Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Cuaca Hari Ini Sabtu 8 Maret 2025: Mayoritas Siang Diprakirakan Hujan Berintensitas Ringan – Page 3

    Cuaca Hari Ini Sabtu 8 Maret 2025: Mayoritas Siang Diprakirakan Hujan Berintensitas Ringan – Page 3

    Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin bersuara soal musibah banjir yang melanda Jabodetabek. Menurut dia, musibah tersebut sudah ada pemetaan sejak tahun 70an ketika dirinya masih menjabat sebagai legislator di DPRD Jakarta.

    Ma’ruf bercerita, kala itu dia menyampaikan agar terjadi rencana bersama atau joint planning antara Jakarta dan daerah satelitnya Jawa Barat saat hendak membangung infrastruktur. Tujuannya, menghindari dampak buruk pembangunan.

     “Saya itu sebenarnya masalah ini sudah dipahami antara tahun 70-78, ketika itu saya jadi anggota DPRD DKI. Saya anggota DPRD DKI. Saya jadi ketua fraksi walaupun umur saya belum 30 sudah jadi ketua fraksi. Saya DPRD DKI itu umur 26-27, saya anggota termuda dulu. Saya membicarakan tentang joint planning antara Jakarta dan Jawa Barat supaya pembangunannya itu dalam satu perencanaan, sehingga tidak terjadi dampak buruknya. Jadi pembangunannya itu sudah diatur,” kata Ma’ruf saat berbincang dengan awak media di acara buka puasa bersama di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025) malam.

    Namun, menurutnya, usulan disampaikan tidak diindahkan. Pada momen tersebut, antarwilayah disebut masih punya ego sektoral yang tinggi. Alhasil, keinginannya untuk satu perencanaan pembangunan Jakarta dan Jawa Barat tidak jadi.

    “Tapi waktu itu masih ego sektoral, ego daerah, Jawa Barat tidak mau. Katanya, anda urus saja urusan daerah, kita Jawa Barat urusan kita saja, kalau anda (Jakarta) masih perlu daerah ya diperluas ke laut saja sana,” kenang Ma’ruf kala itu.

    Ma’ruf pun menyayangkan dan akhirnya pembangunan yang dia harapkan tidak terencana. Kemudian dengan sadar potensi bahaya, tetap saja dibangunlah wilayah-wilayah di Jawa Barat seperti yang terjadi saat ini.

    “Itu akhirnya sekarang terjadi dampaknya, Jakarta kena Jawa Barat kena, juga Bekasi, Tangerang, Bogor, bahkan Cisarua sendiri kena,” sesal Ma’ruf.

    Ma’ruf tidak ingin apa yang sudah berlalu disesali. Namun bagaimana ke depan semua pihak dapat berbenah menjadi lebih baik untuk mengambil sikap antisipasi.

    “Kamu harus mengambil sikap antisipasi sebab ego sektoral baru kita sadari. Jadi makanya ini akibat daripada persiapan kita di dalam menghadapi dari segi pemahaman, pengetahuannya sudah ada tapi dari segi kesamaan pandangan belum ada kekompakan semata untuk seluruh rakyat Indonesia,” Ma’ruf menandasi.

  • Pengendalian rutin perlu digencarkan untuk stabilitas harga pangan 

    Pengendalian rutin perlu digencarkan untuk stabilitas harga pangan 

    jangan ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri untuk mengambil keuntungan dengan mematok harga tinggi kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo meminta agar Pemprov DKI menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dengan memeriksa jalur distribusi secara rutin di semua pasar.

    “Kita cek betul distribusinya seperti apa dan bagaimana. Karena harus diperhatikan selain jalur normal yang memang sudah di bawah naungan pemda kemudian juga di luar naungan pemda perlu diperhatikan,” kata Rio di Jakarta, Jumat, mengingatkan.

    Menurut dia, pengendalian di pasar secara rutin bertujuan agar harga sembako tetap terjangkau masyarakat berpendapatan rendah.

    Rio mengatakan bahwa terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri.

    Di antaranya kata Rio, yaitu ketersediaan stok pangan, pendistribusian, kualitas pangan, harga terjangkau, dan keamanan stok. Untuk itu perlu diperhatikan seluruh unsur, baik pemangku kepentingan maupun pemilik kepentingan.

