Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Dulu Beda Kubu di Pilkada 2024, Basri Baco Curhat ke Pramono Anung: Takdir Berkata Lain

    Dulu Beda Kubu di Pilkada 2024, Basri Baco Curhat ke Pramono Anung: Takdir Berkata Lain

    PIKIRAN RAKYAT – Sekretaris DPD Partai Golkar Basri Baco bercerita selama empat bulan bekerja keras di Pilkada Jakarta 2024 untuk melawan pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Namun, lanjut Baco, takdir berkata lain bahwa Gubernur Jakarta terpilih hasil Pilkada yaitu Pramono dan Rano.

    Seperti diketahui, Partai Golkar diketahui mengusung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.

    Hal tersebut disampaikan Baco dalam sambutannya di acara buka puasa bersama sekaligus Nuzulul Qur’an di Kantor DPD Golkar, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Maret 2025.

    Sejumlah nama hadir dalam kesempatan itu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Ketua DPRD DKI Khoirudin, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmad Zaki, dan anggota DPRD F-NasDem Jupiter.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan berpikir keras pulang pagi rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” kata Baco.

    Dia mengatakan bahwa kontestasi Pilkada sudah selesai. Dia mengatakan bahwa partainya sebagai pro pemerintah siap mendukung kepemimpinan Pramono-Rano di Pemda DKI.

    “Pertandingan telah selesai saudara-saudaraku dan takdir menentukan Pak Pram yang menjadi Gubernur,” kata Baco yang juga Wakil Ketua DPRD itu.

    “Maka sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain mendukung pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mempertimbangkan pencairan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

    “Tiga bulan. Jadi, rencananya penyalurannya per triwulan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Namun Sarjoko tak merinci waktu pelaksanaan pencairan setiap tiga bulan sekali dimulai kapan dan alasan mencairkan dana setiap tiga bulan sekali.

    Mengenai temuan masih adanya peserta didik yang terdaftar sebagai penerima dana KJP, namun tak kunjung menerima sejak Januari, Sarjoko mengatakan akan mencairkan dana bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus.

    “Rencana seperti itu (dapat langsung tiga bulan). Kami sedang persiapkan. Kami baru menyelesaikan proses finalisasi pendataannya, tapi prinsipnya kita usahakan secepatnya,” kata dia.

    Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyelesaikan pencairan yang terhambat paling lambat April 2025.

    Adapun pembenahan dan distribusi KJP menjadi salah satu fokus program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari pertama.

    Program KJP diperuntukkan kepada warga DKI Jakarta dan masuk pada program strategis dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu .

    Berbeda dari tahun lalu, jumlah penerima KJP mengalami kenaikan, yakni dari menjadi 705.332 siswa atau bertambah 200 ribu siswa dari tahun sebelumnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Limpahkan Berkas Kasus Wali Kota Semarang Mbak Ita Cs ke Pengadilan

    KPK Limpahkan Berkas Kasus Wali Kota Semarang Mbak Ita Cs ke Pengadilan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pelimpahan tahap II atas empat tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang hari ini, Senin (17/3/2025).

    Sebelumnya, KPK menetapkan empat orang tersangka pada kasus tersebut meliputi mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, mantan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng), Ketua Gapensi Semarang Martono serta Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa P. Rachmat Utama Djangkar. 

    “Pada hari ini Senin, 17 Maret 2025 telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada JPU,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (17/3/2025). 

    Adapun kasus yang menjerat Hevearita atau Mbak Ita serta suaminya dan dua pengusaha itu meliputi dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di Pemkot Semarang periode 2023-2024. 

    Mereka juga diduga melakukan korupsi berupa pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi 2023-2024.

    Keempat tersangka itu sebelumnya telah ditahan KPK. Tersangka Martono dan Rachmat resmi ditahan penyidik pada 17 Januari 2025, sedangka Mbak Ita dan Alwin ditahan pada 19 Februari 2025. Kedua pasangan suami istri itu sebelumnya sempat mengajukan praperadilan.

    Setelah pelimpahan tahap 2, maka jaksa penuntut umum (JPU) akan melimpahkan seluruh berkas termasuk surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

  • Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Dispusip DKI adakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rusun 

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Pusip) DKI Jakarta mengadakan Gerakan Literasi 2025 di 10 rumah susun (rusun) dan 50 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya meningkatkan literasi dan minat warga membaca.

