Kementrian Lembaga: DPRD

  • Besok, Hari Terakhir Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        5 Maret 2025

    Besok, Hari Terakhir Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025 Bandung 5 Maret 2025

    Besok, Hari Terakhir Sosialisasi Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan menutup sosialisasi pendaftaran pasangan calon bupati dalam pemungutan suara ulang (PSU) atau Pilkada Ulang pada Kamis (6/3/2025).
    Pendaftaran resmi akan dibuka mulai 7 hingga 9 Maret 2025 sesuai instruksi KPU Jawa Barat, mengingat tenggat waktu pelaksanaan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersisa 50 hari.
    Langkah itu dilakukan meski belum adanya ketersediaan anggaran dan belum adanya petunjuk pelaksanaan resmi buat PSU.
    Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, mengatakan langkah ini diambil meski belum ada ketersediaan anggaran serta petunjuk pelaksanaan resmi PSU.
    “Karena waktunya semakin mepet, kami langsung membuka pendaftaran bagi ketiga pasangan calon Pilkada 2024, tentunya tanpa calon yang didiskualifikasi,” ujar Ami di kantornya, Rabu (5/3/2025).
    Ami menambahkan, KPU telah menggelar rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menentukan mekanisme dan teknis pelaksanaan PSU. Targetnya, petunjuk pelaksanaan teknis segera disahkan dalam waktu dekat.
    “Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan akan segera keluar surat dinas terkait teknis pelaksanaan PSU,” tambahnya.
    Meski pendaftaran tetap berjalan, KPU masih menunggu petunjuk resmi terkait teknis penerimaan pasangan calon dari KPU RI. Saat ini, hanya satu calon bupati yang berubah, yakni Ade Sugianto, yang didiskualifikasi sesuai putusan MK.
    “Kami mendapat informasi bahwa partai koalisi yang mendukung calon didiskualifikasi masih menunggu surat rekomendasi sosok penggantinya. Jadi, secara keseluruhan kami masih menunggu surat dinas KPU RI,” kata Ami.
    Sebelumnya, MK dalam sidang pada Senin (24/2/2025) memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon petahana, Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz, sehingga Ade tidak bisa mencalonkan diri dalam PSU.
    Ade Sugianto, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, mengaku menerima keputusan MK yang menggagalkan pelantikannya kembali sebagai kepala daerah.
    “Kita warga negara dan harus taat serta patuh terhadap hukum. Jadi kita taati, tidak ada apa-apa. (Melawan?) Walah, kan namanya juga taat hukum, masa kita melawan,” ujarnya di Makam Pahlawan Nasional KH Zaenal Mustofa, Sukamanah, Tasikmalaya, Selasa (25/2/2025).
    Ade menegaskan keputusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara. Ia mengaku menerima dengan ikhlas kegagalannya menjadi Bupati Tasikmalaya kembali meski memenangkan Pilkada 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan mengakui tak ada alat peringatan dini banjir sebagai antisipasi bencana.

    “Tak ada peringatan dini, informasi cuma dari pak RT,” kata warga RT 07/RW01 bernama Kartini saat ditemui di lokasi banjir Pengadegan Jakarta, Rabu.

    Kartini mengatakan pada 2020, alat peringatan dini berupa toa yang dipasang di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik.

    Pada waktu itu, dia beserta keluarga yang sudah tinggal selama 10 tahun di sana sudah terbiasa berkemas usai adanya informasi banjir.

    “Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi,” ujarnya.

    Maka itu, Kartini menyarankan sebaiknya peringatan dini banjir kembali diterapkan atau bisa juga informasi perkiraan banjir disebarkan melalui tingkat terkecil seperti RT.

    Sementara, warga RT06/RW01 bernama Eti mengaku melihat informasi prediksi banjir dari pemberitaan televisi maupun media sosial.

    “Udah tahu akan banjir. Karena infonya Senin kemarin udah siaga satu di Bogor. Jadi, siap-siap aja,” ujar Ety.

    Ety berkali-kali memastikan apakah benar informasi tersebut hingga akhirnya benar terjadi.

    Dia menambahkan banjir mulai masuk ke rumahnya pada Selasa (4/3) pagi pukul 08.00 WIB. Keluarganya sempat mengungsi di rumah tetangga.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat pada Rabu hingga pukul 13.00 WIB, ada empat rukun tetangga (RT) di Pengadegan, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 150 sentimeter (cm) karena meluapnya air Kali Ciliwung.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan rusak dan tidak berfungsi.

