Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Malang (beritajatim.com) – Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi, beberapa waktu terakhir, mendapatkan kritik dari masyarakat. DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak perspektif yang harus diperhatikan.

    “Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi, red), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat.

    “Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lemaga Swadaya Masyarakat, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga disitulah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu,” tutur Abdul Qodir.

    Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menyampaikan jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

    “Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencei solusi-solusi konkrit dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.

    Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

    “DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitulah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, ” terang Adeng.

    Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan.

    “Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan. Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta, dimana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya untuk suatu keadaan yang lebih baik. DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif,” ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

    Lebih jauh, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

    “Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?, beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda yang menginginkan wakil rakyat kabupaten malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan” pungkasnya. (yog/but)

     

  • Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Rencana DPRD Lakukan Kajian Atas Kinerja BUMD Pemprov Jatim

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPRD Jatim saat ini tengah berfokus memelototi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim agar meningkatkan kinerja masing-masing.

    Nantinya, dari hasil pantauan dan kajian akan disampaikan kepada Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim yang baru saja dilantik pekan lalu. 

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengungkapkan, pihaknya ingin seluruh BUMD di Pemprov dalam keadaan sehat baik secara bisnis maupun pengelolaan di dalamnya.

    Tidak saja kinerja induknya melainkan juga termasuk anak perusahaan BUMD yang tengah dipelototi. 

    “Ketua Komisi C kan kebetulan dari Golkar. Jadi arahnya Pak Ketua Komisi benar-benar kita lagi meneliti dan meminta data lengkap soal kinerja BUMD,” kata Yudha saat dikonfirmasi dari Surabaya, Minggu (23/2/2025). 

    Kinerja BUMD saat ini memang menjadi atensi dewan. Hal ini sebagai tindaklanjut setelah Kemendagri beberapa waktu lalu meminta Pemda untuk mengevaluasi BUMD.

    Bahkan menutup BUMD yang merugi dan tidak dapat diselamatkan. Yudha mengungkapkan, pihaknya ingin BUMD di Jatim dalam kondisi prima. 

    Meskipun dia turut menyadari bahwa secara umum BUMD mengalami dua problem.

    Pertama, adalah bisnis yang sudah ketinggalan zaman dan kedua soal pengelolaan atau dari sisi SDM di dalamnya. Dua hal ini yang terus didorong agar dilakukan evaluasi. Komisi C nantinya juga akan memberikan rekomendasi secara resmi. 

    Utamanya, pasca melakukan kunjungan kerja ke BUMD. Sebab, secara mitra, BUMD bersinggungan dengan Komisi C yang membidangi keuangan. 

    “Jadi setiap kunjungan menghasilkan rekomendasi. Sejauh ini, kita memang masih ada PR. BUMD tetap menjadi fokus,” terangnya. 

    Yudha pun menjamin, nantinya DPRD akan objektif dalam melihat kinerja BUMD.

    “Insyaallah, ini semua nantinya akan kami sampaikan rekomendasi ke Pemprov khususnya kepada Gubernur dan wakil gubernur yang baru dilantik agar ditindaklanjuti, kita akan kawal betul,” ucap politisi muda tersebut. 

  • AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    AHY Bicara Demokrat 10 Tahun Oposisi: Sering Dikucilkan, Seperti Musuh Bersama

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya selama 10 tahun berada di luar pemerintahan atau oposisi. AHY menilai Partai Demokrat seakan menjadi musuh bersama.

    Hal itu disampaikan AHY dalam acara Bimtek Nasional yang dihadiri anggota Fraksi Demokrat di DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025). Awalnya, AHY menyinggung politik Indonesia yang penuh ketidakpastian.

    “Kita harus selalu bersyukur, ketika kita sadar bahwa memang politik Indonesia ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, penuh dengan dinamika,” kata AHY malam ini.

    “Sepuluh tahun kurang lebih kita berada di luar pemerintahan, tidak mudah, sering kali kita dikucilkan. Bahkan, kadang-kadang seperti menjadi musuh bersama, tidak adil, tapi itulah politik,” sambungnya.

