Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Maluku Longsor, Puluhan Orang Diduga Tertimbun – Halaman all

    Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak Maluku Longsor, Puluhan Orang Diduga Tertimbun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak di Namlea, Buru, Maluku longsor, Sabtu (8/3/2025).

    Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Aries Aminnulla mengatakan, puluhan orang jadi korban dalam kejadian ini.

    “Sementara jumlah korban yang terdata 13 orang,”

    “Besok (Minggu) dilanjutkan evakuasi. Jumlah korban 7 meninggal dan 6 patah tulang,” paparnya, Sabtu (8/3/2025).

    Ia menuturkan, longsornya tambang emas ilegal ini karena air turun deras dari atas tebing.

    “Info awal sementara dari saksi pegawai warung, air turun deras dari atas tebing dan mengakibatkan longsor,” ujar Kombes Pol. Areis Aminnulla saat dihubungi TribunAmbon.com.

    Saat kejadian, tak ada kegiatan di tambang dan diduga para korban tengah berada di warung-warung untuk sahur.

    “Karena dari saksinya dia sementara masak lalu ada suara air turun,” ujarnya.

    Ia menambahkan, tujuh korban yang meninggal langsung dievakuasi ke masjid terdekat.

    “Dari tujuh meninggal dunia, dua sudah dimakamkan. Lima sisanya masih di Masjid,”

    “Sedangkan enam orang luka-luka ada yang patah tulang juga dan sudah ada upaya perawatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang mengatakan, diduga ada 20 penambang ilegal yang tertimbun longsor.

    Pihaknya bersama instansi terkait pun masih melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun.

    “Saya sampaikan bahwa saat ini, rekan-rekan dari Basarnas bersama kami akan menuju TKP untuk melakukan pencarian,” ujarnya, Senin (10/3/2025).

    Selain itu, pihaknya juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait longsornya tambang emas ilegal tersebut.

    “Kami juga telah memeriksa para saksi,” ujar Kapolres, dikutip dari TribunAmbon.com.

    Ia mengimbau kepada masyarakat apabila merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Buru guna proses identifikasi.

    Kata DPRD

    Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Nina Batuatas mendesak penutupan tambang emas di Gunung Botak ini.

    Mengutip TribunAmbon.com, tambang emas ilegal tersebut menjadi sumber petaka bagi masyarakat setempat.

    Pasalnya, longsor yang terjadi pada Sabtu lalu bukanlah yang pertama kali.

    “Sudah terlalu banyak korban jatuh akibat aktivitas tambang ilegal ini. Saya meminta pemerintah provinsi, Gubernur Maluku, dan juga aparat kepolisian setempat yakni Kapolres Buru untuk segera bertindak tegas,”

    “Jangan hanya dengan razia sesaat, tapi harus ada langkah permanen untuk menutup tambang ilegal Gunung Botak,” katanya, Minggu (9/3/2025).

    Ia pun meminta Kapolda Maluku untuk mengevaluasi jajarannya di Kabupaten Buru terkait tragedi ini.

    “Mengapa tambang ilegal ini tetap beroperasi meski sudah jelas melanggar hukum? Saya kira, Kapolda Maluku jangan diam, sudah harus evaluasi kinerja jajarannya di Kabupaten Buru,” tandas Nina.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Diduga Ada 20 Korban Tertimbun Longsor di Gunung Botak, Polisi dan Tim SAR Lanjutkan Pencarian

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunAmbon.com, Jenderal Louis MR/Mesya Marasabessy)

  • DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    DPRD NTB dukung program hibah Rp300 juta untuk desa/kelurahan

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,”

    Mataram (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Wirajaya mendukung pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan sebesar Rp300 juta melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Dari awal sampai hari ini dan seterusnya kami tetap optimis meyakini pasangan Iqbal-Dinda mampu mewujudkan visi dan misinya, salah satunya memberikan dana hibah ke desa/kelurahan di NTB,” ujarnya di Mataram, Senin.

    Ia mengatakan meski pemerintah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran, dirinya meyakini bahwa hal tersebut tidak menjadi penghalang Iqbal-Dinda mewujudkan visi dan misi NTB Makmur Mendunia.

    Menurutnya, di tengah kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Wirajaya menegaskan pihaknya akan mengupayakan untuk membantu mewujudkan kebutuhan anggaran setiap program yang sudah dijanjikan.

    “Tentu ada evaluasi atas efisiensi ini. Tapi kita bisa merumuskan mana yang prioritas untuk mendukung tercapainya janji politik Iqbal-Dinda,” jelasnya.

