Kementrian Lembaga: DPRD

  • Sertijab Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran: Saya Minta Warga Kawal Kinerja Kami – Halaman all

    Sertijab Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran: Saya Minta Warga Kawal Kinerja Kami – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Hasiolan EP

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo, melakukan serah terima jabatan di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, Palangkaraya, Rabu (5/3/2025) malam WIB. 

    Serah terima jabatan dilakukan dari Gubernur Kalteng periode 2016-2021 dan 2021-2025, Sugianto Sabran kepada Agustiar Sabran, yang mengemban tugas Gubernur Terpilih Kalteng periode 2025-2030.

    Acara berlangsung hikmah dihadiri perwakilan DPRD Kalteng, para bupati se-Kalteng, Kapolda dan Wakapolda Kalteng, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat Kalteng. 

    Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, dirinya penuh semangat untuk bekerja membangun Kalteng yang maju, berkah, dan bermartabat.

    Hal ini dikarenakan banyaknya pembekalan dari retret kepala daerah yang menurutnya sangat bermanfaat untuk bisa membangun Bumi Pancasila.

    “Membangun Kalteng itu harus penuh semangat, kita lupakan perbedaan, kita harus berangkulan. Kalteng ini punya wilayah yang luas, 1 setengah luasnya dari pulau Jawa. Kalteng punya sumber daya alam yang melimpah, mari kita jaga bersama, kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” kata Agustiar Sabran.

    Tak lupa, Agustiar Sabran mengajak masyarakat Kalteng untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan melalui falsafah Huma Betang, di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Semua pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk memajukan dan memakmurkan Bumi Tambun Bungai, menuju Kalteng Maju, Berkah, dan Bermartabat. Saya meminta masyarakat kawal kinerja kami (bersama Edy Pratowo),” ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng tersebut.

    “Saya bersama Edy Pratowo siap melanjutkan estafet pembangunan Kalteng yang dipimpin Bapak Sugianto Sabran selama ini, dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta amanah,” tegasnya.

    “Bawang merah sambal terasi, benang dirajut menjadi baju, Kalteng berkah menjadi pondasi, sekarang saatnya Kalteng maju,” tutup Agustiar Sabran.

    Sugianto Sabran Siap Mengawal Kinerja Agustiar-Edy

    Dalam acara tersebut, Sugianto Sabran juga mendapat beberapa penghargaan dan cenderamata atas kinerjanya selama ini membangun Kalteng.

    Ia tak lupa berterima kasih kepada sang ibunda, istri, dan keluarganya yang telah memberikan support selama ini.

    “Sekarang saya berdiri sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Agustiar Sabran, abang saya, mengemban amanah untuk memimpin Kalimantan Tengah,” kata Sugianto Sabran.

    “Saya bisa berdiri di sini, kemarin menjadi Gubernur, karena doa orang tua. Tidak ada satu kekuatan selain doa orang tua. Tak lupa juga karena istri saya, karena lelaki yang sukses pasti ada wanita yang hebat di sisinya,” tambahnya.

    Sugianto Sabran sangat yakin Gubernur Agustiar Sabran dapat membawa Kalteng semakin maju, berkah, dan bermartabat. Apalagi, Gubernur Agustiar Sabran sudah mendapat pembekalan retret dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Sekarang (presiden) adalah Jenderal TNI (Prabowo), jiwa komandonya kuat. Saya dulu tidak ada retret. Sekarang visi hanya visi presiden, gubernur hingga bupati menjalankannya di tingkat daerah. Semua harus bersatu dari bupati, kepala dinas, hingga masyarakat untuk bergandengan bersama menjalankan program gubernur dan wakil gubernur,” kata Sugianto Sabran.

    “Saya yakin dengan hati yang bersih dan ikhlas, berpegang kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Insyallah kita mendapat jalan untuk membawa Kalteng maju dan bermartabat.” 

    “Kita membangun bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya, nanti pak Gubernur (Agustiar Sabran) yang mengembangkan,” kata Sugianto Sabran.

