Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    JABAR EKSPRES – Ratusan buruh yang tergabung dalam enam serikat pekerja menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (25/2/2025). Sedikitnya terdapat lima tuntutan yang akan disampaikan kepada para wakil rakyat Kabupaten Bandung Barat.

    Namun demikian, kalangan buruh dibuat kecewa oleh anggota DPRD KBB. Sebab, bukannya menerima aspirasi buruh dari enam serikat pekerja, semua Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat diduga malah ikut dalam kunjungan kerja ke luar daerah yakni DKI Jakarta dan Subang.

    “Saya kecewa, kami datang untuk menyampaikan aspirasi tapi tidak ada satu pun wakil rakyat yang menerima kami. Mereka sibuk Kunker,” ungkap Koordinator Koalisi 6 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat saat berorasi.

    Dede menyebut bahwa sebelum serikat buruh menggelar aksi, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan demo satu pekan sebelumnya ke DPRD, kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat. Namun pihak DPRD tak meresponsnya.

    BACA JUGA:Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    “Surat sudah kita layangkan tujuh hari lalu, tapi saat kami datang ke DPRD, tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui kami,” sambungnya.

    Sekedar diketahui, enam serikat pekerja Bandung Barat menyampaikan enam tuntutannya. Salah satu yang paling utama yakni menolak outsourcing dan revisi UU Cipta Kerja.

    Pertama, banyaknya perusahaan di Bandung Barat mengonversi status pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing dengan alasan efisiensi biaya. Tetapi, sistem ini dinilai merugikan buruh karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang layak, termasuk upah di bawah UMK dan tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.

    Kedua, enam serikat pekerja meminta DPRD KBB mendorong revisi Undang-Undang Cipta Kerja dengan meminta DPRD Bandung Barat segera mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar merevisi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

    BACA JUGA:Kecewa dengan Penetapan UMSK 2025, Buruh di Jabar Ancam Lakukan Hal Ini!

    “Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan 21 pasal dalam undang-undang (UU) tersebut yang dianggap merugikan pekerja. Akan tetapi, sampai saat ini, DPR RI belum menunjukkan langkah konkret untuk merevisinya,” jelasnya.

  • Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    JABAR EKSPRES – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti perihal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    SE Nomor 900/833/SJ itu dijelaskan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

    Menindaklanjuti SE tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari Retret kepala daerah.

    BACA JUGA: Buntut Efisiensi Anggaran, OPD Ini Justru Bakal Ketiban Untung!

    Dia menambahkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembagunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy saat dihubungi Jabarekspres, Selasa (25/2).

    Diketahui, SE dari Kemendagri tersebut diterbitkan pada 23 Februari lalu.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran untuk Sekolah dan Pertanian, Benarkah?

    Pada nomor dua dalam SE, Kemendagri memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur, fokus alokasi anggaran belanja pada terget kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, DPRD KBB Mengaku Bakal Tiadakan Rapat di Luar Kantor

  • Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    Mediasi Buntu, Buruh PT Bapintri Tetap Tuntut Pesangon Penuh!

    JABAR EKSPRES – Upaya mediasi antara buruh PT Bapintri dan pihak perusahaan yang difasilitasi Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, berakhir buntu. Perusahaan bersikukuh membayar pesangon secara dicicil selama dua tahun, sementara buruh menginginkan pembayaran lebih cepat.

    Koordinator PC FPPB/KASBI Kota Cimahi, Siti Eni, mengungkapkan kekecewaannya atas kebuntuan mediasi tersebut. “Pertemuan kemarin sebenarnya diinisiasi Bapak Wakil Wali Kota yang Jumat lalu hadir mengunjungi rekan-rekan buruh yang sedang melakukan aksi,” ujarnya, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu, Siti Eni mengungkapkan adanya ancaman terhadap beberapa buruh dari nomor misterius. “Ada kawan-kawan kami yang diancam bahwa mereka akan dicari. Tapi kita akan pantau terus secara organisasi dan berkoordinasi dengan tim keamanan atau Polres Cimahi,” tegasnya.

