Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Perankan Wanita Hamil, Siswa SMK di Bandung Barat Tewas Saat Drama Pentas Seni Karena Luka Tusuk – Halaman all

    Perankan Wanita Hamil, Siswa SMK di Bandung Barat Tewas Saat Drama Pentas Seni Karena Luka Tusuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG BARAT – MDR (17) siswa kelas XII SMK Dharma Pertiwi di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat meninggal dunia saat drama pentas seni di sekolah.

    Korban sempat berjalan sempoyongan sebelum akhirnya terjatuh dan menghembuskan napas terakhir. 

    Ironisnya, hal itu dianggap siswa lain sebagai bagian dari pentas seni.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan korban meninggal dunia karena mengalami luka tusukan benda tajam.

    “Memang saat itu sedang pagelaran, saksi melihat bahwa adegan itu adegan drama, jadi tidak melihat korban melakukan langsung dan meninggal di tempat. Jadi sempat korban berdiri, berjalan, sempoyongan kemudian terjatuh,” kata Tri di DPRD Kota Cimahi, Kamis (20/2/2025).

    Polisi masih melakukan rangakaian penyelidikan untuk mengetahui secara rinci kronologi kematian MDR.

    Setidaknya sudah ada 3 orang saksi yang telah dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.

    “Sudah 3 orang yang kita mintai keterangan awal, mohon waktu, agar peristiwa ini tidak sepenggal-sepenggal,” katanya.

     

    Perankan kenakalan remaja

    Saat itu, MDR tengah berperan sebagai seorang wanita yang tengah hamil akibat kenakalan remaja.

    “Jadi memang ada pentas seni drama, dengan tema kenakalan remaja, MDR ini berperan sebagai wanita yang hamil,” kata Tri Suhartanto, Jumat (21/2/2025).

    Dalam salah satu scene, MDR kemudian memeragakan adegan bunuh diri dengan menggunakan properti sebuah benda tajam berupa gunting. 

    Namun, peran tersebut berujung nahas, karena properti yang digunakan menembus bagian perut.

    “Dalam drama itu memang ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh diri, namun adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan nyata, ini yang sedang kita gali keterangannya riil di lapangan seperti apa,” ujar Tri.

    Saat ini, polisi telah mengamankan sejumlah properti pentas seni termasuk benda tajam yang digunakan MDR saat memeragakan adegan drama.

    “Yang diamankan, ada beberapa alat peraga yang ada di sana yang berhubungan dengan cerita,” katanya.

    Sekolah mengaku kecolongan

    Sekolah mengaku kecolongan atas tragedi meninggalnya MDR.

    “Kemarin itu di luar kontrol kami, mereka tidak menginformasikan penggunaan senjata tajam tadi,” kata Humas SMK Dharma Pertiwi, Ridwan, Jumat (21/2/2025).

    Ridwan mengklaim telah mengawasi properti yang digunakan kelompok MDR untuk pentas seni berupa pertunjukan drama demi memeroleh nilai akhir sementara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan P5.

    Menurutnya, keberadaan properti berupa gunting yang digunakan saat pertunjukan MDR luput dari pengecekan guru mata pelajaran. 

    “Untuk properti itu semua siswa yang menyediakan dan properti itu sepengetahuan kami, khususnya yang terlihat,” ungkapnya.

    Ridwan menegaskan, pihak telah melakukan pengawasan secara berkala agar siswa tidak membawa benda tajam ke sekolah.

    “Untuk benda runcing, benda tajam, sekolah tidak memperbolehkan siswa membawa senjata atau benda tajam ke sekolah. Karena kita ada razia dari sekolah setiap harinya,” katanya.

     

     

    dan

    Adegan Pentas Seni Ini Diduga Menjadi Penyebab Siswa SMK di Bandung Barat Meninggal Dunia

     

     

  • Dilantik, Wali Kota Solo segera bekerja cepat dalam 100 hari pertama

    Dilantik, Wali Kota Solo segera bekerja cepat dalam 100 hari pertama

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Dilantik, Wali Kota Solo segera bekerja cepat dalam 100 hari pertama
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Solo terpilih, Respati Ardi, menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja cepat dalam 100 hari pertama kepemimpinannya setelah resmi dilantik di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan dalam prosesi serah terima jabatan (sertijab) di Balai Tawangarum, Kompleks Balai Kota, pada Jumat (21/2).