    “Selama ini yang muncul bagaimana harga sering kali terlihat di luar jangkauan saat momen-momen tertentu, seperti Ramadhan dan Lebaran,” ujarnya.

    Terlebih di luar momentum tersebut, kata Rio, juga mengalami lonjakan harga yang tak terduga. Karena itu jalur pendistribusian stok pangan diperhatikan secara serius dan rinci.

    Pasalnya, pemerintah pusat telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani minimal sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Kemudian saat distribusi tersebut masuk ke pasar-pasar di Jakarta, secara otomatis pedagang akan kesulitan menjual di bawah Rp10 ribu.

    Rio mengingatkan jangan ada oknum yang memanfaatkan momentum Ramadhan dan Idul Fitri untuk mengambil keuntungan dengan mematok harga tinggi kepada masyarakat. Penentuan harga tinggi tersebut berdampak kerugian di masyarakat luas.

    “Kita sebagai DPRD itu memang memiliki tuntutan untuk memastikan dan mengawasi. Bahkan melakukan tindakan rekomendasi terhadap tindakan yang mereka lakukan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Pengungsi Banjir GOR Pengadegan Jakarta Selatan, Sambut Antusias Kedatangan Kaesang Pangarep – Halaman all

    Momen Pengungsi Banjir GOR Pengadegan Jakarta Selatan, Sambut Antusias Kedatangan Kaesang Pangarep – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, menyambangi dan menyerahkan bantuan kepada pengungsi korban banjir di GOR Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.

    Mengenakan kaus-celana hitam, Kaesang datang membawa bantuan sembako, air mineral dan susu, disambut antusias oleh pengungsi, terutama anak-anak.

    Tampak Kaesang menyampirkan sarung di bahunya.

    Mereka berebut bersalaman, foto bareng dan meminta tanda tangan.

    “Mas Kaesang, lihat sini Mas,” minta mereka dalam keterangannya, Jumat (7/5/2025).

    Selain itu, Kaesang dan rombongan sempat keliling melihat lokasi banjir yang merendam rumah warga. 

    Kepada Kaesang, pengungsi mengharapkan bantuan lain, seperti kasur, obat-obatan dan buku tulis untuk anak mereka. 

    “Iya, kami catat, besok segera kami kirimkan bantuan yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Terpenting semuanya selamat dan sehat dulu,” jawab Kaesang.  

    Banjir besar luapan Kali Ciliwung ini memaksa ratusan kepala keluarga mengungsi. 

    Di GOR Pengadegan, tercatat pengungsi berjumlah 196 KK. Hujan deras yang intens mengguyur Jakarta disertai banjir kiriman dari Bogor dengan cepat menenggelamkan permukiman warga Kampung Lubang di RT 05, 06 dan 07 RW 01. Ini wilayah terdampak paling parah.

    Menurut salah seorang warga, ketinggian banjir mencapai 4 meter. Mereka tak bisa berbuat banyak untuk mengamankan harta benda.

    Sejumlah pengungsi pun mengaku hanya mampu menyelamatkan diri dan keluarga dengan membawa baju di badan. 

    Banjir sudah surut. Tapi mereka belum bisa kembali karena menunggu pembersihan sampah yang menggunung.

    “Banyak warga yang kehilangan barang-barang berharganya, gak bisa diselamatin lagi, karena parah banget banjirnya,” ujar Sekretaris RW 01, Erna

    Mendampingi Kaesang, turut hadir pengurus DPP, DPW dan legislator PSI DPRD Jakarta.

    Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah-langkah penanggulangan dalam menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan bahwa evakuasi warga terdampak menjadi prioritas utama.

    “Iya tadi siang, tadi pagi ya saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, serta Basarnas dan BMKG,” ujar Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/2/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk memastikan lokasi yang membutuhkan bantuan dan pertolongan sesegera mungkin.

    “Memang yang kami tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu evakuasi dikerahkan tadi kami sudah koordinasi untuk evakuasi itu, lokasi mana butuh bantuan apa, kami sudah koordinasi,” katanya.

