Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Hadapi kebutuhan Ramadan, PAN sebar 9.000 paket sembako di Dapil SMS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Partai Amanat Nasional (PAN)  menggelar pembagian sembako yang berlangsung di tiga wilayah Jawa Barat, yakni Subang, Majalengka Sumedang, (SMS), Minggu (15/3).

    Dalam kegiatan itu sedikitnya  9.000 paket sembako dibagikan kepada masyarakat, dimana program tersebut digelar sebagai inisiatif partai untuk membantu masyarakat menghadapi kebutuhan pokok selama Ramadan. 

    “Hari ini kita memulai rangkaian kegiatan mulai dari Subang, lanjut Sumedang, dan sekarang di Majalengka. Kita membagikan di setiap titik itu kurang lebih 3.000 paket, jadi sudah ada sekitar 9.000 paket di 3 titik yang kita bagikan ke masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

    Eddy menyebut, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi, terutama karena harga tebusan paket sembako yang sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10 ribu. 

    “Alhamdulillah, animo masyarakat tinggi karena bingkisan yang berisi cukup banyak, tetapi tebusannya hanya Rp10 ribu,” ujar Eddy seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (18/3). 

    Namun, yang istimewa, khusus di Majalengka, PAN membagikan sembako secara gratis kepada masyarakat. “Yang menggembirakan lagi, khusus di Majalengka, oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Majalengka, ini digratiskan, jadi full digratiskan,” ucap Eddy.

    Eddy juga mengapresiasi keterlibatan Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Jawa Barat IX Farah Puteri Nahlia yang turut aktif dalam kegiatan sosial di wilayahnya. 

    “Kegiatan ini juga berkat dukungan dari Farah Puteri Nahlia yang sangat aktif memberikan kontribusi sosial di bulan Ramadan ini. Pembagian sembako dan tebus sembako murah ini adalah bagian dari komitmen Neng Farah kepada masyarakat yang merupakan konstituennya,” katanya.

    Eddy juga menjelaskan bahwa program serupa telah menjadi tradisi tahunan partai, namun tahun ini terasa lebih meriah karena cakupannya yang lebih luas dan Kegiatan pembagian sembako ini bukanlah hal baru bagi PAN.

    “Ini merupakan kegiatan yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun di bulan Ramadan, tetapi kali ini lebih meriah karena kita menjangkau lebih banyak wilayah. Tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Khusus di Jawa Barat, saya bersama Kang Bima Arya dan Teh Desi Ratnasari bertanggung jawab untuk berkeliling bersama-sama dengan anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi serta Kabupaten/Kota,” jelasnya.

    Ketua DPD PAN Majalengka Rona Firmansyah menegaskan, bahwa 3.000 paket sembako di Majalengka diberikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 

    “Kami membagikan dan menggratiskan 3.000 paket sembako. Insya Allah ini tepat sasaran untuk masyarakat yang butuh. Ini adalah bagian dari tugas PAN dalam pemberdayaan ketahanan pangan, terutama selama Ramadan. Saya berdoa agar semua anggota fraksi PAN terus bisa menebar kebaikan,” ujar Rona.

    Rona berharap melalui kegiatan tersebut, bisa meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadan, sekaligus mempertegas komitmen partai untuk selalu hadir di tengah masyarakat, memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi kesejahteraan mereka.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Optimis Mudik Dongkrak Ekonomi Jateng, Ketua DPRD Sumanto Minta Pemda Fasilitasi Pemudik Yang Baik

    Optimis Mudik Dongkrak Ekonomi Jateng, Ketua DPRD Sumanto Minta Pemda Fasilitasi Pemudik Yang Baik

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Jawa Tengah akan menghadapi berbagai tantangan saat mudik Lebaran 1446 H. 

    Adapun tantangan tersebut meliputi kepadatan transportasi, potensi kerawanan sosial dan kejahatan, hingga naiknya harga serta ketersediaan stok kebutuhan pokok. 

    Hal itu terungkap oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, dalam Rakor Forkopimda bertajuk ‘Sinergitas Antarlembaga dalam Menjaga Kondusivitas Jawa Tengah Menyambut Idul Fitri 2025’ di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 17 Maret 2025.

    Sumanto menilai, mudik Lebaran tak hanya berkaitan dengan aspek spiritual. Namun, kata dia, juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan keamanan.