    August mengkritik ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alatnya berfungsi secara optimal.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sah! Ali Asyhar Resmi Jabat Kepala BPK Perwakilan Jakarta

    Sah! Ali Asyhar Resmi Jabat Kepala BPK Perwakilan Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Ali Asyhar resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta setelah dilantik pada Rabu (5/3/2025). 

    Pelantikan tersebut disaksikan oleh Ketua DPRD Jakarta Khoirudin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Gedung BPK Perwakilan Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan.

    Ketua DPRD Jakarta Khoirudin berharap pengangkatan Ali dapat meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan daerah, memperbaiki tata kelola, serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

    “Sebagai lembaga yang mewakili rakyat DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya dalam kesempatan tersebut. 

    Dia juga meyakini bahwa kerja sama antara BPK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, dan DPRD dapat membangun sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.

    Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung memuji perjalanan karier Ali. Pasalnya Ali sebelumnya merupakan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, tempat yang jauh dari pusat kekuasaan.

    “Bisa masuk ke pusat kekuasaan itu, kalau itu tidak dekat dengan kekuasaan, enggak mungkin, enggak mungkin. Saya tadi tanya sama Pak Bobby (Anggota V BPK) ‘Pak Bobby kok beliau bisa ke Jakarta,” canda Pramono. 

    Pramono kemudian memberikan selamat bagi Ali. Dia berharap agar kedepannya Pemprov Jakarta dan BPK dapat bekerja sama dengan baik.

  • DKI diminta keruk seluruh sungai untuk atasi banjir

    DKI diminta keruk seluruh sungai untuk atasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.

    “Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya. Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin saat dijumpai di Jakarta Selatan, Rabu.

    Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur.

    Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.

    Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan.

    “Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan. Karena memang ini PR kita bersama,” katanya.

    Khoirudin pun menyampaikan duka cita untuk korban yang terdampak banjir.

    Pihak DPRD DKI Jakarta, katanya, juga turut melakukan peninjauan langsung ke masyarakat.

    Dia berharap, dengan bersama-sama eksekutif dan legislatif menangani masalah banjir, Jakarta dapat segera teratasi dari musibah ini.

    “Nanti prioritas anggaran tetap untuk banjir dan kemacetan,” kata Khoirudin.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir pada 2025.

    Anggaran ini merupakan salah satu yang terbesar dalam APBD 2025 dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pidato Pertama Bupati Fadia, Sampaikan Visi Misi dan Prioritas Pembangunan 2025-2030

    Pidato Pertama Bupati Fadia, Sampaikan Visi Misi dan Prioritas Pembangunan 2025-2030

    TRIBUNJATENG.COM, KAJEN – Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyampaikan pidato pertamanya sebagai Bupati Pekalongan periode 2025-2030 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

    Dalam pidatonya, Bupati Fadia menegaskan, visinya untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil, dan sejahtera.

    Guna merealisasikan visi tersebut, ia bersama Wabup Sukirman merancang lima misi , yakni pertama memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) warga Kabupaten Pekalongan, menuntaskan pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

    Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan UMKM yang berdaya saing, memperkuat ketahanan bencana dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menguatkan implementasi tata kelola pemerintahan yang melayani.

    “Saya juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah,” imbuhnya, Rabu (5/3/2025).

    Sebagai tindak lanjut, Bupati Fadia bersama Wabup Sukirman menyusun sejumlah prioritas pembangunan di Kabupaten Pekalongan, antara lain ruas tuntas jalan Kabupaten Pekalongan, kesehatan gratis bagi semua warga Kabupaten Pekalongan, pendidikan untuk semua, penanganan rob di wilayah pesisir, yang harus dibantu.

    Pemberdayaan UMKM, petani, buruh dan nelayan yang maju dan mandiri, renovasi TPA sampah yang saat ini juga harus menjadi perhatian, serta pengembangan wilayah industri untuk peningkatan investasi dan memudahkan perijinan.

    “Kami berkomitmen untuk mensukseskan berbagai prioritas pembangunan tersebut dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan menerapkan prinsip efisiensi yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Inpres Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Bupati Pekalongan Fadia mengajak seluruh elemen masyarakat, serta DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mendukung program-program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

    “Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, termasuk infrastruktur jalan, banjir dan rob, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.”

