Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • OTT KPK di OKU: Petinggi Parpol dan Oknum OPD Ditangkap lalu Dibawa ke Mapolres – Halaman all

    OTT KPK di OKU: Petinggi Parpol dan Oknum OPD Ditangkap lalu Dibawa ke Mapolres – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, OKU – Sebanyak tiga petinggi partai politik dan oknum kepala OPD di Ogan Komering Ulu ditangkap KPK dalam OTT pada Sabtu (15/3/2025). Mereka dibawa ke Mapolres OKU, Sumatera Selatan.

    Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah orang lainnya.

    Menurut informasi dalam OTT tersebut KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.  

    Sementara  tiga oknum anggota dewan yang diamankan dua diantaranya adalah ketua partai politik dan satu sekretaris partai politik.

    Suasana di Mapolres OKU terlihat tertutup, pintu gerbang tertutup rapat dan dijaga  ketat petugas.

    Menurut informasi, oknum yang tertangkap OTT sedang diperiksa di gedung  Sipropam Polres Ogan Komering Ulu.

    Di depan gedung Propam tampak beberapa orang yang mondar-mandir diperkirakan keluarga oknum  yang  diamankan KPK.

    Ketua DPC Hanura OKU Ditangkap

    Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

    Informasi itu disampaikan Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Al Azhar.

    “Kami monitor, dari informasi Sekretaris DPC memang benar, tetapi kita belum tahu secara pasti soal apa,” kata Azhar, Sabtu (15/3/2025). 

    Hanura Junjung Azas Praduga Tak Bersalah

    Dia mengaku akan mengedepankan azas praduga tak bersalah. 

    Namun demikian menurutnya Hanura dalam hal ini akan tetap mendukung penuh pemberantasan korupsi. 

    “Kita juga mendukung penegakkan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum. namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada release resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di kabupaten OKU,” singkat Azhar, seraya ada anggota DPRD lainnya dari partai lain yang ikut diamankan bersama satu kepala dinas.

    Detik-detik OTT KPK di OKU, Sumatera Selatan

    Sebanyak delapan orang ditangkap termasuk anggota DPRD.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di OKU, Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025).

    Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni menceritakan detik-detik KPK melakukan OTT.

    Menurut dia, aparat Polres OKU dimintai tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan saja.

    Siang tadi pihaknya ditelepon dari tim KPK untuk disiapkan tempat pemeriksaan.

    Kapolres juga mengaku tidak tahu berapa yang kena OTT siapa saja dan bagiamana kronologisnya.

    “Kami hanya menyiapkan tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan” kata Kapolres pada Sabtu (15/3/2025).

    Kapolres juga menyebutkan pihaknya akan menutup pintu gerbang dan mempersilahkan wartawan keluar dari halaman Mapolres. 

    Sebanyak delapan orang diamankan dalam OTT itu. 

    Tiga orang di antaranya anggota DPRD, satu penyelenggara negara, dan empat lainnya belum diketahui identitas dan jabatannya.

    Berikut ini daftar orang yang diamankan dalam OTT KPK di OKU, Sumatera Selatan.

    Mereka yaitu: 

    Anggota DPRD

    FA

    FI

    UH

    Kepala Dinas

    UH

    Penjelasan KPK

    Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan OTT ini saat dikonfirmasi Tribun Sumsel.com, Sabtu (15/3/2025).

    Dalam OTT tersebut, sebanyak delapan orang terjaring dan masih diperiksa tim tangkap tangan. 

    “Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tessa. 

    Meski begitu dirinya belum merinci sosok 8 orang yang diamankan tersebut, dan kasusnya masih dirahasiakan. 

    “Ada penyelenggara negaranya. Detilnya nanti ya, ” beberapa Tessa. 

    Informasi yang ada, mereka masih diperiksa oleh tim tangkap tangan, dan Informasi lebih lanjut segera dipaparkan kepada publik.

    “Namun untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat Konpers, resmi terkait kegiatan tersebut, ” ucapnya.

  • OTT KPK di OKU Sumatera Selatan, Kepala Dinas PUPR, Anggota DPRD, dan Ketua DPC Hanura Ditangkap – Halaman all

    OTT KPK di OKU Sumatera Selatan, Kepala Dinas PUPR, Anggota DPRD, dan Ketua DPC Hanura Ditangkap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Dinas PUPR dan anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK di Sumatera Selatan, Sabtu (15/3/2025).

