Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Detik-detik Bocah 5 Tahun di Bogor Dianiaya Ayah Tiri, Wajah Terluka dan Dirawat di Rumah Sakit – Halaman all

    Detik-detik Bocah 5 Tahun di Bogor Dianiaya Ayah Tiri, Wajah Terluka dan Dirawat di Rumah Sakit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang bocah perempuan di Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat berinisial S (5) menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah tirinya.

    Korban telah dievakuasi ke RSUD Kota Bogor setelah mengalami luka di wajah.

    Ayah kandung korban, Farhan (23), mengatakan aksi penganiayaan dilakukan berulang kali di kontrakan, namun korban tak pernah cerita.

    “Jadi kejadiannya itu anak saya ditonjok. Itu di tonjok dirumahnya sama ayah tirinya.”

    “Katanya sering kejadian serupa tapi tidak pernah ngomong si anaknya,” paparnya, Rabu (5/3/2025), dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Farhan mengetahui adanya penganiayaan setelah mendapat laporan dari adik mantan istrinya.

    “Kalau saya dikasih tahunya sama tante korban,” imbuhnya.

    Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, mengatakan sejumlah polwan telah mendatangi korban untuk memastikan kondisinya.

    “Jadi memang sudah di konfirmasi bahwa memang betul kejadiannya bukan jatuh dari tempat bermain, tapi ada penganiayaan oleh ayah tirinya,” tuturnya.

    Pihaknya akan mendampingi keluarga korban untuk membuat laporan agar proses penyelidikan dapat berjalan.

    “Untuk tindakan selanjutnya, ini akan di dampingi oleh KPAID, Polresta Bogor Kota, untuk membuat laporan di Polres Kabupaten.”

    “Kenapa di Polres Kabupaten? Karena terkait lokasi kejadiannya itu di daerah Kabupapaten,” sambungnya.

    Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengaku geram mendengar kasus penganiayaan yang dialami bocah lima tahun.

    Ia akan mengawal kasus ini hingga pelaku ditangkap.

    “Anaknya sekarang sudah masuk RSUD Kota Bogor. Ayah tirinya pun harus segera ditangkap karena sudah menganiaya anak kecil.”

    “Kita akan kawal kasus ini bersama KPAID juga. Mulai dari mengawal laporan ke Polres Bogor. Karena lokasi kejadiannya di Cibinong, tapi, mereka ini asalnya dari Kota Bogor,” tandasnya.

    Selanjutnya, korban akan ditangani konselor agar tak mengalami trauma.

    “Untuk anaknya kita sudah siapkan UPT PPA. Jadi, kita siapkan konselor untuk trauma healing buat si anak yang jadi korban,” tukasnya.

    Ia berharap kasus kekerasan anak tak terjadi di Kota Bogor karena selama ini Bogor mendapat predikat kota layak anak.

    “Seperti ini seharusnya tidak terjadi di kota layak anak. Kita tidak akan pernah mentolerir adanya kekerasan-kekerasan kepada perempuan dan anak.”

    “Sudah berulang kali kasus-kasus kekerasan selalu terjadi pada anak,” pungkasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Pilu Bocah 5 Tahun di Kota Bogor Babak Belur Dianiaya Ayah Tiri, Wajahnya Penuh Lebam

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Tersisa 11 RT di Jakarta yang terendam banjir

    Tersisa 11 RT di Jakarta yang terendam banjir

    Kami juga telah mendistribusikan bantuan kepada para pengungsi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengungkapkan bahwa banjir yang diakibatkan meluapnya sejumlah sungai dan curah hujan tinggi sudah mulai surut dan kini tinggal 11 RT yang masih terendam.

    “Saat ini genangan masih terjadi di 11 RT,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, untuk lokasi yang masih terendam banjir rerata ketinggian airnya mulai menurun dan kini tinggal 50-80 centimeter (cm).

    Dari 11 RT yang masih terendam banjir tiga RT di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar), empat RT di Jakarta Timur (Jaktim) dan empat RT lainnya di Jakarta Selatan (Jaksel).

    Yohan mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta, yaitu meluapnya beberapa sungai seperti Ciliwung, Kali Angke dan juga Kali Pesanggrahan.