    Salah saru program unggulan Iqbal-Dinda yang patut dikawal bantuan anggaran sebesar Rp300 juta untuk desa dan kelurahan.

    “Tidak mesti hal itu diwujudkan di tahun pertama. Mungkin tahun ini bisa bertahap dulu. Karena ini semangatnya sangat bagus,” kaya Wirajaya.

    Selain itu, ia juga akan mendukung restrukturisasi OPD dalam upaya efisiensi anggaran. Upaya merampingkan OPD dengan meningkatkan kinerja-nya dinilai menjadi langkah awal yang akan sangat membantu Iqbal-Dinda.

    “Saya sepakat semua itu merupakan janji politiknya. Sehingga kita akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang kita miliki. Tidak harus tahun ini,” tegasnya.

    Saat ini, DPRD bakal membahas postur anggaran APBD untuk memulai program Rp300 juta per desa tersebut.

    “Ini yang harus disesuaikan dengan kemampuan APBD kita. Ini yang harus kita berikan pengertian kepada masyarakat desa untuk dijelaskan nanti,” katanya.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat ini sedang menyusun payung hukum pemberian dana hibah untuk desa/kelurahan itu melalui program desa berdaya sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Iqbal-Dinda saat Pilkada 2024.

    “Ya, saat ini dinas kita (DPMPD-Dukcapil, red) sedang menyusun payung hukumnya. Setelah ini disusun, kita diskusikan lebih luas bersama biro hukum dan tim Gubernur dan Wagub, utamanya berkaitan dengan harmonisasi-nya seperti apa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD-Dukcapil) NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia.

    Namun sampai kapan penyusunan payung hukum ini dapat dituntaskan, Aulia sapaan akrab Kepala Dinas DPMPD-Dukcapil NTB, belum dapat memastikannya. Karena, sebelum ini ditetapkan harus dikonsultasikan dulu ke Biro Hukum Setda Pemprov NTB.

    “Kalau dari kita siap tapi kan harus ada konsultasi/koordinasi dengan biro hukum dulu. Insya Allah kalau bisa lancar regulasi-nya bulan-bulan ini sudah bisa jalan,” ujarnya.

    Ditanya apakah dalam penyusunan payung hukum tersebut ada disebutkan nilai hibah dan alokasi anggaran yang disediakan untuk program desa berdaya itu, Aulia menegaskan belum ada pembahasan yang mengarah ke soal angka dan besaran alokasi-nya. Karena, semuanya di bahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    “Soal ada angka kami belum membahas sampai sejauh itu. Kami baru membahas regulasi-nya saja. Kalau soal alokasi anggaran, itu urusan TAPD, kami hanya menyusun dan berkoordinasi soal regulasi-nya saja,” katanya.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    Mendagri Terima Usulan Pelantikan 15 Kepala Daerah: Hanya Gubernur Dilantik Presiden

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian saat Raker bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025). Foto/Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapat putusan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah itu, 2 usulan terkait pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara sisanya terkait Bupati dan Wali Kota.

    Hal itu diungkapkan Tito saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).

    Tito mengatakan, sejumlah KPUD sudah melakukan penetapan dan pengusulan ke DPRD ihwal pelantikan kepala daerah.

    “Dan dari DPRD semuanya sudah mengajukan usulan ke pemerintah untuk Provinsi atau Gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri, sudah kami terima dua-duanya, dan untuk 13 lagi yang harus diterbitkan SK Mendagri juga sudah kami terima,” tutur Tito.

    Dari materi yang dipaparkan, wilayah yang mengusulkan pelantikan kepala daerah yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Papua Pegunungan. Untuk wilayah lainnya ada Kabupaten Jayapura, Aceh Timur, Mandailing Natal.

    Kemudian Pasaman Barat, Lamandau, Buton Tengah, Berau, Jeneponto, Puncak, Pamekasan, Halmahera Utara, Belu, dan Mimika.

    “Sesuai dengan aturan bahwa sejak diterima pemerintah diberi waktu 20 hari untuk melakukan melaksanakan penetapan dan penerbitan baik Keppres untuk Gubernur atau SK Mendagri untuk Bupati Wali Kota. Kami masih memiliki waktu,” ucap Tito.

    Tito menyampaikan, untuk Gubernur terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara Bupati dan Wali Kota akan dilantik oleh Gubernur terpilih.