    Penangkapan tersebut dibenarkan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Benar,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan ihwal penangkapan terhadap kepala PUPR dan anggota dewan, Sabtu.

    Hanya saja Fitroh belum bisa memerinci lebih detail pihak-pihak yang diamankan, termasuk perkaranya.

    sementara itu, Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa total delapan orang diamankan dalam OTT tersebut.

    Adapun empat dari 8 orang yang ditangkap dalam operasi senyap KPK adalah 3 anggota DPRD OKU berinisial FA ,FI, UH dan oknum pejabat kepala Dinas di OKU berinisial UH.

    “Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tessa.

    Namun, ia belum merinci identitas dan peran masing-masing orang yang diamankan.

    Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kedelapan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim KPK.

    Informasi lebih lanjut akan disampaikan dalam konferensi pers resmi yang akan digelar oleh KPK.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap tersebut.

    Ketua DPC Hanura OKU Turut Ditangkap

    Dalam OTT tersebut, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) ikut diamankan KPK.

    Diamankannya kader Hanura tersebut dibenarkan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Al Azhar.

    “Kita monitor, dari informasi Sekretaris DPC memang benar, tetapi kita belum tahu secara pasti soal apa,” kata Azhar.

    Azhar menegaskan bahwa partainya akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

    Namun, Hanura tetap mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.

    “Kita juga mendukung penegakan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum,” ucapnya.

    Namun, ia belum mau banyak berkomentar terkait ditangkapnya Ketua DPC Hanura Kabupaten OKU.

    “Untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada rilis resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di Kabupaten OKU,” jelasnya.

    Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni sebelumnya membenarkan adanya OTT KPK di wilayahnya.

    Pihaknya dalam proses OTT tersebut hanya menyediakan tempat bagi tim KPK untuk melakukan pemeriksaan.

    “Siang tadi, kami dihubungi tim KPK untuk menyiapkan tempat pemeriksaan,” ujarnya.

    Kapolres mengaku tidak mengetahui detail mengenai siapa saja yang ditangkap dan kronologi kejadian.

  • Ketua DPC Hanura OKU Diamankan Dalam Operasi Tangkap Tangan KPK – Halaman all

    Ketua DPC Hanura OKU Diamankan Dalam Operasi Tangkap Tangan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, OKU – Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), ikut diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Operasi Tangkap Tangan (OTT). 

    Informasi itu disampaikan Ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ahmad Al Azhar.

    “Kami monitor, dari informasi Sekretaris DPC memang benar, tetapi kita belum tahu secara pasti soal apa,” kata Azhar, Sabtu (15/3/2025). 

    Hanura Junjung Azas Praduga Tak Bersalah

    Dia mengaku akan mengedepankan azas praduga tak bersalah. 

    Namun demikian menurutnya Hanura dalam hal ini akan tetap mendukung penuh pemberantasan korupsi. 

    “Kita juga mendukung penegakkan hukum, karena pada dasarnya Hanura merupakan partai yang taat dengan hukum. namun untuk saat ini kita belum bisa berkomentar panjang lebar, mengingat belum juga ada release resmi dari KPK terkait penangkapan dan penahanan di kabupaten OKU,” singkat Azhar, seraya ada anggota DPRD lainnya dari partai lain yang ikut diamankan bersama satu kepala dinas.

    Detik-detik OTT KPK di OKU, Sumatera Selatan.

    Sebanyak delapan orang ditangkap termasuk anggota DPRD.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di OKU, Sumatera Selatan, pada Sabtu (15/3/2025).

    Kapolres OKU, AKBP Imam Zamroni menceritakan detik-detik KPK melakukan OTT.

    Menurut dia, aparat Polres OKU dimintai tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan saja.

    Siang tadi pihaknya ditelepon dari tim KPK untuk disiapkan tempat pemeriksaan.

    Kapolres juga mengaku tidak tahu berapa yang kena OTT siapa saja dan bagiamana kronologisnya.

    “Kami hanya menyiapkan tempat untuk tim KPK melakukan pemeriksaan” kata Kapolres pada Sabtu (15/3/2025).

    Kapolres juga menyebutkan pihaknya akan menutup pintu gerbang dan mempersilahkan wartawan keluar dari halaman Mapolres. 

    Sebanyak delapan orang diamankan dalam OTT itu. 

