Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kementerian HAM usulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama

    Kementerian HAM usulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

    “Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama,” kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

    Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

    “Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama,” jelasnya.

    Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

    “Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi,” ujarnya.

    Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

    Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri HAM: Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo

    Menteri HAM: Indeks demokrasi turun bukan pada masa Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo Subianto.

    “(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

    Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

    Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

    Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

    Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

    “Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi,” jelasnya.

    Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

    “Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah,” katanya.

    Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

    “Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun,” jelasnya.

    Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    Rustini Muhaimin safari Ramadan dan gelar baksos di Gunungkidul

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan s

    Jakarta (ANTARA) – Pembina DPP Perempuan Bangsa Rustini Muhaimin Iskandar melakukan safari Ramadan yang dikemas dengan silaturahmi dan bakti sosial kepada masyarakat di Pondok Pesantren Citra Nurul Falah, Kelurahan Getas, Playen, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa.

    “Alhamdulillah, momentum Ramadan kali ini saya bisa silaturrahim dengan bapak ibu semua, adik-adik santri, juga keluarga besar Ponpes Citra Nurul Falah. Ramadan bukan hanya menahan dahaga dan lapar, tapi juga waktu yang tepat meningkatkan kesalehan sosial kita,” kata Rustini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku bersyukur dan bahagia melihat antusiasme masyarakat Gunungkidul tetap sumringah dan semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa serta dibayangi gerimis hujan.

    “Saya sangat bahagia melihat senyum bapak ibu semua tetap sumringah, tetap semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa. Puasa bukan membuat kita lemah, tapi justru memperkuat kita untuk terus beribadah dan bekerja mencari nafkah,” ujarnya.

    “Semakin banyak ibadah kita, semakin rajin kita bekerja saat Ramadan, insyaallah pahala dan hasil yang akan kita dapatkan akan semakin berlipat ganda,” sambung dia.

    Di kesempatan yang sama, Rustini juga berkesempatan meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di komplek ponpes tersebut. Ia menaruh harapan besar BLKK yang berfokus pada bidang multimedia itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para santri serta masyarakat sekitar ponpes.

    “Saya berharap dengan adanya BLK Komunitas di sini, adik-adik santri bisa lebih produktif lagi dan lebih berdaya saing. Di luar sana persaingan semakin ketat, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memperkuat skill kita,” tutur Rustini.

    Lebih lanjut, dia mengurai peran penting pesantren bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, pesantren sudah berkiprah mencerdaskan anak bangsa bahkan sebelum kemerdekaan.

    “Alhamdulillah, negara saat ini sudah hadir di tengah pesantren dengan disahkannya UU Pesantren pada 2019 yang lalu. Itulah wujud pengakuan negara untuk pesantren, untuk adik-adik santri. Oleh karena itu, mari kita jaga pesantren kita sebagai aset penting masa depan bangsa ini,” tambahnya.

    Rustini juga mengajak para santri untuk manfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya selama di pesantren.

    “Dalami ilmu, belajar dengan tekun, dan amalkan apa yang telah adik-adik pelajari. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki, karena ilmu adalah lautan yang tak terbatas,” ucapnya.

    Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil DIY Kaisar Abu Hanifah, pembina Ponpes Citra Nurul Falah Nyai Roisatunnisak, pengasuh Ponpes Citra Nurul Falah Gus Maulana Salfa, pengurus PCNU Kabupaten Gunungkidul, anggota Fraksi PKB DPRD Gunungkidul, serta pengurus DPW Perempuan Bangsa DIY.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Desak Disperdagin Perketat Pengawasan Minyak Curah Menjelang Lebaran

    Ketua DPRD Bogor Sastra Winara Desak Disperdagin Perketat Pengawasan Minyak Curah Menjelang Lebaran

    JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara, meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor untuk lebih ketat dalam mengawasi pengusaha minyak curah di wilayah Bumi Tegar Beriman.

    Hal ini disampaikan saat menghadiri pengungkapan kasus kecurangan pengusaha minyak curah di Desa Cicadas, Kecamatan Sukaraja, Senin (10/3).

    Sastra Winara mengapresiasi langkah cepat jajaran Polres Bogor dalam mengungkap pelanggaran tersebut.

    Tindakan curang ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat, terutama menjelang Idulfitri ketika kebutuhan bahan pokok meningkat.