    “Kami yakin dengan dukungan dan kerjasama semua pihak, maka cita-cita kami untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju, adil dan sejahtera dapat segera terealisasi,” tambahnya. (Dro)

  • Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Legislator terima aduan alat peringatan dini banjir tidak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa alat peringatan dini banjir di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

    Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

    Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

    Padahal, tegasnya, niatnya adalah untuk memberikan peringatan dini kepada warga sehingga, mereka punya jeda waktu untuk bersiap-siap menghadapi banjir.

    “Karena alat tersebut tidak berfungsi, maka warga yang tinggal dekat dengan Kantor Kelurahan bahkan tidak siap untuk menghadapi bencana yang akan datang pada saat itu,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di sekitar DKI Jakarta.

    Pemprov DKI Jakarta, kata dia, juga harus melakukan evaluasi, jika pengadaan toa kurang efektif, maka anggarannya bisa difokuskan untuk membangun waduk, polder dan embung yang bisa berfungsi sebagai tempat parkir air.

    “Ini bisa mengurangi kemungkinan air meluap dan mengakibatkan banjir. Selain itu, normalisasi kali-kali juga harus dilakukan terus,” katanya.

    August mengajak setiap pihak, termasuk warga Jakarta untuk tetap waspada dan jangan lengah terlebih dahulu menghadapi potensi banjir yang mungkin melanda beberapa wilayah di daerah itu.

    Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan bahwa untuk banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu (2/3) dan Senin (3/3), serta pada Selasa (4/3).

    Akibat hujan intensitas tinggi tersebut kata Isnawa, mengakibatkan Bendung Katulampa yang berada di Bogor, Jawa Barat, menjadi bahaya dan menyebabkan Kali Ciliwung meluap.

    Kemudian, lanjut dia, hujan yang terjadi di Jakarta dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banjir Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Minta Naturalisasi Sungai Jadi Prioritas

    Banjir Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Minta Naturalisasi Sungai Jadi Prioritas

    Jakarta

    Banjir melanda ratusan rukun tetangga (RT) di Jakarta. Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino mendorong percepatan proyek naturalisasi sungai hingga peningkatan kapasitas drainase.

    “Percepatan proyek pengendalian banjir, seperti naturalisasi sungai dan peningkatan kapasitas drainase, harus jadi prioritas,” kata Wibi kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

    Wibi menekankan penanganan banjir membutuhkan respons cepat hingga koordinasi lintas instansi. Karena itu, kata dia, Pemprov mesti memastikan betul proses evakuasi warga berjalan baik.

    “Pemprov harus memastikan pompa berfungsi optimal, saluran air bersih dari sumbatan, dan evakuasi warga terdampak berjalan lancar,” tegasnya.

    Terakhir, Wibi mendorong agar Pemprov Jakarta merealisasikan solusi jangka panjang penanggulangan banjir. Dengan begitu, Jakarta tangguh banjir dapat diwujudkan.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “DPRD akan terus mengawasi dan mendorong realisasi solusi jangka panjang agar Jakarta lebih tangguh menghadapi banjir,” ujarnya.

    Seperti diketahui, banjir merendam sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Banjir terjadi di wilayah Jabodetabek sejak Senin (3/3/2025) malam.

    Hujan baru reda sekitar pukul 05.00 WIB, Selasa (4/3/2025). Hujan sepanjang malam itu memicu sungai yang mengalir di Jabodetabek meluap. Akibatnya, rumah-rumah warga di berbagai wilayah terendam banjir.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan sebanyak 122 RT dilanda banjir hingga Selasa (4/3) sore. Di pagi hari, ketinggian air di wilayah Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, sempat mencapai 5 meter.

  • Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Khawatir Longsor Susulan, Anggota DPRD Bogor Minta Pemprov Segera Tangani TPT

    Jakarta

    Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami meminta Tembok Penahan Tebing (TPT) yang longsor di sejumlah titik di Kota Bogor segera ditangani. Longsor susulan dikhawatirkan terjadi jika TPT yang longsor tidak segera diperbaiki.

    “Tentu ini perlu kolaborasi semua pihak. Saya dengan tupoksi yang ada akan membangun komunikasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat, melalui DPRD Provinsi Jabar dan DPR RI agar revitalisasi turap (TPT) bisa dilakukan,” kata Desy usai tinjau lokasi bencana, Selasa (4/3/2025).

