Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Kepala Daerah PDIP Tunda Retret, Pengamat: Mereka Pemimpin Rakyat Bukan Partai

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan instruksi kepada kader yang menjadi kepala daerah untuk menunda perjalanan retret ke Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    Namun, hal itu sangat disayangkan oleh peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor yang mengatakan, ketika seseorang telah menjadi kepala daerah, maka ia seharusnya jadi sistem di pemerintahan nasional.

    “Mereka telah menjadi subsistem di dalamnya. Ia juga merupakan pemimpin bagi seluruh rakyat, bukan hanya ikut kelompok atau partai tertentu,” ucapnya kepada Beritasatu.com, Sabtu (22/2/2025).

    Firman melanjutkan, seorang kepala daerah idealnya melepas atribut kepartaian dalam menjalankan tugas di daerah masing-masing. Apabila masih ikuti instruksi partai, maka akan menjadi masalah ke depannya, ketika setiap kebijakan yang akan diambil yang selalu dikontrol dan dikonsultasikan dengan pimpinan partai.

    “Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala daerah memiliki mekanisme kerja sama dengan DPRD serta harus mendengar aspirasi rakyat, bukan sekadar mewakili kepentingan partai politik,” ucapnya.

    Ia melanjutkan, ketika seorang kepala daerah terpilih dan memang berasal dari suatu partai dan koalisi.

    “Namun, apakah itu berarti ia harus meminta izin kepada semua partai dalam koalisinya? Jika demikian, maka yang terjadi adalah elite politik lebih tunduk kepada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Firman Noor menegaskan, sebenarnya polemik kepala daerah PDIP tunda ikuti retret di Magelang bisa menjadi benar jika alasan penolakan tepat. Namun, instruksi dari Megawati dalam hal ini lebih bersifat simbolis sebagai bentuk perlawanan.

    “Apabila alasannya adalah karena acara tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap prihatin terhadap kondisi keuangan negara, maka hal itu masih bisa diterima dan bahkan memiliki nilai heroik,” paparnya.

    Sementara, ada anggota PDIP yang masih tetap mengikuti acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merasa tidak terlalu terikat dengan keputusan partai dan lebih mengutamakan kepentingan negara serta rakyat.

    Firman menegaskan, seorang kepala daerah adalah pemimpin bagi rakyat, bukan hanya kader partai semata.

    “Dalam konteks pemerintahan, pola pikir fungsional seperti ini lebih relevan dibanding sekadar loyalitas terhadap keputusan partai,” pungkas Firman dalam menanggapi kepala daerah PDIP yang tunda perjalanan retret ke Magelang.

  • Wagub Erwan Setiawan Hadiri Tablig Akbar Bersama Ustaz Abdul Somad

    Wagub Erwan Setiawan Hadiri Tablig Akbar Bersama Ustaz Abdul Somad

    JABAR EKSPRES – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menghadiri acara Tablig Akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) bersama Yayasan Darul Hikam di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, Sabtu (22/2/2025).

    Erwan menyambut baik kegiatan tabligh akbar apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal sekitar sepekan lagi.

    “Insyaallah, sekarang kita bisa menyambutnya dengan sukacita dan menjalankan segala ibadah dengan lancar dan penuh keridaan Allah subhanahu wa taala,” ucap Erwan.

    Erwan berharap kegiatan tablig akbar yang diisi tausiah dapat menambah ilmu bagi jemaah yang hadir sehingga selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan semacam ini juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang.

    “Saya dengan Kang Dedi (Gubernur Jawa Barat), insyaallah akan selalu mendukung program-program keagamaan dan pendidikan,” ucapnya.

    Erwan juga sempat menyinggung kekhawatiran masyarakat Jabar terkait dengan maraknya aksi premanisme, begal, dan sejenisnya.

    Maka, lanjutnya, salah satu fokus yang akan jadi perhatian Dedi -Erwan, yakni pemberantasan premanisme.