    Selain itu, kebutuhan para pengungsi juga menjadi perhatian utama, termasuk penyediaan makanan dan pelayanan kesehatan.

    Terkait pengungsi, kata Pratikno telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    “Terus kemudian juga pengungsian, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos, Pak Mensos juga sudah turunkan membawanya,” katanya.

    Selain upaya penanganan langsung, pemerintah juga melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengurangi curah hujan di wilayah terdampak. 

    Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB.

    “Tapi pada saat yang sama, kita juga menambah operasi modifikasi cuaca. karena banjir ini terjadi juga ada dikiriman dari hulu dari hulu, juga di hilirnya sendiri juga hujan terus ya di daerah Jabodetabek. makanya ini harus dikurangi curah hujannya, curah hujannya dikurangi,” ujarnya.

  • Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    Dirut PT Jaswita Merasa Tidak Bersalah, Proyek Hisbic Fantasi Ulah Anak Perusahan!

    JABAR EKSPRES – Pelanggaran tata ruang di kawasan Puncak Bogor yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Jaswita tidak membuat Pimpinan BUMD Jabar tersebut merasa bersalah.

    Padahal, Tempat wisata Hisbic Fantasy yang di bangun di kawasan Puncak Bogor sudah dinyatakan melanggar aturan dan membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Marah besar ketika terjadi banjir bandang di wilayah Bodebek.

    Tempat wisata yang dibangun oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) diklaim sudah mengantongi izin dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tapi pada kenyataannya justru melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpuncur.

    BACA JUGA: PT Jaswita Diduga Langgar Aturan! Bangun Tempat Wisata di Kawasan Konservasi Puncak Bogor

    Disitu terlihat jelas bahwa lokasi proyek masuk ke dalam B4 yang masuk kedalam kawasan konservasi dan harus dilindungi kelestariannya.

    Ketika dikonfirmasi Direktur PT Jaswita Jabar Wahyu Nugroho hanya mengomentari dengan enteng. Dia menyatakan bahwa pembangunan tempat wisata Hibisc Fantasy dilakukan oleh anak perusahaan PT Jaswita, Yakni PT JLJ yang bekerja sama dengan PTPN VIII.

    Sejauh ini belum diketahui, komitmen perjanjian sewa lahan yang dilakukan bersama PTPN VIII itu. Namun, Wahyu Nogroho seakan lempar tanggung jawab dengan menyebutkan bahwa PT JLJ akan dievaluasi menyeluruh terkait pembangunan tempat wisata di kawasan puncak Bogor itu.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Jabar Pertanyakan Pengelolaan Eks Bioskop Rio dengan Pihak ketiga yang Dilakukan PT Jaswita

    ‘’Kita akan evaluasi PT JLJ yang membangun Hibisc itu,”ujar Wahyu ketika dihubungi Jabar Ekspres, Jumat (7/03/2025).

    Menurutnya, evaluasi akan dilakukan untuk menentukan langkah lanjutan mengenai keberadaan tempat wisata Hisbic Fantasi yang ada di Puncak Bogor itu.

    BACA JUGA: Miliki Aset Rp 2,8 Triliun, Kontribusi PAD BUMD PT Jaswita  Belum Signifikan

    ‘’Untuk langkahnya, harus sesuai dengan arahan Gubernur dalam menjaga fungsi kawasan puncak sebagai resapan air,’’ kilah Wahyu.

    Dari pernyataannya Wahyu berkilah bahwa PT Jaswita Jabar sebagai BUMD akan mengikuti kebijakan dari Gubernur dan pembongkaran sudah selayaknya dilakukan untuk bangunan yang tidak berizin.