    Tak hanya itu, Sumanto optimis mudik Lebaran 2025 ini akan membawa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

    Oleh sebabnya, Sumanto meminta pemerintah setempat mampu menjaga masyarakat yang akan masuk ke Jawa Tengah. 

    “Ekonomi yang belum baik akan meningkat saat hari raya Idulfitri. Jaga masyarakat yang akan mudik dalam rangka menghabiskan [uangnya], merantau satu tahun tabungannya dihabiskan di Idulfitri,” tegasnya. 

    Salah satunya, Sumanto meminta kepala daerah yang hadir untuk memperbaiki jalan yang rusak di daerahnya.

    Terlebih, kata Sumanto, jalan rusak di Jawa Tengah selalu menjadi sorotan di media sosial. 

    “Jalan yang saat ini belum baik monggo ditambal dulu saja. Di medsos banyak lubang di jalan, kita harus antisipasi,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Sumanto mengungkap ada 36,6 juta orang yang diperkirakan melakukan perjalanan mudik ke Jawa Tengah.

    Data itu berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Litbang Kompas.

    Artinya, 25 persen total pemudik se-Nasional akan mengunjungi Jawa Tengah. Hal itu membuat Jawa Tengah menjadi daerah dengan arus mudik tertinggi di Indonesia.

    Pengamanan arus mudik dan balik Sumanto sebut perlu sinergi dan kolaborasi seluruh instansi, tak terkecuali DPRD.

    Sumanto menuturkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah bertugas untuk mengawasi implementasi kebijakan eksekutif, seperti kesiapan infrastruktur dan transportasi. 

    “DPRD juga menjadi saluran aspirasi masyarakat, mulai keluhan tentang keamanan, transportasi, hingga masalah sosial,” tegasnya.

    Ia berharap, mudik dan perayaan Idul Fitri bisa berjalan dengan damai dan aman melalui koordinasi yang baik dan pengawasan yang ketat. (*)

  • Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    Ada Kebijakan Opsen Pajak, Sumanto Dorong Pemprov Kreatif Optimalkan Pendapatan

    TRIBUNJATENG.COM, SOLO – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Sumanto mengungkapkan hal tersebut di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    “Sektor lain perlu dioptimalkan. Bisa dari aset daerah dan BUMD untuk menutupi pendapatan yang turun,” ujarnya.

    Rakor tersebut juga dihadiri Wagub Jateng Taj Yasin, Kepala Bapenda Jateng Nadi Santoso, dan sejumlah Kepala OPD.

    Lebih lanjut Sumanto juga mengkritisi masih adanya BUMD yang tak menyetorkan deviden selama bertahun-tahun dengan alasan masih konsolidasi.

    OPSEN PAJAK – Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta Pemprov kreatif untuk mempertahankan pendapatan daerah yang menurun akibat kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia mendorong Pemprov Jateng mengoptimalkan sektor pendapatan lain seperti dari pemanfaatan aset hingga deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sela Rakor Penyusunan Pendapatan Rencana Jangka Menengah Tahun 2025- 2030 Provinsi Jawa Tengah di Solo, Rabu, 12 Maret 2025.

    Ia mengungkapkan Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

    Salah satu pilarnya adalah ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Aturan tersebut membawa perubahan yang signifikan bagi struktur pendapatan Pemprov Jateng.

    Selama ini PKB dan BBNKB memberi kontribusi terbesar bagi PAD Jateng dari sumber pajak daerah.

    Dengan adanya opsen PKB dan opsen BNKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, penerimaan Pemprov akan berkurang signifikan.

    “Yang patut kita rinci, ini ada opsen sehingga PAD menurun. Kalau dulu aturan pembagiannya 20 persen pendapatan ditransfer ke kabupaten/kota, sekarang jadi 30 persen. Penyebabnya, Pemprov diangap sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut membuat PAD Jateng yang semula mencapai Rp27 triliun, turun menjadi Rp24 triliun.

    Menurut Sumanto, tren ke depan PAD Pemprov akan semakin menurun. Karena itu, perlu kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah.

    Selain kebijakan opsen PKB dan BBNKB, ada juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan dan penghematan dalam belanja anggaran.

    Sumanto mengatakan, Rakor tersebut penting karena PAD menjadi hal krusial dalam membangun Jateng. Menurutnya, perlu dukungan kapasitas fiskal yang kuat serta ruang fiskal yang memadai guna memastikan kesinambungan pendanaan program-program prioritas. (*)

  • Tingkatkan Gizi Anak di Tulungagung, DPR RI dan Mitra BGN Sosialisasi Program MBG

    Tingkatkan Gizi Anak di Tulungagung, DPR RI dan Mitra BGN Sosialisasi Program MBG

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Pemerintah melalui DPR RI dan mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Minggu, 16 Maret 2025.

    Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengatasi kasus stunting di Indonesia.

    Kegiatan sosialisasi MBG dilaksanakan di Desa Sawo, Kec. Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

    Program MBG juga sudah luncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 lalu secara serentak di 245 titik diseluruh Indonesia.

    Program MBG adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap generasi penerus bangsa.

    Dengan adanya makanan bergizi yang disediakan setiap hari, anak-anak tidak hanya mendapatkan asupan yang cukup tetapi juga bisa lebih fokus dalam belajar.

    Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Rizky Ranisa Nur’atma, dan Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN Wahyudi Indrayana.

    Sebagai Anggota DPR RI komisi IX DPR RI Nurhadi mengajak kepada masyarakat agar mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2025-2029.

    “Salah satu tujuan MBG yaitu untuk dapat mengurangi angka stunting pada masyarakat dan dapat membantu pemberian asupan gizi pada Ibu Hamil, Ibu menyesui, anak balita, anak usia dini hingga SLTA/SMK,” tutur Nurhadi saat sosialisasikan program MBG.

    Sementara itu Wahyudi Indrayana, selaku Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi BGN memberikan penjelasan terkait peran BGN dalam menjalankan program MBG hingga mempunyai dampak positif terhadap perekonomian warga.

    “Harapannya dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi tidak mudah percaya dan tergiur pada oknum-oknum yang mengatasnamakan/bagian dari BGN baik untuk membantu menjadi mitra ataupun pekerja di SPPG,” papar Wahyudi.
     
    Wahyudi juga menyampaikan bahwa bagi siapa saja yang ingin menjadi mitra kerja dengan BGN bisa langsung mengujungi ke website Badan Gizi Nasional.

    “Bagi masyarakat yang berminat menjadi mitra BGN agar mengikuti alur kemitraan yang telah ditetapkan yaitu melaui portal resmi www.mitra.bgn.go.id, tanpa ada pungutan biaya sama sekali,” sambungnya.

    Program MBG kedepannya akan berjalan dengan baik apabila ada sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder yaitu instansi/Lembaga pemerintah, pemda serta masyarakat.
     
    Kemudian dilanjutkan dengan Laili Kurniasari selaku Nutrisionis pada Bidang Kesmas Dinkes Tulungagung yang menyampaikan sosialisasi dan edukasi mengenai apa itu konsep “Makan Bergizi Gratis”.

    “Mengedukasi masyarakat dg konsep “Isi Piringku” sebagai penganti “4 Sehat 5 Sempurna. Karena Gizi seimbang sangat penting untuk kesehatan dan produktivitas masyarakat (Ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak),” ujar Laili.

    Adapun konsep “Isi Peringku” yaitu bagaimana upaya masyarakat agar dapat terserapnya akan Protein, Lemak dan juga Karbohidrat yang seimbang. Seperti makanan pokok berupa lauk pauk, buah buahan dan sayur-sayuran.

  • Edukasi Penggunaan AI untuk Pelajar di Bogor, Wapres Gibran: Kalau Ada PR Bisa Cari Jawaban!

    Edukasi Penggunaan AI untuk Pelajar di Bogor, Wapres Gibran: Kalau Ada PR Bisa Cari Jawaban!

    JABAR EKSPRES – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA IT) Al Madinah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (18/3).

    Dalam kunjunganya, Gibran memberikan edukasi mengenai penggunaan Artificial Intelligence (AI) kepada siswa dan siswi.

    Gibran mengatakan, penggunaan AI sendiri dapat menunjang produktivitas dan kreatif dalam pembelajaran.

    BACA JUGA: Balkot Ramadhan Fest 2025, Ratusan UMKM Buka Lapak di Komplek Balai Kota Bogor

    “Acara seperti ini kita mulai pertama itu, minggu lalu di salah satu SMA di Jakarta, Minggu ini kita ada di tiga sekolah,” ujarnya.

    Ia ingin melihat respon dari para guru-guru dan murid tentang pemanfaat atau penggunaan dari belajar AI.

    Pada kesempatan itu, Gibran memberikan materi AI dasar prompting atau lebih dikenal seni dan teknik memberikan instruksi atau perintah.

