Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    DPR RI: Oknum Mainkan Timbangan Gabah, Bulog Harus Bertindak!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memang telah menetapkan harga minimum gabah Rp6.500 per kilogram. Namun, petani mengeluhkan permainan pedagang saat menimbang gabah hasil panen.

    Hal ini juga menjadi sorotan dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan dan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Bulog di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mengatakan bahwa harga gabah kering panen di Sulsel saat panen perdana di 2025 ini sudah sesuai dengan standar pemerintah yakni Rp6.500 per kilogram.

    “Alhamdulillah Sulsel sebagai salah satu daerah penopang padi dan beras setelah panen perdana di Januari dan Februari. Alhamdulillah harga gabah kering panen sudah sesuai standar Rp6.500 per kilogram,” ucap legislator PKS ini.

    Ismail menyoroti masalah yang dialami oleh para petani di Sulsel. Yakni, banyaknya oknum yang melakukan permainan dengan memotong hasil timbangan gabah.

    “Tapi masalahnya tidak selesai. Ini butuh pengawasan ekstra ketat Pak, karena ternyata dibawah banyak oknum yang memainkan timbangan. Harga sudah standar, timbangan pula yang dimainkan,” beber pria kelahiran Bone ini.

    Ismail meminta kepada Bulog untuk melakukan pengawasan ketat terhadap oknum uang yang memainkan hasil timbangan gabah petani. “Tolong Bulog dalam rangka melakukan pengawasan pastikan ini dilakukan secara ketat,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel ini.

    “Maka tolong Pak Kepala Bulog yang baru tegas dengan mereka semua, kalau ada yang coba main-main. Sikat saja Pak,” tutupnya.

  • Sosok AKBP Fajar Widyadharma, Kapolres Ngada yang Diduga Terjerat Narkoba dan Asusila – Halaman all

    Sosok AKBP Fajar Widyadharma, Kapolres Ngada yang Diduga Terjerat Narkoba dan Asusila – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukma, ditangkap Divisi Propam Mabes Polri di Bajawa, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengaku tak mengetahui penyebab AKBP diamankan.

    “Saya tidak mengerti, tapi itu Mabes Polri yang mengamankan. Nanti biar Mabes Polri yang tahu kasusnya, saya juga tidak tahu,” ungkapnya, Senin (3/3/2025).

    Irjen Pol Daniel menerangkan penangkapan AKBP Fajar dilakukan setelah ada surat dari Mabes Polri yang ditujukan kepadanya.

    “Karena mungkin infonya rahasia takutnya terbongkar apa-apa kan, jadi Mabes Polri langsung turun. Itu (dugaan kasus narkoba), nanti Mabes Polri yang punya kewenangan,” sambungnya.

    Diketahui, AKBP Fajar menjabat sebagai Kapolres Ngada sejak Juni 2024, menggantikan AKBP Padmo Arianto.

    Pria lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) tahun 2011 ini pernah menjadi Kapolres Sumba Timur.

    Diduga, AKBP Fajar terlibat kasus narkoba. Hal ini disampaikan seorang warga Bajawa, Alek Roga (35).

    Alex menyatakan penangkapan AKBP Fajar menunjukkan peredaran narkoba di wilayah Ngada sudah meluas.

    “Polisi yang kita harapkan dapat melindungan generasi muda dari ancaman narkoba, malah (diduga) terlibat kasus narkoba. Masyarakat (bisa semakin) tidak percaya kepada polisi,” tukasnya.

    Selama dua minggu, AKBP Fajar tak terlihat di Mapolres Ngada dan kegiatan Forkompimda diwakilkan oleh Wakapolres Ngada, Kompol Mei Charles Sitepu.

    Bahkan, rumah dinasnya tampak sepi dan tak ada tanda-tanda orang yang tinggal di sana.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Hendry Novika Chandra, belum dapat mengungkap kasus yang menyeret AKBP Fajar karena masih proses pemeriksaan.

    “Kamis (ditangkap) masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Jika dalam pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana lainnya, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

    “Proses hukum akan mengacu pada ketentuan disiplin ataupun kode etik profesi Polri,” ucapnya, Senin (3/3/2025), dikutip dari PosKupang.com.

    Menurutnya, kewenangan untuk mengungkap kasus AKBP Fajar ada di tangan Propam Polri.

    “Ini sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

    Kata Anggota DPRD Ngada

    Penangkapan ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong.

