Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Mbah Paroh Kebingungan saat Banjir Sudah Genangi Teras Rumah, Langsung Dramatis Digendong Damkar

    Mbah Paroh Kebingungan saat Banjir Sudah Genangi Teras Rumah, Langsung Dramatis Digendong Damkar

    TRIBUNJATIM.COM – Momen dramatis terjadi di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Minggu (2/3/2025).

    Mbah Paroh yang kebingungan lantaran rumahnya sudah kebanjiran itu akhirnya diselamatkan personel Damkar.

    Banjir lintasan terjadi di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada kemarin malam, Minggu (2/3/2025).

    Beberapa rumah warga sampai terendam dengan ketinggian air semata kaki dewasa.

    Saat bersamaan juga, nenek bernama Paroh terjebak d irumahnya yang mulai terendam banjir lintasan.

    Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh personel Damkar dan BPBD dengan cara digendong.

    “Nenek Paroh kita evakuasi dengan cara digendong. Itu lokasinya di Kampung Bebek RT 002 RW 010. Personel yang mengevakuasinya Damkar,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Senin (3/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Tribun Jabar.

    Hidayatullah melanjutkan, banjir lintasan di Kampung Bebek ini akibat Sungai Ciliwung yang meluap pasca hujan deras yang terjadi.

    Banjir lintasan di titik ini tidak berlangsung lama.

    Air yang masuk ke rumah-rumah warga langsung kembali surut.

    “Hingga Minggu 2 Maret 2025 pukul 23.30 WIB malam, sudah ada enam laporan bencana yang terdiri dari atap rumah ambruk, banjir lintasan, pohon tumbang, longsor dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Danru Regu 1 Damkar Pos Cibuluh, Agus Kurniawan mengatakan, bahwa saat mendatangi lokasi banjir Kampung Bebek, dirinya melihat debit air mulai naik dan melintasi permukiman warga.  

    “Kami melihat ada lansia. Kemudian kami bujuk untuk dievakuasi karena air sudah merendam teras depan rumah warga,” ungkap Agus.  

    Agus melanjutkan, setelah dibujuk, Nenek Paroh pun bersedia dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

     “Kemudian kami gendong Nenek Paroh dan mengevakuasinya ke rumah warga sekitar yang jauh dari potensi banjir maupun longsor. Alhamdulillah, sekarang sudah aman dan sudah dievakuasi,” tandasnya.

    KORBAN BANJIR – Evakuasi yang dilakukan Damkar terhadap Mbah Paroh, di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada kemarin malam, Minggu (2/3/2025). (TribunnewsBogor.com)

    Seperti diketahui sebelumnya, banjir bandang terjadi Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Peristiwa banjir bandang itu terjadi pada Minggu (2/3/2025).

    Korban meninggal dalam kejadian itu adalah Asep Mulyana, warga Kampung Pesanggrahan, Desa Citeko. 

    “Informasi ada korban jiwa terbawa arus, untuk korban satu orang di Citeko,” ujar Komandan Kompi (Danki) Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin, kepada wartawan, Senin (3/3/2025). 

    Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian setelah mendapatkan laporan pada Minggu malam. Pencarian sempat tertunda akibat cuaca yang tidak bersahabat.

    Pencarian akhirnya dilanjutkan pada Senin pagi.

    Intensitas hujan yang tinggi pada Minggu malam menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di Kecamatan Cisarua.

    Selain menimbulkan korban jiwa, banjir juga merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan penghubung yang terputus di beberapa titik.

    Satu jembatan yang terdampak adalah di Jalan Hankam, Desa Jogjogan, yang merupakan akses utama bagi warga setempat.

    Banjir juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, menyulitkan pengendara yang melintas.

    Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait banjir di Cisarua.

     “Hujan cukup lebat dari tadi siang, barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir dan saya sudah laporkan langsung ke Pak Bupati, Pak Bupati sudah monitor,” ungkapnya saat ditemui pada Minggu malam.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan.