  • Banjir Melanda Jabodetabek, Politisi PSI Francine Widjojo Pilih Aksi Peduli Kucing yang Terdampak – Halaman all

    Banjir Melanda Jabodetabek, Politisi PSI Francine Widjojo Pilih Aksi Peduli Kucing yang Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tidak hanya memberikan bantuan kepada warga, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga turut membantu kucing-kucing yang menjadi korban banjir di Jabodetabek.

    Aksi ini dilakukan oleh Francine Widjojo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, yang tidak hanya fokus membantu warga tetapi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap hewan peliharaan, terutama kucing-kucing terdampak banjir.

    Melalui akun Instagram pribadinya @FrancineWidjojo, ia menawarkan bantuan berupa makanan kucing bagi pemilik hewan yang terdampak banjir di beberapa wilayah dapilnya di Jakarta Selatan, seperti Kecamatan Setiabudi, Cilandak, Pesanggrahan, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru.

    Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan makanan kucing, Francine hanya meminta mereka untuk mengirimkan foto bersama kucing peliharaan mereka beserta alamat dan titik pengungsian.

    “Inisiatif kami ini mendapat respons positif dari masyarakat, khususnya para pecinta hewan yang khawatir dengan nasib kucing-kucing mereka selama bencana,” kata Francine Widjojo dalam keterangannya, Kamis (6/3/2025).

    Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus mantan direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI, Francine memang dikenal aktif dalam berbagai advokasi perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia.

    Ia memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan hak-hak hewan dan kerap mengadakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan satwa di berbagai daerah.

    Sejak Rabu (5/3/2025), Francine dan timnya telah mendistribusikan makanan untuk kucing korban banjir di beberapa lokasi terdampak.

    Bahkan, ia turut menyelamatkan seekor anak kucing (kitten) yang ditemukan terlantar di dekat lokasi korban banjir. Beruntung, kitten tersebut akhirnya diadopsi oleh salah seorang pengurus PSI Jakarta Selatan.

    Tak berhenti di situ, Francine juga menginisiasi program sterilisasi gratis bagi kucing-kucing domestik milik warga yang terdampak banjir. Program sterilisasi ini akan dilaksanakan pada Sabtu (8/3/2025) di Klinik Leo n Vets, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    “Langkah ini diharapkan dapat membantu mengendalikan populasi kucing liar pasca-banjir serta meningkatkan kesejahteraan hewan peliharaan,” katanya.

    Sejak banjir melanda kawasan Jabodetabek pada Selasa dini hari (4/3/2025), ratusan kader dan anggota DPRD PSI di seluruh Jabodetabek turun tangan membantu warga yang terkena dampak.

    Bantuan yang diberikan bervariasi, mulai dari makanan siap saji, air minum, alat untuk membersihkan rumah, hingga penyediaan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang rumahnya terkepung banjir.

    Tidak hanya itu, para anggota DPRD PSI juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di daerahnya masing-masing guna menyampaikan keluhan warga serta memastikan bahwa bantuan dari pemerintah daerah sampai ke tangan para korban banjir, baik yang mengungsi maupun yang memilih bertahan di rumah mereka yang masih tergenang air.

     

  • Pakar sebut perlu ada perubahan syarat pencalonan anggota legislatif

    Pakar sebut perlu ada perubahan syarat pencalonan anggota legislatif

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan perlu ada perubahan syarat pencalonan anggota legislatif (caleg).

    Ardli menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi perkara Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan oleh Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang. Perkara tersebut menyoroti minimnya putra daerah mewakili daerah pemilihannya saat pemilu.

    “Sebaiknya memang ada perubahan aturan terkait syarat pencalonan anggota legislatif untuk menjamin bahwa mereka (caleg yang berasal dari luar dapil/konstituen, red.) akan bisa mewakili atau merepresentasikan kepentingan para pemilih dari dapil tempat mereka mencalonkan diri,” kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut perlu agar tidak membatasi atau melarang seorang warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai caleg di luar daerah asalnya.