    AHY juga mengenang bagaimana Partai Demokrat mencoba direbut dan diambilalih oleh pihak lain. AHY memang telah memaafkan peristiwa itu, tetapi tidak akan melupakannya.

    “Ketika kita sedang berupaya untuk melakukan konsolidasi secara internal, partai kita diganggu. Mau direbut, diambil secara paksa. Masih ingat? Apakah akan dilupakan begitu saja? Kita memaafkan, tapi jangan begitu saja melupakan. Mengapa? Karena itu adalah ujian bagi kita semua dan buahnya kita rasakan hari ini dan ke depan,” ucapnya.

    Menurut AHY, berbagai peristiwa dan ujian itu justru semakin menguatkan Partai Demokrat. Dia meyakini Partai Demokrat akan meraih kesuksesan dalam 5 tahun ke depan.

    “Itu semua membuat kita kokoh, dan insyaallah ketika kini kita berada dalam pemerintahan nasional, Partai Demokrat memiliki peran hari ini dan masa depan yang insyaallah jauh lebih baik lagi 5 tahun ke depan,” imbuhnya.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gantikan Suli Daim, Choirul Anam Dipilih Musywil Fokal IMM Jawa Timur sebagai Ketua

    Gantikan Suli Daim, Choirul Anam Dipilih Musywil Fokal IMM Jawa Timur sebagai Ketua

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Musyawarah Wilayah (Musywil) V Forum Keluarga Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur yang diselenggarakan di Fave Hotel Sidoarjo, akhirnya menetapkan Choirul Anam sebagai Ketua Fokal IMM Jatim periode 2025 – 2030. 

    Keputusan ini diambil setelah 13 formatur terpilih melakukan musyawarah dan mufakat dalam sidang pleno, Ahad (23/2/2025).

    Choirul Anam menggantikan Posisi Suli Daim yang saat ini menjadi Pengurus Koordinator Nasional FOKAL IMM sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. 

    Musywil Fokal IMM Jatim Sendiri dihadiri 250 Peserta utusan dari 28 Koordinator Daerah se Jawa Timur. 

    Selain menetapkan ketua, formatur juga menyepakati susunan kepengurusan inti yaitu Sekretaris dan Bendahara.

    Untuk Posisi Sekretaris, Formatur mempercayakan kepada Ali Muthohirin yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Walikota Malang sedangkan untuk Bendahara dipercayakan kepada Dedi Irwansa yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur.

    Dalam sambutannya, Choirul Anam menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk membawa Fokal IMM Jatim semakin maju dan berkontribusi bagi umat, persyarikatan, dan bangsa.

    Lebih lanjut anam menyampaikan bahwa Dengan Potensi besar yang dimiliki oleh FOKAL IMM, dirinya yaqin bahwa Fokal IMM Jawa Timur akan mampu bersinergi dengan semua pihak demi kemashlatan Masyarakat luas.  

    Sementara itu, Ali Muthohirin menegaskan bahwa kepengurusan baru ini akan berfokus pada penguatan kaderisasi alumni serta mempererat hubungan dengan berbagai sektor.

    “Kader IMM yang sudah berkiprah di berbagai bidang perlu dikelola dengan strategi yang matang. Kita ingin memastikan alumni IMM bisa lebih optimal dalam berkontribusi,” ungkapnya.

    Dedi Irwansa sebagai Bendahara juga menambahkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.

    “Fokal IMM harus menjadi organisasi yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan program. Kita ingin membangun sistem yang lebih baik dan berkelanjutan,” jelasnya.

  • Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga senilai Rp750 triliun. Bagi PSI, Langkah ini dirasa perlu dilakukan.

    Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai, hal ini akan signifikan menopang banyak program kerakyatan yang sudah direncanakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan, dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip 23 Februari 2025.

    Furqan mengatakan, banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Furqan menilai bahwa Program MBG pantas dilaksanakan karena dapat meningkatkan kualitas diri generasi muda yang diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa.