    “Jangan panik, tetap waspada dan saling membantu antar sesama,” ujarnya.

    Cisarua turut menghambat aktivitas warga, termasuk anak-anak yang harus bersekolah.

    Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan, termasuk membangun jembatan sementara agar akses warga tidak terganggu.

    “Penanganan segera sangat dibutuhkan, terutama karena jalan ini merupakan jalur utama bagi warga Jogjogan dan Cilember, serta akses ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut, seperti SD 1 Jogjogan dan SMPN 1 Cisarua,” kata Nurunnisa.

    Pemerintah daerah diharapkan segera menanggulangi dampak banjir untuk meminimalkan kerugian dan memastikan kelancaran mobilitas warga terdampak.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan 9,67 Triliun Atasi Banjir di Surabaya, Infrastruktur Jalan Dibenahi

    Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan 9,67 Triliun Atasi Banjir di Surabaya, Infrastruktur Jalan Dibenahi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur di periode kedua dia memimpin Surabaya.

    Satu di antaranya, rencana keberlanjutan penyelesaian banjir di Kota Pahlawan.

    Memberikan pidato sambutan Wali Kota Surabaya masa jabatannya 2025 -2030 di DPRD Surabaya, Cak Eri mengungkapkan pembangunan sejumlah infrastruktur akan masuk dalam skala prioritas. 

    Di antaranya, penyelesaian banjir di Surabaya.

    Tak hanya penyelesaian saluran utama, Pemkot Surabaya juga telah menerima usulan dari warga soal usulan pembangunan saluran. Total, Pemkot menerima 3.764 usulan.

    Besarnya usulan tersebut menjadi tantangan fiskal Pemkot Surabaya.

    “Penanganan banjir di Surabaya diperkirakan akan menghabiskan sekitar Rp9,6 triliun yang 90 persen di antaranya akan dibangun di perkampungan,” kata Cak Eri.

    Selain penyelesaian banjir, Pemkot Surabaya juga akan membangun infrastruktur jalan di 2.998 skala kampung yang tersebar di beberapa perkampungan.

    Apabila ditambah dengan 64 ruas jalan skala kota dan pelebaran jalan Wiyung, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun.

    Wali Kota Eri mengakui, besarnya kebutuhan anggaran tersebut tak bisa diselesaikan dengan setahun anggaran saja.

    Mengingat, besar APBD Surabaya setahun hanya mencapai sekitar Rp12 triliun saja.

    Sehingga, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu berembuk dengan DPRD Surabaya untuk menentukan prioritas penyelesaian banjir di masing-masing wilayah.

    “Kita nanti akan berhitung, mau diselesaikan dalam berapa lama,” kata Cak Eri.

    Semakin cepat target penyelesaian banjir, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya.

    “Kalau mau diselesaikan dalam satu tahun, maka [sebagian besar] anggaran akan kita larikan ke sana. Sehingga, [pos anggaran] mana yang harus kita hilangkan,” katanya.

    Wali Kota Eri memastikan tak akan mengorbankan pos anggaran lain untuk menyelesaikan banjir. Misalnya, dengan menghapus pos anggaran pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

    “Kalau mau anggaran digunakan untuk [penanganan] banjir semua, [anggaran] sekolah gratis hilang. [Anggaran] kesehatan hilang. Mau orang Surabaya seperti itu? Tentu tidak. Sehingga, ini kita gunakan dengan bijak,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

    Nantinya, penanganan banjir akan dimulai sejak tahun pertama di periode kedua. Dirinya akan mulai dengan menjangkau beberapa titik awal.

    Selain dengan menggunakan APBD melalui skema multi-years, pihaknya juga menyiapkan rencana pembiayaan melalui pinjaman. Rencananya, Pemkot Surabaya menyiapkan pembiayaan melalui skema pinjaman sebesar Rp5,6 triliun dengan tenor selama 5 tahun dan bunga tidak lebih dari 6 persen.

