Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • DPRD Bandung Barat Minta Efisiensi Tak Kurangi Proyek Pembangunan Jalan: Itu kan Urgen

    DPRD Bandung Barat Minta Efisiensi Tak Kurangi Proyek Pembangunan Jalan: Itu kan Urgen

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi berharap proyek fisik yang penting dan terencana tidak terdampak efisiensi anggaran.

    Pasalnya, infrastruktur salah satunya pembangunan jalan tergolong urgensi, sehingga tidak seluruhnya terkena efisiensi anggaran seperti yang diperintahkan pemerintah pusat.

    “Kalau jalan kan urgen, dan
itu tetap harus dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/3/2025).

    BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Secara garis besar efisiensi anggaran, kata Mahdi, perlu dipilah-pilah terlebih dahulu. Menurutnya terdapat tiga macam yang menjadi pertimbangannya yaitu bersifat urgensi, menengah dan tidak urgensi.

    “Nah itu yang bisa diefesiensi yang mana saja, makanya sampaikan dibagi tiga gitu. Kategori urgen, artinya gak bisa diefesiensi, menengah bisa fifty-fifty, kalau yang tidak urgen, itu bisa efesiensi total,” paparnya.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Mahdi meminta Pemda Bandung Barat terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama di wilayah pelosok yang terkendala infrastruktur.

    BACA JUGA:Efek Efisiensi dan Larangan Study Tour, Sektor Wisata di Bandung Barat Makin Lesu

    “Kami (DPRD) sudah bertemu dengan bupati dan OPD Bandung Barat beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu membahas mengenai efisiensi anggaran tahun 2025,” katanya.

    “Pertemuan itu lebih fokus membahas program pembangunan mana saja yang bisa diefisiensikan tahun ini,” sambungnya.

    Meski demikian, Mahdi berharap jika program fisik atau infrastruktur memang diperlukan masyarakat maka anggarannya semestinya tidak akan dipangkas.

    BACA JUGA:Perhitungan Efisiensi Anggaran Jabar Sebesar Rp5,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Itu Belum Final!

    Ia mencontohkan anggaran perbaikan atau perawatan jalan di Kabupaten Bandung Barat seharusnya tidak terpengaruh dengan efisiensi karena banyak jalan yang mengalami kerusakan.

    Selain itu, kata dia, keselamatan di jalan merupakan prioritas dan saat ini ada beberapa ruas jalan di Bandung Barat yang rusak akibat cuaca ekstrem dan butuh penanganan segera.

    “Kondisi jalan rusak ini menyulitkan masyarakat, apalagi kalau sampai ada korban. Karena itu kita harus bersama-sama mengupayakan anggaran itu tetap ada,” tandasnya. (Wit)

  • Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memperlihatkan emosi yang bertolak belakang pada saat mengunjungi kawasan wisata Bogor, Jawa Barat.

    Salah satu kawasan wisata yang dikunjungi, yaitu Hibisc Fantasy. Hibisc Fantasy berada di  Kebun Teh Puncak Bogor, Jl. Raya Puncak – Gadog, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Untuk diketahui, Demul, sapaan akrab Dedi Mulyadi meninjau kawasan wisata Bogor selama dua hari terakhir ini.

    Jika pada hari Kamis (6/3/2025) kemarin Dedi Mulyadi menangis, hari ini Dedi Mulyadi tertawa.

    Bagaimana Ceritanya?

    Pada Kamis kemarin, Dedi Mulyadi mengunjungi tempat wisata di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pada saat mengunjungi lokasi itu, dia terlihat lesu.

    Matanya melihat ke arah kejauhan.

    Dedi Mulyadi menangis melihat alih fungsi lahan di kawasan itu.

    Pada saat mengunjungi kawasan itu, Dedi Mulyadi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.

    Wawan berupaya menenangkan Dedi Mulyadi.

    Wawan tersebut ketika Dedi Mulyadi menanyakan soal perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata itu mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu bupati?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Demul yang gusar melihat pengerusakan alam itupun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak Ini sudah berizin dikeluarkan oleh bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Demul.

    Hari Ini Tertawa

    Pada Jumat ini, Dedi Mulyadi kembali mendatangi kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Pada kunjungannya ke kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemukan kondisi yang mengejutkan. 

    Salah satu temuan yang mengejutkan adalah sungai alami yang tertutup beton, yang ternyata menjadi salah satu penyebab banjir yang sering melanda wilayah Puncak. 

