Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Khofifah terima hadiah bibit klengkeng merah di hari pertama bertugas

    Khofifah terima hadiah bibit klengkeng merah di hari pertama bertugas

    “Inilah alasan saya memberikan ucapan selamat dengan tanaman hidup,”

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima hadiah berupa bibit tanaman klengkeng merah pada hari pertama kembali bertugas di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu.

    Bibit tanaman yang masih lengkap dengan akarnya itu terlihat di antara ratusan karangan bunga ucapan selamat yang memenuhi halaman parkir Grahadi.

    Hadiah tersebut dikirim oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur Mohammad Yasin.

    “Saya mengikuti jejak Ibu Gubernur Jatim yang memiliki kegemaran menanam sejak muda hingga sekarang,” kata Yasin saat dikonfirmasi.

    Menurut Yasin, dirinya terinspirasi dari kebiasaan anak-anak Khofifah yang kerap memberikan hadiah berupa tanaman hidup setiap kali sang gubernur berulang tahun.

    “Inilah alasan saya memberikan ucapan selamat dengan tanaman hidup,” ujarnya.

    Klengkeng merah atau Ruby Longan merupakan varietas klengkeng hasil mutasi genetik yang memiliki keunikan pada warna buah dan batangnya yang merah.

    Pohon ini dikenal tahan terhadap berbagai kondisi cuaca serta dapat ditanam di berbagai tempat.

    Tanaman hidup, lanjut Yasin, memiliki manfaat berkelanjutan karena selain menghijaukan lingkungan, juga dapat memberikan hasil berupa buah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Pohon ini bisa ditanam di ruang-ruang publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama,” tuturnya.

    Selain itu, pemberian bibit tanaman dinilai sejalan dengan program Pemprov Jatim dalam menjadikan provinsi ini sebagai pusat pengembangan tanaman buah Nusantara sekaligus sebagai bentuk implementasi sedekah bumi.

    “Penanaman pohon di ruang terbuka hijau akan menambah keindahan kota serta meningkatkan produksi oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan,” kata Yasin.

    Khofifah dijadwalkan menghadiri serah terima jabatan serta pembacaan visi dan misi pembangunan di Gedung DPRD Jawa Timur sebelum kembali memasuki Grahadi, usai dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Jatim 2024.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Usai Koordinasi dengan Sekda dan OPD, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Gaspol Bekerja

    Usai Koordinasi dengan Sekda dan OPD, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Gaspol Bekerja

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menghadiri langsung acara penandatanganan deklarasi cipta kondisi yang digelar di Balai Kota Malang, Sabtu (1/3/2025).

    Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa acara tersebut merupakan inisiatif dari Forkopimda Kota Malang.

    “Ini inisiatif dari Forkopimda Kota Malang, dan rencana besok (Minggu (2/3/2025) kami akan melakukan sertijab. Karena ini kan ada Pj Wali Kota dan memang ada proses sertijab, dan sertijab dilaksanakan di DPRD Kota Malang dan insyallah dihadiri oleh pak Wagub (Wagub Jatim Emil Dardak),” jelasnya kepada TribunJatim.com.

    Dirinya juga berharap, pelaksanaan sertijab tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.

    “Kami berharap, pelaksanaan sertijab besok ini dapat terlaksana dengan baik dan kondusif,” tambahnya.

    Dirinya juga mengaku, akan segera berkoordinasi dengan pihak Sekretaris Daerah (Sekda) serta seluruh Kepala OPD untuk segera gaspol bekerja.

    “Saya bersama mas Ali (Ali Muthohirin) mempunyai janji-janji (janji kampanye politik) dan itu harus kami realisasikan. Insyallah Senin (3/3/2025), sudah mulai gaspol dan akan berkoordinasi dengan Sekda serta OPD bagaimana kita akan merancang,” pungkasnya.