    “Ini harus berani. Kepala daerah dan DPRD Surabaya harus berani. Sebab untuk kepentingan rakyat, negara harus hadir,” katanya.

    Apalagi, pembiayaan alternatif tersebut juga diperbolehkan oleh regulasi ataupun pemerintah pusat. “Bisa juga melalui KPBU (investor) atau pembiayaan bank. Ini inovasi-inovasi yang dibutuhkan,” katanya. 

  • Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pidato pertamanya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumbar pasca dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto 20 Februari 2025. 

    Gubernur menyampaikan Pidato dengan judul “Mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan 2025 –2030”. Sumbar menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang harus dikelola dengan baik. 

    “Salah satu tantangan utama adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri,” sebut Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (3/3). 

    Akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, juga perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, modernisasi sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan industri kreatif dan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam akses modal, teknologi dan pasar, sehingga inovasi harus menjadi strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Tantangan lain sebut Mehyeldi, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Perbaikan jalan dan transportasi diperlukan agar akses antar kabupaten dan kota lebih lancar. 

    Selain itu, pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi 
    ekonomi berbasis teknologi. Sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat perlu meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Perubahan iklim telah terbukti mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas.

    Dalam bidang sosial, pelestarian budaya dan identitas Minangkabau harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai lokal di tengah pengaruh globalisasi. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus tetapdijunjung tinggi, dan pariwisata berbasis budaya perlu dikembangkan tanpa menghilangkan kearifan lokal.

    Tuntutan agar Pemerintahan harus semakin transparan dan akuntabel sehingga kebijakan lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Digitalisasi layanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Selain itu, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas utama.

    Tantangan berat yang juga dihadapi adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pada tahun 2027, belanja pegawai maksimal diperbolehkan 30% dari total APBD, sementara belanja infrastruktur publik minimal diperbolehkan 40%. Saat ini, belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21% berarti harus bisa dikurangi 4,21%, sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04% dan harus kita tambah 7,96%. 

    Tantangan lebih besar ada di kabupaten dan kota, di mana belanja pegawai berkisar antara 40% hingga 52,70%, maka harus dikurangi sebanyak 10% s/d 22,7%. Sementara itu, belanja infrastruktur publik rata-rata masih 26%, bahkan ada yang hanya 9%, sehingga kabupaten dan kota wajib meningkatkan lagi sebesar 14% s/d 31% pada tahun 2027.

    Semua tantangan diatas, diperberat lagi dengan kondisi Fiskal Sumatera Barat dan Kabupaten serta Kota. Data APBD 2025 menunjukan bahwa APBD Sumatera Barat 52,93% masih bergantung dari dana Tranfer Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun dana intensif fiskal atau DIF.

    Sedangkan kondisi 19 Kabupaten dan Kota lebih tinggi lagi ketergantungannya terhadap dana Tranfer dari Pemerintah Pusat, mulai dari yang tertinggi tingkat ketergantungannya mencapai 91,34% dan yang terendah tingkat ketergantungannya 67,68%.

    Kondisi ini membuat pemerintah provinsi sangat sulit menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten dan Kota (BKK), karena BKK tidak dihitung sebagai bagian dari Anggaran Infrastruktur Provinsi. 

    Gubernur dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kesempatan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna tersebut. 

    Rapat paripurna dihadiri gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi-Vasco Ruseimy, unsur Forkopimda, rektor universitas negeri dan swasta di sumatra barat, Kepala perwakilan BI Sumatera Barat, Kepala OJK Sumatera Barat, kepala BPKP Sumatera Barat, Kepala BPK Sumatera Barat, Kepala Ombudsman  RI Perwakilan Sumatera Barat serta kepala Instansi vertikal dan KPU serta bawaslu provinsi Sumatera Barat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Baru 2 Bulan, Gedung DPRD Banyumas Sudah Banyak Yang Bocor! Bikin Geram Anggota Dewan

    Baru 2 Bulan, Gedung DPRD Banyumas Sudah Banyak Yang Bocor! Bikin Geram Anggota Dewan

    TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS – Kualitas gedung baru DPRD Banyumas, Jawa Tengah, patut dipertanyakan.

    bagaimana tidak, pembangunan gedung senilai Rp 90 miliar yang baru ditempati November 2024 atau sekitar dua bulan dari sekarang sudah banyak titik kebocoran.