    Dalam acara yang dihadiri oleh Wali Kota sebelumnya, Teguh Prakosa, Forkopimda, serta camat dan lurah se-Kota Solo ini, Respati Ardi menyampaikan bahwa ia akan segera turun ke wilayah dan kelurahan guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

    “Saya ingin bekerja cepat dalam 100 hari pertama agar masyarakat dapat merasakan perubahan dalam pelayanan publik,” ujar Respati Ardi saat diwawancarai oleh awak media. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Teguh Prakosa yang telah memberikan fasilitas untuk kelancaran transisi kepemimpinan.

    Menanggapi kekosongan kepemimpinan selama dirinya menjalani retret di Magelang bersama kepala daerah lainnya, Respati menjelaskan bahwa ia telah menandatangani surat penunjukan pelaksana harian kepada Wakil Wali Kota Astrid Widayani.

    “Segala tugas harian tetap berjalan dengan baik di bawah koordinasi Ibu Astrid,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Usai sertijab, Respati Ardi dan Astrid Widayani langsung menghadiri sidang paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo. Dalam sidang tersebut, Fraksi PDIP tampil mencolok dengan mengenakan jas merah, berbeda dari anggota dewan lainnya yang memakai jas hitam.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin Usulkan Gubernur Tak Dipilih Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah tingkat I atau gubernur dilakukan secara tidak langsung.

    Sultan menegaskan bahwa gagasan ini merupakan pendapat pribadinya dan masih sebatas wacana.

    “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Sultan, secara empiris, jabatan gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. 

    Dia menilai hal ini selaras dengan bentuk negara Indonesia yang berbasis negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.

    “Secara yuridis, kita mengetahui kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota” ujar Sultan.

    Lebih lanjut, Sultan menegaskan bahwa banyak urusan pembangunan di daerah merupakan kewenangan presiden atau pemerintah pusat.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah pusat untuk memiliki perwakilan di daerah yang dapat memastikan program-program nasional berjalan dengan baik

    “Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,” ucap Sultan.

    Sultan menilai bahwa pemilihan gubernur secara tidak langsung akan menjadikan proses demokrasi lebih efisien dan sederhana.

    Selain itu, sistem ini dinilai dapat memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam sistem presidensial.

    Dia juga mengapresiasi pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden.

    Menurutnya, hal itu menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral,” ungkap Sultan.

    Terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan melibatkan akademisi, partai politik, pemerintah, dan masyarakat.

    Salah satu opsi yang ia tawarkan adalah proses seleksi berjenjang melalui DPRD provinsi, yang kemudian mengusulkan nama-nama calon gubernur dan wakil gubernur kepada presiden untuk ditetapkan.

    “Sekali lagi, ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah kami tuangkan dalam buku Green Democracy. Karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, saya kira kita bisa mendesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal,” imbuh Sultan.

  • DPRD Surabaya Mediasi Konflik Warga Lidah Kulon dan CitraLand soal Waduk Selamet

    DPRD Surabaya Mediasi Konflik Warga Lidah Kulon dan CitraLand soal Waduk Selamet

    Surabaya (beritajatim.com) – Konflik berkepanjangan antara pengembang CitraLand dan warga Lidah Kulon yang berkaitan dengan pembuangan air ke Waduk Selamet akhirnya mencapai kesepakatan.

    Setelah serangkaian permasalahan yang mengganggu kenyamanan warga, upaya penyelesaian formal dilakukan lewat inspeksi mendadak (sidak) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya pada Jumat, 21 Februari 2024.

    Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, ini melibatkan anggota Komisi C, Ahmad Nurdjayanto, dan anggota Komisi A, Muhammad Saifuddin. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Lurah Lidah Kulon, Ketua RW, serta perwakilan dari pihak CitraLand di Kantor Kelurahan Lidah Kulon.