    Desy mengatakan itu usai meninjau lokasi longsor di Kampung Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Menurutnya, TPT di lokasi longsor akibat tergerus aliran Sungai Ciliwung dan kondisinya kini mengancam beberapa rumah warga di sekitar TPT longsor.

    “Terjadi longsoran tanah yang terkikis akibat arus air sungai yang mengikis tembok penahan tanah yang mengancam beberapa rumah yang berada diatasnya. Untuk itu, saya akan segera mengkomunikasikan dengan pihak Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat yang berwenang untuk melakukan perbaikan di sepanjang arus sungai Ciliwung,” bebernya.

    Desy bersama unsur Pemkot Bogor kemudian mengunjungi keluarga bayi korban meninggal, akibat longsor di Bogor Utara, Kota Bogor. Desy mengungkapkan belasungkawa secara langsung kepada pihak keluarga dan memberi dukungan moril.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Saya merasa sangat prihatin dan sedih melihat kondisi ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan almarhum diterima di sisi-Nya,” kata anggota dewan dari fraksi Golkar ini.

    “Saya juga meminta kepada pihak Kelurahan untuk bergerak cepat melakukan asesmen dan penanganan pasca bencana. Sebab kondisi tanah longsoran masih menjadi ancaman bagi beberapa rumah yang berada di bawah lokasi kejadian,” imbuhnya.

    Desy mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem. Ia meminta warga menjaga lingkungan dan segera melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi bencana agar cepat ditangani.

    “Mari kita saling jaga diri kita dan orang di sekitar kita. Jika melihat terdapat kerusakan di sekitar rumah akibat curah hujan yang tinggi, langsung hubungi BPBD dan aparat setempat agar bisa segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

    28 Bencana Sejak Awal Maret

    Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 28 bencana terjadi sejak 1-4 Maret di Kota Bogor, Jawa Barat. Bencana mengakibatkan seorang balita meninggal dan 8 unit rumah rusak.

    “Total kejadian bencana yang sudah diassesmen terhitung sejak 1-4 Maret 2025 sebanyak 28 kejadian. Korban luka 1 orang dan korban meninggal 1 orang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Hidayatullah, Selasa (4/3/2025).

    Dari total 28 bencana yang telah diassesmen, kata Hidayatullah, 21 diantaranya merupakan bencana longsor. Sedangkan sisanya yakni, bangunan roboh 3 kejadian, pohon tumbang 3 kejadian dan banjir 1 kejadian.

    “Untuk sebaran bencana, tersebar di 5 kecamatan. Rinciannya, Kecamatan Bogor Selatan 13 kejadian, Bogor Barat 7 kejadian, Bogor Timur 4 kejadian, Bogor Tengah dan Bogor Utara masing-masing 2 kejadian. Jadi total 28 kejadian, ini yang sudah diassesmen berdasarkan kaporan yang masuk ke BPBD ya,” kata Hidayatullah.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tinjau Lokasi Banjir, Politisi PKB Minta Gubernur Baru Fokus Benahi Ciliwung – Halaman all

    Tinjau Lokasi Banjir, Politisi PKB Minta Gubernur Baru Fokus Benahi Ciliwung – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Moetaba meninjau lokasi banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta. 

    Dalam kunjungannya, ia melihat langsung kondisi pemukiman sembari berdialog dengan warga yang terdampak bencana banjir tersebut. 

    Menurut Moetaba, banjir yang melanda warga Jakarta harus menjadi perhatian serius bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru yaitu Pramono Anung. 

    Dirinya menilai bencana itu bukan masalah baru melainkan tiap tahun warga Jakarta selalu kebanjiran.

    “Pak Gubernur harus lebih fokus benahi sungai Ciliwung, tidak hanya fokus pada pembenahan fisik seperti pengerukan, tetapi juga membenahi sistem mitigasi, awareness masyarakat, dan juga rencana kedaruratan, agar masyarakat yang rentan terdampak banjir bisa lebih sadar akan resiko yang mereka hadapi,” kata Moetaba saat meninjau lokasi banjir di RT.04/11 Kelurahan Gedong, Jakarta Timur, Selasa (04/02/2025).

    Lebih lanjut, Ahmad Moetaba juga menekankan perlunya pemerintah mengevaluasi secara reguler. 

    Ahmad Moetaba meminta Pemerintah duduk bersama masyarakat untuk membahas rencana pencegahan dan penanggulangan banjir setiap tahunnya

    “Jangan menunggu sampai banjir tinggi, baru ada tindakan,” kata politisi PKB. 

