Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan Yogyakarta 20 Maret 2025

    Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan Yogyakarta 20 Maret 2025

    Massa Aksi Jogja Memanggil Menginap di DPRD DI Yogyakarta, Tunggu UU TNI Dibatalkan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa Aliansi
    Jogja Memanggil
    pilih menginap di halaman DPRD DIY, hingga tuntutan
    UU TNI
    dibatalkan dikabulkan.
    Pantauan Kompas.com hingga pukul 20.20 WIB, massa aksi massa aksi memilih bertahan di halaman DPRD DIY.
    Mereka mendirikan satu tenda dome di bawah patung Jenderal Sudirman yang berada di halaman depan gedung DPRD DIY.
    Selain mendirikan tenda, mereka mengisi kegiatan dengan membaca puisi serta mengundang pedagang kaki lima.
    Nampak ada tiga pedagang yang diundang ke dalam halaman oleh massa aksi, ketiganya yaitu pedagang wedang ronde, sate ayam, dan minuman.
    Salah satu massa aksi menyebut mereka mengundang pedagang sebagai wujud dari rakyat untuk rakyat.
    Humas Aliansi Jogja Memanggil Marsinah mengatakan, mereka menginap di halaman gedung DPRD DIY sesuai dengan rencana awal.
    “Sesuai dengan rencana dari awal, bahwa hari ini Revisi Undang-Undang TNI sudah disahkan, dan semua masukan yang sudah disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil, masyarakat itu kan memang diabaikan,” katanya, Kamis (20/3/2025).
    Dia menambahkan, rencana menginap di DPRD DIY sampai batas waktu yang belum ditentukan.
    “Iya, rencananya kita akan menginap. Kemudian, kita sudah berkoordinasi belum tahu nanti menginapnya bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari,” kata dia.
    Aksi ini sebagai respon menolak pengesahan UU TNI lantaran dinilai mengabaikan masukan masyarakat.
    “Satu persoalan partisipasi, kemudian soal prosedur yang memang tidak ditempuh sebagaimana dalam proses revisi, kemudian tiba-tiba masuk prolegnas dan sebagainya juga pada persoalan substansi,” kata dia.
    Marsinah menjelaskan salah satu yang menjadi persoalan dalam UU TNI yang disahkan adalah perluasan kewenangan TNI.
    “Dari situ kemudian sejak awal kita sudah mengambil keputusan bahwa jika revisi Undang-Undang TNI ini tetap disahkan, kita tetap akan melakukan protes sampai kemudian undang-undang ini dicabut,” beber Marsinah.
    Menurut dia dengan disahkannya UU TNI ini tak sekedar dwi fungsi TNI tetapi sudah memasuki multiple fungsi TNI.
    “Kita akan tetap stay di sini sampai kemudian pemerintah betul-betul memastikan adanya pembatalan eh revisi Undang-Undang,” ujarnya.
    Marsinah menegaskan, aksi ini sebagai puncak dari kemarahan massa aksi yang tergabung dalam Jogja Memanggil.
    Pihaknya menilai dwi fungsi ABRI ini sebagai potret presiden dan wakilnya menggunakan pendekatan militer.
    “Semakin meneguhkan bahwa rezim hari ini betul-betul menggunakan pendekatan militeristik yang ini akan mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan seterusnya,” kata dia.
    Di sisi lain Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma mengatakan pihaknya akan tetap bertahan selama massa aksi masih berada di gedung DPRD DIY.
    “Kita akan tetap melakukan pengamanan selama mereka tidak anarkis kita mengamankan dengan soft,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari Surabaya 20 Maret 2025

    Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari Surabaya 20 Maret 2025

    Ratusan Pengusaha Truk Demo Tolak SKB, Minta Pembatasan Angkutan Hanya 6 Hari
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Ratusan
    pengusaha truk
    menggelar
    aksi unjuk rasa
    di depan DPRD Jawa Timur pada Kamis (20/3/2025).
    Mereka menolak
    Surat Keputusan Bersama
    (SKB) Tiga Dirjen dan Korlantas Polri yang mengatur
    pembatasan lalu lintas
    angkutan Lebaran selama 16 hari.
    Aksi ini dipimpin Ketua DPD Asosiasi
    Pengusaha Truk
    Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur, Sundoro. Ia mengungkapkan bahwa pembatasan tersebut dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi pengusaha logistik.
    “Seperti satu hari itu, saya pernah mendengar ada sekitar seribu truk kontainer yang beraktivitas di satu PT,” kata Sundoro saat ditemui di sela aksinya.
    Ia menjelaskan bahwa jika satu truk seharusnya menghasilkan 10 dollar hingga 15 dollar per hari, maka kerugian yang dialami bisa mencapai jumlah yang sangat besar.
    “Seribu truk itu kalikan 10 dollar dan dikali 16 hari,” tambahnya.
    Sundoro juga menyebutkan bahwa di seluruh Jawa Timur terdapat sekitar 16.000 hingga 17.000 truk logistik.
    Ia khawatir bahwa kegiatan ekspor dan impor akan terganggu jika SKB tersebut diterapkan.
    “Kita ini masih membutuhkan sektor impor yang bagus dan ekspor sehingga kalau aktivitasnya itu sampai diganggu, apa nantinya yang menjadi penghasilan bagi kita semua?” ujarnya.
    Dalam tuntutannya, Sundoro meminta pemerintah mengembalikan aturan pembatasan lalu lintas menjadi enam hari, yaitu dari H-3 hingga H+3 Lebaran.
    “Kalau tidak menyikapi ini, kami akan terus melakukan demo sehingga perubahan-perubahan itu bisa dilakukan. Karena kita cinta negara kita supaya nanti ke depan kita jauh lebih bagus,” ucapnya.
    Sebelumnya, berdasarkan pantauan Kompas.com, puluhan truk melintas dari Bundaran Waru, Sidoarjo, sebelum bergerak menuju Jalan Ahmad Yani.
    “Truk mungkin sekitar 25 unit dengan jumlah massa sekitar 100 orang,” kata Ketua DPC Aptrindo Surabaya, I Wayan Sumadita.
    Ia menjelaskan rute yang dilalui massa aksi, yaitu mulai dari Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, lalu ke Jalan Basuki Rahmat, dan melewati sekitar Jalan Bubutan hingga ke Jalan Indrapura.
    Tuntutan para demonstran mencakup revisi masa pembatasan angkutan barang yang tertuang di SKB, dari 16 hari menjadi 6 hari, serta pengecualian barang ekspor dan impor dari pembatasan.
    “Ketiga, khusus di Jawa Timur, Aptrindo Jatim ingin pembatasan dilakukan hanya 6 hari, yaitu dari H-3 sampai H+3 Lebaran Idulfitri, karena tidak ada kepadatan di dalam tol,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    “Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Ini berlaku mulai dari Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan,” katanya.

    Pramono mengatakan jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sudah dipadankan. Adapun pencairan bisa dilakukan atas kerja sama berbagai pihak termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat.

    “Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian terutama saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata baru satu bulan bisa diselesaikan,” kata dia.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan, dari jumlah ini sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan dan sisanya, 126.729 orang penerima baru.

    “Hari ini sudah penerima lama sudah langsung masuk, tapi yang penerima baru tentu mereka masih proses administrasi seperti pembuatan
    rekening, cetak buku tabungan dan ATM,” ujar dia.

    Dari jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik, sebanyak 338.971 orang berada di jenjang SD/MI, lalu jenjang SMP/MTS 189.437 dan jenjang SMA/MA sebanyak 62.295. Sedangkan jenjang SMK sebanyak 111.315, lalu jenjang SLB sebanyak 2.908 dan jenjang PKBM sebanyak 2.696 peserta didik.

    Untuk meningkatkan pengendalian penggunaan dana KJP oleh peserta didik, pihaknya mengatur mekanisme pembelanjaan secara non-tunai.

    Sarjoko mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.

    Selain itu, pemberian bansos ini untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Kemudian, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

    Dia menambahkan anggaran untuk KJP Plus saat ini menjadi Rp3,2 triliun dari semula Rp2,5 triliun pada tahun 2024.

    “Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 sekarang menjadi 707.622. Anggaran tahun 2024, Rp2,5 triliun. Sekarang menjadi Rp3,2 triliun,” ujar Sarjoko.