  • Serang Siapkan Hadiah Umrah untuk Warga yang Cek Kesehatan Gratis Regional 7 Maret 2025

    Serang Siapkan Hadiah Umrah untuk Warga yang Cek Kesehatan Gratis Regional 7 Maret 2025

    Serang Siapkan Hadiah Umrah untuk Warga yang Cek Kesehatan Gratis
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Serang
    , Budi Rustandi, telah menyiapkan hadiah umrah untuk masyarakat yang menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di puskesmas.
    Undian berhadiah itu disiapkan Budi untuk menarik minat masyarakat mengikuti program
    cek kesehatan gratis
    yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto.
    “Untuk cek kesehatan di Kota Serang lebih tinggi lagi, kita akan berikan undian. Yang diperiksa di puskesmas akan kita berikan kupon,” kata Budi kepada wartawan saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan di Puskesmas Curug, Jumat (7/3/2025).
    Nantinya, kata Budi, kupon akan diundi setiap 6 bulan atau setahun sekali untuk mencari masyarakat yang beruntung mendapatkan hadiah yang disiapkannya.
    Selain umrah, Budi juga mengaku akan menyiapkan hadiah menarik lainnya.
    “Nanti kita undi per 6 bulan atau setahun sekali, hadiahnya macam-macam ada umrah dan lain sebagainya,” ujar Budi.
    Mantan Ketua DPRD Kota Serang menegaskan akan mensukseskan program cek kesehatan gratis dengan target setiap harinya ada 30 masyarakat yang datang ke puskesmas.
    Di tempat yang sama,
    Gubernur Banten
    , Andra Soni, mengajak masyarakat Banten untuk mengikuti program cek kesehatan gratis (CKG).
    Dikatakan Andra, jika ada masyarakat yang tidak memiliki BPJS namun harus menjalani pengobatan lanjutan atau dirujuk ke rumah sakit setelah mendapatkan CKG, akan tetap dibiayai pemerintah.
    “Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah,” kata Andra.
    “Justru kalau kita (Pemprov Banten) tahu mereka tidak memiliki BPJS, mereka bisa datang dan pasti kita tindak lanjuti,” sambung Andra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukungan Wacana Perluasan Cimahi, Warga KBB Soroti Infrastruktur dan Sampah

    Dukungan Wacana Perluasan Cimahi, Warga KBB Soroti Infrastruktur dan Sampah

    JABAR EKSPRES – Wacana perluasan wilayah Kota Cimahi yang diusung pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dan Adithia Yudhistira, kembali mencuat.

    Sejumlah warha dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang sebagian wilayahnya masuk dalam rencana tersebut, menyuarakan dukungan mereka.

    Salah satu warga Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi, KBB, Fitra (33), berharap perluasan wilayah ini dapat terealisasi. Menurutnya, wilayah Parongpong, khususnya Desa Sariwangi, kerap menghadapi persoalan banjir dan sampah, terutama saat hujan deras.

    BACA JUGA: Wacana Perluasan Kota Cimahi Disoroti DPRD KBB: Terkesan Mau Mencaplok

    “Kalau hujan di sini gotnya sering mampet sama sampah, jadi air meluap ke jalan. Mana airnya warna hitam lagi, jadi bau,” ujar Fitra saat ditemui, Jumat (7/3/2025).

    Fitra mengungkapkan, pemerintah daerah KBB jarang berkunjung ke kawasan tersebut. Ia berharap ada perhatian lebih terhadap kondisi lingkungan di wilayahnya yang kini semakin dipenuhi perumahan.

    “Jarang ada perhatian. Kalau mau pemilihan umum aja baru pada muncul,” ujarnya.

    BACA JUGA: PPDB hingga Infrastruktur Sekolah Jadi Sorotan Wali Kota Cimahi

    Menurutnya, permasalahan sampah dipicu oleh maraknya pembangunan perumahan yang menyebabkan minimnya daerah resapan air. Akibatnya, air hujan tidak terserap dengan baik dan menggenangi jalan.

    “Di sini banyak perumahan, ada lahan kosong dibangun perumahan, jadi area resapannya semakin berkurang,” jelasnya.

    Fitra berharap, jika sebagian kecil wilayah KBB masuk ke Kota Cimahi, permasalahan lingkungan seperti banjir dan sampah dapat lebih diperhatikan.

    BACA JUGA: Terseret Kasus Sengketa Lahan, Smansa Bandung Minta Atensi dari Seluruh Pemangku Kepentingan

    “Semoga pemerintahnya bisa lebih peduli,” harapnya.

    Dukungan serupa datang dari Pimpinan Padepokan Padzikiran Sifaul Qolbi, Desa Padaasih, Kecamatan Cisarua, KBB, Abah Engkos. Ia menyatakan, wacana perluasan batas Kota Cimahi ke wilayahnya adalah langkah yang positif.