    Selain itu, menurutnya, dana negara sebaiknya dialokasikan untuk Danantara, yang akan berperan sebagai penggerak utama untuk menginvestasikan uang negara dalam berbagai program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Meski demikian, Furqan percaya bahwa tidak semua bagian anggaran akan disesuaikan oleh Prabowo.

    Kebijakan efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kebutuhan teknis kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, acara seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Efisiensi Angaran demi Rakyat 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara terkait spirit efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebutkan adanya efisiensi anggaran justru akan membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.

    “Bapak-ibu pernah dengar manfaat puasa yang bisa membunuh sel kanker? Bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Begitu juga terkait efisiensi anggaran ini yang bisa menghapus lemak-lemak birokrasi,” kata Gus Ipul saat berdialog bersama stakeholder se-Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan lantaran selama ini, anggaran yang dimiliki oleh K/L dan pemerintah daerah, khususnya anggaran pada belanja barang dan belanja modal dapat dioptimalkan dengan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

    “Jadi memang puasa itu punya efek luar biasa, dihilangkan lemak-lemak itu, menyehatkan birokrasi kita lewat efisiensi,” ucapnya.

    Gus Ipul menjelaskan, pada prinsipnya, efisiensi yang dilakukan justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang pro rakyat.

    Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat.

    “Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos),” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Bu Guru Salsa Viral Gara-gara Video Syur, Link Puluhan Video Diburu

    Sosok Bu Guru Salsa Viral Gara-gara Video Syur, Link Puluhan Video Diburu

    TRIBUNJATENG.COM– Sosok Bu Guru Salsa tengah viral karena video syur.

    Netizen langsung ramai mencari link video tersebut.

    Sosok Bu Guru Jember bernama Salsa merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD).

    Adapun Salsabila Rahma yang berasal dari Jember, Jawa Timur itu viral karena video syur berdurasi 5 menit.

    Video tersebut tersebar di beberapa platform digital, mulai Tiktok, X bahkan grup WhatsApp warga Jember. 

    Video itu memperlihatkan guru perempuan berhijab dan berkacamata itu, tak memakai pakaian dan berjoget-joget sambil memamerkan lekuk tubuhnya.

    Ternyata Bu guru Salsa ternyata lulus berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Salsa mengambil formasi tenaga teknis administrasi perkantoran di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ambulu, Jember. 

    Hal tersebut berdasarkan hasil seleksi berkas PPPK Pengumuman Nomor:800.1.2.2/664/35.09.414/2025 yang ditandatangani Plt Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman pada 13 Februari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jember, Mufid meminta, Dinas Pendidikan (Dispendik) segera mengambil langkah tegas. 

    “Dan di dalam seleksi (PPPK) harus berhati-hati, jangan sampai diulangi,” ujarnya dilansir Tribun-medan.com, Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, munculnya video tak senonoh guru perempuan tersebut telah mencoreng dunia pendidikan.

    Sebab dikhawatirkan akan dicontoh anak didiknya.

    “Karena guru kan digugu (dipatuhi) dan ditiru, dan harus jadi teladan bagi murid-muridnya,” papar Mufid. 

    Mufid menilai, adanya video tak senonoh guru menambah masalah dalam sistem pendidikan di Jember, di tengah pemerintah melakukan efisiensi anggaran. 

    “Kebijakan pemerintah efisiensi dan sekarang ditambah adanya oknum guru,” ujarnya. 

    Legislator PKB ini menilai, jika organisasi perangkat daerah (OPD) tidak mengambil langkah dalam masalah ini, akan terjadi insiden buruk terhadap masa depan pendidikan. 

    “Di tengah perjuangan teman-teman honorer.

    kalau ini tidak segera dibereskan akan menambah persoalan,” ujar Mufid. 

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember, Hadi Mulyono belum bisa dikonfirmasi, soal guru yang viral karena video tak senonoh ini lolos seleksi berkas PPPK tahap II. 