    “Misalnya dengan menetapkan persyaratan tertentu, seperti pernah berdomisili dalam jangka waktu beberapa tahun di daerah di mana dia akan mencalonkan diri, ataupun persyaratan yang lain untuk menjamin dia mengenal betul dapilnya, sehingga kemudian bisa membawa kepentingan politik dapilnya ketika dia menjabat,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa persyaratan tersebut dibutuhkan karena idealnya seorang caleg ketika terpilih menjadi caleg dapat menjamin terselenggaranya politik representatif.

    Adapun Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang terdiri atas delapan mahasiswa memohon kepada MK melalui Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

    Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti minimnya putra daerah mewakili dapil tempat mereka dicalonkan. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 1.294 caleg pada Pemilu DPR 2024 tidak memiliki kedekatan dengan dapil karena mayoritas berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Sementara itu, dari total 9.917 orang dalam daftar calon tetap (DCT) yang disahkan KPU, sebanyak 5.701 caleg (57,5 persen) di antaranya tinggal di luar dapilnya, sedangkan 3.605 caleg (36,4 persen) dari total DCT tinggal di luar dapil dan tidak lahir di kabupaten/kota di dapilnya.

    Di sisi lain, caleg yang tidak berdomisili, tidak lahir, serta tidak pernah sekolah di wilayah dapil, baik tingkat SMA maupun perguruan tinggi, berjumlah 1.294 caleg atau 13 persen dari total jumlah caleg.

    Oleh sebab itu, para pemohon meminta kepada MK agar pasal tersebut dimaknai menjadi: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia asli dan harus memenuhi persyaratan: c. Bertempat tinggal di daerah pemilihan tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan KTP.”

    Mulanya, pasal tersebut berbunyi: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: c. bertempat tinggal di wilayah NKRI.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut caleg perlu berasal dari daerah konstituennya

    Pakar sebut caleg perlu berasal dari daerah konstituennya

    Mestinya ini menjadi terobosan bagi demokrasi kita, dan itu harus dipertimbangkan oleh MK.

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Asrinaldi mengatakan bahwa calon anggota legislatif (caleg) perlu berasal dari daerah konstituennya.

    “Saya setuju bahwa konsep perwakilan politik itu tidak sekadar mewakili partai politik, tetapi daerah pemilihan, ya tentu caleg dari daerah pemilihan (dapil) itu menjadi harus dipenuhi dulu,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Profesor Asrinaldi menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    Pasal 240 ayat (1) huruf c UU Pemilu berbunyi: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: c. bertempat tinggal di wilayah NKRI.”

    Menurut dia, bila caleg yang diusung partai politik berasal dari luar daerah pemilihan, maka berpotensi tidak mengetahui kebutuhan konstituennya.

    Oleh sebab itu, dia memandang perlu Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 dipertimbangkan oleh MK.

    “Mestinya ini menjadi terobosan bagi demokrasi kita, dan itu harus dipertimbangkan oleh MK,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa MK perlu mempertimbangkan karena saat ini makna berdemokrasi dengan sistem perwakilan sudah tidak berjalan dengan semestinya karena partai politik mendistribusikan kadernya yang bukan berasal dari daerah pemilihan sebagai caleg di sana.

    Perkara MK Nomor 7/PUU-XXIII/2025 dimohonkan oleh Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

    Aliansi tersebut terdiri atas delapan mahasiswa, yakni Ahmad Syarif Hidayaatuullah, Arief Nugraha Prasetyo, Samuel Raj, Alvin Fauzi Khaq, Aura Pangeran Java, Akhilla Mahendra Putra, Arya Ashfihani, dan Isnan Surya Anggara.

    Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti minimnya putra daerah mewakili dapil tempat mereka dicalonkan. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 1.294 caleg pada Pemilu DPR 2024 tidak memiliki kedekatan dengan dapil karena mayoritas berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya.