    Dari data yang ada, banjir terparah terjadi pada Selasa (4/3). Ketika itu jumlah Rukun Tetangga (RT) yang terendam mencapai 122 dan ketinggian air lebih dari 3 meter.

    Ia menambahkan untuk titik pengungsian juga sudah berkurang dari sebelumnya mencapai 25 titik kini tinggal 12 titik yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

    “Kami juga telah mendistribusikan bantuan kepada para pengungsi,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Khoirudin meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir.

    Menurut dia, memang ada pendangkalan sungai yang menghambat aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang menyebabkan tampungannya berkurang.

    “Saya minta kepada pemerintah agar segera mengeruk seluruh saluran air dan sungai,” kata Khoirudin.

    Khoirudin berharap ke depannya, Jakarta memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia. Salah satunya Kuala Lumpur.

    Khoirudin mengatakan, Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    Buka Puasa Bersama PKB Sulsel, Fahrizal Arrahman: PKB Adalah Rumah Tanpa Sekat Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Fahrizal Arrahman Husain menghadiri agenda buka puasa bersama yang dihelat Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad, di kediamannya Perumahan Griya Prima Tonasa, Makassar, pada Rabu (5/3/2025).

    Sebagai legislator Makassar, Ical, sapaan akrabnya, terlihat kompak hadir bersama seluruh anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKB.

    Ical menyebut, kehadirannya merupakan bentuk silaturahmi dengan pimpinan partainya di Sulawesi Selatan.

    “Sekaligus jadi ajang kita untuk berdiskusi dengan para kader PKB lainnya yang juga hadir. Apalagi, banyak senior-senior dari PKB yang datang,” ucap Ical kepada wartawan usai acara.

    Sekretaris Komisi D DPRD Makassar itu juga sempat berbincang hangat dengan Azhar beserta pengurus DPW PKB Sulsel lainnya.

    “Alhamdulillah, kita juga diberi masukan-masukan yang positif. Khususnya bagaimana kami bisa bekerja dengan baik untuk warga Kota Makassar, dan tentunya turut berkontribusi untuk membesarkan partai kita,” jelas Basdir.

    Selain itu, lelaki berlatar profesi dokter itu juga turut mengapresiasi kekeluargaan yang terus terbangun di PKB. Menurutnya, iklim politik di PKB penuh dengan nuansa keakraban dan saling mengingatkan satu sama lain.

    “Tradisi seperti ini yang jarang kami temukan di tempat lain. PKB memang menjadi rumah bagi kita para kader untuk terus menjaga silaturahmi tanpa sekat politik,” jelasnya.

    Sementara itu, Azhar selaku tuan rumah menyebut, agenda seperti ini memang rutin dilakukan tiap tahunnya.

    “Inilah kita di PKB. Silaturahmi itu sangat penting. Selain itu, dengan segala kesibukan para kader, ini juga jadi ruang buat kita para kader di seluruh tingkatan untuk saling menjaga komunikasi,” terangnya.

  • KI DKI tegaskan pentingnya sinergi dengan lembaga pemeriksa keuangan

    KI DKI tegaskan pentingnya sinergi dengan lembaga pemeriksa keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi DKI Jakarta menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemeriksa keuangan dan lembaga pengawal keterbukaan informasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

    Hal itu disampaikan Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Ferid Nugroho saat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta di Jakarta Selatan pada Rabu.

    “Pentingnya sinergi antara lembaga pemeriksa keuangan dan pengawal keterbukaan informasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan,” ujar Ferid dalam keterangannya.

    Ferid menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang juga hadir dalam acara tersebut. Pramono menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam pembangunan daerah.

    Menurut Ferid, transparansi adalah kunci utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Komitmen yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta menjadi langkah positif dalam mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel,” katanya.

    Terkait pergantian kepemimpinan di BPK Perwakilan DKI Jakarta, Ferid menyampaikan harapannya agar Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta yang baru dapat semakin memperkuat transparansi dalam pengelolaan informasi publik, terutama dalam konteks pemeriksaan keuangan daerah.