    Dedi Mulyadi menyatakan bahwa aliran air yang seharusnya mengalir dengan lancar kini terhambat, menyebabkan limpahan air ke wilayah sekitar.

    Tak hanya itu, Kang Dedi juga sempat berkeliling dan menyaksikan berbagai masalah lain, termasuk area longsor yang ditutup dengan terpal. 

    Meski kecewa dengan temuan tersebut, Kang Dedi tetap menunjukkan sisi positif dengan tertawa saat menyaksikan keadaan tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pembongkaran di Hibisc Fantasy berjalan sesuai rencana.

    Selain temuan sungai yang tertutup, perhatian Kang Dedi juga tertuju pada sebuah titik di kawasan Hibisc Fantasy yang ditutupi terpal.

    ernyata, area tersebut merupakan lokasi longsor. Mengetahui hal ini, Kang Dedi tak bisa menahan tawa. 

    “Ini karena longsor? Oh dikasih garis bukan oleh Satpol,” ujar Kang Dedi.

    “Ini longsor, di sana kan banjir pak,” jawab pria yang diduga pegawai Hibisc.

     

  • Menko Zulkifli Keluhkan Pengelolaan Sampah Rumit akibat Banyak Aturan, 3 Perpres Digabung Jadi Satu – Halaman all

    Menko Zulkifli Keluhkan Pengelolaan Sampah Rumit akibat Banyak Aturan, 3 Perpres Digabung Jadi Satu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menggabungkan berbagai regulasi pengelolaan sampah di Indonesia.

    Ia mengeluhkan saat ini pengelolaan sampah di Indonesia rumit karena ada tiga regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang mengaturnya.

    Perpres yang dimaksud adalah Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

    Lalu, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

    Terakhir, Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu akan menyatukan ketiga perpres tersebut menjadi satu.

    “Manajemen pengelolaan sampah secara umum ada tiga Perpres yang akan kita jadikan satu,” katanya di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (7/3/2025).

    Pengelolaan sampah untuk kebutuhan elektrifikasi atau pengolahan menjadi energi listrik juga disebut rumit. Ada banyak peraturan yang mengikat mulai dari level pemerintah daerah, DPRD, hingga kementerian.

    Maka dari itu, ia akan memangkas peraturan yang ada, sehingga akan memudahkan PLN dalam pembelian sampah tersebut untuk kebutuhan elektrifikasi.

    Pemangkasan peraturan ini sama seperti yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu pada rantai distribusi penyaluran pupuk bersubsidi.

    Dia bilang, PLN nantinya cukup meminta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “PLN yang beri izin Kementerian ESDM. Izin dari Kementerian ESDM langsung ke PLN, selesai, tinggal nanti kewajiban Pemerintah Daerah seperti apa,” ujar Zulhas.

    Kemudian, terkait dengan tarif, ia mengatakan tipping fee atau biaya pengelolaan sampah akan ditiadakan. Biasanya, besaran tipping fee tiap daerah itu berbeda.

    Zulhas mengatakan tipping fee akan ditiadakan dan dijadikan menjadi satu tarif, tetapi akan mengalami kenaikan.

    “Tarifnya ini kami jadikan satu, tidak ada lagi tipping fee, tapi tarifnya ini naikkan dari 13,35 sen jadi antara 19-20 sen, sehingga satu pintu. Nanti selisihnya akan disubsidi untuk kemudian ditagih kepada Kementerian Keuangan,” ucap Zulhas.

    Dengan begitu, Zulhas berharap persoalan sampah yang menggunung bisa terselesaikan.

    “Jadi, dengan dipangkas prosedur yang rumit menjadi singkat, diharapkan dalam 5 tahun ini kita bisa menyelesaikan di 30 provinsi karena sampah kita ini sudah menggunung,” kata Zulhas.

  • Harga bahan pokok meroket, Komisi B DPRD DIY desak Pemda gelar operasi pasar

    Harga bahan pokok meroket, Komisi B DPRD DIY desak Pemda gelar operasi pasar

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Harga bahan pokok meroket, Komisi B DPRD DIY desak Pemda gelar operasi pasar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Harga bahan pokok sebelum dan seminggu setelah Ramadan terus merangkak naik. Sejumlah bahan pokok seperti telur dan daging bahkan mengalami kenaikan yang cukup tajam.