    “Saya sangat mendukung rencana perluasan batas Kota Cimahi. Desa saya, yang berbatasan langsung dengan Kota Cimahi, sering berinteraksi dengan masyarakat Cimahi, baik dalam kegiatan seni budaya maupun kegiatan keagamaan,” ujarnya.

    Abah Engkos menuturkan bahwa banyak anggota padepokan dan majelis di wilayahnya yang berasal dari Cimahi.

  • Jabar Dikepung Banjir, Ono Surono Tegaskan Pengembalian Fungsi Hutan Mutlak Dilakukan

    Jabar Dikepung Banjir, Ono Surono Tegaskan Pengembalian Fungsi Hutan Mutlak Dilakukan

    BANDUNG – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono meminta pemerintah provinsi untuk mengembalikan fungsi hutan.

    Pasalnya, salah satu faktor penyebab banjir adalah beralih fungsinya hutan menjadi kawasan wisata maupun perumahan.

    Seperti diketahui, wilayah Jawa Barat diterjang banjir sejak 2 Maret 2025.

    Daerah yang terdampak banjir diantaranya kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

    “Harus dilakukan penataan kembali kawasan hutan. Karena saat ini banyak hutan yang berubah menjadi kawasan wisata bahkan perumahan. Hutan harus dikembalikan sesuai fungsinya,” ujarnya di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jumat, 7 Maret 2025.

    Ono yang pernah duduk di kursi Komisi IV DPR RI tahu betul ada sejumlah lahan yang tidak boleh beralih fungsi, seperti hutan alam, konservasi maupun hutan produksi.

    Maka itu, penataan ulang kawasan yang telah berubah wujudnya menjadi langkah utama dalam penanganan banjir di wilayah Jawa Barat.

    “Sangat penting melakukan penataan kawasan yang sekarang berubah menjadi kawasan wisata, perumahan, rumah makan bahkan hotel. Tidak hanya di Puncak, kami kira masih banyak lahan-lahan yang berubah fungsinya,” tuturnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar gubernur Jawa Barat tak hanya menertibkan kawasan yang dibangun oleh BUMD, namun juga pihak lainnya.

    Karena Ono mensinyalir masih banyak spot-spot wisata yang berdiri di atas lahan PTPN VIII.

    “Saya akan terus pantau sambil mencari data berapa lahan milik PTPN VIII dan berapa milik Perhutani yang beralih fungsi (fungsi hutan) menjadi tempat wisata, restoran, perumahan bahkan perhotelan. Dan kami akan melihat apa dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut,” tutur Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini.

    Ono menekankan pihaknya mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi khususnya dalam penanganan banjir.

    Hanya saja, pihaknya masih menanti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyinkronkan dengan legislatif.

    “Kita akan tunggu seperti apa RPJMD-nya, apakah sudah terakomodir dengan perda (peraturan daerah) yang sudah ada atau memerlukan revisi. Bagaimanapun penanganan banjir ini perlu gotong royong semua pihak termasuk rakyat Jawa Barat,” pungkasnya. (bbs)

  • Terseret Kasus Sengketa Lahan, Smansa Bandung Minta Atensi dari Seluruh Pemangku Kepentingan

    Terseret Kasus Sengketa Lahan, Smansa Bandung Minta Atensi dari Seluruh Pemangku Kepentingan

    JABAR EKSPRES – Usai terserat kasus sengketa lahan yang dilakukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) dengan nomor perkara 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024. SMA Negeri 1 (Smansa) Bandung minta atensi dari seluruh pihak pemangku kepentingan guna penyelesaian permasalahan tersebut.

    “Mudah-mudahan, Kang Dedi juga sebagai Gubernur Jawa Barat, peduli. Kami juga sampaikan di itu tag ya. Tag Dedi, kemudian Presiden Pak Prabowo. Semua yang menginginkan SMA Negeri 1 Bandung itu tetap ada,” kata Kardiana, Wakasek Humas Smansa Bandung, Jumat (7/3)

    Diketahui, PLK melayangkan gugatan agar Sertifikat Hak Milik Pakai Nomor 00011/Kel. Lebak Siliwangi yang diterbitkan pada 19 Agustus 1999, dengan luas 8.450 meter persegi, yang kini digunakan SMAN 1 Bandung untuk dibatalkan.