  • Resmi Dilantik, Bupati Mentawai Ungkap Perindo Punya Peranan Penting di Pilkada

    Resmi Dilantik, Bupati Mentawai Ungkap Perindo Punya Peranan Penting di Pilkada

    loading…

    Rinto Wardana (tengah) yang dilantik menjadi Bupati Mentawai sejak 20 Februari 2024 mengungkap bahwa Parta Perindo mempunyai peranan penting dalam pencalonannya. Foto/Jonathan Simanjuntak

    JAKARTA – Rinto Wardana resmi dilantik menjadi Bupati Mentawai sejak 20 Februari 2024. Rinto mengungkap bahwa Parta Perindo mempunyai peranan penting dalam pencalonannya di Pilkada 2024.

    Rinto menjelaskan bahwa Partai Perindo merupakan partai pertama yang memberikan surat B1KWK atau surat rekomendasi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Surat rekomendasi itu dinilainya membuat partai lain bisa ikut bergabung menjadi satu koalisi.

    Baca Juga

    “Perindo menjadi pionir yang memberikan rekomendasi pertama kepada kami, sehingga mengakibatkan ada partai-partai politik lain di dalam koalisi kami sehingga kami didukung 7 parpol, 5 di antaranya pemilik kursi DPRD,” kata Rinto di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, Sabtu (1/3/2025).

    Munculnya surat rekomendasi itu, kata dia, juga mengubah situasi politik di Kepulauan Mentawai. Sebab saat muncul untuk menjadi kandidat kepala daearah ia mengaku memiliki elektabilitas yang jauh dengan kandidat lainnya.

    “Kalau Perindo tidak menerbitkan yang pertama belum tentu partai lain memiliki keyakinan saya layak diusung atau tidak,” ucapnya.

    Baca Juga

    Ia pun berharap partai Perindo dapat mendukung program kerjanya dalam lima tahun masa kepemipinannya ke depan. Apalagi, sejauh ini Perindo juga memiliki anggota legislatif yang duduk di sana.

    (shf)

  • Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    Ahok Senang Jika Dipanggil Kejagung Soal Pertamina, Jhon Sitorus Ungkit Saat Jadi Saksi Kasus Suap Reklamasi oleh Sanusi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus mendukung jika Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai Mega korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga.

    Sebagai mantan Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Ahok dinilai memiliki pengetahuan luas terkait apa yang selama ini terjadi di Pertamina.

    “Saya juga senang jika Ahok diperiksa oleh Kejaksaan Agung, apalagi kalau pemeriksaannya secara terbuka,” ujar Jhon di X @JhonSitorus18 (1/3/2025).

    Dikatakan Jhon, dirinya mengingat ketika Ahok dipanggil menjadi saksi di sidang kasus suap Reklamasi oleh mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.

    Saat itu, Sanusi didakwa menerima suap Rp2 miliar terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

    “Kita disuguhkan dengan tontonan gratis dan penuh daging soal ilmu hukum dan logika di depan pengadilan,” terangnya.

    Jhon menuturkan bahwa Ahok paham mengenai detil soal apa yang dia kerjakan dalam ranah komisaris Pertamina.

    “Yang jelas, Ahok tidak pernah lari atau mangkir. Ahok selalu hadir dengan tegak kepala,” tandasnya.

    Terpisah, Elite Partai Demokrat, Andi Arief, menyoroti polemik dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dan mempertanyakan kinerja Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

    Andi Arief menyinggung pembangunan kilang minyak yang sudah lama menjadi isu publik.

    Ia mempertanyakan berapa banyak kilang yang telah dibangun selama Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

  • 5 Populer Regional: PHK Karyawan Sritex – Profil Agriati Yulin, Diduga Selingkuh dengan Wakapolres – Halaman all

    5 Populer Regional: PHK Karyawan Sritex – Profil Agriati Yulin, Diduga Selingkuh dengan Wakapolres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berita populer regional dimulai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa 10.669 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

    PHK massal tersebut tidak lepas dari  kondisi pailit Sritex hingga berujung ditutup pada 1 Maret 2025.