    “Kemudian untuk pelantikannya, untuk Gubernur oleh Presiden. Karena pelantikan serentaknya sekali yang kemarin yang besar, maka bupati wali kotanya dilantik oleh para gubernur masing-masing,” terang Tito.

    “Yang lainnya kita menunggu hasil PSU. Begitu selesai, langsung lantik secepat mungkin. Jadi tidak diserentakan menunggu yang lain,” pungkasnya.

    (shf)

  • 10 Tempat dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Sumatera Selatan, Buka Sampai 26 Maret 2025

    10 Tempat dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Sumatera Selatan, Buka Sampai 26 Maret 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H, kebutuhan uang pecahan baru semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan kembali menghadirkan layanan kas keliling.

    Masyarakat dapat menukarkan uang Rupiah dengan mudah dan aman di berbagai titik yang telah disediakan. Layanan ini berlangsung mulai 5 Maret hingga 26 Maret 2025 dengan lokasi yang tersebar di berbagai wilayah.

    Cara Penukaran Uang Baru Melalui PINTAR BI

    Sebelum datang ke lokasi kas keliling, pemesanan wajib dilakukan melalui aplikasi atau situs PINTAR BI. Berikut langkah-langkahnya:

    Akses situs pintar.bi.go.id. Pilih menu “Penukaran Uang Rupiah melalui Kas Keliling” dan tentukan lokasi provinsi. Pilih lokasi dan waktu penukaran yang tersedia. Masukkan data diri seperti NIK, nama lengkap, nomor telepon, dan alamat email. Tentukan jumlah dan pecahan uang yang akan ditukarkan dengan maksimal Rp4,3 juta. Setelah pemesanan selesai, unduh dan simpan kode pemesanan beserta QR Code. Datang ke lokasi yang dipilih sesuai jadwal dengan membawa bukti pemesanan dan KTP asli. Syarat dan Ketentuan Penukaran Uang Baru Hanya bisa dilakukan sesuai dengan lokasi dan waktu yang telah dipesan. Wajib membawa KTP asli atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Membawa uang Rupiah dalam jumlah nominal yang pas sesuai bukti pemesanan. Uang yang akan ditukarkan harus dipilah sesuai pecahan dan tahun emisi. Tidak diperbolehkan menggunakan selotip, perekat, atau steples untuk mengelompokkan uang. Bank Indonesia akan memberikan penggantian uang dengan nilai nominal yang sama, baik dalam pecahan maupun tahun emisi yang sama atau berbeda. Daftar Lokasi dan Jadwal Penukaran Uang Baru di Sumatera Selatan

    Berikut lokasi dan jadwal kas keliling yang akan melayani penukaran uang baru:

    5 Maret 2025: Stasiun LRT (DJKA) 6 Maret 2025: Stasiun KAI Kertapati 7 Maret 2025: Pelabuhan Boom Baru 10 Maret 2025: Terminal Alang-Alang Lebar 11 Maret 2025: Masjid Agung SMB II dan Pasar Kota Pagar Alam 12 Maret 2025: Stasiun LRT Palembang Icon dan Pasar Kota Pagar Alam 13 Maret 2025: Pesantren Aulia Cendikia 14 Maret 2025: Terminal Alang-Alang Lebar 17 Maret 2025: Stasiun KAI Kertapati dan Pelabuhan Boom Baru 19 Maret 2025: Bandara SMB II 20 Maret 2025: Masjid Agung SMB II dan Bandara SMB II 24, 25, 26 Maret 2025: Halaman DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nominal dan Paket Penukaran Uang Baru

    Bank Indonesia telah menetapkan batas maksimal penukaran uang sebesar Rp4.300.000, dengan rincian sebagai berikut:

    Rp50.000: 30 lembar (Rp1,5 juta) Rp20.000: 25 lembar (Rp500 ribu) Rp10.000: 100 lembar (Rp1 juta) Rp5.000: 200 lembar (Rp1 juta) Rp2.000: 100 lembar (Rp200 ribu) Rp1.000: 100 lembar (Rp100 ribu)

    Bank Indonesia juga dapat memberikan uang pengganti dengan tahun emisi yang berbeda selama masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

    Pastikan Melakukan Pemesanan Sebelum Kuota HabisDengan adanya layanan kas keliling ini, masyarakat di Sumatera Selatan dapat memperoleh uang pecahan baru dengan mudah dan resmi. Pastikan telah melakukan pemesanan melalui situs PINTAR BI sebelum datang ke lokasi, serta ikuti semua ketentuan agar proses penukaran berjalan lancar. Jangan tunggu hingga kuota habis, segera tukarkan uang sebelum 26 Maret 2025!***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 9
                    