    “Meskipun sebagian informasi yang dikelola merupakan informasi yang dikecualikan dan hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dipublikasikan secara langsung, namun ‘outcome’ dari pemeriksaan tersebut berupa laporan keuangan dan rekomendasi, tetap dapat disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

    Menurut Ferid, sinergi yang solid antara BPK Perwakilan Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan membawa transparansi dalam pengelolaan keuangan menuju Jakarta Kota Global.

    Ferid juga menekankan bahwa KI DKI Jakarta siap mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Dia berharap sinergi antara BPK dan Komisi Informasi semakin erat guna memastikan akses informasi publik yang lebih baik bagi masyarakat.

    “Dengan kerja sama yang baik, kami optimistis transparansi dalam tata kelola keuangan daerah dapat semakin meningkat,” kata Ferid.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan “panic buying”.

    ​​”Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup,” Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, beras yang ada di Jakarta jika digabungkan dari stok Bulog, Food Station dan BUMD lainnya bisa bertahan hingga enam bulan ke depan.

    Konsumsi beras masyarakat Jakarta dalam kondisi normal sebanyak 2.700 ton per hari. Sedangkan pada bulan Ramadhan terdapat peningkatan menjadi kisaran 3.000 ton per hari.

    “Pemprov DKI Jakarta sudah memetakan bahwa 9 bahan pangan strategis Jakarta masa Ramadhan dan menjelang Lebaran pada kondisi yang cukup,” katanya.

    Pekerja saat mengemas beras di gudang Food Station di Jakarta, Rabu (5/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Eli menambahkan bahwa adanya peningkatan harga saat ini masih dalam kondisi aman dan tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini kebutuhan pangan sedang meningkat.

    Untuk itu, kata Eli, yang terpenting warga jangan panik sehingga melakukan pembelian secara besar-besaran (panic buying) karena ketika sudah terjadi kepanikan maka yang ada hanya menumpuk bahan pangan di rumah sehingga di pasar menjadi langka.

    “Kita sampaikan ke seluruh masyarakat Jakarta, yang pertama jangan ‘panic buying’. Karena Pemprov DKI Jakarta menjamin ketersediaan pangan,” ujarnya.

    Pada Rabu, Komisi B DPRD DKI Jakarta meninjau ketersediaan stok beras di gudang Food Station yang berada di kawasan Cipinang. Dari kunjungan tersebut dipastikan stok beras dalam keadaan aman.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Puskapol rekomendasikan pemilu serentak dipisah nasional dan lokal

    Puskapol rekomendasikan pemilu serentak dipisah nasional dan lokal

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti merekomendasikan agar pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia dipisahkan menjadi pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal.

    “Kami mempertimbangkan rekomendasi untuk mempertimbangkan solusi alternatif desain keserentakan pemilu dengan mengacu pada putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, yakni model keserentakan pemilu yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal,” kata Delia saat rapat dengar pendapat umum Komisi II DPR RI bersama sejumlah pakar terkait pandangan dan masukan terhadap sistem politik dan sistem pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pemisahan itu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain pemilihan umum serentak di Indonesia.

    “Putusan MK Nomor 55 ini juga justru memberikan banyak varian yang itu tetap konstitusional, dan ini adalah salah satu varian yang berada di dalam putusan MK tersebut,” ujarnya.

    Delia menjelaskan bahwa pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI. Sedangkan pemilu serentak lokal terdiri atas pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

    Menurut Delia, pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dapat mencapai tujuan yang diharapkan dari esensi penyelenggaraan pemilu secara serentak.

    “Ini juga untuk memperkuat sistem presidensial kita di tingkat nasional dan daerah,” katanya.

    Pada awal rapat, Delia memaparkan bahwa keserentakan pada Pemilu 2024 membawa kekurangan bagi jalannya pelaksanaan pileg karena fokus utama lebih ditujukan pada pilpres.

    “Karena calon tidak hanya berkampanye untuk mereka sendiri, tetapi juga harus mengampanyekan calon presiden. Jadi, ketika bukan bagian dari partai yang berkuasa akan semakin sulit,” paparnya.

    Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa pemilu serentak justru meningkatkan praktik pembelian suara (vote buying) dan politik uang (money politics).