    Tiga orang di antaranya anggota DPRD, satu penyelenggara negara, dan empat lainnya belum diketahui identitas dan jabatannya.

    Berikut ini daftar orang yang diamankan dalam OTT KPK di OKU, Sumatera Selatan.

    Mereka yaitu: 

    Anggota DPRD

    FA

    FI

    UH

    Kepala Dinas

    UH

    Penjelasan KPK

    Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto membenarkan OTT ini saat dikonfirmasi Tribun Sumsel.com, Sabtu (15/3/2025).

    Dalam OTT tersebut, sebanyak delapan orang terjaring dan masih diperiksa tim tangkap tangan. 

    “Benar KPK telah mengamankan 8 orang dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan,” kata Tessa. 

    Meski begitu dirinya belum merinci sosok 8 orang yang diamankan tersebut, dan kasusnya masih dirahasiakan. 

    “Ada penyelenggara negaranya. Detilnya nanti ya, ” beberapa Tessa. 

    Informasi yang ada, mereka masih diperiksa oleh tim tangkap tangan, dan Informasi lebih lanjut segera dipaparkan kepada publik.

    “Namun untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat Konpers, resmi terkait kegiatan tersebut, ” ucapnya.

  • Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Wamen Investasi Minta Koperasi-UMKM Ikut Urusi Pertambangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu meminta agar pemerintah daerah membuat aturan yang memungkinkan koperasi dan UMKM ikut terlibat dalam usaha pertambangan.

    Permintaan itu disampaikan Todotua ketika menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPK, Jakarta Selatan pada Kamis (13/3/2025).

    Pansus II sendiri merupakan penyusun Rancangan Peraturan Khusus Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyelaraskan regulasi investasi daerah dengan kebijakan nasional. 

    Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah langkah untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan. Salah satunya fokus utama adalah revisi Perda No.10/2010 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal agar selaras dengan UU Cipta Kerja dan Perpres No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. 

    Todotua pun mengingatkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan investasi, terutama melalui pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sumber daya alam unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit.

    Oleh sebab itu, sambungnya, regulasi baru perlu dirancang untuk memberikan insentif yang lebih jelas bagi investor, memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem investasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja daerah. 

    ”Saran saya untuk adanya pasal penyertaan usaha terhadap kegiatan investasi itu sendiri, agar operasi pertambangan dan lain-lain dapat melibatkan UMKM atau koperasi supaya pelaku usaha lokal bisa mendapatkan porsi yang baik terhadap kegiatan investasi di daerah,” ucap Todotua dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (15/3/2025).

    Dia turut menyampaikan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memfasilitasi program kemitraan bagi usaha besar dengan UMKM melalui fitur Kemitraan dalam sistem Online Single Submission (OSS).

    Todotua pun meminta agar DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bisa terus berkoordinasi dengan pemerintah pemerintah pusat guna mengatasi berbagai tantangan dalam perizinan dan pengelolaan tata ruang.

    ”Sehingga peluang investasi dapat dioptimalkan,” tutupnya.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kalimantan Selatan mencatatkan nilai realisasi sebesar Rp24,8 triliun (peringkat ke-16 dari 38 provinsi) pada 2024. Nilai tersebut berasal dari tiga besar sektor yaitu Pertambangan (51,56%), Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (14,12%), Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (7,08%).

  • DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana

    Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor rapat pembahasan penanggulangan bencana di Gedung DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025). (ANTARA/HO-DPRD Kota Bogor)

    DPRD Bogor evaluasi Pemkot dalam tanggulangi bencana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Maret 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – DPRD Kota Bogor Jawa Barat mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi bencana alam hidrometeorologi yang terjadi di kota hujan beberapa waktu lalu.Sejumlah evaluasi disampaikan oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam rapat kerja agenda pembahasan percepatan penanggulangan bencana, Jumat.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan dalam rapat tersebut meminta Pemerintah Kota Bogor segera melakukan perbaikan dan memaksimalkan upaya mitigasi bencana sebagai antisipasi.

    “Dengan banyaknya bencana yang terjadi kemarin dan menyebabkan adanya korban jiwa. Kami menekankan kepada Pemkot Bogor agar bergerak cepat melakukan perbaikan dan mitigasi bencana kedepannya,” kata Ence.

    Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Juhana menyampaikan bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh BPBD Kota Bogor, sejak awal tahun sampai Maret ini, terjadi 276 kejadian bencana di Kota Bogor yang didominasi oleh tanah longsor sebanyak 95 kejadian. Sehingga Juhana menekankan kepada Bapperida, BPBD dan Asisten Pemerintah (Aspem) agar melakukan pencegahan yang sudah dipetakan melalui peta rawan bencana.

    “Jadi APBD Kota Bogor tidak hanya difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang menjadi kegiatan seremonial saja. Tetapi membangun Kota yang bisa meminimalisir terjadinya bencana sesuai dengan kajian yang sudah disusun,” kata Juhana.

    Di lokasi yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Endah Purwanti menyoroti pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Menurut Endah, Pemkot Bogor masih lalai dalam pelaksanaan Perda ini karena belum menerbitkan Perwali yang mengatur petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

    “Jadi kami mempertanyakan kenapa setelah tujuh tahun masih belum ada perwali. Kami mendorong agar perwali ini segera diterbitkan agar menjadi juklak juknis pelaksanaan perda,” kataEndah.

    Tak hanya itu, di dalam Perda tersebut juga terdapat pasal yang mengamanatkan agar Pemkot Bogor menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penanggulangan bencana.

    “Kami meminta kepada Bapperida agar identifikasi RAD dimasukkan ke dalam RPJMD yang akan dibahas tahun ini,” ujar Endah.

    Sumber : Antara

  • Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    Abdul Gani Kasuba Mantan Gubernur Maluku Utara Meninggal, Riwayat Penyakit dan Bolak Balik RS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TERNATE – Abdul Gani Kasuba, mantan Gubernur Maluku Utara dua periode meninggal dunia pada Jumat (14/3/2025) malam.

    Abdul Gani Kasuba mempunyai riwayat penyakit dan harus bolak balik ke sejumlah rumah sakit.

    Informasi meninggalnya Abdul Gani Kasuba disampaikan Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate, Alwia Assagaf.

    “Abdul Gani Kasuba meninggal dunia,” kata dia, pada Alia pada Jumat (14/3/2025).

    Abdul Gani Kasuba meninggal dunia pada usia 73 tahun.

    Abdul Gani Kasuba mengembuskan napas terakhir di ruang ICU lantai 4.

    Abdul Gani Kasuba sempat menjalani perawatan intensif akibat sejumlah penyakit yang dideritanya, termasuk infeksi pada otak, hipertensi hingga diabetes.

    Tercatat, Abdul Gani Kasuba keluar masuk rumah sakit sebanyak enam kali. Mulai dari RS Darma Ibu, RS Prima, RS Tentara dan RSUD Chasan Boesorie.

    Pada saat meninggal dunia, kata dia, Abdul Gani Kasuba didampingi anak dan istri.

    Kini, jenazah Abdul Gani Kasuba disemayamkan di kediamannya di Desa Bibinoi, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Ternate.

    Profil Abdul Gani Kasuba

    Abdul Gani Kasuba adalah seorang politikus.

    Ia menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara dua periode dari 2014 hingga 2023.

    Sebelum menjadi gubernur, Abdul Gani Kasuba menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara dari 2008 hingga 2013.

    Kehidupan Pribadi

    Abdul Gani lahir di Bibinoi, Bacan Timur Tengah, Halmahera Selatan, Maluku Utara, lahir 21 Desember 1951.

    Setelah adanya pemekaran wilayah, letak tanah kelahiran Ghani berada di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

    Abdul Gani Kasuba belajar di sekolah Islami yang didirikan oleh Yayasan Al-Khairat. 

    Ia menempuh pendidikan sejak Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Al-Khairat hingga Madrasah Mualimin Al-Khairat (setingkat SMA). 

    Ia melanjutkan pendidikan tinggi ke Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah.

    Karier Pendidik

    Sepulangnya dari Madinah, Abdul Gani mengabdikan diri kepada Yayasan Al-Khairat sebagai Kepala Inspeksi. 

    Selama 25 tahun dia mendirikan sekolah-sekolah di berbagai daerah terpencil dari Maluku Utara hingga Papua, sekaligus menerapkan ilmu yang dipelajarinya saat kuliah di Madinah.

    Anggota DPR RI

    Aktivitas Abdul Gani dalam bidang pendidikan menarik perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kontribusinya dalam bidang dakwah membuat Partai Dakwah mengajaknya untuk ikut serta dalam pemilihan umum Legislatif 2004 sebagai calon anggota DPR RI. 