    Adapun tergugat dalam perkara ada dua pihak. Tergugat 1 ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung dan Tergugat 2 Intervensi ialah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

    BACA JUGA:DPRD Sumedang Soroti Konflik Sengketa Lahan SDN Pasirhuni

    Kardiana mempertanyakan gugatan yang diajukan oleh PLK yang menyebut sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL), yang memiliki 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), salah satunya yakni tanah yang ditempati oleh smansa Bandung.

    “Jadi PLK itu jadi penerus yang mengklaim bahwa SMAN 1 termasuk tanah yang mereka punya. Kalau tidak salah sertifikat HGB. Hak Guna Bangunan itu,” ujarnya.

    “Ini sertifikat ingin dibatalkan gitu. Kemudian nggak tahu dan tujuannya apa saya juga nggak paham. Kenapa terjadi pada saat di awal-awal tahun 2025 ini, kenapa gak dari zaman dulu,” tambahnya.

    Sebab, kata dia, semenjak berdiri pada 1950 dan menduduki lahan saat ini pada 1958, pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi apapun tentang sengketa itu.

    BACA JUGA:Persidangan Sengketa Lahan Dago Elos Ketiga, JPU Sorot Sejumlah Poin Penting

    Selain itu, lewat penelurusan Jabar Ekspres, HCL nyatanya sebuah perkumpulan masyarakat Belanda yang keberadaannya telah dilarang lewat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Bdg tanggal 9 Mei 2023 jo.

    “Padahal sebenarnya semansa ini baik-baik saja. Tidak ada yang pernah menggugat dari tahun 1958 sampai kemarin 2024 kan. Pas masuk 2025, nah mulai muncul kami harus ikut sidang ini-ininya. Bingung lah,” ungkapnya.

  • DPRD Bandung Barat Minta Efisiensi Tak Kurangi Proyek Pembangunan Jalan: Itu kan Urgen

    DPRD Bandung Barat Minta Efisiensi Tak Kurangi Proyek Pembangunan Jalan: Itu kan Urgen

    JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi berharap proyek fisik yang penting dan terencana tidak terdampak efisiensi anggaran.

    Pasalnya, infrastruktur salah satunya pembangunan jalan tergolong urgensi, sehingga tidak seluruhnya terkena efisiensi anggaran seperti yang diperintahkan pemerintah pusat.

    “Kalau jalan kan urgen, dan
itu tetap harus dilaksanakan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/3/2025).

    BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Secara garis besar efisiensi anggaran, kata Mahdi, perlu dipilah-pilah terlebih dahulu. Menurutnya terdapat tiga macam yang menjadi pertimbangannya yaitu bersifat urgensi, menengah dan tidak urgensi.

    “Nah itu yang bisa diefesiensi yang mana saja, makanya sampaikan dibagi tiga gitu. Kategori urgen, artinya gak bisa diefesiensi, menengah bisa fifty-fifty, kalau yang tidak urgen, itu bisa efesiensi total,” paparnya.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Mahdi meminta Pemda Bandung Barat terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terutama di wilayah pelosok yang terkendala infrastruktur.

    BACA JUGA:Efek Efisiensi dan Larangan Study Tour, Sektor Wisata di Bandung Barat Makin Lesu

    “Kami (DPRD) sudah bertemu dengan bupati dan OPD Bandung Barat beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu membahas mengenai efisiensi anggaran tahun 2025,” katanya.

    “Pertemuan itu lebih fokus membahas program pembangunan mana saja yang bisa diefisiensikan tahun ini,” sambungnya.

    Meski demikian, Mahdi berharap jika program fisik atau infrastruktur memang diperlukan masyarakat maka anggarannya semestinya tidak akan dipangkas.

    BACA JUGA:Perhitungan Efisiensi Anggaran Jabar Sebesar Rp5,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Itu Belum Final!

    Ia mencontohkan anggaran perbaikan atau perawatan jalan di Kabupaten Bandung Barat seharusnya tidak terpengaruh dengan efisiensi karena banyak jalan yang mengalami kerusakan.