    Sebelumnya, video ibu guru yang mengajar di sekolah dasar kawasan Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur, viral di media sosial. 

    Biodata

    Nama Lengkap: Salsabila Rahma

    Nama Panggilan: Caca

    Tanggal Lahir: (tidak disebutkan secara spesifik)

    Tempat Lahir: Jember, Jawa Timur, Indonesia

    Pendidikan

    Lulusan SMA Muhammadiyah 1 Jember

    Melanjutkan studi di Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi

    Pekerjaan: Guru SD di Jember

    Akun TikTok: @sissalsaa

     

  • Banjarnegara Gebyar HUT ke-454: Kirab Budaya, 1.000 Tenong, dan Pesta Musik Semalam Suntuk!

    Banjarnegara Gebyar HUT ke-454: Kirab Budaya, 1.000 Tenong, dan Pesta Musik Semalam Suntuk!

    TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari jadinya yang ke-454

    Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, rangkaian acara ini HUT Banjarnegara yang ke 454 ini bertemakan Banjarnegara maju dan sejahtera. 

    Acara tersebut akan diselenggarakan pada 26 Februari 2025 mendatang pukul 08.00 WIB- selesai. 

    Kemudian untuk beberapa acara yang akan dilaksanakan diantaranya ialah kirab budaya, ngalap berkah tujuh gunungan hasil bumi, kembul bujono 1.000 tenong Bupati Banjarnegara bersama masyarakat Banjarnegara dan berbagai hiburan lain. 

    Selanjutnya acara tersebut akan dimulai atau start di Gedung DPRD Banjarnegara dan akan finish di Alun-alun Purbalingga. Berikut untuk rincian rundown acaranya. 

    Pemberangkatan kirab, prosesi hari jadi, penampilan Tari Gambyong akan dilakukan pukul 08.30-09.30 WIB.

    Dilanjutkan dengan acara pisowanan agung yang akan dilaksanakan pukul 09.30 hingga 10.30 WIB. 

    Sementara pukul 10.30 hingga pukul 12.00 WIB akan dilanjutkan dengan penampilan tari dan penutupan rangkaian prosesi. 

    Lebih lanjut pukul 14.00 WIB hingga sore pukul 17.30 akan dilaksanakan acara pertunjukan seni budaya dari Paguyuban Kuda Kepang Wahyu Leluhur. 

    Malam harinya, rangkaian acara dalam rangka memeriahkan HUT Banjarnegara juga masih akan dilangsungkan yakni dengan acata live perfomance oleh beberapa guest star seperti Bharamuda, Chiken Jiezz Dangdut Ambyar, dan Nuansa Musik. Mulai pukul 19.35 WIB hingga selesai. (*)

     

  • Partai Gelora lantik Pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029

    Partai Gelora lantik Pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029

    Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia lantik pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029 Jakarta Sabtu 22/2/2025 (Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra)

    Partai Gelora lantik Pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 15:09 WIB

    Elshinta.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menggelar pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Periode 2024-2029 secara serentak di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (22/2/2025). 

    Adapun Pelantikan ini langsung dihadiri Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anies Matta dan Wakil Ketua Umum Fachri Hamzah. Sementara itu, Anies Matta juga berhasil menuntaskan pembentukan susunan kepengurusan DPP Partai Gelora Indonesia periode 2024-2029 dan seluruh kepengurusan di 38 DPW se-Indonesia.

    Sebelumnya, Anis Matta juga terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Gelora Indonesia untuk periode kedua, masa bhakti periode 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) I di Jakarta pada Minggu (8/12/2024).

    Adapun setelah pelantikan ini, Partai Gelora akan mendaftakan kepengurusan Partai Gelora periode 2024-2029 ke Kementerian Hukum (Kemenkum) RI dalam waktu dekat.

    Ketua Pelaksana Pelantikan TB Dedy Mi’ing Gumelar mengatakan, seluruh pengurus DPP dan DPW Partai Gelora periode 2024-2025 yang dilantik diwajibkan melakukan pengucapan janji jabatan.

