Besok, Hari Terakhir Sosialisasi Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025
Tim Redaksi
TASIKMALAYA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan menutup sosialisasi pendaftaran pasangan calon bupati dalam pemungutan suara ulang (PSU) atau Pilkada Ulang pada Kamis (6/3/2025).
Pendaftaran resmi akan dibuka mulai 7 hingga 9 Maret 2025 sesuai instruksi KPU Jawa Barat, mengingat tenggat waktu pelaksanaan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersisa 50 hari.
Langkah itu dilakukan meski belum adanya ketersediaan anggaran dan belum adanya petunjuk pelaksanaan resmi buat PSU.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, mengatakan langkah ini diambil meski belum ada ketersediaan anggaran serta petunjuk pelaksanaan resmi PSU.
“Karena waktunya semakin mepet, kami langsung membuka pendaftaran bagi ketiga pasangan calon Pilkada 2024, tentunya tanpa calon yang didiskualifikasi,” ujar Ami di kantornya, Rabu (5/3/2025).
Ami menambahkan, KPU telah menggelar rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menentukan mekanisme dan teknis pelaksanaan PSU. Targetnya, petunjuk pelaksanaan teknis segera disahkan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan akan segera keluar surat dinas terkait teknis pelaksanaan PSU,” tambahnya.
Meski pendaftaran tetap berjalan, KPU masih menunggu petunjuk resmi terkait teknis penerimaan pasangan calon dari KPU RI. Saat ini, hanya satu calon bupati yang berubah, yakni Ade Sugianto, yang didiskualifikasi sesuai putusan MK.
“Kami mendapat informasi bahwa partai koalisi yang mendukung calon didiskualifikasi masih menunggu surat rekomendasi sosok penggantinya. Jadi, secara keseluruhan kami masih menunggu surat dinas KPU RI,” kata Ami.
Sebelumnya, MK dalam sidang pada Senin (24/2/2025) memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon petahana, Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz, sehingga Ade tidak bisa mencalonkan diri dalam PSU.
Ade Sugianto, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, mengaku menerima keputusan MK yang menggagalkan pelantikannya kembali sebagai kepala daerah.
“Kita warga negara dan harus taat serta patuh terhadap hukum. Jadi kita taati, tidak ada apa-apa. (Melawan?) Walah, kan namanya juga taat hukum, masa kita melawan,” ujarnya di Makam Pahlawan Nasional KH Zaenal Mustofa, Sukamanah, Tasikmalaya, Selasa (25/2/2025).
Ade menegaskan keputusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara. Ia mengaku menerima dengan ikhlas kegagalannya menjadi Bupati Tasikmalaya kembali meski memenangkan Pilkada 2024.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: DPRD
-
Sah! Ali Asyhar Resmi Jabat Kepala BPK Perwakilan Jakarta
Bisnis.com, JAKARTA — Ali Asyhar resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta setelah dilantik pada Rabu (5/3/2025).
Pelantikan tersebut disaksikan oleh Ketua DPRD Jakarta Khoirudin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung BPK Perwakilan Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan.
Ketua DPRD Jakarta Khoirudin berharap pengangkatan Ali dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memperbaiki tata kelola, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
“Sebagai lembaga yang mewakili rakyat DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya dalam kesempatan tersebut.
Dia juga meyakini bahwa kerja sama antara BPK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, dan DPRD dapat membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memuji perjalanan karier Ali. Pasalnya Ali sebelumnya merupakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, tempat yang jauh dari pusat kekuasaan.
“Bisa masuk ke pusat kekuasaan itu, kalau itu tidak dekat dengan kekuasaan, enggak mungkin, enggak mungkin. Saya tadi tanya sama Pak Bobby (Anggota V BPK) ‘Pak Bobby kok beliau bisa ke Jakarta,” canda Pramono.
Pramono kemudian memberikan selamat bagi Ali. Dia berharap agar kedepannya Pemprov Jakarta dan BPK dapat bekerja sama dengan baik.
-

DKI diminta keruk seluruh sungai untuk atasi banjir
Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.
“Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya. Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu.
Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur.
Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.
Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan.
“Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama,” katanya.
Khoirudin pun menyampaikan duka cita untuk korban yang terdampak banjir.
Pihak DPRD DKI Jakarta, katanya, juga turut melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.
Dia berharap, dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif menangani masalah banjir, Jakarta dapat segera teratasi dari musibah ini.
“Nanti prioritas anggaran tetap untuk banjir dan kemacetan,” kata Khoirudin.
Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir pada 2025.
Anggaran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam APBD 2025 dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025 -