    “Kami ajak warga untuk mulai sering membaca dengan berbagai macam fasilitas. Kami akan menjalankan di 10 rusun, kemudian di 50 RPTRA serta 10 RTH (ruang terbuka hijau) dan ruang publik dengan target sekitar 10 ribu orang terlibat,” ujar Kepala Dinas Pusip DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat dalam rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta di Jakarta Pusat, Senin.

    Hingga Maret ini, tercatat sudah beberapa lokasi diadakan kegiatan tersebut pada Februari lalu, termasuk rusun sederhana sewa (rusunawa) penggilingan, Cakung, Jakarta Timur dan Rusun Marunda, dan RPTRA Gabus Pucung, Marunda, Cilicing, Jakarta Utara.

    Syaefuloh mengatakan ada beragam acara dihadirkan dalam kegiatan itu mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, mendongeng untuk anak-anak, lomba menulis cerita pendek, hingga diskusi literasi keuangan.

    “Kami ajak mereka untuk misalnya di Gabus Pucung itu untuk berjualan daring seperti apa, berkolaborasi dengan dinas terkait,” kata dia.

    Menurut dia, Pemprov DKI sengaja menjangkau rusun agar bukan hanya pelajar tetapi juga warga di sana bisa berpartisipasi langsung dalam Gerakan Literasi Jakarta.

    Dia berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa memiliki budaya baca, memahami, mengetahui dan bisa melakukan sesuatu sesuai yang dibacanya dan menjadi masyarakat yang produktif.

    “Ini ikhtiar kita mengajak warga untuk berliterasi dan mulai merasakan manfaat membaca, menulis, dan berekspresi, sehingga pada akhirnya meningkatkan daya saing warga Jakarta,” ujar Syaefuloh.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • THR ASN Kalteng Segera Cair Jelang Lebaran 2025 Regional 17 Maret 2025

    THR ASN Kalteng Segera Cair Jelang Lebaran 2025 Regional 17 Maret 2025

    THR ASN Kalteng Segera Cair Jelang Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
    Hingga saat ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) belum menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang
    Lebaran 2025
    .
    Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng,
    Katma F Dirun
    , memastikan bahwa THR ASN akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
    “Mudah-mudahan dalam minggu-minggu terakhir jelang Lebaran sudah dicairkan,” ujar Katma kepada wartawan di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, pada Senin (17/3/2025).
    Katma menambahkan bahwa THR ASN Pemprov Kalteng akan dibayarkan setidaknya satu minggu sebelum hari raya.
    “Selambat-lambatnya seminggu terakhir,” ucapnya.
    Mengenai nominal THR, Katma mengaku tidak mengetahui secara perinci dan mempersilakan awak media untuk menanyakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng.
    Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri, menjelaskan bahwa THR ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akan dicairkan dengan nominal satu kali gaji.
    “Nominalnya untuk pemberian THR satu kali gaji,” ujarnya melalui sambungan telepon.
    Syahfiri juga menambahkan bahwa ia belum dapat memastikan nominal pasti karena masih dalam proses penghitungan oleh BKAD Kalteng.
    “Masih dihitung oleh tim, nanti akan dikabarkan lagi kepada rekan-rekan,” pungkasnya.
    Dengan instruksi dari pemerintah pusat, THR ASN diharapkan dapat dicairkan paling lambat seminggu sebelum hari raya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran

    Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran

    Sumber foto: ME Sudiono/elshinta.com.

    Temui warga Papanggo, anggota Komisi C DPRD DKI sosialisasi Perda Perpasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Maret 2025 – 14:26 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Komisi C, Tri Waluyo, melakukan reses sosialisasi Peraturan Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap produk hukum daerah, Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2018, tentang Perpasaran di RW 02 Kelurahan Papanggo, Tg Priok, Jakarta Utara, Sabtu (15/3).