    Setidaknya, kata Moetaba, dalam 100 hari kerja ini Gubernur baru harus fokus melakukan pengerukan sungai dan waduk di berbagai titik rawan, sekaligus memikirkan nasib-nasib warga yang tinggal di sekitaran Sungai Ciliwung tersebut.

    Moetaba mengakui, mengatasi banjir Jakarta tidak mudah karena harus dimulai dari hulunya, yang kebetulan posisinya berada di luar Jakarta. 

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu meminta Gubernur untuk koordinasi dan membentuk tim bersama pemerintah pusat.

    “Memang banjir ini tidak bisa dipikirkan sendirian oleh Jakarta, makanya sekarang pemerintah pusat telah memasukkan pengendalian banjir Jakarta ke PSN, program strategis nasional,” jelas Moetaba.

    Sekadar informasi, dalam kunjungan itu Moetaba juga memberikan bantuan berupa makanan siap saji bagi para pengungsi di RT.04/011 Gedong, Jakarta Timur. 

    Moetaba juga melanjutkan meninjau lokasi lainnya di RW.02 Kelurahan Balekambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Moetaba yang didampingi Lurah Balekambang, Herman Triono itu juga meninjau dapur umur yang menyediakan buka puasa dan sahur bagi para pengungsi. 

    Dilaporkan Lurah Herman Triono, setidaknya ada 5 ribu jiwa yang mengungsi akibat terdampak banjir, banjir setinggi 1,5 meter itu melanda di beberapa titik sejak kemarin dan hingga kini belum surut.

  • Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    JABAR EKSPRES – Terpidana Mantan wali Kota Bandung Yana Mulyana dihadirkan sebagai Saksi kasus Korupsi Smart City yang melibatkan terdakwa Mantan Sekda Ema Sumarna.

    Dalam persidangan, Jaksa Penuntu Umum (JPU) KPK langsung memberondong Yana Mulyana dengan sejumlah pertanyaan mengenai spak terjang Ema Sumarna dalam mengelola anggaran di Pemerintaha Kota Bandung.

    BACA JUGA: Mantan Ketua DPRD Kota Bandung Mengaku Terima Fee Proyek, Tapi Sudah Dikembalikan

    JPU KPK yang dipimpin oleh Tito Jaelani menanyakan kepada Yana Mulyana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait adanya pengaturan anggaran yang dilakukan Ema Sumarna selaku ketua TAPD.

    Yana menyebutkan bahwa Ema Sumarna adalah orang yang mengatur pembagian anggaran untuk setiap Dinas. Pernyataan tersebut diakui Yana didapatkan dari para kepala dinas.

    “Itu yang saya dengar dari beberapa kadis-kadis (kepala dinas) yang lapor,” ucap Yana dalam persidangan

    BACA JUGA: Ini Dia, Asal-usul Anggaran Proyek Smart City Kota Bandung yang Dikorupsi!

    Tak puas dengan hasil jawaban itu, JPU KPK kemudian menanyakan mengenai adalah setoran dari tiap kadis untuk Ema Sumarna. Sebab, dalam BAP disebutkan harus ada setoran kepada Ema.

    Mendapat pertanyaan tersebut Yana mengakui kemungkinan setoran itu ada dari tiap kadis. Sebab, kedudukan Ema sebagai Ketua TAPD yang mengatur anggaran untuk dinas-dinas.

    “Iya karena tadi, pak Ema Sumarna itu kan sebagai ketua TAPD. Dan penganggaran di semua dinas itu, tentu pengaruh pak Ema selalu ketua TAPD ada disitu,” ujarnya.

    BACA JUGA: Fakta Kesaksian Aliran Dana ke DPRD Kota Bandung Terus Diusut

    Mendengar jawaban dari Yana Mulyana, Ema Sumarna langsung meminta izin kepada majelis hakim untuk menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut.

    Dalam tanggapannya Ema mengaku, sebagai Wali Kota Yana Mulyana tidak memahami undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

    Ema mengaku keberatan dengan tuduhan bahwa sekda merupakan orang yang mengatur pembagian kuota anggaran untuk setiap Dinas. Sebab pembagian anggaran sudah ditentukan besaran pagunya sesuai dengan aturan.

    BACA JUGA: Begini Kelakuan Dishub Kota Bandung Minta Jatah Fee Proyek Sampai Rp 1,2 Miliar!