    Dalam kesempatan itu, ketiga pihak berusaha mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung cukup lama.

    “Alhamdulillah, sidak ini membuahkan hasil positif. Warga Lidah Kulon dan Citraland sepakat untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” ujar Arif Fathoni.

    Komitmen kedua belah pihak pun tercapai setelah CitraLand setuju untuk melakukan normalisasi Waduk Selamet dalam jangka waktu satu bulan ke depan.

    “Normalisasi ini diharapkan dapat mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di wilayah sekitar waduk,” tambah Fathoni, yang juga politisi dari Partai Golkar ini.

    Arif Fathoni menyampaikan apresiasi atas kesediaan pihak Citraland untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Kami telah menindaklanjuti keluhan warga di Kelurahan Lidah Kulon terkait kewajiban Citraland dalam normalisasi saluran dan pengerukan sedimen Waduk Slamet. Kami bersyukur ada komitmen dari pihak Citraland untuk menyelesaikan masalah ini selambat-lambatnya dalam 30 hari ke depan,” jelasnya.

    Selain itu, Muhammad Saifuddin, anggota Komisi A DPRD Surabaya, menekankan bahwa mereka akan terus mendukung jalannya komunikasi dengan dinas terkait dan mengawal proses normalisasi.

    “Kami akan memastikan proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan warga,” tegas Saifuddin.

    Namun, berbeda dengan rekan-rekannya, Ahmad Nurdjayanto dari Komisi C DPRD Surabaya lebih fokus pada aspek hukum dalam permasalahan ini.

    “Perjanjian ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika Citraland tidak menepati komitmennya, kami akan mengambil sikap yang tegas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,” ungkap Nurdjayanto.

    Pihak Citraland pun tidak tinggal diam. Rina, perwakilan dari pengembang tersebut, mengungkapkan bahwa komunikasi dengan warga telah dilakukan sejak awal 2024.

    “Kami sudah melakukan surat-menyurat dan koordinasi dengan warga terkait normalisasi Waduk Selamet. Namun, karena waduk ini merupakan milik Pemkot Surabaya, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah kota. Kami berupaya menyelesaikan normalisasi ini dalam 30 hari ke depan,” jelas Rina.

    Ke depannya, tahap selanjutnya adalah memastikan realisasi komitmen Citraland dalam normalisasi Waduk Selamet, dengan DPRD Surabaya terus memantau proses ini untuk menjamin transparansi dan kelancaran langkah-langkah yang sudah disepakati.

    Kusmianto, Ketua RW 2 Lidah Kulon, menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD Surabaya yang telah menindaklanjuti keluhan warga terkait waduk tersebut.

    “Kami ucapkan terima kasih Pak Fathoni (Wakil Ketua DPRD) dan rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk mencarikan solusi terbaik. Semoga harapan warga terkait pengerukan Waduk Selamet segera terealisasikan,” kata Kusmianto.

    LKusmianto menegaskan pentingnya keberadaan Waduk Selamet bagi kehidupan warga. “Waduk Selamet sangat vital bagi warga, karena menjadi muara aliran air dari perumahan CitraLand. Bersyukur ada titik terang untuk menormalisasi waduk,” tandasnya. [asg/ian]

  • Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Solo, Beritasatu.com – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Mbak Mega lebih mempertimbangkan kondisi psikologis teman-teman kepala daerah. Karena ada kasus yang menimpa Mas Hasto, lebih baik mereka menunda keikutsertaan dalam retret agar bisa tetap fokus,” jelasnya.

    Rudy juga menekankan keputusan ini bukan berarti kepala daerah PDIP menghindari retret secara permanen, melainkan hanya menundanya hingga waktu yang lebih tepat.

    Lebih lanjut, Rudy berharap seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah dapat mematuhi instruksi Megawati dengan tidak menghadiri retret di Magelang.

    “Sebagai kader partai, perintah ketua umum harus dijalankan. Surat perintahnya jelas, yaitu menunda keikutsertaan dalam retret. Keputusan lebih lanjut ada di tangan Ibu Megawati,” tegasnya.