                        Pemprov Kalteng Tolak Pengangkatan CPNS Ditunda: Kami Butuh 4.000 ASN Segera
                        Regional

    9 Pemprov Kalteng Tolak Pengangkatan CPNS Ditunda: Kami Butuh 4.000 ASN Segera Regional

    Pemprov Kalteng Tolak Pengangkatan CPNS Ditunda: Kami Butuh 4.000 ASN Segera
    Tim Redaksi
     
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengaku kurang sepakat dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) ihwal mundurnya pengangkatan CPNS dan PPPK (ASN).
    Ketidaksepakatan itu muncul lantaran tenaga ASN di lingkungan
    Pemprov Kalteng
    yang mengalami kekurangan.
    Kondisi tersebut berimbas pada layanan masyarakat di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga aparatur. Hal itu diungkapkan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Katma F Dirun.
    “Ketika surat edaran dari Menpan itu turun, kami sebetulnya kurang sependapat dengan pusat, karena kebutuhan pegawai kita kurang, sehingga kami berharap status CASN yang baru lulus dan PPPK diperjelas,” ujar Katma saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Kalteng, Kota
    Palangka Raya
    , Senin (10/3/2025).
    Sejak awal, Katma menyebut bahwa Pemprov Kalteng berharap agar CASN dan PPPK bisa segera bekerja, sehingga memaksimalkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pemprov Kalteng.
    “Pemprov Kalteng membutuhkan ASN, dalam hal ini PNS dan PPPK, adalah sekitar 4.000 sekian yang dibutuhkan untuk mengisi kekurangan (aparatur),” jelas Katma.
    Adapun bidang-bidang yang membutuhkan lebih banyak tenaga ASN itu adalah bidang teknis. Dua di antaranya adalah tenaga kesehatan dan tenaga pengajar (guru).
    “Dalam PNS ini, ada pelayanan yang membutuhkan tatap muka (
    face-to-face
    ), yaitu guru dan nakes, itu tidak bisa dihindari, dan itu (kita) masih kurang,” beber dia.
    Pihaknya berharap ada perubahan keputusan yang signifikan oleh Menpan-RB, sehingga tidak menunda
    pengangkatan ASN
    . Sebab, sebagaimana diungkap Komisi II DPR RI, Oktober 2025 adalah batas akhir pemrosesan pengangkatan.
    “Itu aturan se-Indonesia, kami berharap karena tidak ada persoalan dengan anggaran (untuk gaji pegawai), maka kami berharap segera dilakukan pengangkatan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Ramai-ramai Mengecam Razia Warung di Garut saat Puasa

    Jakarta

    Ramai soal aksi sekelompok orang merazia warung di Garut, Jawa Barat (Jabar), saat bulan Ramadan. Aksi tersebut menuai kecaman hingga polisi memeriksa organisasi masyarakat (ormas) tersebut.

    Razia warung tersebut menjadi sorotan karena adanya aksi menggebrak meja hingga menuang minuman orang yang tidak berpuasa sembarangan. Aksi razia atau sweeping itu terjadi pada Rabu (5/3/2025).

    Dalam video yang beredar, tampak seorang pria berpeci menghampiri seorang yang duduk di warung. Terdengar obrolan dalam bahasa Sunda yang menanyakan tentang agama pria yang sedang duduk dan ngopi tersebut. Tiba-tiba pria berpeci langsung mengambil gelas kopi dan membuang isinya.

    Di bagian warung lainnya ada pria lain yang menggebrak meja dan berteriak karena menuding orang-orang di warung itu tidak menghargai orang berpuasa. Ada juga pria lain yang melemparkan gelas hingga terdengar suara pecah. Video itu kemudian beralih ke luar warung yang menampakkan adanya sosok pria berpakaian dinas Satpol PP.

    Satpol PP Garut Buka Suara

    Kepala Satpol PP Garut, Basuki Eko pun angkat bicara. Dia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Rabu (5/3), saat personelnya sedang mensosialisasikan Maklumat Ramadan terkait jam operasional warung makan di saat bulan puasa. Di tengah jalan, anggota Satpol PP itu berpapasan dengan gerombolan orang-orang yang tampak dalam video viral itu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Kejadian ini terjadi saat kami melakukan patroli untuk mensosialisasikan Maklumat Ramadan. Kebetulan di jalan kami berpapasan dengan massa, kemudian diikuti oleh anggota,” ucap Eko, seperti dilansir detikJabar, Sabtu (8/3/2025).