    Ini ditujukan dengan dilakukannya penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jawa Barat dengan jajaran Forkopimda Jabar terkait Pemberantasan Premanisme, pada acara serah terima jabatan antara Penjabat Gubernur kepada Gubernur Jawa Barat definitif di DPRD Jabar, Jumat (21/2).

    “Jangan beri ruang untuk premanisme di Jawa Barat agar masyarakat tenang, aman, nyaman, dan tenteram,” ujar Erwan.

    “Oleh karena itu kami, pemerintah harus hadir, siap memberantas premanisme di Jawa Barat,” katanya.

    Maka dari itu, Erwan juga menyambut baik hadirnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti Darul Hikam. Lebih luas lagi sinergi antara pemuka agama dengan unsur pemerintahan. Dengan begitu, diharapkan hadir sumber daya manusia yang unggul sekaligus akhlaqul-karimah.

    Silaturahmi diperkuat

    Penceramah Ustaz Abdul Somad atau yang populer disebut UAS menyampaikan jika di era modern dimana alat komunikasi semakin canggih, silaturahmi secara tatap muka tak lagi menjadi pilihan utama.

    Maka UAS berharap teknologi komunikasi dapat mempermudah urusan umat. Namun silaturahmi dengan baik tetap perlu diperkuat.

    “Jadi yang bisa memperbaiki ini semua adalah dakwah. Kita bertemu dan bersilaturahmi, makanya kita bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Gubernur dan keluarga besar Darul Hikam,” ucapnya.

  • Sidak Bahan Pokok Stok Aman, Tapi Harga Merangkak Naik!

    Sidak Bahan Pokok Stok Aman, Tapi Harga Merangkak Naik!

    JABAR EKSPRES – Wakil menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan  kujungan ke Pasar Atas Baru Kota Cimahi untuk mengecek langsung ketersediaan bahan pokok pada Sabtu (22/2/25).

    Kujungan yang didapingi oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq itu, terkesan hanya formalitas dengan menanyakan kepada pedagang berapa harga dari kebutuhan pokok yang dijual.

    BACA JUGA: 7 BUMN Karya Akan Merger, PT WIKA Sudah Diujung Tanduk!

    “Kami memantau harga-harga bahan pokok secara keseluruhan, mayoritas masih sesuai,” ujar Dyah kepada awak media.

    Menurutnya, menjaga stabilitas harga kebutuhan harga sangat penting agar bisa dijangkau masyarakat. Untuk menekan kenaikan harga pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi.

    BACA JUGA: Sudah Dilarang tapi 12.000 Unit iPhone 16 Sudah Masuk Indonesia, Kok Bisa?

    Pemerintah tengah berupaya untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dari hulu sampai hilir. Dengan begitu, stok tetap terjaga.

    “Kami memastikan stok tetap terjaga di pasar-pasar agar tidak ada kendala dalam distribusi,” jelasnya.

    BACA JUGA: Terungkap Suplai Minyakita Cukup, Tapi di Lapangan Mahal, Ada Mafia?

    Akan tetapi, meski disebutkan stok pangan aman, fakta di lapangan justru menunjukkan harga bapok mengalami kenaikan. Terlebih saat ini jelang Ramadhan.

    Salah satu pedagang, sembakp di Pasar Atas Kota Cimahi Yanti, 44 tahun mengaku, salah satu bahan pokok minyak goreng kemasan ekonomis Minyakita sangat sulit didapatkan.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    Sedangkan untuk minyak goreng curah masih banyak tersedia. Sehingga konsumen beralih ke minyak curah atau minyak kemasan premium.

    Untuk harga Minyakita, Yanti mengaku menjual Rp 16.000 per liter. Akan tetapi, untuk stoknya saat ini belum tersedia. Sebab, ditingkat distributor masih kosong.

