskipun tidak ada klausul perguruan tinggi dalam pemanfaatan pertambangan dalam UU Mineral dan Batu Bara. namun tetap ada potensi itu. “Melalui BUMN, BUMD dan BUMS,” kata Hasyisy. 

    Selain itu, kata dia, massa juga menolak adanya efisiensi anggaran belanja negara, yang dialihkan untuk modal Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    “Dan kami juga menolak pembentukan Danantara, karena penggunaan uang di Danantara tidak begitu jelas bahkan prosesnya penuh kejanggalan,” papar Hasyisy. 

    Mengingat hasil Revisi UU BUMN, kata dia. pengawasan terhadap usaha PBI Danantara tidak jelas, bahkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilemahkan. 

    “Audit justru dilakukan RUPS, dan mekanisme audit di RUPS tidak jelas. Sehingga sekecil apapun uang rakyat harus diperjuangkan, sepeser pun,” paparnya. 

    Hasyisy mengatakan tuntutan ini sengaja disuarakan kepada DPRD Jember, agar diteruskan terhadap pemerintah pusat. 

  • PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bondowoso pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Athoilah, selaku koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada ketidaklayakan lingkungan pembelajaran, khususnya di Bondowoso.

    “Tuntutan kami jelas, menolak efisiensi anggaran pendidikan. Kami meminta Komisi IV DPRD Bondowoso untuk menindaklanjuti hal ini,” kata korlap aksi.

    Ratusan mahasiswa PMII Cabang Bondowoso aksi di depan gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Dalam waktu 7 x 24 jam, lanjutnya, DPRD Bondowoso harus membuat surat pernyataan yang menjamin tidak ada efisiensi anggaran pendidikan di Bondowoso.

    “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” sergah Athoilah.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk berkurangnya beasiswa KIP-K dan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihaknya telah membahas isu ini dengan tim anggaran.

    “Sebetulnya kami sudah bergerak sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 muncul. DPRD sudah memanggil tim anggaran untuk membicarakan efisiensi ini, dan kami sepakat bahwa jika menyangkut pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, kami menolak efisiensi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam Khalid menjelaskan bahwa Bondowoso mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 55 miliar.

    DPRD masih menghitung dampak refocusing anggaran tersebut dan akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan tidak terkena imbasnya.

    “Kami di DPRD juga punya teman-teman di DPR RI. Insya Allah, kami akan terus bersuara agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tambahnya. (awi/but)

  • Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mendemo kantor DPRD setempat, pada Jum’at (21/2/2025) sore.

    Dalam aksinya mereka tak hanya orasi yang menunjukkan kekecewaan terhadap efisiensi anggaran di berbagai sektor. Termasuk bidang pendidikan.

    Namun juga menyampaikan opininya dengan membakar ban dan membaca tahlil bersama-sama.

    Terdengar dalam orasi teriakan “Indonesia Gelap, Efesiensi Cemas, Efisiensi Gemas”. Terlihat juga tulisan-tulisan poster yang dibawa para mahasiswa. Seperti di antaranya, “Kenyang Kagak, Begok iya, #IndonesiaGelap” , “Guru Honorer jadi guru horo karena efisiensi anggaran”, “Efisiensi Rakyat, Kabinet Gemoy”.

    Usai orasi, para pendemo diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Bondowoso.

    Koordinator aksi, Attoillah, mengatakan, tuntutan dari para mahasiswa yakni menolak efisiensi angggaran yang ada di Inpres tahun 2025, khususnya di bidang pendidkan.

    Karena hal ini diprediksinya bisa berdampak penurunan kualitas pendidikan. Serta tidak layaknya lingkungan pendidikan di Bondowoso.

    “PMII Cabang menuntut komisi 4 bagaimana menindaklanjuti itu semua, menjamin tak ada efisiensi di bidang pendidikan,,” ujarnya.

    Ketua PC PMII Bondowoso, Mohammad Holik, menegaskan jika nantinya tuntutan mereka tak terpenuhi maka pihaknya akan turun aksi lagi. Bahkan, akan menurunkan massa lebih banyak.

    “Satu minggu depan kalau ini tidak terealisasi oleh DPRD kita akan menurunkan aksi lebih banyak,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Khalid Wijaya yang menemui pendemo mengatakan, legislatif sepakat jika masalah pendidikan, dan hal-hal yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, menolak efisiensi.

    “Pimpinan bersepakat hal-hal yang meyangkut kesejahteraan masyarakat kami menolak. Dan itu juga kebijakan Prabowo,” ujar anggota Fraksi PPP didampingi dua anggota DPRD lainnya dari Golkar dan PKB.

    Ia menerangkan, di Bondowoso untuk efisiensi anggaran masih dihitung terus. Menanggu tim anggaran untuk bersepakat dengan DPRD.

    “Kami juga kan punya teman-teman DPR RI untuk bersuara,” pungkasnya.