    Mantan wali kota Solo itu juga mengingatkan kepala daerah yang tidak mengikuti retret sebaiknya tidak hanya berdiam diri, tetapi memanfaatkan waktu untuk berkonsolidasi dengan pemerintah daerah masing-masing.

    “Selama penundaan ini, kepala daerah sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan sekda, kepala dinas, dan lembaga terkait agar bisa beradaptasi dengan pemerintahan,” ungkap Rudy.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tidak mengikuti retret yang dijadwalkan berlangsung 21-28 Februari 2025. Berdasarkan surat instruksi yang diterima Beritasatu.com pada Kamis (20/2/2025), Megawati juga menegaskan bahwa dirinya adalah sentral kekuatan politik PDIP sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP.

  • Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Politisi PDIP, Gerindra, Golkar Tandatangani Tuntutan Aksi ‘Indonesia Gelap’ di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Empat legislator PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar menandatangani pakta integritas yang disodorkan peserta aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’, di halaman DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025) sore.

    Empat legislator itu adalah Widarto, Candra Ary Fianto (PDI Perjuangan), Ahmad Hoirozi (Gerindra), dan Nilam Noor Fadillah (Golkar). Ada tiga poin tuntutan demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan, yakni menolak revisi UU Minerba, menolak efisiensi anggaran, dan menolak pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Di bawah rintik hujan, Widarto menyemangati mahasiswa. “Jangan takut kegelapan. Semakin pekat gelap malam menunjukkan sinar matahari akan segera terbit. Mari kita songsong terbitnya matahari bersama-sama, jangan takut kegelapan,” katanya.

    Widarto menegaskan sikap untuk membersamai mahasiswa. “Apa yang diaspirasikan, kami sepakat. Mari kita kawal bersama negara ini,” kata pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Jember ini.

    Revisi UU Minerba, menurut Widarto, tak boleh membungkam daya kritis masyarakat. “UU Minerba harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kita,” katanya.

    Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini juga menyoroti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Efisiensi tiak boleh mengganggu layanan dasar untuk masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan hal-hal mendasar. Efisiensi penting tapi tidak yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, apalagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

    Indonesia ingin menciptakan Generasi Emas 2045. “Maka anggaran kesehatan dan pendidikan tidak boleh diganggu,” kata Widarto.

    Widarto sepakat untuk mengawasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantra). “Kalau sampaui UU ini lolos, semua harus mengawasi. Tidak boleh ada yang kebal hukum di negara ini. Tidak boleh untuk sekelompok oligarki,” katanya.

    Sementara itu, Hoirozi berjanji mengawal aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. “Jika nanti keputusan akan tidak mendukung semua dari aspirasi adik-adik, terutama untuk kepentingan rakyat kecil, kami akan mengawal sampai ke pusat. Kami sepakat mengawal,” katanya.

    Nilam memastikan menerima aspirasi mahasiswa. “Semua kebijakan pemerintah pasti berdampak terhadap perempuan. Maka kami akan mendukung aspirasi adik-adik, asalkan tidak anarkis. Tiga poin itu harus kami kawal. Apapun yang jadi harapan adik-adik menjadi catatan penting kami,” katanya.

    Mahasiswa meminta empat fraksi lain, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Nasional Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menandatangani pakta integriras ‘Indonesia Gelap’.

    Widarto berjanji akan mengupayakan empat fraksi lain di DPRD Jember menandatangani aspirasi mahasiswa. “Prinsipnya karena ini untuk kebaikan bersama, saya yakin semua fraksi menyepakati ini disampaikan ke pusat,” katanya.

    “Tiga poin yang disampaikan mahasiswa ranahnya di pusat. Kami hanya dalam posisi menyuarakan ini ke pusat. Yang penting semua fraksi harus sepakat bahwa ini harus disampaikan ke pusat dan ini jadi komitmen bersama,” katanya. [wir]

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Mahasiswa Tuntut Perbaikan Jalan, Ketua DPRD Trenggalek: Butuh Anggaran Rp 1 Triliun

    Aksi Mahasiswa Tuntut Perbaikan Jalan, Ketua DPRD Trenggalek: Butuh Anggaran Rp 1 Triliun

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi menerima mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Trenggalek, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Surodakan, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek, via daring (dalam jaringan), Jumat (21/2/2025).