    BACA JUGA: 26 Mantri Bank BRI Tuntut Keadilan kena PHK, Begini Respon Manajemen! 

    “Mungkin karena jelang puasa stoknya jadi susah,” cetus Yanti.

    Sementara itu, untuk harga minyak curah dijual dengan harga Rp21.000 per kilogram, sedangkan minyak kemasan naik menjadi Rp22.000 per liter.

    Kenaikan sudah terjadi sejak seminggu lalu. Kemungkinan harga akan terus mengalami kenaikan sampai menjelang lebaran nanti.

  • PDIP DPRD Kabupaten Bekasi Inisiasi Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa – Halaman all

    PDIP DPRD Kabupaten Bekasi Inisiasi Raperda Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Data Desa Presisi. 

    Upaya ini diharapkan dapat menjadi pondasi utama dalam memastikan pembangunan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, di bawah kepemimpinan Bupati Ade Kuswara Kunang. 

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno menyatakan, keakuratan data merupakan kunci utama dalam proses perencanaan pembangunan. 

    Menurutnya, data yang presisi akan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

    “Data yang akurat dan terukur menjadi alat penting bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan yang benar-benar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Nyumarno, di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (22/2/2025). 

    Merealisasikan Raperda itu, lanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan telah mengundang dan mengadakan beberapa pertemuan dengan Prof. Sofyan Sjaf, penggagas konsep Data Desa Presisi sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia di IPB University. 

    Dia mengungkapkan sejumlah pertemuan itu dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bekasi Rieke Diah Pitaloka, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Plt Kepala Bappeda, Kepala Dinas DPMPD, Kepala Dinas Diskominfo, serta Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Bekasi.  

    Nyumarno menambahkan, pertemuan itu memaparkan dan membahas pemanfaatan data desa presisi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Big Data berbasis Data Desa Presisi, bertujuan untuk mengakhiri polemik terkait data, membuat pengumpulan data lebih efektif dan efisien, serta menampilkan kondisi terkini Desa/Kelurahan. 

    “Meski inisiasi awal dari PDI Perjuangan, Raperda akan masuk dalam usulan Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi. Kami Fraksi PDI Perjuangan akan berkomunikasi intens dengan pimpinan dan anggota Komisi I di DPRD, Bapemperda, lintas komisi dan fraksi, hingga Pimpinan DPRD untuk mendukung percepatan penbahasan Raperda ini. Mudah-mudahan naskah akademik dan draft Raperda bisa bisa dibahas bulan Maret nanti,” jelasnya. 

    Sementara itu, Penggagas Konsep Data Desa Presisi, Prof. Sofyan Sjah menjelaskan, konsep Data Desa Presisi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pendidikan, kebudayaan, sandang pangan dan papan, infrastruktur, lingkungan hidup, kehidupan sosial, hukum dan HAM, hingga pekerjaan, kesehatan, dan jaminan sosial.  

    “Data ini cukup komplet dan terukur sampai ada data tiap rumah. Nah, di Kabupaten Bekasi sudah ada beberapa kecamatan yang menerapkan data desa presisi, salah satunya adalah Muaragembong,” kata dia. 

    Menurutnya, data tersebut dikumpulkan, divalidasi, dan diverifikasi secara teliti oleh warga desa setempat (enumerator) sehingga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Dengan waktu pembaruan data yang relatif cepat, yaitu setiap tiga bulan, data desa presisi memberikan gambaran kondisi aktual yang dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di daerah.  

    “Waktu update data relatif cepat, yakni tiga bulan karena petugas yang diterjunkan untuk mengambil, memvalidasi dan memverifikasi adalah warga di wilayah desa/kelurahan masing-masing. Jika data desa presisi ini bisa diselesaikan, itu bisa menjadi pijakan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan di segala bidang,” ujar Sofyan.

  • Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi tetap berangkat ke retret kepala daerah di Akmil Magelang meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP agar menundanya.