    Sementara itu, dari total 9.917 orang dalam daftar calon tetap (DCT) yang disahkan KPU, sebanyak 5.701 caleg (57,5 persen) di antaranya tinggal di luar dapilnya, sedangkan 3.605 caleg (36,4 persen) dari total DCT tinggal di luar dapil dan tidak lahir di kabupaten/kota di dapilnya.

    Di sisi lain, caleg yang tidak berdomisili, tidak lahir, serta tidak pernah sekolah di wilayah dapil, baik tingkat SMA maupun perguruan tinggi, berjumlah 1.294 caleg atau 13 persen dari total jumlah caleg.

    Menurut mereka, dinamika politik Indonesia cenderung menjadikan kader yang berada di sekitar dewan pimpinan pusat menjadi caleg. Hal itu dinilai mempersulit kader daerah yang telah konsisten berpolitik untuk membangun daerah mereka.

    Oleh sebab itu, para pemohon meminta kepada MK agar pasal tersebut dimaknai menjadi: “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia asli dan harus memenuhi persyaratan: c. Bertempat tinggal di daerah pemilihan tempat mencalonkan diri sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum penetapan calon dan dibuktikan dengan KTP.”

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Selama Ramadan, Ada Kurma hingga Biskuit

    JABAR EKSPRES – Program makan bergizi gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan suci Ramadan.

    Namun dalam pelaksanaannya, ada perubahan mekanisme di mana MBG selama Ramadan berbeda dengan hari-hari biasa.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, perubahan mekanisme itu terjadi pada menu-menu yang disediakan.

    Jika pada hari biasa, menu yang disediakan berupa makanan berat seperti nasi dengan lauk daging ayam, di Ramadan ini sangat berbeda.

    Adapun menu-menu MBG pada Ramadan berubah menjadi telur rebus, kurma, buah, hingga biskuit fortifikasi.

    BACA JUGA: Kick Off MBG Untuk Bumil dan Balita, DPRD Kota Bogor Siap Dukung Program Mendukbangga

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, belum lama ini mengungkapkan alasan perubahan mekanisme dan menu MBG selama Ramadan.

    Menurutnya, perubahan itu dilakukan menyesuaikan bulan Ramadan agar makanan bisa dibawa pulang ke rumah.

    “Untuk yang puasa, makanan bisa dimakan saat buka. Sementara yang tidak puasa bisa menikmati makanan itu di sekolah atau rumah,” ujarnya.

    Dadan menyampaikan, menu makanan selama Ramadan juga sudah dirancang agar tahan lama dan tetap memenuhi kebutuhan gizi.

    Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan inovasi dalam kemasan makanan.

    BACA JUGA: Program MBG di Jatinangor Sumedang Jadi Sorotan, Ada Makanan yang Berbau

    Untuk mengurangi sampah, makanan dikemas dalam kantong yang dapat digunakan kembali.

    Setiap hari, kantong harus dikembalikan dan ditukar dengan kantong berisi makanan baru.

    “Mekanisme ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga melatih kedisiplinan siswa,” tambah Dadan.

    Program MBG ini akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri, tanpa membedakan agama siswa.

    Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu pelaksanaan di daerah untuk menentukan apakah perlu penyesuaian khusus.

    Dadan berharap program ini dapat menjadi contoh bagi orang tua dalam menyajikan makanan sehat di rumah, khususnya selama Ramadan, untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan berminyak yang kurang baik bagi kesehatan anak.

  • Anggota DPRD Jabar Gelar Roadshow Kesehatan dan Pelatihan Ekonomi di Banjar

    Anggota DPRD Jabar Gelar Roadshow Kesehatan dan Pelatihan Ekonomi di Banjar

    JABAR EKSPRES – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) XIII, Hj. Tina Wiryawati, SH, MM, mengadakan serangkaian kegiatan sosial di tiga lokasi Kota Banjar pada 5 hingga 6 Maret 2025.

    Roadshow ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan ekonomi untuk perempuan, serta pembagian paket sembako, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan dibuka pada 5 Maret 2025 di Desa Balokang, Kecamatan Banjar. Masyarakat antusias menerima layanan kesehatan gratis dan bantuan sembako.