    Kondisi harga barang pokok yang naik ini dikeluhkan tidak hanya oleh pengunjung pasar tradisional namun juga para pedagang. Meskipun ini sebagai fenomena tahunan, namun tetap perlu diambil langkah stabilisasi.

    “Pemda perlu segera melakukan operasi pasar. Harga akan lebih terkendali apabila pasokan barang ditambah. Pemda harus hadir secara nyata, mohon OPD untuk segera melakukan operasi pasar pada komoditas yang baik tidak wajar. Jangan hanya beras dan minyak goreng, yang lonjak tinggi justru telur,” ujar Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, Kamis (6/3).

    Politisi PDIP DIY yang biasa dipanggil Mbak Ndari menyatakan bahwa upaya stabilisasi harga menjadi penting dilakukan. Kenaikan harga bahan pangan sudah dikeluhkan oleh warga, terlebih para ibu-ibu yang harus mengatur ketat keuangan rumah tangga ditengah kondisi ekonomi makro yang tidak baik-baik saja.  

    Komisi B DPRD DIY akan memastikan bahwa kebijakan pro rakyat ini telaksana dengan baik. DPRD sudah menyetujui anggaran program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program stabilisasi harga melalui operasi pasar. Sebagai Legislatif akan terus mengawasi pelaksanaan kegiatan ini, dan terus menyerap aspirasi warga, khususnya dari para ibu-ibu yang terkena dampak langsung apabila harga-harga melonjak. 

    “Saya berharap, proses pengadaan bahan operasi pasar sedapat mungkin juga menyerap dari hasil para petani dan peternak lokal. Ini praktik nyata kemitraan ekonomi, sekaligus menjalankan misi stabilisasi harga,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Politisi perempuan PDIP dari Dapil Bantul ini, menegaskan proses operasi pasar selain prioritas pada titik-titik strategis di wilayah kapanewon yang jumlah warga miskin masih banyak, juga proses pengadaan sedapat mungkin menyerap hasil produksi petani dan peternak lokal sehingga terbangun simbiosis mutualisme.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Formappi: Gugatan di MK soal KTP caleg harus sesuai dapil masuk akal

    Formappi: Gugatan di MK soal KTP caleg harus sesuai dapil masuk akal

    Emosinya sebagai akamsi (putra daerah) akan lebih terasa ketimbang wakil rakyat dari tempat lain yang ditunjuk partai

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan calon anggota legislatif (caleg) yang harus berdomisili atau ber-KTP sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masuk akal terkait dengan konteks kaderisasi partai politik.

    Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.

    “Idealnya sih caleg seharusnya datang dari tempat rakyat yang ingin diwakilinya. Peran wakil rakyat yang harus memperjuangkan aspirasi warga di dapil akan jauh lebih bermakna jika yang berjuang adalah orang yang menyelami lahir dan batin persoalan warga di dapil,” kata Lucius saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selama ini, kata dia, ada kecenderungan bahwa penentuan caleg yang didaftarkan untuk ikut ke dalam pemilu anggota legislatif (pileg) merupakan kewenangan dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik. Dengan begitu, caleg yang diusung untuk berbagai dapil di Tanah Air merupakan kader yang berdomisili di Jakarta.

    Fenomena tersebut dia nilai tidak adil bagi caleg atau kader dari daerah yang mungkin sudah matang untuk dicalonkan, tetapi yang bersangkutan tak punya akses untuk dipilih oleh DPP.

    Menurut dia, hubungan antara rakyat dan wakilnya memang akan lebih intim jika yang menjadi wakil itu benar-benar dikenal dan terlibat dalam persoalan dan perjuangan warga di dapil.

    “Emosinya sebagai akamsi (putra daerah) akan lebih terasa ketimbang wakil rakyat dari tempat lain yang ditunjuk partai,” kata dia.

    Untuk itu, kata dia, perlu ditegaskan terkait bagaimana upaya memprioritaskan kader sesuai dengan domisili dapil dalam pencalonan anggota legislatif. Namun, hal itu juga tidak bisa menjadi suatu keharusan karena ada hal lainnya mengenai administratif.

    “Enggak bisa juga langsung menjadikannya sebuah keharusan karena dalam banyak hal ada banyak akamsi yang domisilinya di tempat lain karena alasan pekerjaan. Jadi akamsi enggak bisa hanya diukur dari alamat domisili saja,” kata dia.