    Setyo Hadi merupakan kader PDIP.

    Setyo Hadi menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan.

    Ia merupakan anggota DPRD Grobogan periode 2019-2024.

    Setyo Hadi memastikan dirinya tetap berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat (21/2/2025).

    “Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana,” ujar Setyo Hadi, Jumat, dilansir Tribun Jateng.

    Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung sepekan, 21-28 Februari 2025 yang diikuti gubernur maupun bupati/wali kota yang baru dilantik.

    Diketahui, Megawati melarang para kepala daerah dari PDIP ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sejumlah Kepala Daerah Tunggu Komando di Yogyakarta

    Sementara itu sejumlah kepala daerah dari PDIP yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

    “Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat.

    Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

    “Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta,” ungkapnya.

    Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta.  Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

    “Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek,” ungkapnya.

    Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

    “Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi,” jelas dia.

    Tanggapan Gerindra

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2/2025) mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya. 

    Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

    “Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    “Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana,” lanjutnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret Meski Ada Instruksi PDIP.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunJateng.com/Fsn) (TribunJogja.com)

  • Khofifah-Emil Dilantik, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka

    Khofifah-Emil Dilantik, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Usai dilantik, Khofifah langsung menjalani retreat di Akademi Militer, Magelang.

    Pelantikan Khofifah-Emil disambut baik oleh Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Irwan Setiawan. Irwan menyatakan rasa syukur atas kembalinya Khofifah sebagai gubernur untuk periode kedua.

    “Alhamdulillah, Gerbang Baru Nusantara telah terbuka. Bersama-sama kita melangkah demi mewujudkan Jawa Timur yang maju dan berprestasi. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus,” ujar Irwan, Sabtu (22/2/2025).

    PKS Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih dan mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Irwan berharap keberlanjutan kepemimpinan Khofifah-Emil dapat membawa kesejahteraan bagi warga Jawa Timur dengan asas keadilan.

    “Semoga kepemimpinan ini membawa kesejahteraan, menghadirkan solusi bagi setiap tantangan. Dan, menjadi inspirasi bagi kemajuan Nusantara,” lanjut Irwan.

    Sebagai bentuk dukungan politik, PKS berjanji akan mengawal program-program pemerintahan melalui Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur. Irwan menegaskan bahwa partainya siap menjadi mitra politik bagi pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut.

    “Tentu secara politik, kami akan kawal Bu Khofifah dan Mas Emil di parlemen. Fraksi PKS sebagai kepanjangan tangan partai akan menjadi mitra politik bagi Gubernur Khofifah,” pungkas Irwan. [tok/beq]

    Meta Deskripsi:
    Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2025-2030. Ketua PKS Jatim menyebut Gerbang Baru Nusantara telah terbuka.

    Kata Kunci:
    Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, Gubernur Jawa Timur, PKS Jatim, Prabowo Subianto, pelantikan gubernur, Jawa Timur 2025-2030, Gerbang Baru Nusantara.

  • Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Isu Politik Terkini: Retret Kepala Daerah dan Larangan Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu terkini menjadi perhatian pembaca Beritasatu.com, dari Jumat (21/2/2025) hingga Sabtu (22/2/2025) pagi ini. 

    Isu politik dan hukum terkini yang menjadi perhatian beragam, tetapi terfokus pada persoalan retret kepala daerah yang baru dilantik di Akmil Magelang dan larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kadernya yang jadi kepala daerah untuk ikut retret.

    Kemudian ada juga mengenai kasus Hasto Kristiyanto dan kontroversi lagu band Sukatani yang dinilai menyerang institusi Polri.

    Berikut sejumlah isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. Mendagri Tito Karnavian Sambut Kepala Daerah di Retret Akmil Magelang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyambut kedatangan para kepala daerah yang akan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Tito bersama para kepala daerah tampak kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Retret ini dijadwalkan berlangsung 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025 di Akmil Magelang.