    “Money politics atau biaya politik di Indonesia sangat mahal, pemilu menjadi sangat barbar dan itu dirasakan bukan hanya oleh kami yang melihat, tetapi peserta pemilu justru turut merasakan bagaimana barbarnya, tingginya biaya politik untuk mencalonkan diri. Sebagai caleg kabupaten/kota saja misalnya, Rp5 miliar atau bahkan lebih,” ucap dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Patung Penyu Alun-alun Gadobangkong Sukabumi Jebol, Ternyata hanya Terbuat dari Kardus – Halaman all

    Patung Penyu Alun-alun Gadobangkong Sukabumi Jebol, Ternyata hanya Terbuat dari Kardus – Halaman all

    Banyak warganet mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan kualitas konstruksi proyek ini dan banyak yang menandai akun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar segera menindaklanjuti temuan ini

    TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI –  Patung penyu yang menjadi salah satu ikon di Alun-alun Gadobangkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi perbincangan hangat setelah ditemukan dalam kondisi rusak parah.

    Tak hanya itu, warga yang membongkar bagian luar patung tersebut mendapati bahwa struktur utama patung dibuat dari karton berwarna coklat menyerupai kardus, meskipun proyek pembangunan alun-alun ini disebut menghabiskan anggaran hingga Rp15,6 miliar.

    Video yang memperlihatkan kondisi patung penyu yang rusak ini pertama kali beredar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @mood.jakarta pada Selasa (4/3/2025).

    Dalam video tersebut, terlihat bahwa tempurung patung penyu sudah robek dan penyok.

    Seorang warga yang merekam video kemudian membuka bagian luar patung, mengungkapkan bahwa material utamanya ternyata hanyalah karton yang disangga rangka kayu.

    “Masya Allah, ini pembuatan kura-kura,” ujar perekam video dalam nada heran.

    Unggahan tersebut memicu reaksi keras dari netizen.

    Banyak warganet mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan kualitas konstruksi proyek ini.

    Tidak sedikit pula yang menandai akun Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar segera menindaklanjuti temuan ini.

    Kerusakan Infrastruktur di Alun-alun Gadobangkong

    Selain patung penyu yang rusak, infrastruktur lain di kawasan Alun-alun Gadobangkong juga mengalami kerusakan serius akibat diterjang ombak.

    Pada pertengahan Februari 2025, jogging track di area tersebut dilaporkan jebol karena tanah di bawahnya tergerus ombak.

    Sejumlah fasilitas lain pun mengalami kerusakan, menambah daftar permasalahan yang dihadapi kawasan wisata ini.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu anggaran dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.

    “Anggarannya tidak di DLH, tapi di Perkim. Penganggarannya masih di Perkim tahun ini, kami hanya pengelola saja. Kami sedang menunggu anggaran dari Perkim untuk perbaikan,” ujar Prasetyo, Selasa (18/2/2025).

    Namun, ketika ditanya mengenai jumlah anggaran yang akan digunakan untuk perbaikan, Prasetyo mengaku tidak mengetahui detailnya dan menyarankan untuk menanyakannya langsung kepada Dinas Perkim.

    Anggota DPRD Sukabumi Soroti Dugaan Kualitas Buruk Proyek

    Anggota DPRD Sukabumi, Hamzah Gurnita, juga ikut menyoroti kerusakan ini.

    Ia menyayangkan bahwa dengan anggaran yang cukup besar, kualitas konstruksi justru tampak tidak sesuai harapan.

    “Saya sangat menyayangkan dengan adanya beberapa kerusakan di area Alun-alun Gadobangkong. Padahal anggarannya cukup besar. Entah sampai mana kelanjutan atau nasib pembangunan tersebut,” ujar Hamzah.

    Ia juga menekankan bahwa pembangunan di area pesisir seharusnya memperhitungkan faktor lingkungan, termasuk dampak dari ombak.

    “Apalagi berbicara bangunan yang dekat dengan pantai, seharusnya lebih baik lagi kualitasnya. Entah masa pemeliharaannya masih ada atau tidak, tapi pihak perusahaan seharusnya memberikan penjelasan kepada publik mengenai masalah ini,” tambahnya.

    Hamzah berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang baru terpilih dapat menangani permasalahan ini dengan sigap.

    Kontraktor: Alun-alun Tidak Dirancang Hadapi Ombak

    Menanggapi kritik tersebut, perwakilan rekanan proyek pembangunan Alun-alun Gadobangkong, Imran Firdaus, menjelaskan bahwa masa pemeliharaan alun-alun sudah selesai sejak Agustus 2024.