    Sebelumnya, perwakilan buruh juga telah membawa permasalahan ini ke Komisi IV DPRD Kota Cimahi. Namun, Eni mengatakan bahwa pihak perusahaan tetap bersikukuh lantaran sudah menyerahkan persoalan ini kepada tim kuasa hukumnya.

    Pihak buruh sebenarnya telah memberikan kelonggaran dengan mengusulkan pembayaran pesangon dalam waktu satu tahun, serta meminta uang muka untuk kebutuhan menjelang bulan puasa dan Lebaran.

    BACA JUGA:Kena PHK Usai 9 Tahun Kerja, Mantan Karyawan Perusahaan di Kabupaten Bogor Tuntut Hak Pesangon

    Namun, tim hukum PT Bapintri tetap menolak dan menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang terpuruk. “Mereka beralasan perusahaan tidak memiliki uang dan sepi pesanan. Hari ini perusahaan hanya bergantung pada perusahaan ekspedisi yang menyewa gedung PT Bapintri,” ungkapnya.

    “PC FPPB KASBI Kota Cimahi dan FPPB KASBI Bandung Raya akan terus berjuang. Ini adalah harga diri buruh yang telah mengabdi bertahun-tahun, dan mereka adalah korban dari kebijakan perusahaan,” pungkas Siti Eni.

    Sama halnya dengan Ketua FPB KASBI Kota Cimahi, Yuningsih, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan PT Bapintri yang tetap bersikeras mencicil pesangon buruh selama dua tahun. Menurutnya, keputusan tersebut sangat merugikan pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

    “Saya sudah bekerja selama 32 tahun di PT Bapintri. Perusahaan hanya memberikan 0,5 persen untuk pesangon. Kami sudah melunak dengan menerima skema pembayaran dalam satu tahun, tapi perusahaan tetap keukeuh ingin mencicil dalam dua tahun,” ujarnya.

  • Kasus Korupsi Bandung Smart City: Uang Rp1,3 Miliar Mengalir ke 3 Anggota DPRD

    Kasus Korupsi Bandung Smart City: Uang Rp1,3 Miliar Mengalir ke 3 Anggota DPRD

    JABAR EKSPRES – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah informasi baru dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bandung Smart City, yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna dan empat anggota DPRD. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (25/2).

    JPU dari KPK, Tony Indra, membeberkan keterangan saksi yang mengarah pada aliran uang senilai Rp1,3 miliar yang diduga mengalir kepada tiga anggota DPRD. Keterangan ini disampaikan oleh salah satu saksi, Andri Fernando Sijabat, yang menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

    Menurut Tony, uang sebesar Rp1,3 miliar tersebut berasal dari komitmen fee paket pekerjaan yang dikerjakan Dishub Kota Bandung melalui pihak ketiga, dengan persentase fee sebesar 25 persen. Uang tersebut diduga diberikan kepada tiga anggota DPRD, yakni Yudi Cahyadi (dengan inisial Y), Rianto (R), dan Achmad Nugraha (A).

    BACA JUGA: Bongkar Atensi Dewan dalam Kasus Korupsi Bandung Smart City, Jaksa KPK Periksa Saksi Andri Fernando Sijabat

    “Uang itu diterima dari pihak ketiga sebagai komitmen fee sebesar 25 persen, yang merupakan atensi dewan. Uang ini mengalir kepada Yudi Cahyadi, Rianto, dan Achmad Nugraha,” ujar Tony saat break persidangan.

    Tony melanjutkan bahwa aliran uang tersebut langsung diserahkan oleh terpidana Kahrur Rijal, yang saat itu menjabat sebagai Kabid Lalu Lintas di Dishub Kota Bandung, kepada masing-masing anggota dewan yang kini menjadi terdakwa.

    “Peristiwa ini tidak terlepas dari kejadian-kejadian sebelumnya, yang juga melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana,” tambahnya.

    Selanjutnya, Tony menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengungkap lebih lanjut mengenai atensi dari anggota DPRD dalam kasus ini. “Kami akan memanggil semua saksi yang berkaitan dengan dakwaan, baik yang terkait dengan suap maupun gratifikasi,” ujarnya.