    2. Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Magelang, FX Rudy: Bukan Mbalelo Perintah Prabowo

    Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, agar kepala daerah dari partainya tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, bukan bentuk pembangkangan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

    “Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,” ujar Rudy di sela Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Rudy, salah satu alasan Megawati mengeluarkan instruksi itu adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP yang mengikuti retret di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    3. Kepala Daerah Kader PDIP Tidak Ikut Retret, Wamendagri Sebut Ada Sanksi

    Isu politi dan hukum terkini selanjutnya mengenai sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda ikut retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, karena ada instruksi langsung dari ketua umum Megawati Soekarnoputri. Adakah sanksi dari pemerintah?

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tetang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

    Bima mengatakan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah tidak ikut retret yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, Kemendagri kemungkinan akan memberikan sanksi.

    4. Kasus Hasto Kristiyanto Dinilai Murni Kasus Hukum Tanpa Politisasi

    Wakil Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah (Pasbata), Jose meyakini kasus hukum yang menimpa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bukan merupakan bentuk politisasi. 

    Oleh karena itu, Jose meminta semua pihak termasuk elite PDIP untuk tidak mengadu domba rakyat dan tidak mencampuradukkan isu ini dengan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

    “Politikus PDIP seharusnya tidak mengadu domba rakyat. Program-program Presiden Prabowo harus didukung penuh karena semuanya untuk kepentingan rakyat. Banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat, seperti makan bergizi gratis (MBG), diskon tarif listrik, dan fokus pemerintah pada pendidikan,” ujar Jose kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

    5. Kontroversi Band Sukatani, Fadli Zon: Pemerintah Dukung Kebebasan Ekspresi

    Isu politik dan hukum terkini paling akhir mengenai Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, pemerintah mendukung penuh kebebasan berekspresi masyarakat. Hal ini sebagai respons atas isu band Sukatani yang diintimidasi polisi akibat menciptakan lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    “Saya belum lihat ya, nanti coba saya pelajari, tapi kan kami selalu mendukung kebebasan berekspresi,” ujar Fadli di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Fadli Zon, setiap masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan kritik, asalkan tidak menganggu hak individu, dan kebebasan yang lain. Dia mentontohkan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) menjadi salah satu batasan yang telah diatur dalam undang-undang.

    “Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” ucapnya.

  • Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Politik, 456 kepala daerah ikut retret hingga eksistensi PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik pada Jumat (21/2) menjadi sorotan, seperti 456 kepala daerah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Kemudian, sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan agar kader yang menjadi kepala daerah tak ikut retret menunjukkan eksistensi partai.

    Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

    1. Seribuan mahasiswa unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim

    Sekitar seribuan orang dari mahasiswa, alumni, dan warga sipil mengadakan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jumat.

    Aksi yang mengusung tema “Indonesia Gelap” ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap merugikan rakyat, diantaranya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, UU Tanah Adat, UU Perampasan Aset, UU Minerba, dan sebagainya.

    “Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel,” ujar koordinator aksi, Thanthowy, di sela aksi.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal adanya instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah yang diusung PDIP tidak mengikuti acara retret di Magelang, Jawa Tengah, dengan menyerahkan urusan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Maruarar tanggapi Hasto yang ingin KPK periksa keluarga Jokowi

    Politikus Partai Gerindra yang juga Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menuntut aparat penegak hukum memeriksa keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Menurut Maruarar, Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat penegak hukum seperti Polri, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengerti tugas mereka masing-masing dalam mengusut dugaan tindak pidana, termasuk korupsi.

    “Silakan saja. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Panglimanya adalah hukum. Saya pikir teman-teman di kepolisian, di kejaksaan, di KPK juga sudah mengerti tugasnya masing-masing,” kata Ara, panggilan populer Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, merespons tuntutan Hasto.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Sebanyak 456 kepala daerah ikuti retret di Akmil Magelang

    Sebanyak 456 kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat, menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kodisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    Jakarta –

    Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI F-PKS Abdul Aziz berharap Persija nantinya semakin berprestasi.