    Tina Wiryawati, yang juga Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jabar, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan kesehatan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kesehatan adalah prioritas. Kami hadir untuk memastikan masyarakat mendapat layanan langsung sekaligus mensosialisasikan program pemerintah,” ujar Tina, Kamis (6/3).

    BACA JUGA: Wali Kota Banjar Serahkan 1.525 Bantuan Modal Usaha Mikro

    Ia juga berdialog dengan warga guna menampung aspirasi terkait masalah kesehatan dan kesejahteraan.

    Pada hari kedua, Tina fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dengan menggelar pelatihan pembuatan minyak telon di Dusun Sindangmulya, Desa Kujangsari. Tanpa ragu, ia duduk berlesehan bersama puluhan ibu-ibu, membimbing proses produksi minyak telon dari awal.

    “Keterampilan ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Pemasaran bisa dimulai dari lingkungan sekitar dengan harga terjangkau,” jelas Tina.

    Peserta juga menerima paket sembako dan janji subsidi bahan baku jika pelatihan sukses.

    Tina menambahkan, program pemberdayaan ini mencakup pelatihan lain seperti pembuatan sabun bayi, tata rias, dan merangkai bunga.

    BACA JUGA: Jalan Rusak Akibat Proyek Pipa Pertamina, Kecelakaan Fatal Hantui Warga Banjar

    Rangkaian roadshow ditutup di Kelurahan Pataruman dengan pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan sistem jemput bola, memudahkan warga yang berpuasa Ramadan. Tim medis (1 dokter dan 2 perawat) menyediakan layanan kesehatan lengkap dengan obat-obatan dan sembako.

    Tina juga memanfaatkan momen ini untuk reses, mendengar keluhan warga secara langsung. “Aspirasi ini akan menjadi dasar perjuangan kami di DPRD,” tegasnya.

    Kegiatan ini mendapat apresiasi warga, terutama di bulan Ramadan. “Bantuan kesehatan dan sembako sangat membantu kami,” ujar salah satu peserta.

  • Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    Dugaan Terjadi Markup di Proyek Puskesmas DTP Cimanggung, Kinerja DPRD Sumedang Dipertanyakan

    JABAR EKSPRES – Persoalan proyek Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) di wilayah Desa Sindanggalih, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tengah jadi sorotan. Pasalnya, harga pembelian lahan dinilai terlalu tinggi, sehingga diduga terjadi markup.

    Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Kabupaten Sumedang mempertanyakan sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumedang, khususnya Komisi IV.

    Kabiro Hukum LSM GMBI DPD Sumedang, Suryadinata mengatakan, pihaknya menilai sikap Komisi IV DPRD Sumedang kurang kritis, dalam mengawasi penggunaan anggaran daerah, khususnya terkait pembelian lahan untuk pembangunan Puskesmas DTP Cimanggung.

    BACA JUGA: Proyek Puskesmas DTP Cimanggung Sumedang Diduga Dimarkup, LSM GMBI Pertanyakan Harga Lahan yang Tinggi

    “LSM GMBI mengungkapkan keheranan kami terhadap diamnya anggota DPRD Sumedang, terutama dari Komisi IV, yang memiliki peran dalam pengawasan anggaran,” katanya, Kamis (6/3).

    Pria yang akrab disapa Surya itu menilai, terkait proyek Puskesmas DTP Cimanggung, seharusnya ada sikap kritis oleh Komisi IV DPRD Sumedang, termasuk perlunya transparansi dalam menyetujui penggunaan dana publik.

    “Saya merasa sangat aneh, padahal di Cimanggung sendiri ada anggota DPRD dari Komisi IV,” bebernya.

    “Kenapa ada unsur pembiaran dalam persoalan ini? Pengajuan anggaran seperti ini harus melalui persetujuan DPRD, terutama Komisi IV yang bermitra dengan Dinas Perkimtan,” lanjut Surya.