    “Jadi, tidak benar jika anggota kami ikut serta melakukan aksi. Anggota datang ke sana untuk melerai apa yang terjadi. Hanya saja, karena mereka bergerak menggunakan mobil sedangkan massa menggunakan motor, jadi tiba lebih lambat di TKP,” katanya.

    Isi Maklumat Ramadan Forkopimda-MUI

    Maklumat Ramadan yang dimaksud adalah yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut pada 1 Maret 2025, dan ditandatangani oleh Bupati Garut A Syakur Amin, Wabup Garut Putri Karlina, Ketua DPRD Garut Aris Munandar, beserta aparat penegak hukum.

    Berikut isinya:

    1. Larangan menyalakan petasan yang dapat mengganggu ketenangan ibadah.
    2. Pembatasan konvoi dan balapan liar, khususnya Sahur On The Road (OTR) menggunakan kendaraan R4 dan R2 yang tidak sesuai spesifikasi.
    3. Pelarangan praktik penyakit masyarakat, seperti premanisme, prostitusi, penjualan minuman keras, perjudian, serta peredaran dan konsumsi narkotika.
    4. Penutupan tempat hiburan malam selama bulan Ramadan.
    5. Larangan penjualan produk kontrasepsi secara bebas di toko dan warung.
    6. Pembatasan operasional restoran atau warung nasi yang wajib menutup tempat makan mereka pada siang hari, kecuali untuk layanan take away mulai pukul 16.00 WIB.
    Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan, terutama kebakaran dan pencurian selama Ramadan. Selain itu, pihak berwenang akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Dengan adanya maklumat ini, Forkopimda dan MUI berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih khusyuk, aman, dan tertib.

    Bupati Garut Menyesalkan

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin angkat bicara terkait aksi sweeping atau razia warung itu. Dia turut menyesalkan aksi anarkis yang dilakukan sekelompok orang tersebut.

    “Tentunya saya sangat menyesalkan kejadian ini. Memang informasinya anarkis, tapi tidak sampai menimbulkan korban,” kata Syakur dilansir detikJabar, Minggu (9/3/2025).

    Syakur meminta masyarakat saling menghargai. Dia juga meminta masyarakat tidak main hakim sendiri dan melapor ke petugas.

    Lebih lanjut, Syakur mengatakan perwakilan massa yang melakukan razia tersebut sudah dimintai keterangan. Pihaknya meminta mereka menyampaikan permintaan maaf terkait aksi yang dilakukan.

    Pihak kepolisian pun memeriksa sejumlah saksi terkait aksi razia warung. Dilansir detikJabar, Kapolres Garut AKBP M Fajar Gemilang menyebut pihaknya tengah mendalami aksi tersebut. “Diproses,” kata Fajar saat dikonfirmasi, Minggu, (9/3/2025).

    Fajar mengatakan pihaknya telah memanggil beberapa pihak yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Di antaranya pihak ormas serta Satpol PP. Meski begitu, Fajar belum merinci ada atau tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut, namun dia memastikan kasusnya tetap ditangani.

    PBNU: Kurang Toleran

    Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai tindakan itu tidak menunjukkan sikap toleransi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

    “Ya menyayangkan, saya kalau sampai ada yang melakukan razia sendiri ya menyayangkan. Itu tidak elok, kurang toleran, dan kita hidup di Indonesia,” kata Gus Ipul saat dihubungi detikcom, Minggu (9/3/2025).

    Gus Ipul mengatakan masyarakat tidak boleh melakukan aksi sendiri dalam menindak warung yang buka saat bulan Ramadan. Jika ada pelanggaran aturan, lanjut Gus Ipul, maka yang berhak melakukan teguran atau penindakan adalah aparat pemerintah.

    “Nah kalau ada pelanggaran, ada aturannya. Nanti yang menegur itu pemerintah yang punya wewenang, tidak boleh setiap orang merazia,” katanya.

    Gus Ipul juga meminta umat muslim bertindak toleran terhadap orang yang tidak puasa. Dia mengingatkan yang tidak berpuasa tidak hanya nonmuslim, tetapi juga umat muslim yang sedang berhalangan.

    “Kan (warung) buka itu kan banyak orang yang nggak puasa juga, orang Islam yang nggak puasa kan ada. Misalnya ibu-ibu lagi haid, kan nggak puasa juga, harus dilayani juga, ada yang musafir. Jadi memang ada yang membutuhkan layanan warung di siang hari saat puasa,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, warung dan tempat makan tidak harus tutup saat puasa Ramadan. Namun dia mengimbau kepada semua pihak untuk saling menghormati.