    “Masa pemeliharaan itu selama enam bulan, terhitung dari serah terima pertama di bulan Februari 2024 dan serah terima kedua di bulan Agustus 2024. Jadi, serah terima ke Kabupaten Sukabumi dari Provinsi sudah selesai pada September 2024,” jelas Imran.

    Imran juga mengungkapkan bahwa alun-alun tersebut tidak dirancang untuk menghadapi ombak besar.

    Menurutnya, pada saat survei dilakukan sebelum pembangunan, jarak antara ombak dan alun-alun masih sekitar 70 meter.

    “Alun-alun itu tidak dipersiapkan untuk berhadapan dengan ombak, tapi lebih ke area rekreasi di dekat pasir. Karena saat survei, kondisi air laut sedang surut,” ungkapnya.

    Namun, kenyataannya, ombak besar akibat banjir rob yang tidak terduga menyebabkan kerusakan di beberapa bagian alun-alun, termasuk jogging track dan patung penyu.

    “Kami sudah membangun sesuai desain perencanaan. Namun, ada faktor di luar kendali, seperti bencana dan ombak pasang, yang menyebabkan kerusakan,” tambahnya.

    Pantauan di Lokasi: Kerusakan Parah di Alun-alun Gadobangkong

    Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di lokasi, kondisi Alun-alun Gadobangkong memang cukup memprihatinkan. Tembok tangga terlihat rusak dan patah, dengan puing-puing berserakan.

    Bahkan, material bangunan seperti batu dan beton tampak terangkat akibat kuatnya ombak.

    Sementara itu, jogging track yang seharusnya menjadi tempat berolahraga bagi pengunjung tampak hancur, dengan tanah di bawahnya sudah terkikis.

    Patung penyu yang awalnya menjadi daya tarik utama alun-alun kini tampak jebol dan rusak. Terungkapnya material kardus dalam pembuatan patung ini semakin menambah kekecewaan publik terhadap proyek ini.

     

  • Pramono minta perangkat daerah hingga BUMD transparan soal keuangan

    Pramono minta perangkat daerah hingga BUMD transparan soal keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk transparan dalam mengurus keuangan.

    “Yang paling penting adalah kita akan menjadi lebih baik kalau segala sesuatunya bisa dengan mudah untuk diakses oleh publik, dilihat oleh publik, dicek oleh publik. Untuk itu, saya juga meminta kepada perangkat daerah, kemudian juga Direksi BUMD dan jajaran yang ada termasuk RSUD untuk betul-betul bekerja dengan transparan,” kata Pramono dalam sambutannya di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta, MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dengan manajemen yang transparan, kata dia, maka kinerja Pemprov Jakarta menjadi lebih baik dan akuntabel.

    Di sisi lain, ia juga meminta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk terus memantau Pemprov Jakarta agar dapat terbuka dengan laporan keuangannya.

    Dalam kesempatan itu, Pramono mengucapkan selamat atas dilantiknya Ali Asyhar sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang baru. Diketahui, Ali sebelumnya merupakan Kepala BPK Perwaķilan Provinsi Kalimantan Tengah.

    Pramono meyakini menjabatnya Ali Asyhar di BPK Perwakilan Jakarta akan membawa kebaikan dan kemajuan bagi Jakarta.

    “Saya yakin ini akan juga membawa kebaikan baik kepada pemerintah Jakarta maupun di DPRD Jakarta,” kata Pramono.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Besok, Hari Terakhir Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025 Bandung 5 Maret 2025

    Besok, Hari Terakhir Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025 Bandung 5 Maret 2025