    Kondisi ini juga berdampak bagi pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi bagian dari keseharian para buruh Sritex.

    Kemudian ada profil dari anggota DPRD Maluku Utara (Malut), Agriati Yulin Mus.

    Namanya menjadi viral karena diduga selingkuh dengan Wakapolres Taliabu, Kompol Sirajuddin.

    Agriati diketahui merupakan politisi Partai Golkar.

    Berikut rangkuman berita populer regional selengkapnya selama 24 jam di Tribunnews.com:

    Perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang sedang berada dalam kondisi pailit akan ditutup pada 1 Maret 2025.

    Karyawan Sritex yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 26 Februari, masuk terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, jumlah karyawan Sritex Group yang kena PHK sebanyak 10.669 orang.

    Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Dikutip dari Tribun Solo, kondisi ini juga berdampak bagi pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi bagian dari keseharian para buruh Sritex.

    Salah satu warung makan di wilayah pabrik Sritex Sukoharjo tampak mengurangi jumlah isian makanannya. 

    Selain berpisah dengan rekan-rekan sejawat, para karyawan juga berpisah dengan para pedagang di sekitar pabrik yang selama bertahun-tahun telah menemani mereka dengan berbagai dagangannya.

    Tangis pecah ketika satu per satu karyawan menghampiri para pedagang untuk berpamitan.

    Salah satu pemilik warung makan di depan pabrik Sritex, Supami mengatakan, dirinya tak bisa menahan kesedihan saat karyawan berpamitan.

    Baca selengkapnya.

    KEPSEK DINONAKTIFKAN – Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur, Agam Supriyanta, Kamis (27/2/2025). Ia memberikan respons setelah dinonaktifkan dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, imbas study tour ke Bali. (SMAN 1 Cianjur/TribunJabar.id)

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur Agam Supriyanta imbas study tour ke Bromo dan Bali. 

    Menurut Agam, kegiatan study tour itu sudah direncanakan sebelum adanya kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi.

    “Study tour ke Bromo dan Bali yang diikuti sebanyak 361 siswa kelas 11 tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan dilaksanakan sebelum keluarnya instruksi gubernur,” kata Agam saat dihubungi Tribun Jabar, Kamis (27/5/2025).

    Agam menyebut, kegiatan implementasi kurikulum merdeka berlangsung mulai 18-24 Februari 2025.

    Sementara itu, pelantikan Gubernur Jawa Barat baru dilaksanakan pada Kamis (20/2/2025).

    “Saat kebijakan baru tersebut mulai diberlakukan, rombongan SMAN 1 Cianjur dan siswa yang ikut dalam kegiatan tersebut sedang dalam perjalanan menuju kota tujuan.” 

    “Ketika itu kita tidak bisa diminta untuk kembali, karena ada beberapa pertimbangan, seperti psikologis para siswa,” terangnya.

    Selain itu, Agam mengungkapkan bahwa ada sebanyak 78 siswa yang tidak ikut study tour.

    Baca selengkapnya.

    MAYAT DALAM KARUNG: Polres Tanah Datar mengadakan konferensi pers di Mapolres Tanah Datar terkait pengungkapan kasus mayat dalam karung Kamis (27/2/2025). (TRIBUNPADANG.COM/ARIF RAMANDA KURNIA)

    Kronologi pembunuhan gadis berinisial CNS di Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat, dibeberkan polisi.

    Ada dua orang pelaku dalam kasus ini, N dan B. Kedua pelaku adalah teman lama korban.

    Korban dibunuh dan dirudapaksa oleh N dan jasadnya dibuang di pinggir jalan. 

    AKBP Simon Yana Putra, Kapolres Tanah Datar, menceritakan CNS dijemput di rumahnya oleh pelaku B, sementara pelaku N membuntuti mereka dari belakang.