    Berdasarkan informasi yang tertera dalam laman resmi MK, sebelumnya aliansi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang, Jawa Tengah, merasa resah dengan besarnya persentase calon anggota legislatif (DPR/DPRD) yang berdomisili bukan di wilayah daerah pemilihannya (dapil).

    Hal ini terlihat dari daftar calon tetap periode 2019—2024 yang ada pada laman KPU per 28 September 2018, terdapat 3.387 atau 59,53 persen caleg yang berdomisili bukan di wilayah dapilnya.

    Untuk itu, para mahasiswa itu mengajukan uji Pasal 240 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi.

    Pada sidang pendahuluan Perkara Nomor 7/PUU-XXIII/2025 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan dua hakim konstitusi: Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, pada hari Rabu (5/3).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Warga Ngamuk Bongkar Hibisc Fantasy yang Diduga Jadi Pemicu Banjir, Satpol PP Tak Berkutik

    Warga Ngamuk Bongkar Hibisc Fantasy yang Diduga Jadi Pemicu Banjir, Satpol PP Tak Berkutik

    TRIBUNJATIM.COM – Tempat wisata Hibisc Fantasy dianggap melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga menyebabkan bencana banjir bandang di kawasan Puncak.

    Ratusan warga Puncak pun turun tangan membongkar paksa wisata Hibisc Fantasy Puncak, Kamis (6/3/2025) sore.

    Petugas Satpol PP hanya diam dan tak bisa berbuat banyak di tengah kekacauan tersebut.

    Diberitakan, warga di sekitar lokasi objek wisata Hibisc Fantasy Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengamuk.

    Hal itu dipicu lantaran Satpol PP tidak membongkar tempat wisata yang lokasinya berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, tersebut.

    Padahal Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Kamis (6/3/2025), sudah tegas memerintahkan Hibisc Fantasy Puncak dibongkar, karena dianggap menjadi biang kerok banjir bandang.

    Menurut seorang warga, Satpol PP Kabupaten Bogor bukannya langsung membongkar, tapi malah memasang tanda ‘pengawasan’.

    “Jangan mau dibodohi,” teriak seorang warga yang mengamuk sambil melempar palang yang hendak digunakan untuk penutupan akses masuk.

    “Aing mah lahir jeung gede di dieu, teu sieun aing (saya lahir dan besar di sini, saya tidak takut),” ucap dia lagi.

    Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak menikmati tanah negara atau digaji oleh negara.

    Dirinya hanya ingin kawasan Puncak kembali hijau.

    “Aing mah hayang jadikeun deui leweung (saya ingin dikembalikan lagi jadi hutan),” katanya.

    Warga pun meminta Satpol PP Kabupaten Bogor melaksanakan perintah Dedi Mulyadi.

    “Disegel, hari ini bongkar! Buktikan!” teriak dia lagi.

    Warga di sekitar lokasi objek wisata Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat, mengamuk. Hal itu dipicu lantaran Satpol PP tidak membongkar tempat wisata yang lokasinya berada di Cisarua, Kabupaten Bogor, tersebut. (TikTok/mang_uka)

    Warga juga menyinggung soal ucapan Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi.

    “Bieu isuk keneh ngomong, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, tolong bongkar, saya tidak mau tahu. Ayo dong, jangan bodohi masyarakat,” kata warga yang lainnya.

    Warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri.

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut.

    Satpol PP yang berada di lokasi tak berkutik dan mampu tidak bisa mencegah tindakan warga.

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang! Takbir!” teriak salah seorang warga, melansir TribunnewsBogor.com.

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy.

    Tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran.

    Warga Puncak, Hendrik (38) menyebut, tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang.

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi?”

    “Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar.”

    “Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik.

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga.

    Wisata keluarga ini awalnya mengantongi izin pengelolaan 4.800 meter persegi, tetapi pembangunannya meluas hingga 15.000 meter persegi, bahkan mencapai pinggir sungai.

    Pintu masuk destinasi wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak Bogor dirobohkan massa, Kamis (6/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Sementara itu, anggota Satpol PP Pemprov Jawa Barat, Khairul mengatakan, palang yang dibo​ngkar warga tersebut bukan dari pihaknya, melainkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Saya hanya membantu (pasang), makanya enggak dipasang enggak apa-apa. Niat kami baik, puasa, hanya membantu saja, yang di sana sudah terpasang, Pak,” kata Khairul.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi mengatakan, masyarakat mendesak operator alat berat yang ada di lokasi untuk melakukan pembongkaran.