    Meski ia mengaku tidak punya banyak uang, tetapi ia berhasil terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009.

    Periode Pertama sebagai Gubernur

    Setelah melalui proses yang alot selepas pemilukada 2013, akhirnya Gani Kasuba dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara. 

    Pelantikan dilakukan di Sofifi ibu kota Maluku Utara pada 2 Mei 2014. 

    Ghani Kasuba dan Natsir Thaib dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi di Gedung DPRD Maluku Utara. 

    Periode Kedua sebagai Gubernur

    Ghani Kasuba sebagai petahana resmi berpasangan dengan mantan Bupati Halmahera Tengah Al Yasin Ali melalui koalisi PDI-P dan PKPI.

    Saat itu Ghani Kasuba keluar dari PKS diduga karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partainya saat pilkada 2018.

    Dukungan kedua parpol tersebut memenuhi syarat untuk mencalonkan pasangan calon karena memiliki sembilan kursi di DPRD Maluku Utara. 

    Sementara PKS yang mengusungnya pada periode lalu, mengusung adik kandungnya Muhammad Kasuba sebagai calon gubernur.

    Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan perselisihan hasil atas pilkada. 

    MK menetapkan pasangan yang diusung PDI-P dan PKPI ini sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara dengan 176.669 suara (31,79 persen).

    Pengalaman Jabatan/Pekerjaan

    1. 1976 s.d. 1977: Sekretaris Persatuan Pelajar Mahasiswa Madinah

    2. 1983 s.d. 1990: Kepala Inspeksi Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

    3. 1994 s.d. 1999: Wakil Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku Utara

    4. 2004 s.d. 2007: Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera

    5. 2008 s.d. 2013: Wakil Gubernur Maluku Utara

    6. 2014 s.d. 2023: Gubernur Maluku Utara

    Pengalaman Organisasi

    Wakil Ketua Komisaris Al Khairat Maluku Utara – Irian Jaya

     

  • Geram Bantaran Sungai Jadi Pemukiman, Dedi Mulyadi Segera Keluarkan Pergub Alih Fungsi Lahan di Jabar

    Geram Bantaran Sungai Jadi Pemukiman, Dedi Mulyadi Segera Keluarkan Pergub Alih Fungsi Lahan di Jabar

    JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat kedepannya akan mempertegas larangan alih fungsi lahan dengan menerbitkan peraturan gubernur atau Pergub.

    Hal ini berkaitan dengan adanya alih fungsi lahan di bantaran sungai yang menjadi pemukiman.

    Selain itu, ia mengatakan Pergub tersebut mencakup sektor perkebunan, kehutanan dan pertanian. Aturan itu diberlakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor yang diakibatkan oleh perubahan fungsi lahan.

    BACA JUGA: Timbulkan Persaingan Antar Pedagang Pasar, Komisi II DPRD Kota Bogor Desak Kejelasan Pengelolaan

    “Saya sedang menyiapkan peraturan Gubernur yaitu larangan alih fungsi lahan perkebunan, kehutanan, dan pertanian,” kata Dedi dikutip dari radarjabar.com, Jumat (14/3).

    Berkaitan dengan itu, Dedi Mulyadi juga akan menandatangani surat pengambilalihan tanah bantaran sungai yang akan diklaim oleh negara.

    Ia mengatakan, surat itu sudah disiapkan oleh Kementrian Perumahan dan Pemukiman serta Kementrian ART/BPN hanya tingal diputuskan saja.

    “Senin di tanda tangani, kalau diputuskan ya bisa saja (berlaku), kan berikutnya tergantung pemerintah pusat bentuknya mau seperti apa,”ujarnya

    BACA JUGA: Jabar Ditarget Punya 30 Sekolah Rakyat, Gubernur Dedi Mulyadi Dukung Penuh

    Untuk luasan lahan bantaran sungai tersebut akan mengikuti kategori atau aturan sungai yang ada.

    “Sesuai dengan bentangan sungainya, kan ada aturannya, ada aturan baku nya kategori kategori sungainya kan ada,”ujarnya.

    Ia melanjutnya, untuk lahan bantaran sungai yang memiliki sertifikat akan di lihat terlebih dahulu asal muasal dan kepemilikan tanahnya.