    “Korban dijemput oleh pelaku B menggunakan sepeda motor menuju lapangan Cindua Mato dan Pelaku N membuntuti mereka dari belakang,” katanya saat Press Release di Polres Tanah Datar, Kamis (27/2/2025).

    Mengutip TribunPadang.com, sesampainya di sebuah lapangan, ketiganya sempat mengobrol sebelum akhirnya korban dibawa ke TKP pembunuhan di sebuah sekolah di Kecamatan Salimpaung, Tanah Datar.

    Sesampainya di sekolah tersebut, N langsung membunuh korban dan merudapaksa saat korban sudah tak bernyawa.

    Motif N melakukan tindakan keji tersebut karena ia merasa sakit hati kepada korban.

    Setelah melancarkan aksinya, N kemudian meminta pelaku B untuk membawa sesuatu yang mampu menutupi jasad korban.

    Baca selengkapnya.

    TNI AKHIRI HIDUP – Ilustrasi TNI. Serka INS (inisial), usia 48 tahun, tewas usai menembak kepalanya sendiri dengan pistol bengkel senjata Detasemen Peralatan IX/3 Singaraja Kodam IX/Udayana, Bali, Rabu (26/2/2025) sekitar pukul 11.55 Wita. (TribunPapua/istimewa)

    Serka INS inisial usia 48 tahun tewas usai menembak kepalanya sendiri dengan pistol Rabu 26/2/2025 sekitar pukul 11.55 Wita.

    Peristiwa itu terjadi di bengkel senjata Detasemen Peralatan IX-3 Singaraja Kodam IX-Udayana, Bali.

    Akibat kejadian itu, Serka INS mengalami luka tembak pada bagian kepala.

    Serka INS adalah anggota Denpal IX-3 Singaraja Kodam IX-Udayana.

    Sersan berusia 48 tahun itu, menurut Kapendam IX-Udayana Kolonel Inf Agung Udayana, meninggalkan seorang istri.

    “Benar bahwa telah terjadi peristiwa bunuh diri Serka INS inisial anggota Denpal IX-3 Singaraja Kodam IX-Udayana. Korban usia 48 tahun meninggalkan seorang istri dan belum punya anak,” ungkap Kapendam  mengutip Tribun Bali, Kamis (27/2/2025).

    Kapendam mengatakan Serka INS dikenal sebagai prajurit yang baik dan disiplin.

    Dia juga dikenal jauh dari masalah di dalam satuannya. “Dalam keseharian, informasi dari rekan-rekannya maupun komandan satuan yang bersangkutan adalah prajurit yang baik dan disiplin,” ujarnya.

    Terkait penyebab kematian Serka INS, Kapendam Kolonel Inf Agung Udayana memastikan bahwa Serka INS bunuh diri Rabu sekitar pukul 11:55 Wita.

    Baca selengkapnya.

    HARTA DAN KARIER – Anggota DPRD Maluku Utara Agriati Yulin Mus. Ia memiliki harta kekayaan Rp35 juta, Rabu (26/2/2025). (TribunTernate.com/ist)

    Nama anggota DPRD Maluku Utara (Malut), Agriati Yulin Mus, viral di media sosial karena disebut-sebut berselingkuh dengan Wakapolres Taliabu, Kompol Sirajuddin.

    Dugaan perselingkuhan antara Agriati dan Kompol Sirajuddin dibongkar oleh anak Kompol Sirajuddin, yakni Diny Apriliani Eka Putri melalui akun Instagram-nya, @dinyaprilianii.

    Diny mengunggah 17 foto yang berisikan curahan hatinya tentang hubungan gelap sang ayah dengan Agriati Yulin Mus.

    Hubungan gelap tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2023.

    Agriati Yulin Mus yang tak terima atas tudingan itu lantas melaporkan putri Kompol Sirajuddin kepada polisi.

    Pelaporan ini tertuang dalam surat tanda terima pengaduan (STPL) nomor :STTP/12/II/2025/Ditreskrimsus/Polda Maluku Utara.