    BACA JUGA: Tinjau Operasi Pasar MinyaKita, Harga dan Stok Migor di Kota Bogor Dipastikan Aman dan Stabil

    “Kejahatan ini terstruktur, di mana ketika kebutuhan masyarakat meningkat menjelang Lebaran, oknum-oknum ini mengurangi volume minyak yang seharusnya satu liter menjadi hanya 750 mililiter. Saya sangat berterima kasih kepada Polres Bogor yang berhasil mengungkap kasus ini,” ujar Sastra.

    Sastra menegaskan bahwa Disperdagin Kabupaten Bogor harus lebih selektif dalam mengawasi dan mengecek perizinan para pengusaha minyak curah di wilayahnya.

    Menurutnya, pengawasan ketat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Disperdagin harus lebih selektif dalam melihat kegiatan dan operasional pabrik-pabrik seperti ini. Biasanya, izin mereka berasal dari Disperdagin, sehingga perlu ada kontrol yang lebih ketat,” tegasnya.

    BACA JUGA: Kunjungi Pasar Cibinong, Bupati Bogor Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman hingga Idul Fitri

    Selain itu, ia meminta Disperdagin untuk rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar menjelang Idulfitri guna memastikan minyak curah yang beredar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Harus terus memantau pasar agar masyarakat tidak mendapatkan minyak curah ilegal atau yang tidak sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

  • Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    Wakil Ketua Golkar Makassar Jelaskan Alasan Wahab Tahir Dicopot dari Sekretaris

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Golkar Makassar Arif Wicaksono menjelaskan mengapa DPD Golkar Makassar merombak struktur kepengurusan. Ia menyebut bukan tanpa alasan.

    Perombakan itu diketahui sejak Senin (10/3). Dalam rapat pleno yang digelar di kantor DPD II Golkar Makassar Jalan Lasinrang.

    Arif memberi gambaran, misalnya pergantian Sekretaris DPD II Golkar. Dimana Wahab Tahir, yang sebelumnya menjabat digantikan oleh A. Suharmika. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” kata Arif melalui keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Bukan hanya Abd Wahab Tahir. Pergantian juga dilakukan untuk posisi Bendahara Umum.

    Selain Abd Wahab Tahir diganti, Bendahara Umum (Bendum) Golkar Makassar Ismail juga diganti. Ia digantikan oleh Andi Ryan Adrianto.

    “Ismail diganti lantaran dirinya fokus sebagai anggota DPRD Makassar,” terangnya.

    Diketahui, rapat pleno itu dipimpin langsung oleh Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin dan dihadiri pengurus Golkar Makassar.
    (Arya/Fajar)

  • Operasi Gabungan Ramadan di Tangsel, Ratusan Botol Miras Disita, Tempat Hiburan Diawasi

    Operasi Gabungan Ramadan di Tangsel, Ratusan Botol Miras Disita, Tempat Hiburan Diawasi

    Tangerang Selatan: Demi menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta TNI-Polri menggelar operasi gabungan di berbagai titik.

    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa razia ini merupakan respons atas laporan masyarakat terkait peredaran miras dan dugaan praktik prostitusi di beberapa lokasi, serta tempat usaha yang diduga melanggar peraturan daerah.

    “Iya kami melakukan inspeksi mendadak (sidak), melakukan pengecekan ke beberapa tempat usaha ini jangan sampai ada yang menyalahgunakan tempat usahanya melawan aturan dan melawan surat edaran Wali Kota terkait Imbauan selama bulan suci Ramadan,” ujar Pilar saat dijumpai di lokasi sidak pada Sabtu 8 Maret 2025.

    Baca: Bazar Ramadan Sembako Murah Diadakan Pemkot Tangsel di Tujuh Kecamatan, Cek Tanggalnya ya!

    Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil menyita 121 botol dan kaleng miras di wilayah Pasar Ciputat. 

    Selain itu, tiga kafe di Pamulang yang sebelumnya menjual miras telah diberi peringatan keras dan dilakukan pemantauan ulang. 

    Dari hasil sidak, kafe-kafe tersebut tampaknya telah menghentikan penjualan miras, bahkan gudang penyimpanan mereka diperiksa dan ditemukan kosong.

    “Kalau nanti masih ada (perdagangan miras) akan ditutup secara permanen, kamu sudah sampaikan seperti itu karena memang aturan perda tidak boleh ada perdagangan minuman keras di Tangsel, tapi kalau di luar Tangsel ya itu urusan dengan wilayah lain, kalau di wilayah Tangsel tidak boleh,” tegas Pilar.