    BACA JUGA: Viral! Pemuda di Bogor Digetok Airsoft Gun Saat Bangunkan Sahur

    Selain itu, ada juga materi yang diberikan mengenai cara pakai rubik dalam AI. Menurut dia jika basic tidak dipahami, maka apa yang diperintahkan tidak ada menemukan jawaban.

    “Ini pertama kalinya kalian mendapatkan pelajaran AI secara proper kayak gini ya, ada step by step cara mendapatkan jawabannya dan gunanya AI seperti itu,”katanya.

    Gibran juga menjelaskan, dengan sistem AI ini dapat mempermudah para siswa untuk mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh tenaga pendidik.

    BACA JUGA: Timbulkan Persaingan Antar Pedagang Pasar, Komisi II DPRD Kota Bogor Desak Kejelasan Pengelolaan

    “Nanti di luar jam sekolah, jam pelajaran kalau kalian punya PR, punya tugas, bisa cari jawabannya sendiri,” ucapnya.

    “Jadi sangat menghemat sekali. Jadi nggak perlu manggil guru les atau apapun itu, jadi AI itu sangat membantu sekali,” tutupnya.

  • Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen Regional 18 Maret 2025

    Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen Regional 18 Maret 2025

    Relawan Kotak Kosong Daftar Pilkada Ulang Pangkalpinang Jalur Independen
    Tim Redaksi
    PANGKALPINANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak dua pasangan bakal calon jalur perseorangan atau independen telah menyerahkan berkas dukungan untuk
    pilkada ulang
    Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, tetapi hanya satu paslon yang diproses ke tahap selanjutnya.
    Komisioner KPU Pangkalpinang, Tri Pertiwi, mengatakan bahwa pasangan Eka Mulya Putra – Radmida Dawam kini berada dalam tahap
    verifikasi administrasi
    yang akan berlangsung sampai 3 April 2025.
    Pasangan ini telah menyetorkan sebanyak 20.085 syarat
    dukungan warga
    dari batas minimal 16.433.
    “Jumlah dukungan dihitung 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT),” ujar Pertiwi saat dihubungi, Senin (17/3/2025).
    Syarat dukungan berupa surat pernyataan dan KTP diproses melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silonkada).
    Eka merupakan mantan Anggota DPRD Bangka Belitung, dan Radmida adalah mantan sekda Pangkalpinang sekaligus relawan kotak kosong pada pilkada lalu.
    Pertiwi menjelaskan bahwa pasangan lainnya yang langsung ditolak adalah Benny Batara Tumpal Hutabarat – Achmad Subari karena hanya menyerahkan 6.510 syarat dukungan, atau tidak memenuhi ambang batas minimal.
    “Setelah verifikasi administrasi, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual, antara lain diteliti soal keabsahan dukungan, dan tidak ada yang ganda,” ujar Pertiwi.
    Pilkada ulang
    digelar di Pangkalpinang setelah pasangan calon tunggal Maulan Aklil – M Hakim kalah melawan kotak kosong.
    Pemkot Pangkalpinang mengalokasikan Rp 24,8 miliar untuk membiayai pilkada, dengan masa pencoblosan dijadwalkan pada 27 Agustus 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi Soal Kebakaran Pasar Poncol Megapolitan 18 Maret 2025

    Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi Soal Kebakaran Pasar Poncol Megapolitan 18 Maret 2025

    Pasar Poncol Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi soal Kebakaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi B DPRD Jakarta Fraksi PKS Ismail menegaskan akan memberikan perhatian penuh terkait kebakaran yang terjadi Pasar Poncol, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) dini hari.
    Ismail menilai, Pasar Poncol merupakan pasar legendaris yang perlu mendapat perhatian serius.
    “Sebagaimana kita ketahui Pasar Poncol adalah pasar legendaris dari zaman
    baheula
    (dulu). Semua antero Jakarta mengetahuinya,” kata Ismail saat diwawancara di Pasar Poncol, Selasa.
    Ismail mengaku prihatin terhadap musibah kebakaran di Pasar Poncol yang berdampak kepada para pedagang dan pelaku UMKM.
    Meski begitu, ia akan berupaya untuk memberikan perhatian khusus agar Pasar Poncol bisa ditata kembali pasar ini tidak akan mati.
    “Saya sangat prihatin, terlebih ini dalam suasan Ramadhan dan menjelang Lebaran,” ungkap Ismail.
    “Pasar ini berlangsung terus-menerus dari zaman ke zaman,” imbuhnya.
    Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda Pasar Poncol di Jalan Kalibiru Timur, RW 04, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB.
    Lebih dari tiga jam berselang, api kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran (damkar) Jakarta Pusat.
    “Pemadaman selesai dilakukan pukul 06.52 WIB,” kata kata Kepala Suku Dinas Damkar Jakarta Pusat Asril Rizal dalam laporan resminya, Selasa.
    Asril menyampaikan, penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 35 kios tersebut disebabkan oleh korsleting listrik.
    Sementara itu, tidak ada korban jiwa dan korban luka-luka dalam kebakaran itu. Namun, ia menyebutkan total kerugian dari kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah.
    “Taksiran kerugian Rp 606 juta,” ungkap Asril.
    Total ada 23 unit mobil damkar dan 115 petugas yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran.
    “Status kebakaran saat ini hijau atau pemadaman selesai,” tutur Asril.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dianggap Legendaris, DPRD Jakarta Bakal Beri Atensi Soal Kebakaran Pasar Poncol Megapolitan 18 Maret 2025

    Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi Megapolitan 18 Maret 2025

    Kebakaran Pasar Poncol, DPRD Jakarta Soroti Kurangnya Sistem Mitigasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kebakaran yang melanda Pasar Poncol, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/3/2025) pukul 03.20 WIB cukup sulit dipadamkan.
    Anggota Komisi B
    DPRD Jakarta
    dari Fraksi PKS, Ismail, menyatakan  minimnya sistem pendukung mitigasi kebakaran disebut menyulitkan penanganan api saat insiden terjadi.
    “Saya meninjau Pasar Poncol tadi dan mendapati masih minimnya
    supporting system
    untuk mitigasi bencana, terutama bencana kebakaran,” kata Ismail saat diwawancarai di lokasi kebakaran.
    Ia menambahkan, material yang dijual di pasar tersebut, seperti kayu dan pakaian, sangat rawan terhadap kebakaran.
    “Seharusnya di-
    support
    (didukung) dengan peralatan yang cukup, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan
    hydrant
    ,” jelasnya.
    Ismail berencana menjadikan temuan ini sebagai poin evaluasi kerja dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPUKM).
    Wali Kota Jakarta Pusat Arifin juga menekankan pentingnya segera mengadakan sistem pendukung mitigasi bencana kebakaran di Pasar Poncol.
    “
    Supporting system
    untuk mitigasi, seperti APAR dan tandon air harus ada sehingga bisa lebih cepat penangannanya dan mengatasi bahaya kebakaran,” ungkapnya di lokasi kejadian.
    Kebakaran di Pasar Poncol mengakibatkan sekitar 35 kios terbakar dan ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 606 juta.
    Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Jakarta Pusat Asril Rizal mengungkapkan, penyebab kebakaran tersebut adalah korsleting. Api berhasil dijinakkan pada pukul 06.52 WIB.
    “Status kebakaran saat ini hijau atau pemadaman selesai,” tutur Asril.
    Setidaknya, ada 23 unit mobil damkar dan 115 petugas yang dikerahkan  untuk memadamkan si jago merah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko

    KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko

    KPK Dalami Permintaan Bantuan Rohidin Mersyah ke Anggota DPRD Mukomuko
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) menduga eks Gubernur Bengkulu
    Rohidin Mersyah
    meminta bantuan kepada sejumlah anggota
    DPRD Mukomuko
    , Bengkulu.
    Dugaan ini didalami penyidik KPK KPK ketika memeriksa Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, pada Senin (17/3/2025).
    “Saksi didalami permintaan bantuan dari tersangka RM kepada para anggota DPRD dari partai tertentu,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).
    Meski demikian, Tessa belum merinci bantuan yang diminta oleh Rohidin Mersyah, termasuk dugaan bantuan pemenangan di Pilkada 2024.
    Sebelumnya, KPK menetapkan Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi lewat operasi tangkap tangan pada November 2024 lalu.
    Selain Rohidin, KPK menetapkan 2 tersangka lainnya, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dan ajudan Rohidin, Evriansyah.
    Dalam perkara ini, Rohidin diduga mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kepentingannya maju pada Pilkada 2024.
    KPK mengungkapkan, Rohidin menyampaikan kebutuhan uang untuk pencalonan pada Pilkada 2024 itu kepada para anak buahnya.
    Pada operasi tangkap tangan, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 7 miliar yang berasal dari setoran anak buah hingga pemotongan anggaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.