    “Diny Apriliani Eka Putri dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik klien kami,” kata Hairun Rizal dan Nurul Mulyani, kuasa hukum Agriati Yulin Mus, Selasa (25/2/2025), dikutip dari Tribun Ternate.

    “Selanjutnya kami meminta kepada penyidik untuk memeriksa yang bersangkutan sebagai terlapor pasca diterima laporan dan aduan kami, ” sambungnya.

    Baca selengkapnya.

    (Tribunnews.com)

  • Anggota DPRD Samarinda Lempar Nasi Kotak Karena Upah Pekerja Belum Dibayar, Ini Kronologisnya – Halaman all

    Anggota DPRD Samarinda Lempar Nasi Kotak Karena Upah Pekerja Belum Dibayar, Ini Kronologisnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA –  Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengamuk dan melemparkan nasi kotak ke arah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Teras Samarinda, Ilhamsyah.

    Aksi Abdul Rohim bermula dari aksi protes puluhan pekerja proyek Teras Samarinda tahap I di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (27/2/2025).

    Para pekerja yang hingga kini belum menerima gaji mereka dari pihak kontraktor menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Bayar Upah Kami, Usut Tuntas Problem Teras Samarinda’.

    Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD, para pekerja diizinkan masuk ke dalam ruang rapat melakukan audiensi dengan anggota dewan dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

    Pertemuan ini berlangsung panas hingga berujung pelemparan nasi kota tersebut.

    Perdebatan sengit antara anggota DPRD dan pihak pemkot pun tak terhindarkan sebelum akhirnya dilerai oleh anggota dewan lainnya.

    Dalam pernyataannya, Abdul Rohim menegaskan bahwa emosinya adalah bentuk keprihatinan atas nasib puluhan pekerja yang sudah sejak tahun lalu tidak menerima hak mereka.

    Ia menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya sekadar soal uang, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan para pekerja dan keluarganya.

    “Bagaimana mungkin jumlah nominal yang tidak terlalu besar ini bisa menggantungkan nasib lebih dari 80 pekerja? Satu orang saja yang terdampak negatif atas sebuah situasi negara ini kita mesti tanggung jawab, apalagi puluhan orang yang tidak menerima gaji berbulan bulan,” ujarnya.

    Abdul Rohim menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh menyelesaikan masalah ini.

    Jika kontraktor sebagai pelaksana proyek tidak menjalankan kewajibannya, Pemkot Samarinda harus segera turun tangan dengan langkah konkret.

    Kata Abdul rohim, adapun buruh yang bahkan sampai menangis dan berteriak lantaran terpaksa tidur di gudang akibat tidak memiliki tempat tinggal.

    Hal ini semakin memperkuat urgensi penyelesaian masalah ini.

    “Silakan pemerintah melakukan segala proses yang perlu dilakukan terhadap kontraktor. Tapi pemerintah tolong dong turun tangan selesaikan ini. Karena warga, sampai kapan pun, merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi seluruh hak mereka,” tegas politikus PKS ini.

    DPRD Samarinda berencana memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi pembayaran gaji pekerja.

    Jika tidak ada kebijakan khusus yang bisa menyelesaikan masalah ini melalui TAPD, maka proses hukum akan menjadi opsi terakhir.

    Sementara itu, Ilhamsyah langsung meninggalkan tempat usai dilerai.

    Namun konfirmasi dari pihak PUPR melalui Kabid Cipta Karya PUPR Kota Samarinda, Andriyani menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali menghubungi perusahaan kontraktor, PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), namun belum mendapat respons yang memuaskan.

    “Sudah pernah kami surati, saya tidak hapal sudah berapa kali, tapi kalau soal surat dan telepon, sudah sering,” kata Andriyani.

    Ia juga membantah anggapan bahwa Dinas PUPR lepas tangan dalam kasus ini. Menurutnya, pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang ada, hanya saja tidak selalu mempublikasikan langkah-langkah yang telah diambil.