    “Kami apresiasi dan mendukung langkah kongkrit dari Gubernur DKI untukk menjadikan JIS sebagai homebase Persija. Semoga langkah ini dapat menjadikan Persija semakin berprestasi ke depan dan menjadi kebanggaan warga Jakarta,” ujar Abdul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Diketahui, belakangan laga Persija vs Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/2) sempat ricuh. Sebanyak 37 orang diamankan.

    Abdul berharap nantinya tidak ada kericuhan terjadi di JIS. Dia meminta pihak terkait untuk mengantisipasi dengan langkah preventif.

    “Harus ada langkah preventif agar tidak terjadi kericuhan. Saya kira perlu ada kajian komprehensif untuk hal ini berdasarkan pengalaman dan kejadian masa lalu,” katanya.

    Sebelumnya, Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan nota kesepahaman itu merupakan perintahnya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Pak Gub dan saya memerintahkan JakPro melakukan MoU kepada Persija supaya menjadi homebase. Jadi itu memang perintah kita kepada JakPro untuk melakukan MoU,” kata Rano kepada wartawan di Kawasan Pesakih, Jakarta Barat, Jumat (21/2/2025).

    Rano mengatakan usai JIS resmi menjadi markas Persija diharapkan bisa mengurangi keluhan terkait Persija yang acap kali kesulitan bermain di Jakarta saat memainkan pertandingan kandangnya.

    “Mudah-mudahan Persija punya homebase nggak pusing lagi mau main di mana,” imbuhnya.

    (azh/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bupati Bekasi Ade Kunang Janjikan Program Unggulan pada 100 Hari Kerja, Apa Saja?

    Bupati Bekasi Ade Kunang Janjikan Program Unggulan pada 100 Hari Kerja, Apa Saja?

    Bekasi, Beritasatu.com – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan, dirinya bersama wakilnya akan segera mulai bekerja mewujudkan berbagai program unggulan, khususnya dalam 100 hari kerja pertama. 

    Namun, ia menegaskan pencapaian program-program tersebut sangat bergantung pada kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD, dan elemen masyarakat.

    “Kami akan bekerja keras untuk merealisasikan visi dan misi yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan kita,” ujar Ade Kuswara Kunang dalam acara serah terima jabatan dari Pejabat Bupati Bekasi kepada Bupati definitif di Kantor DPRD Bekasi, pada Kamis (20/2/2025).

    Bupati yang berusia 31 tahun ini kemudian menjelaskan, beberapa program prioritas di Kabupaten Bekasi. Program pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga berbagai fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami juga sudah menyiapkan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat prasejahtera yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Selain itu, Ade Kuswara Kunang mengungkapkan pihaknya juga akan memberikan insentif kepada guru mengaji kampung, yakni dengan alokasi 10 orang per desa untuk 187 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bekasi. 

    Selanjutnya, gaji Ketua RT/RW juga akan dinaikkan secara bertahap. Bupati Ade memastikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak akan menghalangi pelaksanaan janji politik yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Bekasi yang bertujuan untuk membuat daerah ini bangkit, maju, dan sejahtera.

    “APBD adalah anggaran yang berasal dari rakyat, dan harus dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan adalah kerja sama yang solid, termasuk dukungan dari tokoh masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah,” jelas Ade Kuswara Kunang.

    Ade juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi. Ia memastikan tidak hanya para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah, tetapi seluruh pihak yang terlibat harus memantau penggunaan anggaran tersebut. 

    Ade menegaskan, ia akan terus mengawasi kinerja perangkat daerah agar pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

    “Apabila ada pejabat yang tidak loyal atau berkinerja buruk, saya tidak ragu untuk melakukan rotasi dan mutasi. Apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat,” tambah Ade Kuswara Kunang.