    Pada sidang ini, JPU KPK juga menghadirkan tiga saksi yang merupakan pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu Andri Fernando Sijabat (Kasi Lalu Lintas Jalan), Dimas Sodik Mikail (Kasi Kelengkapan), dan Roni Achmad Kurnia (Kasubag Program).

  • Ratusan Aktivis Jombang Tuntut Perlindungan Perempuan, Kasus Femisida Jadi Sorotan

    Ratusan Aktivis Jombang Tuntut Perlindungan Perempuan, Kasus Femisida Jadi Sorotan

    Jombang (beritajatim.com) – Ratusan aktivis Jombang menggelar unjuk rasa di depan Taman Informasi dan Gedung DPRD setempat, Selasa (25/5/2025), mendesak penegakan hukum atas kasus femisida yang terjadi di daerah tersebut. Massa menuntut aparat mempercepat pengesahan regulasi perlindungan perempuan dan anak di tengah tingginya angka kekerasan.

    Direktur Women Crisis Center (WCC) sekaligus koordinator aksi, Ana Abdillah, menyoroti meningkatnya kriminalitas di Jombang pada awal 2025. “Angka kriminalitas sangat mengkhawatirkan. Bisa dikatakan Jombang sudah tidak aman bagi perempuan dan anak,” ungkapnya.

    Aksi ini dipicu kasus tragis di Desa Sebani, Kecamatan Sumobito, di mana seorang remaja perempuan menjadi korban kekerasan seksual hingga kehilangan nyawa. Korban diperkosa, dianiaya, lalu ditenggelamkan. Menurut Ana, keluarga korban merasa diabaikan oleh pemerintah daerah.

    “Tidak ada satupun perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir untuk menyampaikan belasungkawa atau sekadar bentuk kepedulian,” ujarnya.

    Kendati polisi bergerak cepat menangani kasus ini, keluarga korban masih mempertanyakan efektivitas proses hukum, termasuk pemulihan trauma bagi mereka yang ditinggalkan. Ana menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebenarnya telah mengakomodasi pemulihan material dan imaterial, tetapi implementasinya belum maksimal.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak DPRD Jombang dan Pemerintah Daerah segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang lebih komprehensif. Ana menilai regulasi saat ini belum cukup melibatkan masyarakat dalam perlindungan, pemulihan korban, serta penegakan hukum.

    Selain itu, lemahnya edukasi kesehatan reproduksi juga menjadi sorotan. “Banyak pihak menganggap edukasi ini tidak penting, padahal sangat dibutuhkan. Bahkan, satgas di pusat pendidikan dan instansi terkait kurang aktif,” tegasnya.

    Aksi ini menjadi suara lantang masyarakat Jombang yang menuntut keadilan dan perlindungan lebih kuat bagi perempuan dan anak. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang dan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak korban. [suf]

  • Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Digitalisasi, Kolaborasi, Inovasi: Legasi Brian Putra Bastara Sebagai Ketum HIPMI Sumbar

    Di sektor industri kreatif digital, Wakil Ketua Prabowo-Gibran Digital Team ini, berkontribusi dalam pengembangan gaming dan e-sport di Sumatera Barat melalui pendirian HIPMI E-Sport.

    Program ini membuka peluang bagi generasi muda dalam industri berbasis digital dan menghadirkan berbagai turnamen bergengsi, seperti HIPMI E-Sports Series dan Brian Putra Bastara Cup Series.

    Dengan lebih dari 10 event yang telah diselenggarakan, inisiatif ini tidak hanya mengembangkan bakat para gamers muda tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru dalam dunia e-sport dan streaming.

    Brian juga berperan dalam pengembangan HIPMI Academy, sebuah program edukasi dan mentoring yang berfokus pada HIPMI Goes to Campus dan HIPMI Goes to School.

    Program ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kewirausahaan kepada mahasiswa dan pelajar, membangun mental wirausaha yang tangguh, serta memberikan wawasan bisnis sejak dini.

    Melalui inisiatif ini, ribuan mahasiswa dan pelajar telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi ide bisnis serta mendapatkan bimbingan langsung dari pengusaha sukses.

    Program Inovatif

    Menjelang akhir masa jabatannya, Brian berharap program-program inovatif yang telah dirintis dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem bisnis di Sumatera Barat.