    “Kami pasti mengkomunikasikan ke perusahaan dan berusaha mencari solusi. Secara SOP, kami sudah menjalankan tugas kami. Tapi kami dianggap cuci tangan, padahal tidak. Kami hanya tidak selalu bercerita tentang upaya yang telah kami lakukan,” tegasnya.

    Terkait tuntutan agar pemerintah memberikan uang talangan untuk pekerja, Andriyani menyebut bahwa hal tersebut tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan administrasi.

    “Soal tuntutan uang talangan, kami ini dibatasi oleh aturan. Secara administrasi harus jelas, karena kontrak itu antara pekerja dan perusahaan, bukan dengan kami. Kalau kewajiban kami, sudah kami jalankan. Hutang dan denda mereka juga ada sekitar Rp 2 miliar. Secara hukum, kami tidak punya ikatan dengan perusahaan, jadi ini lebih bersifat personal,” pungkasnya.

    Penulis: Geafry Necolsen

  • Legislator DKI pantau harga pangan di pasar jelang Ramadhan

    Legislator DKI pantau harga pangan di pasar jelang Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dalam rangka memantau harga pokok menjelang bulan Ramadhan.

    Dalam sidak tersebut, Kenneth menemukan harga beras yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Saat saya melakukan penelusuran di Pasar Tomang Barat, saya menemukan ada pedagang yang menjual beras dan cabai melebihi HET, ada margin yang berlebih,” katanya di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya akan berkoordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Pasar Jaya terkait adanya pedagang yang masih menjual beras dan cabai melebihi HET.

    Dirinya mengaku sudah meminta Direktur Food Station agar hal tersebut diselesaikan karena pedagang tidak boleh menjual barang dagangannya di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Apalagi sudah mau memasuki bulan suci Ramadhan” kata pria yang biasa disapa Kent.

    Oleh karena itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini meminta kepada sejumlah pemangku kepentingan untuk melakukan pengecekan regulasi atau keputusan pemerintah terkait HET barang-barang dagangan seperti beras, minyak goreng, cabai, gas elpiji dan lain-lain.

    Pasalnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menginginkan para pedagang tidak menjual barang dagangannya dengan harga di atas HET sebagai upaya melindungi konsumen dan menjaga stabilitas harga.

    Dia menegaskan, dirinya akan terus melakukan pengawasan terkait harga kebutuhan pokok yang melejit saat bulan Ramadhan.

    Kent pun mengakui, kecurangan dalam penerapan HET sering terjadi di berbagai sektor, seperti modus pedagang atau distributor menaikkan harga dengan alasan stok terbatas, atau kenaikan harga bahan baku. Lalu mengubah kemasan untuk menghindari HET, dan permainan harga di pasar tradisional dan modern.

    “Hal itu akan membuat masyarakat terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Serta kelangkaan barang di pasar, yang membuat harga melambung di atas HET,” kata Kent.

    Oleh karena itu, Kent meminta kepada seluruh Pemerintah Kota di Jakarta agar mulai melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan HET, dan jika menemukan agar melapor ke Satgas Pangan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • HUT ke-237 Denpasar, Gubernur Bali I Wayan Koster Tekankan Soal Sinergitas Antar-Aparatur – Halaman all

    HUT ke-237 Denpasar, Gubernur Bali I Wayan Koster Tekankan Soal Sinergitas Antar-Aparatur – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, BALI  – Gubernur Bali, I Wayan Koster, menekankan pentingnya sinergitas antaraparatur pemerintahan di Bali dalam apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-237 Kota Denpasar yang berlangsung di Lapangan Lumintang, Kamis (27/2) kemarin.

    Pada momen tersebut, I Wayan Koster bertindak sebagai Inspektur Upacara.

    Tampak hadir pada kesempatan berharga itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta tamu undangan lainnya.