    Tidak hanya itu, operasi juga menargetkan tempat karaoke yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Laporan dari masyarakat dan DPRD mengindikasikan adanya penjualan miras serta praktik prostitusi di lokasi tersebut.

    “Kita tidak melarang masyarakat atau warga atau pengusaha untuk berusaha di bulan suci Ramadan, silahkan tidak ada masalah, selama itu tidak melawan perda ataupun surat edaran yang sudah diberikan,” kata dia.

    Pemerintah Kota Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama Ramadan dengan mengedepankan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. 

    Kepada pelaku usaha, Pilar mengimbau agar tetap menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi tegas dari pemerintah daerah.

    Tangerang Selatan: Demi menjaga kondusivitas selama bulan suci Ramadan 2025, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta TNI-Polri menggelar operasi gabungan di berbagai titik.
     
    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa razia ini merupakan respons atas laporan masyarakat terkait peredaran miras dan dugaan praktik prostitusi di beberapa lokasi, serta tempat usaha yang diduga melanggar peraturan daerah.
     
    “Iya kami melakukan inspeksi mendadak (sidak), melakukan pengecekan ke beberapa tempat usaha ini jangan sampai ada yang menyalahgunakan tempat usahanya melawan aturan dan melawan surat edaran Wali Kota terkait Imbauan selama bulan suci Ramadan,” ujar Pilar saat dijumpai di lokasi sidak pada Sabtu 8 Maret 2025.

    Baca: Bazar Ramadan Sembako Murah Diadakan Pemkot Tangsel di Tujuh Kecamatan, Cek Tanggalnya ya!
     
    Dalam operasi tersebut, tim gabungan berhasil menyita 121 botol dan kaleng miras di wilayah Pasar Ciputat. 
     
    Selain itu, tiga kafe di Pamulang yang sebelumnya menjual miras telah diberi peringatan keras dan dilakukan pemantauan ulang. 
     
    Dari hasil sidak, kafe-kafe tersebut tampaknya telah menghentikan penjualan miras, bahkan gudang penyimpanan mereka diperiksa dan ditemukan kosong.
     
    “Kalau nanti masih ada (perdagangan miras) akan ditutup secara permanen, kamu sudah sampaikan seperti itu karena memang aturan perda tidak boleh ada perdagangan minuman keras di Tangsel, tapi kalau di luar Tangsel ya itu urusan dengan wilayah lain, kalau di wilayah Tangsel tidak boleh,” tegas Pilar.
     
    Tidak hanya itu, operasi juga menargetkan tempat karaoke yang berdiri di atas lahan milik pemerintah daerah. Laporan dari masyarakat dan DPRD mengindikasikan adanya penjualan miras serta praktik prostitusi di lokasi tersebut.
     
    “Kita tidak melarang masyarakat atau warga atau pengusaha untuk berusaha di bulan suci Ramadan, silahkan tidak ada masalah, selama itu tidak melawan perda ataupun surat edaran yang sudah diberikan,” kata dia.
     
    Pemerintah Kota Tangsel berkomitmen untuk menjaga ketertiban selama Ramadan dengan mengedepankan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran. 
     
    Kepada pelaku usaha, Pilar mengimbau agar tetap menjalankan bisnis sesuai aturan yang berlaku agar tidak terkena sanksi tegas dari pemerintah daerah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    Tak Aktif di Partai Sejak Pilwalkot, Appi Copot Wahab Tahir dari Sekretaris Golkar Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar melakukan perombakan dalam kepengurusan partai. Dalam rapat pleno yang digelar kemarin malam, dua posisi strategis mengalami pergantian, yakni Sekretaris dan Bendahara Umum (Bendum). 

    Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Abd Wahab Tahir resmi digantikan oleh Suharmika. Pergantian ini dilakukan karena Wahab Tahir dinilai tidak aktif lagi sejak Pilkada Serentak 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Golkar Makassar, Arif Wicaksono. 

    “Sejak Pilkada Serentak 2024 kemarin sampai sekarang, Pak Abd Wahab Tahir tidak pernah aktif lagi,” ujar Arif Wicaksono. 

    Selain Wahab Tahir, posisi Bendahara Umum (Bendum) juga mengalami pergantian. Ismail, yang sebelumnya menjabat sebagai Bendum, digantikan oleh Andi Ryan Adrianto. 