    “Transformasi digital dan inovasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya berharap HIPMI Sumbar dapat terus melanjutkan visi ini dan membawa pengusaha lokal ke tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

    Meski penuh dengan inovasi, di masa kepemimpinannya, Brian turut mengingatkan pada pengurus HIPMI periode berikutnya tentang pentingnya sinergi antara HIPMI dengan lembaga legislatif di Sumatera Barat.

    Ia menyebut, bahwa saat ini di DPRD Sumbar, terdapat dua sosok wakil ketua, yaitu Iqra dan Nanda Satria, sementara di DPR RI, ada Zigo dan Cindy.

    “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar HIPMI dapat berperan lebih aktif dan berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Sumatera Barat,” jelasnya.

    Tidak hanya membangun jaringan dan kolaborasi, HIPMI juga diharapkan dapat menghadirkan inisiatif nyata yang berdampak langsung bagi perekonomian daerah.

    Salah satu langkah konkret yang telah diwujudkannya adalah pembangunan Basko City Mall dengan investasi sebesar Rp600 miliar. Proyek ini rencananya akan dibuka pada Juni 2024 dan diharapkan menjadi ikon baru Sumatera Barat.

    “Basko City Mall tidak hanya akan menjadi pusat perbelanjaan modern, tetapi juga membuka lebih dari 5.000 lapangan pekerjaan. Kami berharap proyek ini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Barat,” ujar Brian optimis.

    Dalam kesempatan tersebut, Brian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran OKK BPP HIPMI atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses MUSDA.

    “Terima kasih kepada Mendagri Bang Buyung dan Korwil Sumatera, Bang Auni, yang telah memberikan dukungan penuh,” ucapnya.

    Brian juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, baik Steering Committee (SC) maupun Organizing Committee (OC), yang telah bekerja keras memastikan kelancaran acara.

    “Secara khusus, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua OC, Hayatul Riski, dan Ketua SC, Neiko Rasaki, atas dedikasi luar biasa mereka dalam menyukseskan MUSDA ini,” katanya.

    Tak lupa, Brian menyampaikan rasa terima kasih kepada mentor sekaligus sahabatnya, Hafrizal Okta Ade Putra, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal jalannya MUSDA.

    “Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi semua pihak. Semoga hasil MUSDA ini membawa kebaikan bagi kita semua,” ia menambahkan.

  • AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    AHY Soal Peluang Dampingi Prabowo di Pilpres 2029: Fokus ke Partai Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawa partainya bangkit dalam 5 tahun ke depan, terkhusus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029.

    Dia ingin berfokus pada amanah dari kader Demokrat seusai dirinya secara aklamasi kembali menjadi Ketua Umum untuk periode mendatang.

    “Yang jelas, kita ingin Demokrat bangkit, terutama dalam pemilihan anggota legislatif. Kita ingin semakin banyak suara dan juga sekaligus kirsi di DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota,” katanya kepada awak media, di Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Kala dirinya ditanyakan soal kans mendampingi Presidan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 nanti, dia hanya menyebut akan berfokus pada partai Demokrat dahulu.

    “Kita fokus di partai dulu saja, kita sukseskan [pemerintahan] Pak Prabowo,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Agus Hatimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Dengan demikian, dia kembali memimpin partai berwarna biru ini untuk lima tahun ke depan.

    Peresmian ini bergulir dalam Kongres ke-VI Partai Demokrat dengan tema “Untuk Rakyat, Demokrat Sukseskan Pemerintahan Presiden Prabowo”, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Oleh karena itu, kami bertanya apakah Bapak Agus Harimurti Yudhoyono secara aklamasi dapat disetujui sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030?” tanya Ketua DPP Demokrat, Herman Khaeron.

    Setelah itu, para peserta kongres mengatakan setuju sembari meneriakan nama AHY dan saat bersamaan pun Herman mengetok palu, yang artinya telah sah.

  • Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 

    Foto: Joko Hendrianto/Radio Elshinta

    Paripurna, Luthfi-Yasin paparkan roadmap pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen memaparkan roadmap (peta jalan) pembangunan Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan, dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng, di Gedung DPRD Provinsi, Jumat (21/2).