    Selain itu, turut hadir pula di deretan tamu VIP, Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua Gatriwara Kota Denpasar, Ny. Purnawati Ngurah Gede, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, tokoh agama, tokoh puri, akademisi, budayawan, dan lainnya.

    Pelaksanaan apel peringatan HUT Kota Denpasar ke-237 yang tahun ini mengusung tema “Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju”, diawali dengan pembacaan sejarah singkat Kota Denpasar, kemudian dirangkaikan dengan persembahan Mars Puraddhipa Bhara Bhavana oleh Paduan Suara Gita Nayara di bawah naungan Pemerintah Kota Denpasar. Acara dilanjutkan dengan penghormatan Lambang Daerah Kota Denpasar serta pengibaran Bendera Merah Putih.

    Rangkaian apel peringatan dilanjutkan dengan pemberian Satyalancana Karya Satya kepada pegawai yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Penghargaan ini disematkan langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, didampingi Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

    Gubernur Bali, I Wayan Koster, dalam sambutannya mengucapkan selamat atas peringatan HUT ke-237 Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, wajah Kota Denpasar juga mencerminkan wajah Bali. Segala kebaikan maupun permasalahan di Kota Denpasar menjadi bagian dari perhatian Pemerintah Provinsi Bali.

    “Mewakili pemerintah dan masyarakat Bali, saya ucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-237 kepada Kota Denpasar. Pembangunan Kota Denpasar tentu menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan Provinsi Bali yang menjunjung nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” kata Gubernur Wayan Koster.

    Berbagai strategi dan program akan disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi permasalahan di Kota Denpasar. Salah satunya adalah rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan yang menghubungkan Denpasar dan Badung guna mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di beberapa titik.

    Selain itu, Gubernur Wayan Koster juga mendorong agar Kota Denpasar dapat memfasilitasi UMKM, menggerakkan ekonomi kreatif, serta mengembangkan digitalisasi di berbagai sektor agar semakin kompetitif di era globalisasi saat ini.

    “Sinergitas sangat diperlukan untuk menyukseskan semua program. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Denpasar agar pembangunan dapat berjalan lancar,” tegas Gubernur Wayan Koster.

    Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa peringatan HUT Kota Denpasar merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan. Beberapa waktu lalu, telah dicetuskan jargon Kota Denpasar, yakni “Kotaku, Rumahku”, untuk membangkitkan rasa loyalitas masyarakat agar merasa memiliki kotanya sendiri.

    Pada peringatan HUT ke-237 tahun ini, tema “Bergerak Bersama Menuju Denpasar Maju” diusung dengan harapan dapat membangun semangat partisipasi aktif masyarakat Kota Denpasar dalam pembangunan yang berlandaskan Vasudhaiva Kutumbhakam.

    “Hal ini dilakukan sebagai upaya membangun spirit kebersamaan dan rasa memiliki dalam heterogenitas menuju Denpasar yang maju, aman, dan damai. Tentunya, kami ingin mempertegas kembali tema peringatan HUT ke-237 yang sejalan dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergerak bersama menuju pembangunan Denpasar yang maju,” ujar Jaya Negara.

    Lebih lanjut, Wali Kota Jaya Negara menegaskan bahwa bersama Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar, pihaknya berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin. Berbagai permasalahan seperti sampah, kemacetan, infrastruktur, dan banjir tetap menjadi prioritas utama guna menyukseskan keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar.

    “Pemerintah Kota Denpasar akan terus berupaya semaksimal mungkin mengatasi permasalahan sampah, kemacetan, infrastruktur, banjir, serta meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan. Kami mohon doa dan dukungan masyarakat serta seluruh elemen lainnya untuk mewujudkan Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul (MAJU),” kata Wali Kota Jaya Negara.

     

  • Harga Beras Tak Sesuai HET Ditemukan di Pasar Tradisional Tomang Barat – Halaman all

    Harga Beras Tak Sesuai HET Ditemukan di Pasar Tradisional Tomang Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menemukan harga beras tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).