    “Ada pihak yang ingin segera, tidak menunggu deliniasi dan sebagainya,” ungkapnya, Kamis (6/3/2025).

    “Sehingga tadi dengan cara mereka, secara maksa minta tenaga operator untuk melakukan pembongkaran gerbang, nah, itu yang terjadi hari ini,” lanjut Ade.

    Ade mengungkapkan bahwa masyarakat yang bergerak tersebut juga merupakan gabungan dari pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban di sepanjang pinggiran Jalan Raya Puncak.

    “Jadi tadi aksi massa dari masyarakat yang ada di sini terutama yang mantan-mantan PKL di sekitar kawasan ini.”

    “Mereka meluapkan kepuasannya untuk menandai bahwa kawasan Hibisc ini ditertibkan,” sambung Ade.

    Lebih lanjut Ade mengungkan bahwa bangunan yang dibongkar tersebut memang tidak masuk dalam site plan.

    “Gerbang ini setelah kami tadi cek dengan DPKPP, ternyata ada perubahan. Jadi site plan yang diajukan itu berubah.”

    “Jadi kalau dibongkar hari ini, juga memang ini ada ketidaksesuaian,” ujarnya, Kamis (6/3/2025).

    Ade menjelaskan, dalam melakukan pembongkaran, pihaknya harus sesuai dengan prosedur.

    Ia mengaku tidak ingin tindakan yang dilakukan justru salah sararan karena terdapat bangunan yang sudah berizin sehingga perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu.

    Pasalnya, sekitar 4.800 dari 15.000 meter persegi kawasan tersebut telah mengantongi izin.

    “Jadi itu peralatan yang kami siapkan, personel ada yang kami siapkan, tapi langkah kami tidak langsung main bongkar, kami lakukan deliniasi dulu.”

    “Kami tidak mau main bongkar, ternyata yang berizin dan itu salah,” jelasnya.

    Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat, M Ade Afriandi, ditemui di Hibisc Fantasy Puncak, Kamis (6/3/2025). (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Profil Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi soal Jam Kerja ASN – Halaman all

    Profil Citra Pitriyami, Bupati Pangandaran yang Tak Ikuti Arahan Dedi Mulyadi soal Jam Kerja ASN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Bupati Pangandaran Citra Pitriyami memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait perubahan jam kerja aparatur sipil negara (ASN) selama Ramadan 2025. 

    Citra Pitriyami membeberkan sejumlah alasannya.

    Satu diantaranya, Citra Pitriyami mengatakan sebagai kepala daerah dirinya memiliki wewenang untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya.

    Citra menegaskan bahwa keputusan ini tetap mengacu pada efisiensi kerja ASN tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

    “Jadi jam kerja kita masih tetap seperti biasa,” ujar Citra Pitriyami kepada sejumlah wartawan di Setda Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Rabu (5/3/2025).

    Keputusan ini menuai perhatian publik karena berbeda dengan kebijakan di daerah lain di Jawa Barat.

    Namun, Citra menegaskan bahwa aturan jam kerja di Pangandaran tetap sesuai dengan kebutuhan daerah dan efektivitas kerja ASN.

    Profil Citra Pitriyami

     Hj. Citra Pitriyami, S.H nama lengkapnya.

    Dikutip dari TribunWiki.com, Citra Pitriyami lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 12 Juli 1983.

    Saat ini, ia telah berusia 42 tahun.

    Dia adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpilih sebagai Bupati Pangandaran, Jawa Barat periode 2025 hingga 2030.

    Citra yang berpasangan dengan Wakil Bupati Pangandaran terpilih, Ino Darsono telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025).

    Sebelum terpilih menjadi Bupati Pangandaran, Citra pernah bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan sebagai Manajer selama periode 2010 hingga 2015.

    Ia pun juga pernah menjabat Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

    Pendidikan

    Citra Pitriyami diketahui pernah mengenyam pendidikan di SDN Karangbenda dan lulus tahun 1995.

    Kemudian, ia melanjutkan sekolah di SMPN 1 Parigi dan SMAN 1 Parigi, masing-masing lulus tahun 1998 dan 2001.

    Lulus SMA, Citra meneruskan studi S1 di Universitas Jenderal Soedirman, dan berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum tahun 2006.

    Karier

    Citra Pitriyami mengawali karier setelah lulus kuliah.