    Ia menganggap kejadian ini meresahkan masyarakat lantaran Kapolres Ngada terjerat kasus narkoba.

    “Kita mendorong dan menghormati proses yang sedang berjalan di Mabes Polri karena ini telah meresahkan masyarakat Ngada,” bebernya, Senin.

    Yohanes meminta Kapolda NTT untuk menunjuk pejabat Kapolres Ngada yang baru.

    “Biasanya kasus seperti ini Kapolri maupun Kapolda agar reputasinya terjaga, langkah yang diambil agar segera mengganti atau menunjuk pejabat Kapolres yang baru di Kabupaten Ngada,” tandasnya.

    Menurut Yohanes, petugas kepolisian bertugas memberantas narkoba dan tidak terjerumus ke dalamnya.

    “Kalau sudah terjadi dari internal Polisi itu artinya harus ada tindakan pencegahan secara holistik dalam konteks pengembangan, bisa terungkap sindikat,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di PosKupang.com dengan judul Rumah Dinas Sepi Pasca Kapolres Ngada Ditangkap Propam Mabes Polri

    (Tribunnews.com/Mohay) (PosKupang.com/Irfan Hoi)

  • Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Dedi Mulyadi sampaikan perhitungan efisiensi sebesar Rp5,4 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp5,4 triliun pada DPRD Jabar, Senin.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar, yang kemudian akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi selepas rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

    Angka ini, kata Dedi, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” katanya.

    Alokasi hasil efisiensi itu, dijelaskan Dedi, adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Dedi mengungkapkan bahwa memang angka-angka realokasi akan terlihat perubahan yang cukup fantastis sampai berkali-kali lipat, semisal dari Rp20 miliar berubah menjadi Rp600 miliar.

    “Misalnya Penerangan Jalan Umum (PJU) dulu berapa, ya mungkin paling sekitar Rp40 miliar, hari ini menjadi Rp600 miliar. Jadi perubahannya bisa mencapai 1.000 persen dari belanja sebelumnya,” ujarnya.

    Untuk menjalankan efisiensi yang direalokasikan pada pos-pos pembiayaan bagi kesejahteraan masyarakat, Dedi menjelaskan bahwa bisa dilakukan langsung oleh pimpinan daerah, mengingat ada surat edaran dari Mendagri Tito Karnavian yang mengamanatkan bahwa kepala daerah memiliki otorisasi dalam melakukan perubahan atau pergeseran anggaran melalui peraturan kepala daerah, dalam hal provinsi adalah Pergub.

    “Jadi tanpa menunggu APBD Perubahan. Sebenarnya sifatnya kami ke DPRD itu memberitahukan, tetapi kami menjaga hubungan kemitraan yang baik, sehingga kami menyampaikan hari ini. Kemudian meminta saran dan pendapat termasuk minta usulan-usulan di daerah pemilihannya,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengalihkan belanja tidak penting menjadi belanja yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai esensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp6 triliun pada tahun ini.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya usai dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Ia mengatakan efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.

    Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik. Ia hanya memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi: 70 persen visi misi sudah diterjemahkan lewat efisiensi

    Dedi Mulyadi: 70 persen visi misi sudah diterjemahkan lewat efisiensi

    … visi misi saya sudah diterjermahkan lewat APBD ini sudah 70 persen

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan 70 persen dari visi misi dan janji politiknya sudah diterjemahkan dalam efisiensi APBD Jabar yang direalokasikan pada kegiatan-kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Justru dengan realokasi ini, sesungguhnya kalau saya sampaikan, visi misi saya sudah diterjermahkan lewat APBD ini sudah 70 persen. Jadi tahun depan itu tinggal (kejar untuk) 100 persen,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Senin.

    Pasalnya, kata Dedi, realokasi anggaran dalam efisiensi anggaran yang diarahkan ke berbagai kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan janji politiknya yang disampaikan pada saat kampanye Pilgub Jabar 2024.

    Di mana, disebutkan Dedi, dirinya memberikan janji politik berupa pembangunan infrastruktur jalan, layanan air bersih, pembangunan rumah sakit, persiapan lapangan pekerjaan, mendorong investasi, pemberian beasiswa, pembangunan sekolah baru, rumah rakyat miskin, hingga jaringan listrik.

    “Seperti itu, karenanya saya targetkan seluruh janji politik saya itu tercapai dalam waktu dua tahun yakni 2025-2026,” ujarnya.