    Pergantian ini dilakukan karena Ismail memilih untuk fokus pada tugasnya sebagai anggota DPRD Makassar. 

    “Jadi agenda pleno tadi hanya mengganti Abd Wahab Tahir dan Ismail,” jelas Arif Wicaksono. 

    Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung pleno pergantian sejumlah posisi. Pergantian posisi pimpinan ini diyakini akan membawa angin segar dan meningkatkan kinerja partai menjelang berbagai agenda politik mendatang.

    Selain itu, rapat pleno juga menetapkan H. Ismail sebagai Ketua Harian dan A. Ryan sebagai Bendahara DPD II Golkar Kota Makassar.  Kedua figur ini diharapkan dapat membawa energi baru dan kontribusi signifikan dalam menjalankan roda organisasi partai.

  • Teh Angie Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung

    Teh Angie Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung

    KABUPATEN BANDUNG – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Angie Natesha Goenadi Go meninjau wilayah terdampak banjir di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Senin (10/3).

    Banjir yang sempat melanda kawasan ini beberapa hari kebelakang, saat ini sudah surut dan menyisakan lumpur yang cukup tebal di rumah-rumah warga yang terendam air.

    “Alhamdulillah, hari ini banjir di Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu sudah mulai surut. Warga sudah mulai kembali ke rumah dan membersihkan rumah dari lumpur akibat banjir,” kata  legislator dari daerah pemilihan II, meliputi Margahayu, Margaasih, Katapang, dan Dayeuhkolot ini.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut mulai melanda kawasan Desa Sukamenak sejak Jumat (7/3) malam di RW 5 dan RW 16 dengan ketinggian bervariasi mulai 30 cm hingga 1 meter lebih.

    Namun, kata Teh Angie, lantaran hujan deras yang terus mengguyur akhirnya warga harus mengungsi karena khawatir banjir akan semakin tinggi.

    “Hujan deras menyebabkan debit air Sungai Citarum semakin tinggi sehingga setelah sempat surut, banjir kemudian terjadi lagi,” bebernya.

    Pasca banjir, Teh Angie meminta masyarakat agar waspada terhadap berbagai macam penyakit yang kerap menyerang seperti diare, penyakit kulit, leptospirosis serta Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    “Ada juga warga mengeluhkan sesak nafas dan sakit lambung setelah 4 hari tinggal di pengungsian,” kata anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung ini.

    Teh Angie juga mendistribusikan bantuan untuk masyarakat di lokasi pengungsian, yakni air mineral, mie instan dan kebutuhan balita.

    “Mudah-mudahan bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, banjir menerjang empat kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dipicu oleh hujan dengan intensitas deras selama beberapa hari terakhir.

    Keempat kecamatan yang terendam banjir ialah Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, dan Margahayu.

    Di Kecamatan Dayeuhkolot, empat desa terendam, yakni Desa Dayeuhkolot, Citeureup, Cangkuang Wetan, dan Pasawahan.

    Di Kecamatan Bojongsoang, desa yang terendam adalah Bojongsoang, Bojongsari, dan Buahbatu.

    Adapun di Kecamatan Baleendah, desa yang terendam adalah Baleendah, Rancamanyar, dan Andir. Di Kecamatan Margahayu, hanya Desa Sukamenak yang terendam. (bbs)

  • Antisipasi Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bogor Imbau Warga Waspada hingga 12 Maret

    Antisipasi Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bogor Imbau Warga Waspada hingga 12 Maret

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan terjadi hingga 11 atau 12 Maret 2025.

    Dirinya mengingatkan warga yang tinggal di bantaran sungai dan tebing untuk lebih berhati-hati guna mengantisipasi potensi bencana, jika memang terjadi imbas hujan lebat disertai angin kencang.

    “Kami mengimbau kepada seluruh warga Kota Bogor bahwa hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang masih akan berlangsung hingga 11 atau 12 Maret 2025 mendatang,” kata Dedie, Senin (10/3).

    BACA JUGA:PLN Jabar Gerak Cepat Amankan Kelistrikan Terdampak Cuaca Ekstrim di Sebagian Wilayah Jawa Barat

    Diketahui, berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor pada Senin, 10 Maret 2025, masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hari.

    Sementara itu, siang hingga malam hari diprediksi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang. Suhu udara berkisar antara 18–32°C dengan kelembapan 60–98 persen, sedangkan angin bertiup dari arah Barat Laut hingga Timur dengan kecepatan 5–40 km/jam.