    “Pengucapan janji jabatan ini, selain diikuti oleh seluruh pengurus DPP dan DPW, juga akan diikuti Anggota Legislatif Partai Gelora. Kita punya 73 Anggota DPRD di seluruh Indonesia,” kata TB Dedy Mi’ing Gumelar dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut Dedy, pelantikan akan digelar secara hybrid yang menggabungkan pertemuan offline dan pertemuan online. Pelantikan pengucapan janji sumpah jabatan akan dipimpin Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

    “Sementara Sekretaris Jenderal (Partai Gelora) Mahfuz Sidik akan menyampaikan laporan penyusunan kepengurusan,” imbuh Dedy.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Administrasi DPP Partai Gelora Saiful Bahri menyebutkan, jumlah kepengurusan DPP Periode 2024-2025 yang akan dilantik mencapai 313 orang, sedangkan pengurus di 38 DPW mencapai 189 orang, dan Anggota Legislatif berjumlah 73 orang.

    “Dalam kepengurusan periode 2024-2029 ada 5 pimpinan sebagai Badan Pengurus Harian. Ketua Umum Pak Anis Matta, Wakil Ketua Umum Pak Fahri Hamzah, Sekretaris Jenderal Pak Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Pak Achmad Rilyadi, serta Koordinartor Pelaksana Harian Ustad Rofi Munawar,” ungkap Saiful Bahri.

    Dalam kepengurusan periode ini dibentuk beberapa bidang antara lain bidang organisasi, kaderisasi, pemenangan pemilu, komunikasi, pemenangan teritori, kebijkan publik, luar negeri, serta ekonomi dan bisnis.

    Lalu, bidang keumatan, penggalangan, kebudayaan dan kesenian, organisasi sayap, serta pejabat publik. Kemudian Mahkamah Partai, Majelis Pertimbangan Pusat, Pusat Kajian Strategis, Pusat Pengembangan Wawasan, dan Pusat Solidaritas Palestina.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasib Artis Dulu Pernah Dekat dengan Tommy Soeharto, Tak Seberuntung Ida Iasha Tapi Happy Menjanda

    Nasib Artis Dulu Pernah Dekat dengan Tommy Soeharto, Tak Seberuntung Ida Iasha Tapi Happy Menjanda

    TRIBUNJATIM.COM – Kehidupan asmara Tommy Soeharto masih terus menjadi sorotan hingga kini.

    Putra dari Presiden Republik Indonesia ke-2 Soeharto itu dikabarkan memiliki istri baru, yakni artis lawas Ida Iasha.

    Sebelumnya, mantan suami Tata Cahyani ini juga pernah dikabarkan dekat dengan artis Catherine Wilson.

    Namun, nasib asmaranya tak seberuntung Ida Iasha.

    Melansir dari TribunTrends, Catherine Wilson memang sempat dikabarkan dekat dengan Tommy.

    Ia hadir saat acara pembukaan kafe milik Tommy di Bali pada tahun 2009.

    Catherine bahkan berselisih dengan artis Andi Soraya buntut kehadirannya kala itu.

    Kharisma yang dimiliki Tommy Soeharto tampaknya membuat banyak wanita berlomba-lomba dekat dengannya.

    Sebagai seorang model, Catherine berhasil mencuri perhatian anak mantan presiden Soeharto itu.

    Pada akhirnya isu kedekatan Tommy dan Catherine menguap begitu saja.

    Catherine kini masih aktif sebagai artis meski tidak sepopuler dulu.

    Ia terpantau cukup sering mengunggah postingan di media sosial Instagram.

    Postingan terbaru menampilkan Catherine sedang liburan.

    Ia tampil menawan dengan dress tanpa lengan warna hitam.

    Polesan lipstick warna merah yang mencolok membuat penampilan Catherine terlihat memesona.

     “Really enjoyed my vacation,” tulis Catherine dalam postingannya.

    Di usianya yang menginjak 43 tahun, Catherine memilih untuk menikmati setiap momen dalam hidupnya.