    Saat ini pengguna gedung khawatir dengan risiko terhadap gedung tersebut.

    Ketua DPRD Banyumas Subagyo mengaku terkejut saat awal menempati gedung tersebut karena menemukan banyak titik kebocoran.

    “Sebagai user, tentu ini berisiko. Kami menerima gedung baru dalam kondisi yang masih ada kerusakan, terlebih saat ini musim hujan, sehingga kebocoran itu sangat terlihat,” ungkap Subagyo kepada wartawan, Senin (3/3/2025). 

    Atas kondisi itu, kata Subagyo, pihaknya meminta dinas terkait untuk memperbaikinya.

    Sampai saat ini proses perbaikan masih berlangsung.

    “Sampai saat ini masih dalam proses perbaikan yang bocor diperbaiki dan ada tambahan penguatan untuk kontruksinya. Masih berjalan prosesnya,” ujar Subagyo.

    Ia juga telah meminta Komisi II untuk mengawal proses perbaikan sekaligus memberikan masukan ke dinas terkait. 

    Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo menjelaskan, pembangunan tersebut dilakukan beberapa tahap dan melibatkan rekanan berbeda.

    Tahap pertama yaitu pembangunan fondasi, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan gedung oleh rekanan yang berbeda.

    Selanjutnya tahap ketiga finising oleh rekanan yang berbeda. 

    “Pada saat penyerahan gedung untuk diteruskan ke tahap finishing, kondisinya masih berserakan dan titik-titik bocor tidak terdeteksi. Setelah tahap ketiga selesai, baru terlihat dan langsung kami minta rekanan untuk memperbaiki,” jelas Kresnawan.

    Menurut Kresnawan, titik kebocoran sebenarnya tidak banyak. 

    Namun pada satu titik, ada banyak rembesan yang jumlahnya sampai ratusan. 

    “Misalnya kebocoran di titik parkir bagian depan gedung, hanya satu titik, namun banyak terdapat rembesan. Sudah kami selesaikan semua perbaikan pada titik-titik yang bocor,” kata Ķresnawan. (*)

     

  • Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Pulang dari retret, Wali Kota Tjhai Chui Mie siap bangun Singkawang

    Singkawang (ANTARA) – Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan telah siap membangun Kota Singkawang, Kalimantan Barat, setelah mereka mengikuti rangkaian retret di Akmil Magelang.

    “Terima kasih kepada tim relawan, tim pemenangan dan koalisi, begitu juga kepada seluruh pihak yang sudah menyambut kedatangan kami (kembali ke Singkawang),” ucap Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie di Singkawang, Senin.

    Setelah dilantik oleh Presiden RI dan mendapatkan pembekalan selama retret kepala daerah di Akmil, Tjhai Chui Mie dan Muhammadin menyatakan sudah siap bekerja untuk memimpin Singkawang.

    “Setelah dilantik kemarin oleh Bapak Presiden dan melalui proses pembekalan di Akmil, kini kami sudah siap untuk bekerja,” ujarnya.

    Di hari pertama kerja, ia menyampaikan akan menghadiri rapat paripurna bersama DPRD Kota Singkawang untuk menyampaikan pidato pertamanya.

    Fokus penting lainnya pada penyelesaian pembangunan Masjid Agung.

    Ia juga meminta panitia pembangunan Masjid Agung menyampaikan progres pembangunan serta kekurangan anggarannya.

    Tak lupa, ia pun mengatakan akan mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis serta upaya penuntasan stunting di Kota Singkawang.