    Muhammadiyah Menyesalkan

    Muhammadiyah menyayangkan peristiwa razia warung makan yang dibuka saat puasa berujung keributan dan perusakan. Menurutnya, menasihati tak perlu dengan cara kekerasan.

    “Kalau memang benar kejadian tersebut, perlu disesalkan, karena memberi nasihat tidak perlu dengan kekerasan, itulah ujian puasa untuk menahan amarah,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, Sabtu (8/3/2025).

    Menurutnya, warung, yang dibuka siang hari, menyediakan makan bagi orang yang tak berpuasa.

    “Orang membuka warung makan siang hari ialah untuk menyediakan makan bagi orang yang tidak berpuasa, apakah itu non-muslim atau para musafir, atau orang sakit, termasuk ibu yang sedang berhalangan berpuasa,” ujarnya.

    Selain itu, pemilik warung tak mengumbar-umbang aktivitas di dalam warung. Mereka pun diminta tak mengganggu orang yang puasa.

    “Dan dari pihak warung juga jangan demonstratif secara terbuka mempertontonkan orang yang lagi makan tertentu akan mengganggu orang yang berpuasa,” katanya.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Banjir dan Longsor Terjang Balikpapan, Ketinggian Capai 1,5 Meter
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Maret 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Balikpapan, Ketinggian Capai 1,5 Meter Regional 9 Maret 2025

    Banjir dan Longsor Terjang Balikpapan, Ketinggian Capai 1,5 Meter
    Tim Redaksi
    BALIKPAPAN, KOMPAS.com –
    Hujan deras yang mengguyur Kota
    Balikpapan
    sejak Jumat (7/3/2025) malam hingga Sabtu (8/3/2025) pagi menyebabkan banjir di berbagai wilayah. Sejumlah permukiman terendam air dengan ketinggian mencapai 1,5 meter.
    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Balikpapan mencatat sedikitnya ada 10 titik banjir di kota itu.
    Beberapa lokasi terdampak parah di antaranya Kampung Timur, Jalan Beler, Gang Mufakat, dan Jalan MT Haryono.
    Salah satu warga yang terdampak, Rahmad (42), mengaku kaget ketika mendapati rumahnya sudah terendam air saat bangun tidur.
    “Saya bangun sekitar pukul 05.00 WITA, air sudah setinggi lutut di dalam rumah. Tidak sempat menyelamatkan barang-barang, hanya bisa menyelamatkan anak-anak,” kata Rahmad, Minggu (9/3/2025).
    Banjir ini juga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sejumlah ruas jalan utama lumpuh akibat genangan air yang cukup tinggi. Selain itu, aliran listrik di beberapa kawasan dipadamkan untuk menghindari risiko korsleting.
    Selain banjir, hujan deras juga memicu tanah longsor di beberapa titik. Pemerintah Kota Balikpapan telah menerjunkan tim gabungan untuk membantu evakuasi warga yang terdampak.
    Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi.
    “Kami memahami ini situasi sulit, apalagi bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani bencana ini,” ujarnya Sabtu, (8/3/2025).
    Pemerintah Kota Balikpapan berjanji akan mempercepat langkah mitigasi banjir, termasuk dengan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal dan pembangunan bendali di kawasan rawan banjir.
    Hingga Sabtu siang, BPBD bersama relawan masih melakukan evakuasi warga di beberapa titik yang terdampak parah.
    Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas guna mengantisipasi banjir susulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuma Dibayar Rp125 Ribu Per Bulan, Guru Honorer di KBB Minta HPM Setara UMK

    Cuma Dibayar Rp125 Ribu Per Bulan, Guru Honorer di KBB Minta HPM Setara UMK

    JABAR EKSPRES – Guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta kesejahteraannya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini guru honorer di Bandung Barat hanya menerima insentif sebesar Rp1,5 juta per tahun atau Rp125 ribu per bulannya.

    Iwa, salah seorang tenaga honorer pendidikan dari kategori R2 dan R3 yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Tendik Honorer (PGTH) Bandung Barat, menyebut, nominal insentif sebesar itu sangat jauh dari cukup. Terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    “Saat ini, kami hanya mendapat Rp1,5 juta per tahun. Kalau dihitung per bulan, itu hanya sekitar Rp125 ribu. Ini sangat menyiksa. Kami tetap mengajar dan bekerja penuh waktu, tetapi dengan penghasilan yang sangat minim,” ujar Iwa saat dikonfirmasi, Minggu (9/3/2025).