    Realokasi anggaran juga, kata Dedi, akan diarahkan guna merespons peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat seperti banjir di Bogor yang terjadi kemarin, di Karangligar, Dayeuhkolot, dan Garut.

    “Ini kan perlu realokasi untuk membelanjakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan publik. Karena (selama ini) kebanyakan penanganan bencana kita ini kan cukup dengan membagi sembako,” tutur Dedi.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) senilai Rp5,4 triliun kepada DPRD Jabar, Senin.

    “Kami menyampaikan hasil realokasi anggaran dari Pemprov ke DPRD Jabar, yang kemudian akan dibuat Pergub yang secara detail menjabarkan seluruh belanja dengan hasil hari ini mencapai Rp5,4 triliun. Walaupun baru dalam gambaran umum, belum sampai pada judul per item jenis kegiatan yang akan dikerjakan,” kata Dedi selepas rapat anggaran di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.

    Angka ini, kata Dedi, belum final karena harus dilakukan analisis yang memungkinkan bisa terjadi perubahan baik nilai efisiensi itu bertambah atau berkurang.

    “Bisa bertambah dan bisa berkurang, nanti dianalisis,” katanya.

    Alokasi hasil efisiensi itu, dijelaskan Dedi, adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan, ruang kelas baru, sekolah baru, puskesmas rawat inap, rumah rakyat miskin, jaringan listrik untuk masyarakat, jaringan air bersih, beasiswa dan lainnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Sikapi Temuan Buah Basi di MBG SMPN 13 Surabaya, DPRD Jatim Harapkan Pengawasan Lebih Ketat

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terus mendapat perhatian seluruh pihak untuk memastikan kelancaran hingga menjamin mutu makanan.

    Seluruh stakeholder terkait diharapkan memberikan atensi pada program yang diinisiasi pemerintah pusat ini.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati menyatakan hal ini penting. Pernyataan Lilik tersebut disampaikan pasca temuan Ombudsman Jatim yang menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran MBG di Surabaya beberapa waktu lalu. Lilik menekankan atensi bersama agar hal ini tidak terulang. 

    “Saya kira memang perlu perhatian. Jadi ini memang perlu kerjasama stakeholder,” kata Lilik saat dikonfirmasi di Surabaya. 

    Dalam pandangan Lilik, kerjasama berbagai stakeholder perlu terus dilakukan. Monitoring ditegaskan perlu secara berkala.

    Misalnya, Dinas Kesehatan perlu juga meninjau guna memastikan produk makanan. Termasuk juga pihak sekolah perlu terus pro aktif. Sehingga bisa sesuai dengan mutu yang diinginkan.

    Meskipun Lilik mengakui secara pribadi dirinya belum mendapat keluhan mengenai makanan basi saat turun ke masyarakat.

    Namun, dia tetap meminta agar pengawasan bersama tetap dilakukan. Keluhan yang pernah Lilik terima hanya soal varian menu yang dinilai perlu variasi kepada anak-anak.

    “Anak-anak sekarang kan mungkin menunya tidak seperti saat saya kecil dulu. Saya makan tempe, telur sayur bening saja dulu sudah senang,” seloroh Lilik yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Surabaya tersebut.

    Sebelumnya diberitakan, Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Timur menemukan adanya potongan buah basi dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya.

    Atas temuan tersebut, Ombudsman merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi setiap menu makanan kepada siswa.

    Temuan tersebut terungkap saat tinjauan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur di SMPN 13 Surabaya, Selasa (25/2/2025). 

    “Kami sempat menerima keluhan dari siswa tenyata menu MBG itu ada yang basi,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jawa Timur, Achmad Azmi Musyadad dikonfirmasi di sela acara tinjauan tersebut.

    Temuan makanan basi tersebut ditemukan siswa pada buah melon dan sayur sebagai bagian dari menu MBG hari itu. “Hari ini kami mendapat informasi bahwa beberapa buah melon dalam menu MBG dalam keadaan basi,” ungkapnya.

    Beruntung, potongan buah melon tersebut belum dikonsumsi oleh siswa. “Begitu dicoba terasa basi, kemudian ditaruh [oleh siswa],” katanya.