    Selain itu, kata dia, keselamatan di jalan merupakan prioritas dan saat ini ada beberapa ruas jalan di Bandung Barat yang rusak akibat cuaca ekstrem dan butuh penanganan segera.

    “Kondisi jalan rusak ini menyulitkan masyarakat, apalagi kalau sampai ada korban. Karena itu kita harus bersama-sama mengupayakan anggaran itu tetap ada,” tandasnya. (Wit)

  • Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    Dedi Mulyadi Gubernur Jabar Tinjau Hibisc Fantasy Puncak: Dari Tangis hingga Tawa, Begini Ceritanya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memperlihatkan emosi yang bertolak belakang pada saat mengunjungi kawasan wisata Bogor, Jawa Barat.

    Salah satu kawasan wisata yang dikunjungi, yaitu Hibisc Fantasy. Hibisc Fantasy berada di  Kebun Teh Puncak Bogor, Jl. Raya Puncak – Gadog, Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Untuk diketahui, Demul, sapaan akrab Dedi Mulyadi meninjau kawasan wisata Bogor selama dua hari terakhir ini.

    Jika pada hari Kamis (6/3/2025) kemarin Dedi Mulyadi menangis, hari ini Dedi Mulyadi tertawa.

    Bagaimana Ceritanya?

    Pada Kamis kemarin, Dedi Mulyadi mengunjungi tempat wisata di Desa Sukagalih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pada saat mengunjungi lokasi itu, dia terlihat lesu.

    Matanya melihat ke arah kejauhan.

    Dedi Mulyadi menangis melihat alih fungsi lahan di kawasan itu.

    Pada saat mengunjungi kawasan itu, Dedi Mulyadi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.

    Wawan berupaya menenangkan Dedi Mulyadi.

    Wawan tersebut ketika Dedi Mulyadi menanyakan soal perizinan tempat wisata.

    Ternyata pembangunan tempat wisata itu mendapat izin dari Bupati Bogor terdahulu.

    “Ini yang ngizinin dulu bupati?” tanya Dedi Mulyadi.

    “Zaman (Bupati Bogor) Bu Ade Yasin,” timpal Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara dan juga Wawan Hikal Kurdi.

    Kemudian Demul yang gusar melihat pengerusakan alam itupun memanggil Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup.

    KDM meminta kepada Ditjen Gakkuk LH, Rasio Ridlo Sani agar izin tempat tersebut dicabut.

    “Pak Ini sudah berizin dikeluarkan oleh bupati, dari sisi aspek regulasi bisa direkomendasikan untuk dicabut?” tanya Demul.

    Hari Ini Tertawa

    Pada Jumat ini, Dedi Mulyadi kembali mendatangi kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

    Pada kunjungannya ke kawasan wisata Hibisc Fantasy di Puncak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menemukan kondisi yang mengejutkan. 

    Salah satu temuan yang mengejutkan adalah sungai alami yang tertutup beton, yang ternyata menjadi salah satu penyebab banjir yang sering melanda wilayah Puncak. 

    Dedi Mulyadi menyatakan bahwa aliran air yang seharusnya mengalir dengan lancar kini terhambat, menyebabkan limpahan air ke wilayah sekitar.

    Tak hanya itu, Kang Dedi juga sempat berkeliling dan menyaksikan berbagai masalah lain, termasuk area longsor yang ditutup dengan terpal. 

    Meski kecewa dengan temuan tersebut, Kang Dedi tetap menunjukkan sisi positif dengan tertawa saat menyaksikan keadaan tersebut. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses pembongkaran di Hibisc Fantasy berjalan sesuai rencana.

    Selain temuan sungai yang tertutup, perhatian Kang Dedi juga tertuju pada sebuah titik di kawasan Hibisc Fantasy yang ditutupi terpal.

    ernyata, area tersebut merupakan lokasi longsor. Mengetahui hal ini, Kang Dedi tak bisa menahan tawa. 

    “Ini karena longsor? Oh dikasih garis bukan oleh Satpol,” ujar Kang Dedi.

    “Ini longsor, di sana kan banjir pak,” jawab pria yang diduga pegawai Hibisc.