Pidato Pertama Bupati Fadia, Sampaikan Visi Misi dan Prioritas Pembangunan 2025-2030
TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan pidato pertamanya sebagai Bupati Pekalongan periode 2025-2030 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Dalam pidatonya, Bupati Fadia menegaskan, visinya untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera.
Guna merealisasikan visi tersebut, ia bersama Wabup Sukirman merancang lima misi , yakni pertama memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Kabupaten Pekalongan, menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan UMKM yang berdaya saing, memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.
“Saya juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah,” imbuhnya, Rabu (5/3/2025).
Sebagai tindak lanjut, Bupati Fadia bersama Wabup Sukirman menyusun sejumlah prioritas pembangunan di Kabupaten Pekalongan, antara lain ruas tuntas jalan Kabupaten Pekalongan, kesehatan gratis bagi semua warga Kabupaten Pekalongan, pendidikan untuk semua, penanganan rob di wilayah pesisir, yang harus dibantu.
Pemberdayaan UMKM, petani, buruh dan nelayan yang maju dan mandiri, renovasi TPA sampah yang saat ini juga harus menjadi perhatian, serta pengembangan wilayah industri untuk peningkatan investasi dan memudahkan perijinan.
“Kami berkomitmen untuk mensukseskan berbagai prioritas pembangunan tersebut dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan menerapkan prinsip efisiensi yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Inpres Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.
Bupati Pekalongan Fadia mengajak seluruh elemen masyarakat, serta DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, termasuk infrastruktur jalan, banjir dan rob, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.”
“Kami yakin dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, maka cita-cita kami untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera dapat segera terealisasi,” tambahnya. (Dro)
-

Tinjau Lokasi Banjir, Politisi PKB Minta Gubernur Baru Fokus Benahi Ciliwung – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Moetaba meninjau lokasi banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta.
Dalam kunjungannya, ia melihat langsung kondisi pemukiman sembari berdialog dengan warga yang terdampak bencana banjir tersebut.
Menurut Moetaba, banjir yang melanda warga Jakarta harus menjadi perhatian serius bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu Pramono Anung.
Dirinya menilai bencana itu bukan masalah baru melainkan tiap tahun warga Jakarta selalu kebanjiran.
“Pak Gubernur harus lebih fokus benahi sungai Ciliwung, tidak hanya fokus pada pembenahan fisik seperti pengerukan, tetapi juga membenahi sistem mitigasi, awareness masyarakat, dan juga rencana kedaruratan, agar masyarakat yang rentan terdampak banjir bisa lebih sadar akan resiko yang mereka hadapi,” kata Moetaba saat meninjau lokasi banjir di RT.04/11 Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, Selasa (04/02/2025).
Lebih lanjut, Ahmad Moetaba juga menekankan perlunya pemerintah mengevaluasi secara reguler.
Ahmad Moetaba meminta Pemerintah duduk bersama masyarakat untuk membahas rencana pencegahan dan penanggulangan banjir setiap tahunnya
“Jangan menunggu sampai banjir tinggi, baru ada tindakan,” kata politisi PKB.
Setidaknya, kata Moetaba, dalam 100 hari kerja ini Gubernur baru harus fokus melakukan pengerukan sungai dan waduk di berbagai titik rawan, sekaligus memikirkan nasib-nasib warga yang tinggal di sekitaran Sungai Ciliwung tersebut.
Moetaba mengakui, mengatasi banjir Jakarta tidak mudah karena harus dimulai dari hulunya, yang kebetulan posisinya berada di luar Jakarta.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu meminta Gubernur untuk koordinasi dan membentuk tim bersama pemerintah pusat.
“Memang banjir ini tidak bisa dipikirkan sendirian oleh Jakarta, makanya sekarang pemerintah pusat telah memasukkan pengendalian banjir Jakarta ke PSN, program strategis nasional,” jelas Moetaba.
Sekadar informasi, dalam kunjungan itu Moetaba juga memberikan bantuan berupa makanan siap saji bagi para pengungsi di RT.04/011 Gedong, Jakarta Timur.
Moetaba juga melanjutkan meninjau lokasi lainnya di RW.02 Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Moetaba yang didampingi Lurah Balekambang, Herman Triono itu juga meninjau dapur umur yang menyediakan buka puasa dan sahur bagi para pengungsi.
Dilaporkan Lurah Herman Triono, setidaknya ada 5 ribu jiwa yang mengungsi akibat terdampak banjir, banjir setinggi 1,5 meter itu melanda di beberapa titik sejak kemarin dan hingga kini belum surut.
/data/photo/2020/12/07/5fcd6502c146c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