    BACA JUGA:Komisi I DPRD KBB Bakal Kaji Ulang Aturan Pegawai Honorer dan PPPK Paruh Waktu

    Meski begitu para guru honorer tidak patah semangat. Mereka tetap mengajar dan bekerja penuh waktu walau dengan penghasilan yang sangat minim.

    Namun, mereka berharap Pemkab Bandung Barat memberikan perhatian lagi dengan memberikan insentif yang nominalnya tidak terlalu jomplang dengan daerah lainnya, seperti Kota Bandung.

    PGTH meminta agar Pemkab Bandung Barat lebih memperhatikan nasib mereka dengan memberikan insentif yang lebih layak. Seperti halnya di Kota Bandung, Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) setara dengan UMK.

    “Di Kota Bandung, guru honorer mendapat HPM yang menyesuaikan dengan UMK. Artinya, kesejahteraan mereka lebih diperhatikan. Sementara di KBB, hanya Rp1,5 juta per tahun. Bagaimana kami bisa bertahan dengan jumlah segitu?” keluhnya.

    BACA JUGA:Tuntaskan Guru Honorer di Jabar Mulai dari Akar Masalahnya

    Selama ini, honor yang mereka terima sumbernya dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Ini juga menjadi kendala bagi para honorer lantaran, dana BOS sering kali tidak stabil dan tidak semua guru mendapatkan jumlah yang sama.

    “Kalau hanya mengandalkan dana BOS, itu betul-betul berat. Pencairannya tidak tetap, tergantung kebijakan sekolah, dan ada yang mendapat nominal sangat kecil,” katanya.

    Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terpaksa mereka mencari sampingan dengan bekerja di tempat lain. Oleh karena itu, para honorer pendidikan di KBB meminta adanya insentif tambahan seperti HPM Kota Bandung, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi.

  • Sat Narkoba Polres Ciamis Gagalkan Peredaran 151 Botol Miras Oplosan

    Sat Narkoba Polres Ciamis Gagalkan Peredaran 151 Botol Miras Oplosan

    JABAR EKSPRES – Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba) Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran minuman keras (miras) oplosan jenis Arak Bali, dalam operasi penggerebekan pada Minggu (9/3/2025) dini hari. Aksi ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kesucian bulan Ramadhan, sekaligus mencegah dampak negatif miras terhadap generasi muda.

    Operasi digelar sekitar pukul 00.10 WIB di kawasan Jambansari, Ciamis. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial RP (32), warga Desa Kolot, Ciamis, beserta barang bukti berupa 151 botol miras oplosan yang disembunyikan dalam kardus dan box.

    Selain itu, disita pula satu unit handphone dan sepeda motor yang diduga digunakan RP dalam transaksi ilegal tersebut.

    BACA JUGA:Miras Oplosan Telan 4 Korban Jiwa, Ketua DPRD Desak Pemkot Bogor Berantas Minol Ilegal!

    Kapolres Ciamis AKBP Akmal melalui Kasat Narkoba AKP R.E Budhi menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga keamanan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadhan.

    “Kami tidak toleransi terhadap peredaran miras oplosan yang merusak moral generasi muda. Razia akan terus digencarkan di seluruh wilayah hukum Polres Ciamis,” tegas AKP Budhi.

    RP dan barang bukti saat ini diamankan di Mapolres Ciamis untuk pemeriksaan mendalam. Polisi juga mendalami jaringan peredaran miras tersebut guna mengungkap sumber pasokan dan keterlibatan pihak lain.

    BACA JUGA:Imbas Miras Oplosan Telan Korban, Pemkot Bogor Bakal Gelar Razia Besar-besaran

    “Kami akan telusuri apakah tersangka bagian dari sindikat atau beroperasi mandiri,” tambah AKP Budhi.

    Masyarakat diajak aktif berpartisipasi melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran miras ilegal. “Kerja sama warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman, khususnya di bulan penuh berkah ini,” katanya. (CEP)

  • Struktur Kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya 3 Pemilik Modal, Hibisc Fantasy Dibongkar Dedi Mulyadi

    Struktur Kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya 3 Pemilik Modal, Hibisc Fantasy Dibongkar Dedi Mulyadi

    TRIBUNJATIM.COM – Berikut ini struktur kepengurusan PT Jaswita Lestari Jaya yang punya Hibisc Fantasy.