    BACA JUGA:Fraksi Partai Golkar Dukung Penuh Pembahasan Perda Bank Sumedang untuk Dorong Ekonomi Daerah

    Dia mempertanyakan, kenapa anggota dewan diam saja, ada apa dengan para legislator khususnya di Komisi IV DPRD Sumedang menyetujui hal ini begitu saja.

    LSM GMBI menyoroti khususnya anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang mencakup Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung.

    Surya menyebutkan beberapa nama anggota dewan dari Komisi IV, termasuk Sonia Sugian dan Cucu Perawati yang seharusnya turut mengawasi kebijakan ini.

    BACA JUGA: Aplikasi ‘Berhidmat’ Permudah ASN Sumedang Tadarus Al-Qur’an selama Ramadan

    “Kalau memang penegak hukum serius, seharusnya mereka memanggil anggota DPRD yang terlibat dalam persetujuan anggaran ini,” ucapnya.

    Surya menerangkan, pihaknya sebagai lembaga swadaya masyarakat hanya bisa mengawal, tapi wewenang ada di tangan penegak hukum.

  • Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi

    Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi

    Personel PMI Jaksel saat mengevakuasi korban bencana banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jaksel, DKI Jakarta. ANTARA/HO-Humas PMI Pusat

    BPBD: Alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan berfungsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 10:28 WIB

    Elshinta.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, berfungsi seperti semestinya dan itu sudah dilakukan pengecekan oleh petugas.

    “Setelah kami cek di lokasi, ternyata alat berfungsi normal,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Yohan mengatakan setelah menerima laporan adanya kerusakan alat peringatan dini banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, petugas langsung mengecek ke lokasi tersebut.

    Namun setelah dilakukan pengecekan, lanjut Yohan, alat yang diinformasikan rusak ternyata masih berfungsi normal. Dengan demikian isu yang menyebut adanya kerusakan dinilai kurang tepat.

    “Kalau yang dimaksud di Pengadegan, memang tidak rusak. Alat EWS (Early Warning System) merupakan hibah dari Pemerintah Jepang,” katanya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menerima pengaduan dari warga Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, yang berada di bantaran Kali Ciliwung bahwa perangkat EWS di daerah itu rusak atau tidak berfungsi.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendung Katulampa, padahal saat itu sudah mencapai titik kritis,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menyayangkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan alat peringatan dini banjir berfungsi secara optimal.

    Untuk itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan kesiapan alat-alat peringatan dini banjir yang ada menyusul kejadian tersebut.

    Ia juga menyayangkan alat yang begitu mahal harganya ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik.

    Sumber : Antara

  • Jika Benar Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, Kacau!

    Jika Benar Alat Peringatan Dini Banjir Rusak, Kacau!

    Jakarta

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta August Hamonangan, mengaku menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, rusak dan tidak berfungsi saat ketinggian air di Bendungan Katulampa naik. Warga juga mengakui kondisi tersebut.

    Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengatakan jika benar alat peringatan dini banjir rusak, maka ini akan sangat berbahaya. Hal itu, katanya, karena alat tersebut menyangkut keselamatan jiwa warga Jakarta.

    “Namun kalau ini benar informasi ini maka ini sangat kacau, menurut saya jika alat itu tidak berfungsi atau rusak karena ini menyangkut keselamatan jiwa masyarakat,” kata Ali Lubis kepada wartawan, Rabu (5/3/2025).

    Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra, Ali Lubis. Foto: (Dok. Istimewa)

    Ali meminta dinas terkait harus mengecek apakah ada alat peringatan dini banjir yang tidak berfungsi di masyarakat. Jika ternyata ditemukan ada, maka, kata Ali, harus segera diperbaiki.

    “Untuk solusi terkait tidak berfungsinya atau rusaknya alat peringatan dini ini harus dicek dulu oleh pihak berwenang dalam hal ini dinas terkait apakah benar rusak atau tidak berfungsi,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Jika benar, maka harus segera diperbaiki segera apalagi saat ini masih musim hujan dan banjir,” imbuhnya.