    “Makan Bergizi Gratis yang harus dilaksanakan sesuai arahan Presiden, termasuk juga program penuntasan stunting bersama pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan,” katanya.

    Selain itu, sebagai wujud mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran, Tjhai Chui Mie berupaya mendorong terwujudnya swasembada pangan.

    Menurutnya, swasembada pangan akan berdampak mengurangi pengangguran.

    “Begitu juga swasembada pangan, dengan begini otomatis akan mengurangi pengangguran, melalui kelompok tani yang dibentuk baik itu perkebunan atau peternakan, kita dari Pemkot Singkawang akan siap mendukung dan membantu terwujudnya swasembada pangan,” ujarnya.

    Tak hanya itu, program-program berkaitan dengan infrastruktur juga menjadi fokus pemerintahannya.

    Pembangunan Bandara Singkawang dan jalan Lingkar Barat menjadi prioritasnya. Pihaknya juga terus berupaya menggandeng pihak swasta turut serta membantu jalannya pembangunan.

    “Untuk infrastruktur, kita sudah susun rencana pelebaran jalan bandara, jalan lingkar barat juga akan jadi prioritas kita,” ujarnya.

    Dia juga akan mengajak pihak swasta terlibat aktif dalam membantu pembangunan di Kota Singkawang.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Jepara Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dari 101 Km Menjadi 200 Km

    Bupati Jepara Targetkan Perbaikan Infrastruktur Jalan dari 101 Km Menjadi 200 Km

    TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menegaskan komitmen mereka dalam memperbaiki infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara.

    Salah satu program unggulan mereka adalah meningkatkan target perbaikan jalan dari 101 km menjadi 200 km.

    Komitmen ini disampaikan Witiarso seusai prosesi serah terima jabatan di Pendapa Kartini pada Senin (3/3/2025).

    Acara tersebut diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H. Edy Supriyanta.

    Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda Jepara, Pimpinan DPRD Jepara, serta Kepala Perangkat Daerah.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pj Bupati yang telah menjalankan roda pemerintahan dengan luar biasa selama hampir tiga tahun,” ujar Witiarso.

    Dalam sambutannya, Witiarso menegaskan bahwa pemerintah pusat menginstruksikan daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur.

    Oleh karena itu, pihaknya akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan di Kabupaten Jepara.

    “Dari efisiensi yang kami lakukan, kami akan fokuskan anggaran untuk membangun jalan kabupaten yang ada di Jepara.

     Tahun ini, kami menargetkan perbaikan jalan sepanjang 200 km, lebih dari dua kali lipat dari target sebelumnya yang hanya 101 km,” jelasnya.

    Untuk mendukung target tersebut, pemerintah daerah telah menambah anggaran perbaikan jalan dari Rp7 miliar menjadi Rp14-15 miliar.

    Dengan anggaran ini, diharapkan tidak ada lagi jalan kabupaten yang berlubang.

    Selain itu, Witiarso berharap bahwa perbaikan jalan dapat selesai sebelum momen mudik Idul Fitri agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengerjaan proyek tetap bergantung pada kondisi cuaca.

    Tak hanya jalan kabupaten, Witiarso juga mengaku telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengenai rusaknya sejumlah ruas jalan provinsi yang berada di Jepara.

    Menurutnya, Gubernur Jawa Tengah akan segera melakukan kunjungan ke Jepara untuk mengecek langsung kondisi jalan dan mencari solusi yang tepat.

    Sementara itu, Pj Bupati Jepara periode 2022-2025, H. Edy Supriyanta, menyampaikan ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ia optimistis bahwa di bawah kepemimpinan Witiarso dan Ibnu Hajar, Kabupaten Jepara akan semakin maju dan berkembang.

    “Selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Saya yakin Jepara akan semakin berkembang di bawah kepemimpinan mereka,” ujarnya.

    Dengan adanya peningkatan target perbaikan jalan ini, masyarakat Jepara diharapkan dapat merasakan dampak positif berupa peningkatan aksesibilitas dan kelancaran transportasi di wilayah tersebut.