    Hal tersebut diungkap oleh Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding tempat rekreasi Hibisc Fantasy menjadi biang kerok banjir Puncak, Kabupaten Bogor.

    Perusahaan tersebut ternyata masih satu gerbong dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ).

    Menurut Dedi Mulyadi, Hibisc yang berada di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor itu sudah melanggar izin.

    Hibisc Fantasy Puncak Bogor mengajukan 4.800 meter persegi lahan, namun pada pelaksanaannya justru mereka mengembangkan sampai 15 ribu meter persegi. Diketahui pembangunan wahana wisata tersebut menelan Rp40 miliar.

    Artinya ada sekitar 11 ribu meter persegi bangunan Hibisc Fantasy yang tidak memiliki izin.

    Hibisc Fantasy merupakan milik perusahaan PT Jaswita Lestari Jaya.

    Perusahaan tersebut merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat.

    Melansir dari webnya, PT Jaswita Lestari Jaya berlokasi Grha Jaswita Jl. Lengkong Besar No. 135 Bandung.

    PT Jaswita Lestari Jaya mulai didirikan pada tanggal 08 Februari 2018 Nomor 23 dihadapan Notaris Diana Dewi, S.H dengan Nomor AHU-0008901.AH.01.01. Tahun 2018 dengan Modal Dasar Rp60.000.000.000,- dan Modal ditempatkan sebesar Rp15.000.000.000,- 

    Dalam Akta Pendirian tersebut terdapat dalam Pasal 3 menjelaskan Maksud & Tujuan Perseroan ialah menyediakan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman.

    Saham PT Jaswita Lestari Jaya dimiliki PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar sebesar 70 persen dan PT Bajo Tirba Juara 30 persen.

    Adapun struktur kepengurusan tahun 2023 antara lain:

    Komisaris Utama : Hendra Guntara

    Komisaris : Himawan

    Direktur Utama : R. Ridha Wirahman P.

    Direktur Operasional : Angga Syafriel Prasetyo Latief.

    HIBISC FANTASY DIBONGKAR – Gubernur Dedi Mulyadi membongkar tempat rekreasi Hibisc Fantasy di Puncak, Bogor, Kamis (6/3/2025). Tempat wisata itu dituding jadi biang kerok banjir. (Tribunnews.com/Taufik Ismail/Instagram.com Hibisc Fantasy)

    Direktur PT Jaswita Lestari Jaya, Angga Kusnan kini pasrah atas semua keputusan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

    “Pada prinsipnya, JLJ akan kooperatif melaksanakan perintah Pak Gubernur untuk mengevaluasi Hibisc Puncak. Selama ini, kami sangat kooperatif kepada pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

    Sampai pada akhirnya Demul memerintahkan membongkar Hibisc Fantasy Puncak.

    Dedi Mulyadi menekankan pembongkaran dilakukan karena pengelola yang tidak koopratif.

    “Karena tidak dibongkar sendiri. Perintah saya bongkar mulai hari ini,” tegas Dedi Mulyadi.

    Dedi juga tak segan meski PT Jaswita bagian dari Pemprov Jabar.

    “Saya tidak segan meskipun ini BUMD milik Pemprov Jabar. Kita harus memberikan contoh bahwa yang melanggar harus ditindak,” katanya.

    Dedi Mulyadi juga meminta dukungan dari Wakil Bupati Sukabumi, pimpinan DPRD Bogor, dan Bupati Bogor untuk menindak tegas pelanggaran tersebut. 

    “Kita kasih contoh. Kita mulai bongkar hari ini,” kata Dedi.

    Pinjam nama

    Dedi Mulyadi bertemu dengan perwakilan pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak Bogor. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemilik modal Hibisc Fantasy Puncak adalah pengusaha dari Semarang, Jakarta, dan Bogor.

    Kemudian, pengelolaannya dilakukan PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ), anak perusahaan BUMD Jabar, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita).

    “Siapa yang punya modalnya sih?” tanya Dedi Mulyadi kepada perwakilan pemilik modal, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (8/3/2025).

    “Yang punya PT Laksmana, domisilinya Semarang. Ada juga yang dari Jakarta dan Bogor. Namanya saya tidak tahu (yang Jakarta dan Bogor),” ujar perwakilan tersebut.

    Menurut perwakilan tersebut, saham tersebut sebesar 70 persen dimiliki Jaswita dan sisanya swasta,

    Namun, menurut Dedi itu hanyalah akal-akalan pinjam bendera saja.

    “Pinjam benderanya doang,” kata Dedi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com