    Dalam pidatonya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi fokus pemerintahannya untuk Masa Jabatan 2025-2030. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.

    Penyampaian roadmap oleh Gubernur, diawali dengan pembukaan sidang oleh Ketua DPRD Jateng, Sumanto. Dia membuka rapat dengan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang telah resmi dilantik Presiden pada 20 Februari 2025.

    “Selamat bekerja, semoga mampu ‘ngopeni’ dan ‘nglakoni’ Jateng demi kemajuan provinsi kita ini,” ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto.

    Luthfi juga menegaskan bahwa semangat “tepo sliro” menjadi nyawa Jawa Tengah dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi ekonomi global yang masih lesu.

    Dalam paparannya, ia mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Jateng telah turun dari 1,11 persen pada 2023 menjadi 0,89 persen pada 2024. Meski demikian, ia menegaskan upaya pengentasan kemiskinan harus terus berlanjut.

    Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Saat ini, terdapat 648 sekolah dengan 1.868 ruang kelas yang mengalami kerusakan berat, serta 335.117 anak di Jateng yang masih tidak bersekolah.

    “Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani,” tegasnya.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jateng akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur pendidikan.

    Terkait infrastruktur jalan, ia mengungkapkan bahwa dari total 2.231,96 km jalan provinsi, sekitar 208,16 km atau 8,56 persen dalam kondisi rusak. Ia memastikan bahwa perbaikan jalan akan menjadi prioritas, terutama menjelang arus mudik lebaran.

    “Jateng adalah sentral Pulau Jawa, sehingga perbaikan jalan harus menjadi prioritas. Kami menargetkan minimal H-14 Lebaran, jalan-jalan yang rusak sudah diperbaiki. Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk percepatan program ini,” jelasnya.

    Selain infrastruktur, ia juga menyoroti permasalahan rumah tidak layak huni serta berbagai aspek sosial yang masih menjadi perhatian pemerintah provinsi.

    Dalam roadmap pembangunan lima tahun ke depan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng merinci sejumlah prioritas:

    Pada tahun 2025 :Peningkatan kualitas infrastruktur untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

    Tahun 2026 : Meneguhkan posisi Jateng sebagai lumbung pangan nasional.

    Tahun 2027 : Pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

    Tahun 2028 : Pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau.

    Tahun 2029 : Peningkatan daya saing daerah menuju Jateng yang maju dan berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk membawa Jawa Tengah menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Jember Hadirkan Sejumlah Catatan

    Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Jember Hadirkan Sejumlah Catatan

    Jember (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menjadi prakarsa legislasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan sejumlah catatan penting.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember menyepakati adanya kelompok kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK).

    “Pengurus PWK diketuai Sekretaris Daerah bersama dengan stakeholder dari setiap lini masyarakat yang vital dan esensial dalam penyelenggaraan PWK,” kata Siti Baidaus Sholeha, juru bicara Bapemperda, dalam sidang paripurna DPRD Jember, Senin (24/2/2025).

    Harapannya, sasaran penyelenggaran PWK tidak hanya generasi muda, siswa, atau sekelompok masyarakat, namun seluruh lapisan masyarakat. agar kesadaran kolektif terwujud. Tokoh masyarakat juga menjadi sasaran.

    “Tentunya dengan sasaran dari tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda, maupun tokoh lainnya diharapkan akan mampu menginternalisasi dan bahkan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila semakin dinamis,” kata Baidaus.

    Bapemperda juga sepakat dengan pembentukan Kampung Pancasila, sebagaimana pasal 23 dalam naskah raperda. “Pemberian predikat ataupun penghargaan itu didahului dengan adanya perubahan yang siginifikan dan bukti yang nyata, sehingga diharapkan mampu getuk tinular kepada desa dan kelurahan lainnya,” kata Baidaus.

    Pendidikan wawasan kebangsaan, menurut Baidaus, juga bisa mencegah peredaran alkohol di Jember. “Tentunya kami sepakat, metode pembelajaran aktif menjadi metode yang efektif untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang lebih aktual terhadap konteks kemasyarakatan saat ini,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan juga diharapkan dapat menguatkan profil pelajar Pancasila di setiap lembaga pendidikan formal maupun informal. Tentu saja, lanjut Baidaus, perlu ada penguatan kurikulum nasional untuk meningkatkan wawasan kebangsaan.