    Keberlanjutan program infrastruktur ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

  • Reses di Pademangan, Brando dan PAM Jaya Kolaborasi Hadirkan Air Bersih dan Siap Minum – Halaman all

    Reses di Pademangan, Brando dan PAM Jaya Kolaborasi Hadirkan Air Bersih dan Siap Minum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terus konsisten menyerap aspirasi masyarakat guna mendengarkan langsung keluhan yang terjadi di lingkungan dan dirasakan oleh warga.

    Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Brando Susanto mengatakan, dirinya tengah memperjuangkan aspirasi masyarakat Jakarta Utara terkait penanganan air bersih di Kelurahan Pademangan Timur.

    Beberapa bulan sebelumnya, masyarakat sempat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.

    Dalam resesnya yang digelar di RW 012, Pademangan Timur, pada Februari lalu, Brando menyampaikan bahwa dirinya terus berupaya melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, agar aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti.

    Hal ini terutama menyangkut air yang merupakan kebutuhan vital warga Jakarta.

    “Dari kolaborasi baik itu, kesulitan pasokan air bersih sudah tidak lagi dirasakan oleh warga. Bahkan, di beberapa wilayah, air PAM tidak hanya dinikmati untuk mandi, tetapi juga bisa diminum secara langsung. Saat ini, ada 1.500 KK di RW 012 Pademangan Timur yang telah mendaftar untuk pemasangan PAM baru secara gratis,” ujar Brando di hadapan warga RW 010 dan 012 Pademangan Timur.

    Sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan, Brando Susanto juga mengajak PAM Jaya untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Pademangan Timur.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi tentang pelayanan air minum serta manfaat mengonsumsi air minum PAM Jaya bagi masyarakat Jakarta.

    Brando menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya secara langsung dalam kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.

    “Seluruh masyarakat berhak mendapatkan akses yang terbaik. Tidak boleh ada ketimpangan, jangan ada lagi yang merasa lemah dan terpinggirkan. Setiap tetes air PAM harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga,” ungkap Brando Susanto pada Minggu (2/3/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua RW 012 Pademangan Timur, Overus, menyampaikan terima kasih atas respons cepat Brando Susanto terhadap keluhan warga. Brando telah melakukan koordinasi bersama PAM Jaya sehingga kesulitan air bersih di wilayahnya kembali normal.

    “Mewakili warga RW 012, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Brando karena responsif terhadap kesulitan air bersih di RW kami. Sebelumnya, hampir tiga bulan air tidak mengalir karena masalah pipa. Namun, setelah diperjuangkan oleh Pak Brando saat bertemu langsung dengan Direktur Utama PAM Jaya, keluhan kami akhirnya teratasi,” ujar Overus.

    Overus menceritakan bahwa saat ini RW 012 Pademangan Timur rencananya akan dialiri air bersih oleh PAM Jaya yang juga bisa diminum. Rencana tersebut mendapat respons positif dari warga, yang berharap tidak ada lagi kesulitan air di masa mendatang.

    “Pak Brando juga yang memperjuangkan dan mendampingi langsung sekitar 1.500 KK di wilayah kami untuk mendaftar pemasangan PAM baru secara gratis. Semoga perjuangan untuk kemaslahatan masyarakat terus diupayakan, apalagi menyangkut air yang merupakan kebutuhan sehari-hari,” tuturnya. (Tribunnews.com/Hasanudin Aco)

     

  • PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini

    PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini

    PN Jaksel Bacakan Putusan Terkait Mandeknya Laporan Ganjar Pranowo di KPK Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang dilayangkan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (
    LP3HI
    ) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) terkait eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng),
    Ganjar Pranowo
    , pada Senin (3/3/2025).
    KPK digugat lantaran dianggap menghentikan penyidikan kasus dugaan gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014-2023 yang diduga melibatkan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.
    “Putusan untuk praperadilan Ganjar,” kata Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).
    Adapun gugatan praperadilan dengan klasifikasi sah atau tidaknya penghentian perkara yang terdaftar dengan nomor 11/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Lucy Ermawati.
    Kurniawan menjelaskan, gugatan ini dilayangkan lantaran KPK tidak juga memproses laporan Indonesia Police Watch (IPW) terhadap Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 bernama Supriyatno dan Gubernur Jateng periode 2013-2023 Ganjar Pranowo yang disampaikan pada tanggal 5 Maret 2024.
    Kurniawan mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan/atau suap dalam pemberian kredit Bank Jawa Tengah pada kurun waktu 2014-2023 diduga dilakukan oleh mantan Direktur Bank Jawa Tengah 2014-2023, Supriyatno; Direktur Asuransi Askrida, Hendro; Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri; dan eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melalui Widadi Kasno.
    Dalam setiap pemberian kredit, kata Kurniawan, nasabah harus membayarkan premi asuransi kepada Asuransi Askrida, yang mana sesuai kesepakatan, Bank Jateng seharusnya menerima cashback sebesar 15-16 persen dari kredit tersebut.
    Namun, uang yang seharusnya disetorkan sebagai pendapatan negara diduga malah disetorkan kepada rekening pribadi Direktur Utama Bank Jawa Tengah dan dibagi-bagikan dengan alokasi pembagian operasional Bank Jawa Tengah sebesar 5 persen.
    Kemudian, pemegang saham Bank Jawa Tengah (Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah) sebesar 5,5 persen, dan pemegang saham pengendali Bank Jawa Tengah alias Ganjar Pranowo menerima 5,5 persen, dengan total kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 100 miliar.
    “Bahwa semenjak perkara tersebut dilaporkan oleh IPW kepada termohon pada tanggal 5 Maret 2024, hingga kini belum ada kejelasan terkait dengan proses hukum atau penyidikan dan penuntasan dari kasus tersebut,” kata Kurniawan.
    “Seolah-olah laporan dari IPW tersebut dijemur atau didiamkan oleh termohon, sehingga perbuatan termohon tersebut patutlah dianggap dan diduga sebagai penghentian penyidikan materiil atau diam-diam secara tidak sah dan melawan hukum,” ujar dia.
    Dalam menjawab gugatan ini, KPK melalui Biro Hukum menyatakan bahwa LP3HI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melayangkan gugatan ini lantaran bukan pelapor perkara dugaan tindak pidana korupsi.
    Biro Hukum KPK menegaskan, penetapan seseorang sebagai tersangka dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang KPK.
    Selain itu, proses penetapan seseorang sebagai tersangka setidaknya memiliki bukti yang cukup sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-X/2014.
    Tim hukum KPK menekankan, bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    “Oleh karena itu, proses penanganan tindak pidana korupsi termasuk sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan a quo yang menghendaki termohon menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak tidak dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim praperadilan, namun berdasarkan telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup,” kata Biro Hukum KPK.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Legislator DPRD DKI sebut proyek cakupan 100 persen air bersih jadi `Quick Wins` Pramono-Rano

    Legislator DPRD DKI sebut proyek cakupan 100 persen air bersih jadi `Quick Wins` Pramono-Rano

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator DPRD DKI sebut proyek cakupan 100 persen air bersih jadi `Quick Wins` Pramono-Rano
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 23:38 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, proyek cakupan 100 persen air bersih bagi seluruh warga Jakarta menjadi program yang harus cepat dicapai atau Quick Wins Pramono-Rano.

    Pasalnya, proyek tersebut juga menjadi salah satu peningkatan dalam pelayanan publik di Jakarta.

    “Quick Wins dalam arti Pak Pram bang Doel itu pengen seluruh warga Jakarta sampai dengan 2030 itu menikmati air tanpa ada kendala,” kata Ima di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Ima mengakui, bahwa pengerjaan proyek cakupan 100 persen layanan air bersih memang butuh proses dan bertahap. Akan tetapi, kata Ima, Pramono-Rano ingin memastikan bahwa warga tidak mengalami kendala air selama ia menjabat sebagai gubernur Jakarta.