  • Tak Dendam pada Kubu 01, Gubernur Bangka Belitung: Kita Berangkulan Kembali Regional 3 Maret 2025

    Tak Dendam pada Kubu 01, Gubernur Bangka Belitung: Kita Berangkulan Kembali Regional 3 Maret 2025

    Tak Dendam pada Kubu 01, Gubernur Bangka Belitung: Kita Berangkulan Kembali
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    –
    Hidayat Arsani
    dan Hellyana resmi ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Kepulauan
    Bangka Belitung
    untuk periode 2025-2030 dalam sidang paripurna DPRD, Senin (3/3/2025).
    Keputusan tersebut akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses pelantikan. Hidayat Arsani menyatakan dirinya siap menjalani tahapan selanjutnya.
    “Alhamdulillah semua berjalan lancar, aman, dan damai. Kita siap untuk menjalani pelantikan,” kata Hidayat seusai sidang.
    Hidayat menegaskan belum ada konsolidasi dengan dinas-dinas atau organisasi perangkat daerah. Ia menunggu pelantikan sebelum membahas penempatan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
    “Tunggu sampai pelantikan, baru kita duduk sama-sama. Saya tidak akan emosional. Penempatan pejabat dinas akan proporsional dan profesional,” ujarnya.
    Kendati banyak kepala dinas saat ini berasal dari pemerintahan sebelumnya di bawah Erzaldi Rosman, Hidayat menegaskan tidak akan mempermasalahkannya.
    “Saya tidak akan emosional, tidak dendam, walau dinas-dinas itu isinya 01. Kita berangkulan kembali, ibarat sepak bola, setelah bertanding, ada yang kalah dan menang, berangkulan kembali,” kata Hidayat yang akrab disapa Panglima.
    Hidayat mengajak semua pihak menjaga stabilitas daerah demi kelancaran pembangunan.
    *”Kalau kita ribut terus, bagaimana pembangunan akan berjalan. Mari kita bersama-sama kembali, ciptakan perdamaian dan mengisi pembangunan di Bangka Belitung,”* tuturnya.
    Hidayat Arsani – Hellyana memenangkan Pilgub Bangka Belitung dengan 57 persen suara. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan PKS.
    Pelantikan sempat tertunda akibat gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pasangan Erzaldi Rosman-Yuri Kemal Fadlullah, namun kini proses pelantikan kembali berjalan sesuai prosedur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Sisa Rp 32 Miliar Imbas Efisiensi, Bupati Tulungagung Tetap Fokus Perbaikan Infrastruktur

    Anggaran Sisa Rp 32 Miliar Imbas Efisiensi, Bupati Tulungagung Tetap Fokus Perbaikan Infrastruktur

     Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo akan fokus bidang infrastruktur di awal pemerintahannya.

    Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah kerusakan jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat.

    Utamanya jalur selatan dan jalur wisata dari Campurdarat ke Gambiran, Kecamatan Besole.

    Namun ternyata anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung terdampak efisiensi.

    Dari anggaran awal Rp 80 miliar yang dialokasikan, Rp 48 miliar di antaranya terpotong efisiensi, sehingga tersisa Rp 32 miliar.

    “Sebenarnya kami sudah menyiapkan list apa saja yang skala prioritas untuk diperbaiki. Kami paralelkan dengan program prioritas beliau (bupati),” jelas Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, Senin (3/3/2025).

    Dwi Hari mengaku masih menunggu kepastian, berapa anggaran yang dialokasikan dari proses efisiensi ini untuk infrastruktur.

    Pihaknya berharap dalam 1-2 hari ke depan sudah ada kepastian terkait besaran anggaran ini.

    Selain untuk infrastruktur wilayah selatan, anggaran yang ada juga untuk infrastruktur sentra pertanian, dan ketahanan pangan.

    “Daerah yang sudah ter-SK-kan untuk kawasan pertanian akan kita perbaiki. Seperti di Kalidawir, Pucanglaban, mungkin yang arah ke TPA segawe juga,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dwi Hari mengaku masih menunggu arahan dari Bupati.

    Sebab dengan anggaran yang sangat terbatas, rencana perbaikan infrastruktur yang sudah disusun harus dibuatkan skala prioritas.

    Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penghematan Rp 20 miliar dari perjalanan dinas.

    Perjalanan dinas yang dipangkas bukan hanya dari Pemkab, namun juga dari DPRD Tulungagung masing-masing Rp 10 miliar.