    Apalagi pada 2020 lalu ia sempat merasakan pengalaman hidup yang berharga.

    Ya, Keket, sapaan akrab Catherine ditangkap polisi pada 17 Juli 2020 karena kasus narkoba.

    Ia kemudian divonis hukuman 7 bulan penjara dipotong masa tahanan.

    Keket akhirnya bisa menghirup udara bebas pada 13 Februari 2021.

    Sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan seumur jagung.

    Keduanya bercerai pada 2013 atau setelah setahun menikah.

    Pada 1 Oktober 2022, Catherine memutuskan menikah dengan anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Idham Masse.

    Namun lagi-lagi pernikahan tersebut tak bertahan lama.

    Mereka bercerai pada 2024 lalu.

    Catherine Wilson telah resmi bercerai dari Idham Mase pada 29 Mei 2024 lalu.

    Namun Idham Mase sempat mengajukan banding atas putusan cerainya.

    Ia keberatan dengan nominal nafkah mut’ah senilai Rp 400 juta dan nafkah iddah Rp 300 juta yang diwajibkan kepadanya.

    Hingga akhirnya pada Selasa, 3 Desember 2024, Idham Mase mencabut permohonan banding itu. Ia bahkan tak ragu merangkul Catherine Wilson.

    Catherine Wilson pun terlihat kembali akrab dengan sang mantan suaminya, Idham Mase.

    Padahal proses perceraian keduanya sempat diwarnai perseteruan karena masalah nafkah.

    Kini, anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan itu terlihat akrab saat bertemu dengan mantan istrinya di Pengadilan Agama Depok.

    Keduanya mendatangi PA Depok untuk berdamai sekaligus melakukan pencabutan kasasi yang diajukan Idham Mase.

    Artis yang akrab disapa Keket itu mengaku senang bisa kembali menjalin hubungan baik dengan mantan suami.

    Potret Ida Iasha

    Di sisi lain, Ida Iasha kini tengah menjadi perbincangan hangat.

    Semua tak lepas dari status barunya yang diduga telah menjadi istri baru Tommy Soeharto.

    Terbongkarnya hubungan Tommy Soeharto dengan Ida Iasha ini berawal dari unggahan Sandy Harun.

    Gosip Ida Iasha jadi istri baru putra Soeharto ini diperkuat dengan kehadirannya di ulang tahun Puteri Modiyanti.

    Puteri Modiyanti sendiri merupakan anak Tommy Soeharto dengan Sandy Harun.

    Baru saja berulang tahun, Puteri Modiyanti merayakannya dengan keluarga di rumah Tommy Soeharto.

    Sandy Harun pun membagikan momen tersebut di akun TikTok miliknya yakni @reginaharun28.

    Dalam foto-foto yang diunggah, Ida Iasha terlihat sedang mengambil sesuatu di meja makan bersama Puteri Modiyanti.

    Ia terlihat mengenakan baju dan penutup kepala berwarna krem.

    Terlihat Tommy Soeharto juga merayakan ulang tahun sang putri.

    Seorang netizen pun mengomentari unggahan Sandy Harun tersebut.

    Ia menanyakan soal kehadiran Ida Iasha di sana.

    @archie_94 : “slide ke-3 kyk Ida iasha, apa mirip aja yaa?”

    Sandy Harun pun menjawab pertanyaan netizen yang penasaran.

    Adik Donna Harun ini membenarkan kalau Ida Iasha adalah istri Tommy Soeharto.

    Ia menyebut Ida Iasha adalah ibu kedua Modi, panggilan akrab Puteri Modiyanti.

    @reginaharun28 : “iya bener ,ibu kedua modi dan kebetulan sahabat aku.cantik ya.”

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimintai keterangan pihak Satreskrim Polres Bojonegoro terkait perizinan toko modern. Pasalnya, kuota pendirian toko modern di wilayah kota sudah habis sejak 2021, namun belakangan banyak berdiri toko modern baru, Minggu (23/2/2025).

    Dua ASN yang akan diperiksa itu, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Yusnita Liasari dan mantan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM).