    “Jadi ini menjadi proses memang bertahap, tapi ini yang menjadi tujuan beliau dalam janji kampanyenya, itu semua warga Jakarta sudah tidak ada kendala air lagi dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.

    Ima menegaskan bahwa, tim transisi tengah melakukan survei dalam sepekan ini. Adapun survei dilakukan terhadap lokasi-lokasi yang mana mencakup dalam peningkatan pelayanan publik.

    “Iya hasil-hasil semua survei, karena memang bukan hanya PAM, keseluruhan tim Transisi dalam minggu ini sedang survei ke lokasi-lokasi yang menjadi quick wins dari Mas Pram bang doel,” tandasnya.

    “Jadi kita bukan hanya menerima dari teori yang ketika dirapat, kita langsung visit. Jadi ketika kita visit ada beberapa kekurangan ini yang harus kita segerakan,” tutup Ima. 

    Diketahui, cakupan layanan 100 persen air minum di Jakarta pada tahun 2030 pun tetap menjadi target utama PAM JAYA. Pencapaian yang diraih pada tahun 2024 menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan visi besar tersebut.

    Arief menambahkan, melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, PAM JAYA optimis dapat mencapai target ini sesuai dengan komitmennya untuk memastikan kedaulatan air bagi seluruh warga Jakarta.

    “Pencapaian rekor pemasangan sambungan baru di tahun 2024 kemarin adalah bukti nyata komitmen kami untuk terus melayani warga Jakarta dengan sepenuh hati. Di tahun 2025, kami akan terus berupaya lebih keras agar setiap warga Jakarta mendapatkan akses air minum yang layak,” tutupnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Banjir Bandang di Puncak Bogor: Permukiman Terendam dan Jembatan Putus, Pemkab Imbau Warga Tenang – Halaman all

    Banjir Bandang di Puncak Bogor: Permukiman Terendam dan Jembatan Putus, Pemkab Imbau Warga Tenang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kawasan Puncak, Bogor, dilanda banjir akibat intensitas hujan yang tinggi, Minggu (2/3/2025) malam

    Hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan air sungai meluap, menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Cisarua dan mengakibatkan sejumlah jembatan penghubung terputus.

    Banjir juga mengganggu lalu lintas di Jalan Raya Puncak, mempersulit pengendara yang melintas.

     

    Salah satu jembatan yang terputus berada di Jalan Hankam, Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas.

    Merespons kejadian ini, Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai bencana tersebut.

    “Hujan cukup lebat dari tadi siang, barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir dan saya sudah laporkan langsung ke Pak Bupati, Pak Bupati sudah monitor,” ungkapnya saat ditemui pada Minggu malam.

    Jaro Ade juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dalam menghadapi situasi darurat ini.

    “Jangan panik, tetap waspada dan saling membantu antar sesama,” ujarnya.

    Dirinya menekankan pentingnya kerjasama dalam menangani bencana.

    Banjir yang melanda Cisarua ini juga mengganggu akses utama bagi warga setempat, termasuk anak-anak yang harus bersekolah.

    Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan dengan menyiapkan jembatan sementara, seperti jembatan Bailey, untuk memudahkan akses warga.

    “Penanganan segera sangat dibutuhkan, terutama karena jalan ini merupakan jalur utama bagi warga Jogjogan dan Cilember, serta akses ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut, seperti SD 1 Jogjogan dan SMPN 1 Cisarua,” kata Nurunnisa.

    Pemerintah daerah pun diharapkan segera menanggulangi dampak bencana ini untuk meminimalkan kerugian dan memastikan aksesibilitas bagi warga terdampak. (TribunBogor/Penulis:Muamarrudin Irfani/Editor: Naufal Fauzy)