    Selain itu BPKAD menargetkan ada tambahan Rp 10 miliar dari penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Tambahan anggaran ini sebelumnya diplot untuk infrastruktur, sesuai prioritas bupati dan wakil bupati baru.

    Sementara total anggaran di Pemkab Tulungagung yang akan dihemat mencapai Rp 52,3 miliar.

  • Mbah Paroh Kebingungan saat Banjir Sudah Genangi Teras Rumah, Langsung Dramatis Digendong Damkar

    Mbah Paroh Kebingungan saat Banjir Sudah Genangi Teras Rumah, Langsung Dramatis Digendong Damkar

    TRIBUNJATIM.COM – Momen dramatis terjadi di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Minggu (2/3/2025).

    Mbah Paroh yang kebingungan lantaran rumahnya sudah kebanjiran itu akhirnya diselamatkan personel Damkar.

    Banjir lintasan terjadi di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada kemarin malam, Minggu (2/3/2025).

    Beberapa rumah warga sampai terendam dengan ketinggian air semata kaki dewasa.

    Saat bersamaan juga, nenek bernama Paroh terjebak d irumahnya yang mulai terendam banjir lintasan.

    Beruntung, ia berhasil diselamatkan oleh personel Damkar dan BPBD dengan cara digendong.

    “Nenek Paroh kita evakuasi dengan cara digendong. Itu lokasinya di Kampung Bebek RT 002 RW 010. Personel yang mengevakuasinya Damkar,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Senin (3/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via Tribun Jabar.

    Hidayatullah melanjutkan, banjir lintasan di Kampung Bebek ini akibat Sungai Ciliwung yang meluap pasca hujan deras yang terjadi.

    Banjir lintasan di titik ini tidak berlangsung lama.

    Air yang masuk ke rumah-rumah warga langsung kembali surut.

    “Hingga Minggu 2 Maret 2025 pukul 23.30 WIB malam, sudah ada enam laporan bencana yang terdiri dari atap rumah ambruk, banjir lintasan, pohon tumbang, longsor dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Danru Regu 1 Damkar Pos Cibuluh, Agus Kurniawan mengatakan, bahwa saat mendatangi lokasi banjir Kampung Bebek, dirinya melihat debit air mulai naik dan melintasi permukiman warga.  

    “Kami melihat ada lansia. Kemudian kami bujuk untuk dievakuasi karena air sudah merendam teras depan rumah warga,” ungkap Agus.  

    Agus melanjutkan, setelah dibujuk, Nenek Paroh pun bersedia dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

     “Kemudian kami gendong Nenek Paroh dan mengevakuasinya ke rumah warga sekitar yang jauh dari potensi banjir maupun longsor. Alhamdulillah, sekarang sudah aman dan sudah dievakuasi,” tandasnya.

    KORBAN BANJIR – Evakuasi yang dilakukan Damkar terhadap Mbah Paroh, di Kampung Bebek, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, pada kemarin malam, Minggu (2/3/2025). (TribunnewsBogor.com)

    Seperti diketahui sebelumnya, banjir bandang terjadi Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Peristiwa banjir bandang itu terjadi pada Minggu (2/3/2025).

    Korban meninggal dalam kejadian itu adalah Asep Mulyana, warga Kampung Pesanggrahan, Desa Citeko. 

    “Informasi ada korban jiwa terbawa arus, untuk korban satu orang di Citeko,” ujar Komandan Kompi (Danki) Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin, kepada wartawan, Senin (3/3/2025). 

    Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian setelah mendapatkan laporan pada Minggu malam. Pencarian sempat tertunda akibat cuaca yang tidak bersahabat.

    Pencarian akhirnya dilanjutkan pada Senin pagi.

    Intensitas hujan yang tinggi pada Minggu malam menyebabkan air sungai meluap dan merendam permukiman warga di Kecamatan Cisarua.

    Selain menimbulkan korban jiwa, banjir juga merusak sejumlah infrastruktur, termasuk jembatan penghubung yang terputus di beberapa titik.

    Satu jembatan yang terdampak adalah di Jalan Hankam, Desa Jogjogan, yang merupakan akses utama bagi warga setempat.

    Banjir juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Puncak, menyulitkan pengendara yang melintas.

    Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, atau yang akrab disapa Jaro Ade, menyatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait banjir di Cisarua.

     “Hujan cukup lebat dari tadi siang, barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir dan saya sudah laporkan langsung ke Pak Bupati, Pak Bupati sudah monitor,” ungkapnya saat ditemui pada Minggu malam.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan.