    Doding yang berada di Jakarta menyampaikan permintaan maaf kepada Aliansi Mahasiswa Trenggalek karena tidak bisa menerima langsung para mahasiswa yang sedang aksi di Gedung DPRD Trenggalek.

    Walaupun hanya bertemu via daring, ia memastikan akan mewadahi dan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi tersebut.
     
    “Saya sudah mendengar semua tuntutan dari rekan mahasiswa. Ada item untuk pemerintah pusat yang nanti akan kita teruskan ke pihak yang terkait terutama DPR RI sebagai wakil rakyat di pusat,” kata Doding, Jumat (21/2/2025).

    Sedangkan tuntutan untuk pemerintah daerah akan ditindaklanjuti dengan meneruskan tuntutan tersebut ke Bupati Trenggalek.

    Politisi PDI Perjuangan tersebut mengapresiasi aksi Aliansi Mahasiswa Trenggalek yang konsisten mengawal kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Tuntutan mahasiswa kami sepakat, karena mahasiswa ini sebagai control sosial dan agen perubahan. Sebagai Ketua DPRD akan saya tandatangani dan kita teruskan ke DPR RI untuk tuntutan pemerintah pusat dan bupati untuk (tuntutan) pemerintah daerah,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan itu, Doding tak menampik salah satu pekerjaan rumah terbesar Pemkab Trenggalek adalah perbaikan jalan.

    Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut menjelaskan 23 hingga 27 persen jalan di Kabupaten Trenggalek rusak parah, sedangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek sangat terbatas yaitu sebesar Rp 1,929 triliun.

    Ditambah lagi adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Trenggalek terpotong hingga Rp 54 Miliar.

    Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki total jalan di Kabupaten Trenggalek tak kurang dari Rp 1 triliun dengan rincian Rp 240 miliar perbaikan jalan rusak ringan, lalu Rp 400 miliar jalan rusak sedang, dan Rp 600 miliar untuk jalan rusak berat.

    “Tapi pemerintah daerah tetap konsen terhadap perbaikan jalan kita punya 900 kilometer jalan yang haru diurus. Kita sudah punya pemetaan yang rusak ringan, sedang, hingga berat dan tentunya membutuhkan biaya yang banyak,” pungkasnya.

  • Lapangan Basket Jadi Tempat Kekerasan, Perbasi Kabupaten Bogor Sanksi Dua Orang

    Lapangan Basket Jadi Tempat Kekerasan, Perbasi Kabupaten Bogor Sanksi Dua Orang

    JABAR EKSPRES – Kekerasan yang terjadi pada ajang kompetisi olahraga basket di Kota Bogor menjadi pusat perhatian bagi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Bogor.

    SDH Basketball memang berlangsung di Kota Bogor, tetapi Perbasi Kabupaten menunjukkan komitmennya dengan ikut serta menyelesaikan kasus kekerasan tersebut agar tidak terjadi pada masa mendatang.

    Kasus tersebut terjadi pada Senin (17/2) lalu, pelaku pemukulan dalam pertandingan berasal dari sekolah swasta di Kabupaten Bogor, SMP Mardiwaluya. Lalu, dua korban pemukulan berasal dari SMPN 1 Kota Bogor.

    BACA JUGA: Meski Satu Partai dengan Bupati, Ketua DPRD Bogor: Tetap Jalankan Pengawasan

    Ketua Perbasi Kabupaten Bogor Nurunnisa Setiawan menjelaskan, pihaknya telah melakukan respon cepat dan investigasi setelah mengetahui aksi kekerasan itu.

    Kemudian, Perbasi Kabupaten dan Kota Bogor mengadakan mediasi dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti, kepala sekolah, orang tua korban dan pelaku, kepolisian, dan Sekolah Dian Harapan selaku penyelenggara event.