    Ia sempat bekerja sebagai wiraswasta dan menjabat sebagai manajer pada 2010 hingga 2015. 

    Kemudian, Citra mulai tertarik dan terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PDI Perjuangan.

    Pada saat Pilkada 2019, ia mencalonkan dari PDI Perjuangan di Dapil I Pangandaran sebagai anggota legislatif dan dilantik menjadi anggota DPRD Pangandaran periode 2019 hingga 2024.

    Wanita kelahiran Ciamis itu, kembali maju sebagai anggota DPRD Pangandaran periode 2024 hingga 2029. 

    Meskipun terpilih kembali, ia memutuskan untuk mundur karena mengikuti kontestasi Pilkada 2024 sebagai calon Bupati.

    Ia berhasil terpilih menjadi orang nomor satu di Pangandaran dengan menjabat sebagai Bupati Pangandaran periode 2025 hingga 2030.

    Harta Kekayaan

    Mengutip e-LHKPN KPK, Citra Pitriyami diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 899.848.734.

    Laporan harta kekayaan Citra Pitriyami terakhir kali diterbitkan pada 31 Desember 2023. 

    Adapun rincian kekayaan Citra Pitriyami yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 980.000.000                             

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 603 m2/340 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp 980.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 450.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V A/T / MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 450.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 46.000.000                                   

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 23.848.734                        

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 1.499.848.734.

    Citra Pitriyami tercatat memiliki hutang sebesar Rp 600.000.000, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 899.848.734. 

    Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com/Tribun Jabar

     

  • Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    Viral Hibisc Fantasy Dibongkar Paksa Warga, Disebut Dalang Banjir, Berawal dari Titah Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah disegel, wahana BUMD PT Jaswita, Hibisc Fanatasy, dibongkar paksa oleh warga Puncak Bogor, Kamis (6/3/2025) sore.

    Tindakan ini pun viral di media sosial.

    Pembongkaran dilakukan warga setelah wahana disegel Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menduga tempat wisata itu menjadi dalang banjir bandang yang terjadi belakangan ini.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Menurutnya, Hibisc Fantasy melanggar tata lingkungan dan izin lahan hingga merusak alam.

    Sebab itu, Dedi langsung memutuskan untuk membongkar tempat tersebut.

    Dedi bahkan memerintahkan Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk segera mengerahkan alat berat guna merobohkan bangunan tersebut. 

    Namun, meski ekskavator sudah tiba, pembongkaran tak kunjung dilakukan. 

    Melihat itu, warga yang sudah tersulut emosi akhirnya bertindak sendiri. 

    Mereka menyabotase ekskavator dan mulai merobohkan gerbang utama wisata tersebut. 

    Satpol-PP yang berada di lokasi tak mampu mencegah tindakan warga. 

    “Gubernur aing nyuruh bongkar, bongkar sekarang. Takbir!” teriak salah seorang warga. 

    Cekcok sempat terjadi antara warga dan karyawan Hibisc Fantasy, tetapi petugas Satpol-PP hanya turun tangan untuk melerai, bukan untuk mencegah pembongkaran. 

    Hendrik (38), warga Puncak, menyebut tindakan warga adalah bentuk kemarahan atas keberadaan wisata yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. 

    “Kan tadi udah ada perintah langsung dari Gubernur Jabar untuk dibongkar, ngapain nunggu lagi? Pemkab Bogor (Satpol-PP) ini banyak alasan, bilangnya masih menunggu pendataan bangunan mana yang boleh dan tidak boleh dibongkar. Tapi kami ingin ini segera dibongkar sekarang juga, jadi ya kami yang memulai membongkar,” ungkap Hendrik. 

    Hibisc Fantasy akhirnya benar-benar dibongkar oleh warga. 

    Hibisc Fantasy, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita), diketahui berdiri di lahan perkebunan teh milik PTPN. 

    Dalam tinjauan langsung di lokasi, Dedi mengungkapkan bahwa pembangunan tempat wisata ini telah mengubah struktur alam, yang diduga menjadi penyebab banjir bandang di kawasan Puncak beberapa hari lalu. 

    “Ini daerah kemiringan yang sangat tinggi ya. Terus kemudian di bawahnya ada sungai, air-nya mengalir ke kampung itu. Jadi banjir di kampung itu penyebabnya dari sini (Hibisc Jaswita),” kata Dedi di lokasi, Kamis (6/3/2025). 

    Selain merusak lingkungan, Hibisc Fantasy juga diketahui melanggar batas izin penggunaan lahan. 

    Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, melaporkan bahwa izin yang diajukan pengelola hanya untuk 4.800 meter persegi, tetapi dalam praktiknya, mereka telah menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi, tiga kali lipat lebih luas dari yang diizinkan. 

    “Sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami,” ujar Ade.

    Dedi Mulyadi menangis lihat tempat wisata rusak alam

    Tangisan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak bisa dibendung saat melihat kondisi alam di Puncak Bogor yang tergerus pembangunan tempat wisata.

    Saat itu Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah tempat wisata yang berada di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (6/3/2025).

    Dedi Mulyadi terlihat lesu melihat ke arah kejauhan saat pertama kali melihat kawasan objek wisata tersebut.

    Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi atau yang kerap disapa Wanhai, turut menyorot bencana yang terjadi di Puncak Bogor. Ia menangkan Dedi Mulyadi yang menangis. (TribunnewsBogor.com/Muamarrudin Irfani)

    Dia tak kuasa menahan air matanya ketika dia melihat alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor ini.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi, yang mendampinginya sempat berupaya menenangkan Dedi.

    Namun betapa terkejutnya Dedi ketika menanyakan perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata tersebut mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu Bupati?” tanya Dedi, melansir TribunnewsBogor.com.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Dedi yang gusar melihat pengerusakan alam itu pun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani, agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak, ini sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Dedi.

    Sementara itu, Rasio Ridlo Sani mengatakan, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu.

    “Kita ada pendalaman Pak, kita akan proses yang sesuai atau tidak, tata ruangnya boleh atau tidak,” kata Rasio.

    Selain itu, Dedi juga mengintruksikan membongkar tempat wisata BUMD Provinsi di kawasan Cisarua yang bernama Hibics Fantasy, karena dinilai telah melanggar aturan.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Dorong Pendapatan Nontiket Transportasi Publik di Surabaya, Eri Irawan: Halte Harus Dimonetisasi

    Dorong Pendapatan Nontiket Transportasi Publik di Surabaya, Eri Irawan: Halte Harus Dimonetisasi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan mendorong pendapatan transportasi publik yang dikelola Pemkot Surabaya tak hanya mengandalkan tiket.

    Dia meminta pendapatan nontiket harus dioptimalkan.

    Eri mencermati optimalisasi pendapatan nontiket (non-fare box) ini harus dilakukan.

    “Daerah lain bisa. Surabaya jauh lebih mampu. Halte dan seluruh sarana transportasi publik harus dijual untuk hak penamaan dan branding pihak ketiga,” desak Eri, Selasa (4/3/2025).

    Politisi muda PDIP ini mencontohkan di Jakarta, band terkenal D’Masiv telah “membeli” halte Trans Jakarta di daerah Petukangan.

    Band ini mendapat hak penamaan (naming rights) menjadi halte ”Petukangan D’Masiv”.

    Penamaan halte inipun menarik perhatian publik.

    Halte lain di Jakarta yang juga ‘dijual’ adalah Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Widya Chandra Telkomsel, Halte Cawang Sentral 1 Polypaint, dan Halte Swadarma Paragon.

    Demikian pula Stasiun MRT, seperti Stasiun Cipete Raya Kopi Tuku, Stasiun Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, dan sebagainya.

    “Pendapatan dari naming rights itu mencapai ratusan miliar rupiah. Di luar negeri, berbagai halte hingga stasiun telah dibeli hak penamaannya oleh merek-merek dunia,” kata Eri.

    Dalam konteks Surabaya memang tidak bisa sebesar Jakarta.

    Tapi “menjual halte” adalah ikhtiar awal untuk memulai langkah penataan transportasi publik yang semakin baik.

    Salah satu syaratnya adalah alur birokrasinya harus dibuat simpel agar dunia usaha tertarik.

    “Saya mendorong dilakukan inovasi dalam pengembangan transportasi publik. Langkah memacu pendapatan nontiket ini penting sebagai penunjang operasional, mengurangi ketergantungan dukungan APBD,” tandas Eri.

    Langkah ini sebagai upaya menjaga keberlanjutan pengembangan transportasi publik di tengah tantangan fiskal yang dihadapi semua daerah di Indonesia, termasuk Surabaya.

    Skema pendapatan nontiket bisa juga penamaan terminal yang dikelola Pemkot Surabaya.

    Bahkan bisa juga hak penamaan pada jembatan penyeberangan orang (JPO).