    “Siap memberikan keterangan,” kata mantan Kepala DPMPTSP Pemkab Bojonegoro, Yusnita Liasari, dikonfirmasi tentang kabar bakal adanya undangan dari Polres Bojonegoro kepada pihaknya.

    Sementara Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono mengatakan, dalam proses penyelidikan dugaan adanya gratifikasi pendirian toko modern di wilayah hukumnya, ia bakal memanggil dua mantan kepala dinas itu pada pekan depan.

    Namun, hingga hari ini hanya Yusnita Liasari yang buka suara. Sedangkan mantan Kadisdagkop Sukaemi memilih bungkam. “Kami panggil (Sukaemi dan Yusnita Liasari) minggu depan,” ujarnya.

    Sukaemi diketahui kini telah dimutasi pada posisi barunya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sedangkan Yusnita Liasari sekarang menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

    Sebagai informasi, Polres Bojonegoro melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim telah melayangkan panggilan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pungli pengurusan izin toko modern berjejaring, diantaranya lima pemilik gerai dan perusahaan toko modern berjejaring.

    Namun dari lima pemilik gerai toko modern tersebut, dua diantaranya mangkir, satu pihak tidak hadir tanpa disertai alasan, sedangkan satunya lagi beralasan ada di luar negeri.

    Polemik ini timbul ketika terjadi jumlah toko modern melebihi kuota sebagaimana diatur dalam Perbup 48/2021. Terkait ini, sejumlah fakta terkuak kala rapat kerja antara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro dengan DPMPTSP dan Disdagkop UM.

    Saat itu terjadi dua penafsiran berbeda dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu. Suakemi mengklaim, pihaknya memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi pendirian toko modern berdasar pada Perbup 48/2021.

    Sebaliknya, Yusnita membantah dalam penerbitan izin toko modern tidak diperlukan rekomendasi dari Disdagkop UM.

    “Dalam Perbup 48/2021 Pasal 10 ayat (1) huruf d, disebutkan “mendapatkan rekomendasi teknis izin usaha”. Artinya yang berhak adalah Disdag, ketika itu belum Disdagkop UM,” kata Sukaemi memberikan tafsiran aturan tersebut ketika itu.

    Menurut Kemmi, sapaan karibnya, Disdagkop UM memiliki tugas pokok dan fungsi (tusi) memberikan rekomendasi, tetapi sebelumnya harus berpedoman pada ITR (Informasi Tata Ruang) dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU Bima PR). Jika lokasi dimaksud oleh DPU Bima PR boleh sebagai kawasan perdagangan, maka pihaknya mempedomani untuk menerbitkan rekomendasi, apabila masih ada kuota.

    “Misalnya kecamatan kota, kami lihat kuotanya 19, sedangkan dalam catatan kami (baru 17) kami belum merekom 19, maka kami masih punya kewenangan mengeluarkan rekom, setelah itu dimasukkan dalam SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) sebagai persayaratan untuk mendapatkan PBG,” ungkapnya.

    Rekomendasi yang harus ada menurut Kemmi itu dibantah oleh DPMPTSP, bahwa penerbitan izin tidak perlu ada rekomendasi. Ini bertentangan dengan klaim Kemmi yang baru menerbitkan 17 rekomendasi, sebab mengacu pada perbup yang sama, kuota pendirian toko modern sudah habis.

    “Izin yang kami terbitkan sudah sesuai dengan Perbup 48/2021, untuk kuota Kecamatan Bojonegoro sudah penuh (19), terakhir kami terbitkan tahun 2021, itu sebelum terbit Perbup 48, maka setelah itu kami tidak terbitkan izin lagi karena kuota sudah penuh,” beber Yusnita.

    “Jadi rekomendasi Pak Kemmi itu tidak ada di OSS pak, izin usaha kan diproses di OSS, bukan di lainnya, dan OSS tidak mensyaratkan rekomendasi,” tegas Lia, panggilan karib Yusnita Liasari. [lus/ted]