    “Jangan panik, tetap waspada dan saling membantu antar sesama,” ujarnya.

    Cisarua turut menghambat aktivitas warga, termasuk anak-anak yang harus bersekolah.

    Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Nurunnisa Setiawan, meminta pemerintah daerah segera mengambil tindakan, termasuk membangun jembatan sementara agar akses warga tidak terganggu.

    “Penanganan segera sangat dibutuhkan, terutama karena jalan ini merupakan jalur utama bagi warga Jogjogan dan Cilember, serta akses ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut, seperti SD 1 Jogjogan dan SMPN 1 Cisarua,” kata Nurunnisa.

    Pemerintah daerah diharapkan segera menanggulangi dampak banjir untuk meminimalkan kerugian dan memastikan kelancaran mobilitas warga terdampak.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan 9,67 Triliun Atasi Banjir di Surabaya, Infrastruktur Jalan Dibenahi

    Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan 9,67 Triliun Atasi Banjir di Surabaya, Infrastruktur Jalan Dibenahi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan sejumlah program pembangunan infrastruktur di periode kedua dia memimpin Surabaya.

    Satu di antaranya, rencana keberlanjutan penyelesaian banjir di Kota Pahlawan.

    Memberikan pidato sambutan Wali Kota Surabaya masa jabatannya 2025 -2030 di DPRD Surabaya, Cak Eri mengungkapkan pembangunan sejumlah infrastruktur akan masuk dalam skala prioritas. 

    Di antaranya, penyelesaian banjir di Surabaya.

    Tak hanya penyelesaian saluran utama, Pemkot Surabaya juga telah menerima usulan dari warga soal usulan pembangunan saluran. Total, Pemkot menerima 3.764 usulan.

    Besarnya usulan tersebut menjadi tantangan fiskal Pemkot Surabaya.

    “Penanganan banjir di Surabaya diperkirakan akan menghabiskan sekitar Rp9,6 triliun yang 90 persen di antaranya akan dibangun di perkampungan,” kata Cak Eri.

    Selain penyelesaian banjir, Pemkot Surabaya juga akan membangun infrastruktur jalan di 2.998 skala kampung yang tersebar di beberapa perkampungan.

    Apabila ditambah dengan 64 ruas jalan skala kota dan pelebaran jalan Wiyung, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp10,6 triliun.

    Wali Kota Eri mengakui, besarnya kebutuhan anggaran tersebut tak bisa diselesaikan dengan setahun anggaran saja.

    Mengingat, besar APBD Surabaya setahun hanya mencapai sekitar Rp12 triliun saja.

    Sehingga, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu berembuk dengan DPRD Surabaya untuk menentukan prioritas penyelesaian banjir di masing-masing wilayah.

    “Kita nanti akan berhitung, mau diselesaikan dalam berapa lama,” kata Cak Eri.

    Semakin cepat target penyelesaian banjir, maka akan semakin besar biaya yang dibutuhkan. Begitu pula sebaliknya.

    “Kalau mau diselesaikan dalam satu tahun, maka [sebagian besar] anggaran akan kita larikan ke sana. Sehingga, [pos anggaran] mana yang harus kita hilangkan,” katanya.

    Wali Kota Eri memastikan tak akan mengorbankan pos anggaran lain untuk menyelesaikan banjir. Misalnya, dengan menghapus pos anggaran pendidikan, kesehatan, maupun sosial.

    “Kalau mau anggaran digunakan untuk [penanganan] banjir semua, [anggaran] sekolah gratis hilang. [Anggaran] kesehatan hilang. Mau orang Surabaya seperti itu? Tentu tidak. Sehingga, ini kita gunakan dengan bijak,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

    Nantinya, penanganan banjir akan dimulai sejak tahun pertama di periode kedua. Dirinya akan mulai dengan menjangkau beberapa titik awal.

    Selain dengan menggunakan APBD melalui skema multi-years, pihaknya juga menyiapkan rencana pembiayaan melalui pinjaman. Rencananya, Pemkot Surabaya menyiapkan pembiayaan melalui skema pinjaman sebesar Rp5,6 triliun dengan tenor selama 5 tahun dan bunga tidak lebih dari 6 persen.

    “Ini harus berani. Kepala daerah dan DPRD Surabaya harus berani. Sebab untuk kepentingan rakyat, negara harus hadir,” katanya.