    BACA JUGA: Penyegelan Villa di Puncak Bogor Dinilai Belum Tuntaskan Masalah, Dedi Mulyadi:  Itu Tidak akan Ada Manfaatnya!

    Jika sertifikat tersebut di bawah lima tahun akan dibatalkan sertifikatnya.

    Namun, jika sertifikatnya di atas lima tahun, akan digunakan kerohiman atau dana santunan. Hal tersebut sudah menjadi negosiasi dari pihak pemerintah.

    “Jadi itu negosiasi yang berikutnya yang paling penting juga orang bersertifikat, tetapi harus menyadari dong sertifikat lahir karena apa, tanah nya tanah siapa, kan ada riwayatnya,”pungkasnya.

     

  • Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    Cara Daftar KJP Plus dan KJMU, Pemprov DKI Jakarta Tambah Kuota Penerima jadi 705 Ribu Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah cara daftar KJP Plus dan KJMU bagi siswa dan mahasiswa di DKI Jakarta dari keluarga yang tidak mampu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Dilansir dari Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta (@disdikdki), terkait program KJP Plus, Pemprov Jakarta berencana menambah penerima manfaat dari yang saat ini kurang lebih 520 ribu menjadi 705.332 ribu siswa penerima.

    Kemudian, kuota penerima bantuan pendidikan KJMU juga akan ditingkatkan dari 15 ribu mahasiswa menjadi 20 mahasiswa penerima.

    “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menambah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga lebih dari 700.000 penerima dan diberikan secara selektif dan tepat sasaran,” tulis keterangan Instagram @disdikdki, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Adapun bantuan dana KJP Plus dan KJMU dapat dimanfaatkan untuk keperluan terkait pendidikan, seperti:

    Biaya pendidikan
    Pembelian buku pelajaran/alat tulis
    Biaya transportasi
    Bahan perlengkapan belajar

    Lantas, bagaimana cara daftar KJP Plus dan KJMU?

    Selengkapnya, simak cara daftar KJP Plus dan KJMU merujuk pada tahapan yang telah dibuka sebelumnya, berikut ini.

    Buka laman https://edu.jakarta.go.id/;
    Login menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) sekolah;
    Masukkan password yang sudah dibuat;
    Klik “Aplikasi” di sebelah kiri halaman;
    Lalu, klik “Bantuan sosial (KJP dan BPMS);
    Klik “Pendaftaran”;
    Klik ikon “Edit”;
    Ubah data peserta didik jika banyak ketidaksesuaian data, harap cek pada NIK peserta didik;
    Cek kembali data siswa. Jika terdapat data siswa yang tidak sesuai, harap disesuaikan;

    Jika verval Dapodik dan verval Dukcapil sudah bertanda ceklist, pada barisan KJP klik tombol pada peserta didik yang sudah sesuai.

    Cara Daftar KJMU

    1. Isi formulir pendaftaran dari sekolah SMA asal

    2. Buka laman p4op.jakarta.go.id/kjmu

    3. Upload kelengkapan dokumen usulan, seperti:

    Surat permohonan kepada Gubernur
    Scan kartu mahasiswa/surat keterangan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
    Scan KK Scan KTP
    Scan kartu hasil studi (khusus bagi pendaftaran lanjutan KJMU)

    4. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan sebagai warga DKI Jakarta dan anggota keluarga dalam 1 KK tidak ada yang berstatus sebagai:

    ASN (PNS/PPPK)
    TNI/Polri
    Anggota MPR RI
    Anggota DPR RI Anggota DPD RI
    Anggota DPRD Provinsi
    Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pegawai tetap BUMN
    Pegawai tetap BUMD

    5. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan bahwa orangtua/wali tidak memiliki kendaraan roda empat/mobil atau tidak memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan nilai NJOP diatas Rp 1 miliar, serta keluarga tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter.

    6. Upload surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan pada saat ini tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD.

    7. Tunggu hasil seleksi dan pengumuman penerima.

    (Tribunnews.com/ M Alvian Fakka)

  • Ditemui Legislator Partai Perindo, Warga Donggala Curhat Kebutuhan Air Bersih hingga Bus Sekolah

    Ditemui Legislator Partai Perindo, Warga Donggala Curhat Kebutuhan Air Bersih hingga Bus Sekolah

    loading…

    Masyarakat Desa Loli Tasiburi dan Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah bertemu wakil rakyat dari Partai Perindo. Foto/istimewa

    JAKARTA – Masyarakat Desa Loli Tasiburi dan Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah akhirnya memiliki kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada wakil rakyat dari Partai Perindo .