    “Adanya reses dari anggota DPRD komisi C ini, masalah kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, anggaran musrenbang di tingkat kota, diharapkan dapat terealisasi dengan cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat” ungkap ketua RW 02, Kusnadi

    Beberapa hal yang disampaikan Kusnadi dalam acara reses anggota DPRD komisi C dari fraksi PKB untuk kemaslahatan warga, diantaranya Lokasi Posyandu yang cukup memadai, Hidran Mandiri untuk antisipasi pencegahan kebakaran dini, dan anggaran Pemerintah daerah yang akan diturunkan ke masyarakat agar tepat sasaran

    “Perlunya lokasi yang mencukupi untuk kegiatan Posyandu, kesehatan balita dan lansia, serta perlu diadakan Hidran mandiri di area padat penduduk di wilayah kami, supaya dapat segera mengatasi api yang timbul, dan tidak cepat meluas” tutur Kusnadi

    “Karena mobil dari Damkar yang berukuran besar tidak bisa manouver di jalan sempit ini, sehingga perlu disampaikan agar dapat di follow up ke PAM Jaya,” harap Kusnadi

    Sementara itu, Anggota DPRD Komisi C, Tri Waluyo, SH, menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukan, merupakan pengawasan terhadap hukum Perda tahun 2018 nomor 2 tentang perpasaran.

    “Alhamdulillah, semua berjalan baik dan lancar, dan tadi kita sampaikan tugas kedewanan terkait reses dan fungsi dari dewan sendiri. Adapun pertanyaan dari masyarakat itu sifatnya permohonan yang memang harus akomodir bersama eksekutif,” papar Tri Waluyo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, ME Sudiono, Senin (17/3). 

    “Pasalnya, ada kebutuhan masyarakat di RW 02 Kelurahan Papanggo menyangkut ekonomi, kesehatan dan pendidikan” lanjut legislator dari Fraksi PKB ini

    “Mengenai antisipasi kebakaran, harus ada lahannya dahulu baru ajukan permohonan ke dinas kebakaran, untuk melakukan pembangunan atau pengadaan hidran mandirinya” jelas Tri Waluyo.

    Tri Waluyo menyebutkan, bahwa harapan dari masyarakat itu akan diteruskan ke stakeholder terkait, agar direalisasikan segera dan mewujudkannya

    “Pertama kita follow itu ke dinas terkait tentang permohonan masyarakat, dan kita akan koordinasi. Kebetulan permohonan tadi sudah pernah dibacakan di Paripurna, seperti perbaikan jalan, saluran, termasuk operasional RT RW LMK, semua itu sudah diungkapkan” diyakini Tri Waluyo

    “Kita awasi dan adakan kordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Tugas saya sebagai dewan itu mengawasi, karena kemarin dalam rapat paripurna, dewan meminta kepada Gubernur dan SKPD itu cukup banyak poin-poinnya,” tutup Tri Waluyo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    Anggota DPRD Golkar Sumedang Siap Bantu Warga Urus Dokumen yang Rusak Akibat Banjir

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Sumedang sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Asep Kurnia mengatakan, pihaknya siap membantu warga dalam pengurusan dokumen yang terdampak bencana.

    Hal itu karena sejumlah warga yang terdampak banjir di wilayah Cimanggung, Kabupaten Sumedang, mengeluhkan rusaknya dokumen-dokumen penting mereka akibat diterjang banjir luapan Sungai Cimande.

    Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan berbagai surat berharga lainnya terendam air, menyulitkan mereka dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.

    BACA JUGA: Bupati Sumedang Serius Atasi Banjir Cimanggung, Normalisasi hingga Reboisasi Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

    “Kami memahami betapa pentingnya dokumen-dokumen ini bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti sekarang,” katanya, Senin (17/3).

    Oleh karena itu, Asep menegaskan, dirinya siap memberikan pendampingan dalam pengurusan dokumen-dokumen administratif warga yang rusak.

    Pria yang akrab disapa Akur itu menyampaikan, DPRD Sumedang juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan bagi warga dalam proses penggantian dokumen.

    BACA JUGA: Diduga Langgar DAS dan Sebabkan Banjir Cimanggung, Sekda Jabar Minta Evaluasi 5 Perumahan

    Banjir yang melanda wilayah Cimanggung akibat luapan Sungai Cimande memang menyebabkan banyak kerugian, tidak hanya merusak rumah dan harta benda, tetapi juga dokumen-dokumen penting.