    Hal itu didapati saat sidak di Pasar Tomang Barat, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (28/2/2025).

    Dalam sidak yang dilakukan, Kenneth menyebut pihaknya mendapati harga beras yang dijual melebihi HET.

    “Temuan saya ada beberapa seperti beras di mana margin berlebih. Ini nanti sudah saya susur,” katanya kepada wartawan.

    Dia menuturkan dirinya bakal berkoordinasi dengan pihak terkait soal temuan harga bahan pokok yang masih dijual melebihi HET.

    “Saya sudah minta ke Pak Dirut Food Station itu untuk diselesaikan bahwasannya seperti cabai juga tadi kan juga ada over price,” jelasnya.

    Pria yang akrab disapa Bang Kent itu menyebut akan terus melakukan pengawasan terkait harga kebutuhan pokok yang melejit menjelang puasa.

    Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok menjadi perhatian Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. 

    Selanjutnya, dia meminta agar Food Station dan Dharma Jaya untuk memantau harga-harga agar tidak ada kenaikan.

    “Takutnya orang menengah ke bawah kan nggak bisa membeli,” tambahnya.

    Disampaikan Kenneth, dirinya bakal terus melakukan pengawasan terkait harga kebutuhan pokok yang melejit menjelang puasa.

    Disisi lain, Kenneth mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam rangka stabilitas harga.

    “Nanti kami akan lakukan itu secara rutin,” imbuhnya.

    Kent berujar bahwa Food Station juga mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

  • FK3I Kembali Soroti Rusaknya Lahan Hutan di Kawasan Bandung Utara

    FK3I Kembali Soroti Rusaknya Lahan Hutan di Kawasan Bandung Utara

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, kembali menyoroti peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) terkait pengendalian tata ruang.

    Ketua FK3I Pusat, Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya menekan pemerintah untuk tegas, serta akan melakukan pemulihan lingkungan KBU.

    “Kebetulan FK3I di Jabar sudah melaksanakan musyawarah dan rapat kerja daerah, itu kemarin Kamis tanggal 27 Februari 2025,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (28/2).

    BACA JUGA: Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    Dedi menerangkan, mengenai musyawarah serta rapat kerja daerah, yang menjadi perhatian adalah terhadap regulasi aturan.

    “Dalam sebuah regulasi memang khusus konteks situasi kawasan hutan di sekitar Cekungan Bandung, meyoroti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Bandung Selatan,” terangnya.

    Dedi mengungkan, khusus untuk di KBU, pihak FK3I tidak ada toleransi terhadap diadakannya pembangunan apartemen, wisata atau bangunan apapun yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

    “Dengan catatan, regulasi yang ada pun perlu diimplementasikan dan direvisi, karena ada beberapa hal memang penting untuk diperkuat terkait KBU,” ungkapnya.

    Setidaknya, ujar Dedi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat dan mempertahankan kawasan-kawasan hutan yang masih ada.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Kemudian FK3I juga akan melakukan proses pemulihan kawasan secara swadaya dan pihak mana pun, dalam rangka melestarikan kembali kondisi-kondisi lahan hutan yang rusak.

    “Seperti kawasan yang rusak melalui proses edukasi dan sosialisasi, tentunya dipanjutkan dengan proses penanaman,” ujarnya.

    Dedi menjelaskan, di kawasan KBU diduga masih banyak bangunan liar dan bangunan yang melanggar regulasi peraturan daerah (Perda).

    Menurutnya, pelanggaran tersebut rata-rata telah terjadi namun tidak ada upaya pemulihan dan sanksi seperti halnya hotel yang dulu pernah dicabut izinnya.

    BACA JUGA: Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Dedi menilai, persoalan penegakan KBU pun mesti digaungkan kepada para pengelola kawasan tingkat pusat seperti Perhutani, PTPN dan BBKSDA.