    Berbagai aspirasi mengalir dalam reses masa sidang I di 2025 yang dilakukan Nasir, anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Partai Perindo atau dikenal sebagai Partai Kita, selama dua hari berturut-turut.

    “Ini merupakan bagian dari upaya DPRD Donggala untuk mendengar langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjembatani harapan mereka dengan program pembangunan daerah,” ungkap Nasir usai reses di Desa Loli Oge, dikutip Jumat (14/3/2025).

    Warga setempat berharap pembangunan gedung PAUD, pembangunan jalan usaha tani menuju kawasan produksi, pelatihan pembuatan perahu, penyediaan bus sekolah dan pendirian Sekolah Sepak Bola (SSB).

    Sehari sebelumnya, warga Desa Loli Tasiburi menyampaikan harapannya terkait ketersediaan air bersih, pembangunan rabat (jalan setapak) bagi petani di kantong produksi, pemasangan lampu jalan, pengembangan wisata air terjun, serta pengadaan mesin perahu untuk nelayan.

    Selain itu, mereka berharap adanya pembangunan sekolah tingkat SMA dan pengoperasian bus sekolah untuk menekan penggunaan sepeda motor di kalangan pelajar.

    “Salah satu poin utama yang menjadi perhatian dalam reses ini adalah permintaan bus sekolah. Masyarakat menyoroti tingginya jumlah pelajar yang harus menggunakan sepeda motor untuk pergi ke sekolah, yang sering kali berujung pada kecelakaan, bahkan hingga merenggut nyawa,” tutur Nasir yang merupakan anggota Fraksi Partai Perindo.

    Alumnus SMEA Donggala ini menegaskan komitmennya untuk menyuarakan setiap aspirasi tersebut di parlemen. Dia memastikan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat di dapilnya ada solusi konkret.

    “Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan permintaan warga, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,” kata Nasir.

    (cip)

  • Keluarga PMI Kesulitan Dana Repatriasi Jenazah Anaknya dari Peru, Menteri P2MI Janjikan Bantuan – Halaman all

    Keluarga PMI Kesulitan Dana Repatriasi Jenazah Anaknya dari Peru, Menteri P2MI Janjikan Bantuan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan koordinasi sedang dilakukan untuk memulangkan ke tanah air jenazah Yetti Purwaningsih, pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Peru namun keluarganya alami hambatan biaya untuk repatriasi.

    Repatriasi jenazah Yetti dari Peru membutuhkan dana Rp125 juta, sedangkan keluarga hanya memiliki uang Rp50 juta. Karding menyebut Kementerian P2MI akan turun tangan membantu proses repatriasi tersebut.

    “Ini sekarang sedang ditangani, kalau nggak salah namanya Mbak Yetti. Itu sedang ditangani dan kita memang mereka butuhnya uang sekitar Rp 125 juta, keluarga PMI punya uang Rp 50 juta, sisanya nanti akan kita atur,” kata Karding usai peluncuran desk pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Perihal saran DPRD Banyumas agar jenazah Yetti dimakamkan di Peru, Karding menegaskan hal itu bergantung pada keinginan keluarga yang bersangkutan.

    Jika keluarga tetap menginginkan jenazah Yetti dipulangkan ke Indonesia, Kementerian P2MI akan membantu memulangkannya.

    “Itu tergantung keluarga, kita ngikut keluarga. Kalau keluarga meminta dimakamkan di sana kita dorong, kalau nggak nanti kita cari tambahan anggaran untuk pemulangan. Intinya kita tangani,” tegas Karding.

    Berdasarkan peristiwa ini, Karding mengingatkan masyarakat yang hendak bekerja di luar negeri agar memenuhi dokumen sebelum berangkat. Sebab hal itu akan memudahkan pemerintah saat memberikan bantuan.

    Karding pun menyinggung bahwa PMI yang alami masalah di luar negeri rerata berangkat secara ilegal.

    “Rata-rata yang mengalami masalah itu ilegal. Iya ya pasti kita tangani. Semua yang bermasalah sepanjang kami bisa, ada kontaknya, pasti kita tangani bersama Kementerian Luar Negeri,” katanya.