    Untuk itu, Dedie juga meminta warga yang berada di bantaran sungai, tebing, serta rumah di lereng bukit untuk lebih waspada terhadap potensi bencana.

    BACA JUGA:Ketua DPRD Bogor Minta Pemkab dan Warga Waspada Cuaca Ekstrem

    “Tentu perlu melihat potensi bahaya dan menghindarinya. Artinya, kewaspadaan harus ditingkatkan,” tegasnya.

    Dedie menambahkan dampak hujan deras disertai angin kencang yang terjadi beberapa hari terakhir, di mana setidaknya 12 lokasi mengalami pohon tumbang.

    Ia telah meminta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor untuk memastikan kondisi pepohonan agar tidak membahayakan masyarakat.

    “Kami sudah merencanakan pengaktifan kembali sistem KTP pohon, sehingga bisa terdeteksi lebih awal pohon mana saja yang berpotensi patah atau tumbang,” jelasnya.

    Selain itu, Dedie mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke saluran air, guna mencegah banjir akibat saluran yang tersumbat.

    “Jangan sampai ada lagi warga yang membuang sampah ke saluran air. Jika tersumbat, air akan meluap dan menggenangi jalan, sehingga kejadian banjir lintasan terus berulang,” tukasnya. (YUD)

  • Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    Kabar Terbaru Penundaan Pengangkatan CPNS, Menpan RB: Sudah Lapor ke Presiden, Segera Terbit Inpres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kabar terbaru mengenai penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 datang langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini. 

     

    Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025), Rini mengungkapkan bahwa keputusan penundaan tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Sudah saya laporkan ke Presiden,” kata Rini singkat, meskipun ia tidak merinci tanggapan Presiden Prabowo terkait keputusan tersebut.

     

    Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Rini lebih banyak membahas soal topik lain, yakni Sekolah Rakyat, dan menghindari pertanyaan soal pengangkatan CPNS.

     

    “Kan tadi ngomongnya soal Sekolah Rakyat,” ujar Rini sambil tersenyum.

     

     

    Rini enggan menjelaskan lebih lanjut perihal isu penundaan pengangkatan CPNS ini. 

     

    Ia pun langsung bergegas menuju mobilnya. Namun, menurut Rini, nantinya akan ada instruksi presiden (Inpres) yang akan diumumkan.

     
     
    “Sudah dilaporkan. Nanti akan ada instruksi presiden,” katanya seraya langsung menutup pintu mobilnya.

     

     

    Di tengah kabar penundaan ini, aksi protes dari sejumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan PPPK juga tengah memanas.

     

    Mereka dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Gedung DPR, Jakarta, pada siang hari yang sama, untuk menuntut peninjauan kembali keputusan tersebut. 

    Dalam poster ajakan aksi yang beredar di media sosial, salah satunya oleh akun Asosiasi GTT PGRI Kabupaten Jember (@asosiasi_pgri_jember), demonstrasi ini akan digelar di tiga lokasi: Gedung DPR RI, Kantor Menpan RB, dan Istana Negara.

     

    Aksi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pengangkatan CASN dan PPPK yang berdampak pada lebih dari satu juta calon pegawai.

     

     

    CPNS PPPK DEMONSTRASI – Raslina, calon ASN PPPK yang menangis dihadapan anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) karena kecewa dengan penundaaan pengankatan CPNS hasil seleksi 2024 yang diputuskan Menpan RB dan DPR RI. CPNS dan PPPK Sultra mendatangi gedung DPRD Sultra, mereka berunjuk rasa soal penundaan pengangkatan CASN tersebut, Senin (10/3/2025). (TribunnewsSultra.com/La Ode Ari)

     

    Salah satu tuntutan mereka tertulis jelas dalam poster: “Mendesak Menpan RB untuk segera mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024.”

     

     

    Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi II DPR, Rini Widyantini menjelaskan bahwa penundaan ini bertujuan untuk memastikan penataan dan penempatan ASN yang lebih optimal, guna mendukung program prioritas pembangunan nasional.

     

    Selain itu, beberapa daerah juga mengajukan permintaan penyesuaian jadwal seleksi, yang akhirnya disetujui oleh pemerintah.

     

    Sebagai dampaknya, pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang pada Oktober 2025, sementara PPPK akan dilaksanakan pada Maret 2026. 

     

    “Pemerintah mengusulkan dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026,” ujarnya.