    Dengan adanya dukungan dari Fraksi Golkar, diharapkan warga bisa segera mendapatkan kembali dokumen yang mereka butuhkan.

    “Karena, dalam situasi bencana, negara harus hadir untuk memastikan warganya mendapatkan hak administratif mereka tanpa kendala yang berbelit,” pungkas Akur. (Bas)

  • Atet Bidik Kursi Ketua DPD PAN Kota Banjar

    Atet Bidik Kursi Ketua DPD PAN Kota Banjar

    JABAR EKSPRES – Atet Handiyana, seorang pengusaha muda asal Kota Banjar Jawa Barat resmi mengajukan diri sebagai calon Ketua DPD PAN Kota Banjar melalui penyerahan formulir pendaftaran pada Senin (17/3/2025).

    Prosesi tersebut dilakukan di kantor DPD PAN setempat sekitar pukul 13.30 WIB, disaksikan langsung oleh Ketua DPD PAN Kota Banjar, Bambang Suprayogi dan beberapa struktur partai.

    Dalam pernyataannya, Atet menyatakan motivasinya maju sebagai kandidat pemimpin partai berangkat dari pengalamannya membangun PAN di Kota Banjar sejak awal pemekaran wilayah.

    “Saya adalah sekretaris pertama DPD PAN Kota Banjar. Berdasarkan historis ini, saya merasa perlu melanjutkan peran untuk membesarkan partai ke depan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Bendera Tak Proporsional di Terminal Tipe A Banjar Jadi Sorotan

    Atet menceritakan perjalanan karier politiknya dimulai sejak 1998 sebagai kader PAN di Ciamis.

    Ketika Kota Banjar memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, ia ditugaskan membangun struktur partai di wilayah baru tersebut.

    Meski dikenal sebagai pengusaha sukses, ia menegaskan komitmennya di dunia politik.

    “Melalui partai, saya ingin lebih dekat dengan masyarakat dan berkontribusi membangun kesejahteraan masyarakat Kota Banjar,” tambahnya.

    Jika terpilih, Atet menargetkan peningkatan kursi PAN di DPRD Kota Banjar menjadi empat pada Pemilu 2029.

    BACA JUGA: Kapolres Pantau Kesiapan Mudik di Stasiun KAI Banjar

    “Saya akan melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya dan fokus pada penguatan basis untuk meraih target tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Bambang Suprayogi mengungkapkan, hingga Senin (17/3/2025), tercatat tiga orang yang telah mendaftar sebagai calon ketua.

    “Sejak pendaftaran dibuka 8 Maret, total tiga orang menunjukkan minat, dengan dua di antaranya sudah menyerahkan formulir, termasuk Pak Atet,” jelas Bambang. Proses seleksi calon ketua DPD PAN Kota Banjar akan berlangsung hingga 19 Maret 2025. (CEP)

  • Dewan Harap Kebiasaan Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Lebaran Bisa Diputus

    Dewan Harap Kebiasaan Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Lebaran Bisa Diputus

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jabar Tedy Rusmawan turut merespons terkait harga kebutuhan pokok jelang lebaran. Ia berharap ada terobosan baru sehingga harga bisa turun bukan malah naik.

    Tedy mengungkapkan, fenomena kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok jelang lebaran nampaknya sudah jadi rutinitas, seakan fenomena musiman yang tak kunjung usai. “Harapan kami itu bukan jadi kebiasaan. Mata rantainya harus diputus,” katanya.

    Menurut Politikus PKS itu, pemerintah perlu ada gebrakan baru. Sehingga makin menekan oknum-oknum yang ambil keuntungan pribadi di momen lebaran.

    BACA JUGA:Fluktuasi Harga Cabai Rawit Sentuh Rp100 Ribu, Dinas Perdagangan Jamin Stok Pangan Aman Hingga Lebaran

    “Kami harap Pak KDM bisa tindak gudang-gudang (Yang menimbun.red). Jadi, saat permintaan masyarakat banyak namun harga bisa turun. Bukan sebaliknya,” cetusnya.

    Menurut Tedy, Pemprov melalui OPD terkait perlu merapatkan barisan dengan sejumlah stakeholder yang ada di Jabar, untuk menuntaskan masalah harga pokok di momen lebaran.