    Besok, Hari Terakhir Sosialisasi Pendaftaran Calon Bupati Tasikmalaya untuk PSU 2025
    Tim Redaksi
    TASIKMALAYA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya akan menutup sosialisasi pendaftaran pasangan calon bupati dalam pemungutan suara ulang (PSU) atau Pilkada Ulang pada Kamis (6/3/2025).
    Pendaftaran resmi akan dibuka mulai 7 hingga 9 Maret 2025 sesuai instruksi KPU Jawa Barat, mengingat tenggat waktu pelaksanaan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersisa 50 hari.
    Langkah itu dilakukan meski belum adanya ketersediaan anggaran dan belum adanya petunjuk pelaksanaan resmi buat PSU.
    Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, mengatakan langkah ini diambil meski belum ada ketersediaan anggaran serta petunjuk pelaksanaan resmi PSU.
    “Karena waktunya semakin mepet, kami langsung membuka pendaftaran bagi ketiga pasangan calon Pilkada 2024, tentunya tanpa calon yang didiskualifikasi,” ujar Ami di kantornya, Rabu (5/3/2025).
    Ami menambahkan, KPU telah menggelar rapat dengan Komisi 1 DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menentukan mekanisme dan teknis pelaksanaan PSU. Targetnya, petunjuk pelaksanaan teknis segera disahkan dalam waktu dekat.
    “Mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ke depan akan segera keluar surat dinas terkait teknis pelaksanaan PSU,” tambahnya.
    Meski pendaftaran tetap berjalan, KPU masih menunggu petunjuk resmi terkait teknis penerimaan pasangan calon dari KPU RI. Saat ini, hanya satu calon bupati yang berubah, yakni Ade Sugianto, yang didiskualifikasi sesuai putusan MK.
    “Kami mendapat informasi bahwa partai koalisi yang mendukung calon didiskualifikasi masih menunggu surat rekomendasi sosok penggantinya. Jadi, secara keseluruhan kami masih menunggu surat dinas KPU RI,” kata Ami.
    Sebelumnya, MK dalam sidang pada Senin (24/2/2025) memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon petahana, Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz, sehingga Ade tidak bisa mencalonkan diri dalam PSU.
    Ade Sugianto, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, mengaku menerima keputusan MK yang menggagalkan pelantikannya kembali sebagai kepala daerah.
    “Kita warga negara dan harus taat serta patuh terhadap hukum. Jadi kita taati, tidak ada apa-apa. (Melawan?) Walah, kan namanya juga taat hukum, masa kita melawan,” ujarnya di Makam Pahlawan Nasional KH Zaenal Mustofa, Sukamanah, Tasikmalaya, Selasa (25/2/2025).
    Ade menegaskan keputusan MK bersifat final dan mengikat bagi seluruh warga negara. Ia mengaku menerima dengan ikhlas kegagalannya menjadi Bupati Tasikmalaya kembali meski memenangkan Pilkada 2024.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Warga Pengadegan akui tak ada alat peringatan dini banjir

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah warga di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan mengakui tak ada alat peringatan dini banjir sebagai antisipasi bencana.

    “Tak ada peringatan dini, informasi cuma dari pak RT,” kata warga RT 07/RW01 bernama Kartini saat ditemui di lokasi banjir Pengadegan Jakarta, Rabu.

    Kartini mengatakan pada 2020, alat peringatan dini berupa toa yang dipasang di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik.

    Pada waktu itu, dia beserta keluarga yang sudah tinggal selama 10 tahun di sana sudah terbiasa berkemas usai adanya informasi banjir.

    “Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi,” ujarnya.

    Maka itu, Kartini menyarankan sebaiknya peringatan dini banjir kembali diterapkan atau bisa juga informasi perkiraan banjir disebarkan melalui tingkat terkecil seperti RT.

    Sementara, warga RT06/RW01 bernama Eti mengaku melihat informasi prediksi banjir dari pemberitaan televisi maupun media sosial.

    “Udah tahu akan banjir. Karena infonya Senin kemarin udah siaga satu di Bogor. Jadi, siap-siap aja,” ujar Ety.

    Ety berkali-kali memastikan apakah benar informasi tersebut hingga akhirnya benar terjadi.

    Dia menambahkan banjir mulai masuk ke rumahnya pada Selasa (4/3) pagi pukul 08.00 WIB. Keluarganya sempat mengungsi di rumah tetangga.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat pada Rabu hingga pukul 13.00 WIB, ada empat rukun tetangga (RT) di Pengadegan, Jakarta Selatan yang terendam banjir dengan ketinggian 150 sentimeter (cm) karena meluapnya air Kali Ciliwung.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan rusak dan tidak berfungsi.

    August mengkritik ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alatnya berfungsi secara optimal.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025