    Skema lain adalah iklan di armada transportasi yang bisa menempel dalam bentuk konvensional maupun digital di armada Suroboyo Bus maupun Wira-Wiri.

    Kemudian skema merchant partnership melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

    Bentuknya macam-macam, bisa pemberian diskon produk dunia usaha untuk pengguna transportasi publik, atau pemasaran bersama antara transportasi publik dan dunia usaha.

    Dengan jumlah pergerakan penumpang Suroboyo Bus yang mencapai 2 juta per tahun dan Wira-Wiri 1,42 juta per tahun, lanjut Eri, semestinya bisa menjadi ”modal” menarik minat dunia usaha untuk bekerja sama.

    Jumlah armada yang mencapai 70 unit, serta feeder 102 unit, juga bisa dimonetisasi untuk mendapatkan pendapatan nontiket.

    Demikian pula potensi hak penamaan halte, JPO, atau terminal yang dikelola Pemkot Surabaya, perlu dibuatkan kajian pola pergerakan orangnya untuk menarik minat sponsor.

    Total ada 73 halte dan 838 bus stop di Kota Pahlawan.

    ”Misalnya, halte ini melayani puluhan ribu pengguna per tahun. JPO berapa orang, terminal berapa orang, Suroboyo Bus rute tertentu sekian orang, dan seterusnya. Bisa dimonetisasi untuk pendapatan nontiket. Salah satu penggunaannya nanti bisa untuk pemeliharaan armada,” jelas mantan pengurus HIPMI Jatim tersebut.

    Kalau Jakarta ada D’Masiv, Surabaya bisa menjajaki kerja sama dengan Bernadya, penyanyi muda dan penulis lagu asal Surabaya.

    Skemanya, Bernadya bisa menjadi duta transportasi publik Surabaya.

    Menurut Eri, pendapatan nontiket tidak semata-mata soal uang atau monetisasi saja.

    Tapi upaya menyempurnakan ekosistem transportasi publik.

    Utamanya mengkolaborasikan semua stakeholder untuk membangun dan mengampanyekan transportasi publik di Surabaya.

  • Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Kepala Daerah Aglomerasi Berkolaborasi Bangun Kota Bersama-sama

    Ketua DPRD Surabaya Apresiasi Kepala Daerah Aglomerasi Berkolaborasi Bangun Kota Bersama-sama

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengapresiasi komitmen kepala daerah aglomerasi yang siap membangun kota secara bersama-sama.

    Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan akan membangun daerah secara kolaboratif. 

    Hal itu sudah ditunjukkan saat tiga kepala daerah tetangga Surabaya itu hadir dalam penyampaian pidato resmi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi masa jabatan 2025-2030 di Sidang Paripurna DPRD Surabaya. 

    Tiga kepala daerah aglomerasi itu adalah Bupati Sidoarjo Subandi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, dan Bupati Bangkalan Lukman Hakim.

    Dalam pidato Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, juga menekankan kolaborasi antar wilayah untuk mendorong kemajuan ekonomi, terutama perdagangan, aspek transportasi publik, juga penanganan banjir, dan lainnya. 

    “Semua membutuhkan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah dan Provinsi Jawa Timur. Sebab masing-masing kewenangan saling berhubungan. Kami mengapresiasi langkah strategis dan kolaboratif ini,” kata Adi Sutarwijono, Senin (3/3/2025).

    Ketua DPRD Kota Surabaya ini melihat, langkah kolaboratif ini sebagai awal yang baik dari pemerintahan periode kedua Wali Kota-Wakil Wali Kota Surabaya.

    Diharapkan lima tahun ke depan, Surabaya semakin maju karena didorong oleh berbagai pemangku pemerintahan dan menggerakkan partisipasi publik secara aktif.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa diwakili Asisten 1 Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menekankan perlunya sinergitas antar daerah agar arah pembangunan di daerah makin selaras.

    Pemprov Jatim meminta agar semua daerah mewujudkan efisiensi.

    “Tetap menjaga kinerja yang baik dengan menggali seluruh potensi daerahnya. Dukung program makan bergizi gratis secara berkelanjutan,” kata Benny.

    Dia juga meminta kepada semua kepala daerah di Jatim untuk menjamin stok dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

    Dukung program mudik gratis bagi warga, dan jaga terus kondusivitas iklim investasi.

    Begitu juga selalu hati-hati dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak korupsi.