    Misalnya, dengan sidak ke berbagai tempat hingga kegiatan operasi pasar murah.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Jabar Noneng Komara Nengsih mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi momen lebaran ini. Salah satunya terkait operasi pasar bersubsidi atau Opadi.

    BACA JUGA:Harga Bahan Baku Melonjak, Pengusaha Kue Lebaran di Cimahi Tetap Bertahan Demi Jaga Kualitas

    “Kalau Ramadan ini satu kali. Tapi nanti seluruh kota/kabupaten melaksanakan,” katanya, Minggu (17/3).

    Selain itu, timnya juga terus terjun ke lapangan untuk memonitor perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok.

    Noneng mengklaim bahwa harga kebutuhan pokok cenderung dalam batas stabil. Meski memang ada beberapa yang mengalami kenaikan.

    Noneng menambahkan, dalam upaya pengawasan di lapangan yang telah dilakukan itu, pihaknya juga sempat mendapati MinyaKita yang menyalahi takaran semestinya. Temuan itu juga telah diteruskan ke aparat terkait. “Sempat dapat satu, itu dari perusahaan yang sudah pernah ditindak oleh aparat akhir-akhir ini,” bebernya.(son)

  • Viral Video Pungli di Kawasan Alun-Alun, Wali Kota Cimahi Tegaskan Akan Telusuri Oknum yang Rugikan Pedagang!

    Viral Video Pungli di Kawasan Alun-Alun, Wali Kota Cimahi Tegaskan Akan Telusuri Oknum yang Rugikan Pedagang!

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Alun-alun Cimahi, menyusul viralnya video protes pedagang yang mengeluhkan adanya kios-kios di depan lapak mereka.

    Keberadaan kios tersebut dinilai menghalangi akses parkir konsumen, yang berdampak pada penurunan omzet pedagang.

    Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, turun langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Sidak turut melibatkan personel dari TNI dan Polri guna memastikan penanganan berjalan optimal.

    “Kami menurunkan tim untuk mengecek langsung di lapangan, melihat seperti apa sebenarnya yang terjadi,” ujar Ngatiyana di lokasi, Senin (17/3/2025).

    Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ngatiyana mengungkapkan adanya beberapa temuan mencengangkan.

    Salah satunya, kios-kios yang berdiri di kawasan tersebut diduga tidak memiliki izin resmi, termasuk yang berada di depan Kantor DPRD Cimahi.

    “Pedagang-pedagang di depan Kantor DPRD ini tidak ada perizinan. Selain itu, ada unsur pungutan liar (pungli) dari pedagang untuk membayar biaya operasional, termasuk listrik dan kebersihan,” ungkapnya.

    Lebih mengejutkan, Ngatiyana juga menemukan indikasi pencurian listrik oleh sejumlah oknum. Ia menyebut, pasokan listrik untuk beberapa kios ternyata diambil dari pos DPRD dan Alun-alun Cimahi tanpa izin.

    “Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada pertanggungjawaban. Kalau kemarin koordinasi dilakukan dengan baik, kita bisa tahu siapa yang memberikan izin dan kepada siapa izinnya,” tegasnya.

    BACA JUGA: Sinergi Polres Cimahi dan Pemkot Pastikan Keamanan Mudik dan Kesiapan Infrastruktur

    Ngatiyana menegaskan, Pemkot Cimahi mendukung penuh kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kuliner, apalagi di bulan Ramadan. Namun, ia meminta semua pihak untuk mematuhi aturan yang berlaku.

    “Kami bukan melarang jualan. Kami mendukung UMKM Cimahi. Silakan berjualan, apalagi di bulan Ramadan. Tapi ayo kita sama-sama tertib, ditempatkan yang baik, jangan sampai jadi masalah dengan pedagang lain,” ujarnya.

    Terkait dugaan pungli, Ngatiyana mengaku masih melakukan pendalaman. Ia mempertanyakan pihak yang menarik pungutan dari pedagang, terutama terkait biaya listrik dan kebersihan.

    “Saya dengar ada yang dipungut sampai Rp3 juta, bahkan ada yang Rp5 juta. Kalau pemerintah yang menarik, harus jelas aturannya, masuk ke pajak negara. Tapi kalau tidak, ini harus ditelusuri. Bayar ke mana, berapa, dan sebagainya,” tegasnya.