    Apalagi, pembiayaan alternatif tersebut juga diperbolehkan oleh regulasi ataupun pemerintah pusat. “Bisa juga melalui KPBU (investor) atau pembiayaan bank. Ini inovasi-inovasi yang dibutuhkan,” katanya. 

  • Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    Gubernur Sumbar sampaikan pidato pertama usai dilantik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 16:21 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menyampaikan pidato pertamanya pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumbar pasca dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto 20 Februari 2025. 

    Gubernur menyampaikan Pidato dengan judul “Mewujudkan Sumbar Madani yang Maju dan Berkeadilan 2025 –2030”. Sumbar menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan yang harus dikelola dengan baik. 

    “Salah satu tantangan utama adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri,” sebut Mahyeldi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Senin (3/3). 

    Akses pendidikan dan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, juga perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. Di bidang ekonomi, modernisasi sektor pertanian dan perikanan serta pengembangan industri kreatif dan digital sangat penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menghadapi kesulitan dalam akses modal, teknologi dan pasar, sehingga inovasi harus menjadi strategi utama untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

    Tantangan lain sebut Mehyeldi, adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Perbaikan jalan dan transportasi diperlukan agar akses antar kabupaten dan kota lebih lancar. 

    Selain itu, pengembangan infrastruktur digital sangat penting untuk mendukung transformasi 
    ekonomi berbasis teknologi. Sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat perlu meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Perubahan iklim telah terbukti mengganggu sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi prioritas.

    Dalam bidang sosial, pelestarian budaya dan identitas Minangkabau harus dilakukan untuk menjaga nilai-nilai lokal di tengah pengaruh globalisasi. Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah harus tetapdijunjung tinggi, dan pariwisata berbasis budaya perlu dikembangkan tanpa menghilangkan kearifan lokal.

    Tuntutan agar Pemerintahan harus semakin transparan dan akuntabel sehingga kebijakan lebih efektif dan berpihak pada masyarakat. Digitalisasi layanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Selain itu, pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang harus menjadi prioritas utama.

    Tantangan berat yang juga dihadapi adalah penyesuaian anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menetapkan bahwa pada tahun 2027, belanja pegawai maksimal diperbolehkan 30% dari total APBD, sementara belanja infrastruktur publik minimal diperbolehkan 40%. Saat ini, belanja pegawai di tingkat provinsi masih 34,21% berarti harus bisa dikurangi 4,21%, sedangkan belanja infrastruktur publik baru 32,04% dan harus kita tambah 7,96%. 

    Tantangan lebih besar ada di kabupaten dan kota, di mana belanja pegawai berkisar antara 40% hingga 52,70%, maka harus dikurangi sebanyak 10% s/d 22,7%. Sementara itu, belanja infrastruktur publik rata-rata masih 26%, bahkan ada yang hanya 9%, sehingga kabupaten dan kota wajib meningkatkan lagi sebesar 14% s/d 31% pada tahun 2027.

    Semua tantangan diatas, diperberat lagi dengan kondisi Fiskal Sumatera Barat dan Kabupaten serta Kota. Data APBD 2025 menunjukan bahwa APBD Sumatera Barat 52,93% masih bergantung dari dana Tranfer Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk DAU, DAK maupun dana intensif fiskal atau DIF.

    Sedangkan kondisi 19 Kabupaten dan Kota lebih tinggi lagi ketergantungannya terhadap dana Tranfer dari Pemerintah Pusat, mulai dari yang tertinggi tingkat ketergantungannya mencapai 91,34% dan yang terendah tingkat ketergantungannya 67,68%.

    Kondisi ini membuat pemerintah provinsi sangat sulit menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten dan Kota (BKK), karena BKK tidak dihitung sebagai bagian dari Anggaran Infrastruktur Provinsi. 

    Gubernur dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas kesempatan menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna tersebut. 

    Rapat paripurna dihadiri gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi-Vasco Ruseimy, unsur Forkopimda, rektor universitas negeri dan swasta di sumatra barat, Kepala perwakilan BI Sumatera Barat, Kepala OJK Sumatera Barat, kepala BPKP Sumatera Barat, Kepala BPK Sumatera Barat, Kepala Ombudsman  RI Perwakilan Sumatera Barat serta kepala Instansi vertikal dan KPU serta bawaslu provinsi Sumatera Barat.

    Sumber : Radio Elshinta