    Alat Peringatan Dini Banjir Dilaporkan Tak Berfungsi

    August Hamonangan sebelumnya mengaku menerima laporan alat peringatan dini banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan, rusak dan tidak berfungsi. Padahal, saat itu ketinggian air di Bendungan Katulampa mengalami kenaikan.

    “Kami mendapatkan laporan bahwa alat pengeras suara yang harusnya memperingatkan warga akan bahaya terjadinya banjir di Pengadegan tidak berbunyi. Padahal, ketinggian air di Bendungan Katulampa pada saat itu sudah mencapai titik yang kritis,” kata August melalui keterangan tertulis, Selasa (4/3).

    Penasihat Fraksi PSI DPRD DKI ini meminta supaya peristiwa serupa tak terulang. Dia mendorong agar Pemprov Jakarta memastikan betul alat-alat peringatan dini banjir berfungsi dengan baik.

    “Jangan sampai hal ini terulang kembali. Pemprov DKI Jakarta harus ingat bahwa keselamatan warga adalah yang utama. Sehingga, mereka harus memastikan alat-alat kesiapan banjir harus berada dalam kondisi yang prima,” tegasnya.

    Selain itu, August juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan pembangunan infrastruktur-infrastruktur pengendali banjir di sekitar wilayah ibu kota.

    Pengakuan Warga

    Sejumlah warga di Pengadegan, Pancoran, Jaksel mengakui tak ada alat peringatan dini banjir sebagai antisipasi bencana. Warga hanya mendapatkan informasi potensi banjir dari ketua RT setempat.

    “Tak ada (alat) peringatan dini, informasi cuma dari pak RT,” kata warga RT 07/RW01 bernama Kartini dilansir Antara, Rabu (5/3).

    Kartini mengatakan pada 2020, alat peringatan dini berupa pengeras suara atau toa yang dipasang di Kantor Kelurahan Pengadegan berfungsi dengan baik.

    Pada waktu itu, dia beserta keluarga yang sudah tinggal selama 10 tahun di sana sudah terbiasa berkemas usai adanya informasi banjir yang disampaikan lewat alat peringatan dini banjir berupa pengeras suara.

    “Tahun 2020 ada alatnya, kita bisa langsung ngungsi,” ujarnya.

    (whn/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • DPRD Depok Beri Bantuan Kebutuhan Pokok Korban Banjir – Page 3

    DPRD Depok Beri Bantuan Kebutuhan Pokok Korban Banjir – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Qonita Lutfiyah turun langsung melihat warga terdampak banjir di Perumahan Sawangan Asri, Sawangan, Depok. Anggota DPRD tersebut bersama Qonita Lutfiyah Center memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada warga terdampak.

    Qonita mengatakan, usai mendapatkan kabar terdapat pemukiman warga terdampak banjir, berusaha menyempatkan diri melihat secara langsung ke lokasi banjir. Qonita turun ke sejumlah titik warga yang terdampak banjir, salah satunya di sekitar Perumahan Sawangan Asri.

    “Kita turun ke beberapa titik yang memang sedang terkena musibah banjir,” ujar Qonita saat ditemui Liputan6.com, Selasa (4/3/2025).

    Qonita menjelaskan, guna meringankan beban warga terdampak banjir, melalui Qonita Lutfiyah Center memberikan bantuan kebutuhan pokok, salah satunya sembako. Bantuan diberikan langsung kepada warga terdampak maupun tempat penampungan sementara.

    “Kita berikan bantuan langsung dari pintu ke pintu menerobos genangan banjir maupun ke posko pengungsian sementara,” jelas Qonita.

    Adapun bantuan yang diberikan berupa biskuit, susu, teh mie instant, telur, dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Tidak hanya itu, Qonita turut memberikan bantuan berupa makanan siap saji.

    “Iya, ada makanan-makanan siap saji, semoga ini dapat memberikan keringan kebutuhan warga terdampak banjir,” ucap Qonita.