    Mediasi yang dilakukan pada Jumat (21/2) lalu, agar mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Bahkan, pihak Perbasi juga tetap memperhatikan kondisi korban serta pelaku kekerasan karena masih berusia di bawah 18 tahun.

    BACA JUGA: Ungkap Kasus Pembunuhan di Bogor 2024, YM Preman Residivis Diringkus dan Terancam Hukuman Seumur Hidup!

    “Ini ikhtiar kita bersama untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada prinsipnya kita tidak ingin kasus serupa terulang kembali di masa yang akan datang, semangatnya itu. Dan juga menetapkan sanksi yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat,” ujar Nurunnisa Setiawan, Jumat, 21 Februari 2025.

    Kartu Merah Bagi Pihak Terkait

    Sekretaris Perbasi Kabupaten Bogor Ridwan Eka Saputra mengungkapkan, SDH Basketball Cup 2025 memperoleh rekomendasi dari Perbasi Kota Bogor.

    Ia menjelaskan, sanksi untuk para pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan pada pertandingan tersebut, sepenuhnya menjadi kewenangan Perbasi Kota Bogor.

    “Di mediasi tadi juga dijelaskan bahwa Perbasi Kota Bogor juga telah menjatuhkan sanksi di antaranya larangan bermain di Kota Bogor selama 1 tahun untuk pelaku, mencabut lisensi pelatih dan asisten pelatih SMP Mardi Waluya,” jelas Ridwan Eka saputra.

  • Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Ratusan Mahasiswa Ponorogo Demo Bawa Keranda di bawah Hujan Deras, Evaluasi 100 Hari Prabowo-Gibran

    Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

    TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ponorogo Melawan, demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim, Jumat (21/2/2025).

    Pantauan di lokasi, mahasiswa gelar demo bertajuk ‘Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran’. Mereka membawa berbagai poster yang berisikan protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

    Tidak hanya membawa berbagai poster. Namun mahasiswa berwarna hitam itu membawa keranda. Di tengah perjalanan demo, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Namun tidak menyurutkan mahasiswa terus menyuarakan aspirasi.

    Di tengah hujan, mereka menaburkan bunga di atas keranda sambil menyanyikan lagu Ibu Pertiwi. Beberapa diantaranya terlihat meneteskan air mata.

    Tuntutan mahasiswa di antaranya menolak efisiensi yang dilakukan pemerintah di sektor pendidikan yang hanya diberikan 18 persen dari APBN. Dimana tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 ayat 4.

    “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ungkap koordinator demo, Nanda Dwi Yanuari Jumat (21/2/2025) sore. 

    Kedua, jelas dia, menuntut wakil rakyat yang duduk di DPR agar mencabut undang-undang pasal 51A ayat 1 tahun 2025 tentang Minerba yang dinilai bermasalah. 

    Selanjutnya adalah evaluasi terhadap program makan gratis bergizi (MBG). Dimana mahasiswa menilai, program MBG belum tepat sasaran.

    “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan atau mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu perampasan aset,” katanya. 

    Mahasiswa dari berbagai organisasi itu juga mengecam tindakan represifitas aparat negara terhadap rakyat sipil yang dinilai telah semena mena.

    “Kita juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkan Inpres no 1 tahun 2025 secara transparan dan akuntabel,” tegasnya. 

    4 Wakil rakyat dari DPRD Ponorogo menemui demonstran. Mereka adalah Mahfud Arifin dari PKB, Ayatulloh Ali Syariati dari Golkar, Christine Hery Purnawaty dari PKS dan Eka Rekno Setyani.

    “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman teman mahasiswa,” tambah anggota DPRD Ponorogo, Eka Rekno Setyani di lokasi.

    Dia mengklaim akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke Presiden RI Prabowo Subianto. Terlebih dia adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra berkesempatan bisa menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo.

    Mayoritas tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan dari pusat. Dia akan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak mahasiswa. 

    “Tetap kami sampaikan, seperti halanya evaluasi MBG, kemudian dana pendidikan serta tuntunan lainnya yang disampaikan,” pungkasnya.