    “Penyelenggaran PWK ini menjadi salah satu sarana penguat karakter manusia Indonesia di daerah untuk menjadi manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan, karena kurikulum nasional juga akan serentak dilaksanakan di daerah,” kata Baidaus.

    Dalam konteks nasionalisme, menurut Baidaus, rancangan peraturan daerah ini diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan masyarakat, bermanfaat secara ekonomis, dan bermanfaat fungsional.

    “Selain itu di dalam muatan materi yang akan diberikan terdapat materi aktualisasi, yang artinya materi tersebut tidak hanya dihafalkan melainkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Baidaus.

    Lebih jauh, Bapemperda DPRD Jember ingin pendidikan wawasan kebangsaan ini tidak hanya menjadi kurikulum sekolah dalam pendidikan formal. Lebih dari itu, pendidikan ini diseminasi melalui gerakan pendidikan non formal. “Oleh karena itu, di dalam raperda ini ditekankan pula stakeholder dan peran serta masyarakat luas untuk mewujudkan tujuan bersama ini,” kata Baidaus.

    Pesantren akan memegang peran penting untuk menyosialisasikannya. “Selanjutnya kesadaran kolektif ini akan tumbuh secara merata sebagai ruh pembangunan bangsa dan karakter manusia Indonesia,” kata Baidaus.

    Bagaimana dengan anggarannya? Baidaus menegaskan, anggaran penyelenggarakan PWK diambilkan dari APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. ” Tentunya dengan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dan oleh DPRD,” katanya.

    Menurut Baidaus, DPRD Jember tidak hanya merancang APBD atas usulan pemerintah daerah.”Namun lebih dari ini, fungsi anggaran DPRD mampu menjadi alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya. [wir]

  • Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 

    Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 

    Foto: Musthofa/Radio Elshinta

    Reses ke Dapil, Benny Saswin Nasrun tampung sejumlah aspirasi 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Benny Saswin Nasrun menampung sekaligus memperjuangkan sejumlah aspirasi masyarakat dari daerah pemilihannya Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.

    Anggota Komisi III DPRD Sumbar ini menerima 12 usulan masyarakat saat reses perseorangan masa sidang kedua tahun 2024/2025 di Korong Singguliang, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (21/2).

    Benny Saswin Nasrun menjemput aspirasi tersebut dihadiri Camat Lubuk Alung, Walinagari, Ketua KAN, Ninik Mamak, tokoh masyarakat dan alim ulama serta pemuda.

    Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase serta rehabilitasi kantor walinagari. Kemudian, pengadaan mobil sampah dan becak motor di nagari Singguliang. 

    Berikutnya, bantuan ternak sapi, pembangunan pagar sekolah, bantuan ternak sapi dan pembangunan pos ronda.

    Benny Saswin Nasrun dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat, karena berkat masyarakat ia duduk di DPRD Provinsi Sumbar.

    “Saya hadir disini dan duduk di DPRD Provinsi Sumbar, berkat dukungan dari bapak bapak dan ibu ibu seluruhnya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan kini saatnya saya, sebagai perpanjangan tangan dari bapak bapak dan ibu ibu, saya datang kembali untuk menjemput aspirasi dari masyarakat,” sebut Benny seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa.

    Sementara itu, Camat Lubuk Alung, Dion Franata dalam kesempatan itu mendorong masyarakat untuk tidak mengusulkan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, irigasi pertanian dan jembatan.

    Saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki keterampilan memasak, membuat kue apalagi daerah Lubuk Alung memiliki sentra jengkol.

    Ia berharap, masyarakat setempat memiliki keterampilan untuk mengemas jengkol lebih baik dan menarik, sehingga memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

    Menanggapi hal tersebut, Benny Saswin Nasrun menyambut baik usulan tersebut, sehingga ke depan, kerupuk jengkol yang ada saat ini berubah bentuk sehingga, nilai jualnya lebih mahal. 

    Sumber : Radio Elshinta