    Sumber : Antara

  • Pelaku Masih Berkeliaran, Korban Penusukan oleh Eks Anggota DPRD Palembang Dijaga Ketat Polisi – Halaman all

    Pelaku Masih Berkeliaran, Korban Penusukan oleh Eks Anggota DPRD Palembang Dijaga Ketat Polisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita di berinisial FW (40) menjadi korban penusukan yang terjadi di Jalan Pipa Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), pada Rabu (19/3/2025) sekitar pukul 08.00 WIB.

    Terduga pelaku penusukan adalah mantan suami korban sendiri, yakni eks anggota DPRD Palembang, M. Syukri Zen (68).

    Setelah sempat mendapatkan perawatan di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) RS Hermina Jakabaring Palembang, FW kini kondisinya mulai membaik dan sedang di rawat di ruang VIP Hermina.

    “Benar keadaan FW sudah mulai membaik pasca di rawat di UGD lantaran mengalami luka tusuk yang banyak. Namun sudah dijahit dokter dan kini korban sudah dirawat di ruangan rawat inap,” kata saksi Zainab, kerabat korban, Kamis (20/3/2025), siang, dilansir  TribunSumsel.com.

    Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung, paha dan tangan.

    “Banyak luka tusuk dialami korban. Namun hingga kini sudah dijahit dokter semua,” katanya.

    Saat dirawat, korban dijaga ketat oleh pihak keluarga dan anggota Polrestabes Palembang.

    Kronologi Penusukan

    FJ selaku sepupu korban mengatakan bahwa kejadian ini berawal saat FW mengunjungi rumah kerabatnya yang ada di kawasan Jakabaring.

    Kemudian, Syukri Zen tiba-tiba datang.

    Menurut FJ, tujuan Syukri Zen datang adalah untuk mengajak korban FW rujuk. Korban dan pelaku telah resmi bercerai pada Januari 2024 lalu.

    “Kakak sepupu saya ini lagi ke rumah orang tiba-tiba pelaku datang ternyata dia sudah membuntuti,” ungkap FJ, Rabu.

    Ajakan rujuk pelaku itu pun ditolak korban hingga terjadilah percekcokan di antara mereka berdua.

    Syukri Zen yang marah langsung mengeluarkan pisau dari kantong jaketnya dan menusuk korban hingga mengalami 10 luka tusukan di bagian dada, lengan, perut, dan punggung.

    “Korban merasa tidak nyaman dengan kedatangan dia (pelaku) lalu korban pergi meninggalkan pelaku. Tapi pas mau masuk mobil, pelaku menahan sembari mengeluarkan pisau dari balik pakaian,” beber FJ.

    FJ menyebutkan bahwa pelaku kabur setelah kejadian dan pihak korban telah melaporkan kejadian ini kepada Polrestabes Palembang.

    “Masih dirawat (korban). Pelaku sudah dicari masih belum ketemu sampai sekarang. Semoga polisi bisa menangkap segera,” ujar FJ.

    Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Palembang AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki kasus ini dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

    “Ya, saat ini anggota sedang di lapangan, pelaku juga sedang diburu,” sebut Yunar, dilansir Sripoku.com.

    Pihak kepolisian juga masih memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian.

    Sebelumnya, Syukri Zen juga pernah tersangkut kasus hukum hingga harus dipecat dari Partai Gerindra.

    Pada tahun 2022 lalu, Syukri Zen ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Juwita alias Tata. Atas kasus ini, Syukri Zen dipenjara selama 7 bulan.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Kondisi Mantan Istri Syukri Zen, Setelah Berkali-kali Ditusuk Dengan Pisau, Kini Dijaga Ketat Polisi

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSumsel.com/Andyka Wijaya/Rachmad Kurniawan) (Sripoku.com/Yandi Triansyah)

  • Siap-Siap! 219.252 Warga DKI Jakarta Bakal Terima Bantuan Sosial ini Jelang Idul Fitri 2025

    Siap-Siap! 219.252 Warga DKI Jakarta Bakal Terima Bantuan Sosial ini Jelang Idul Fitri 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Dikabarkan saat ini bahwa pihak Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta bakal mencairkan bantuan sosial kepada masyarakatnya menjelang datangnya lebaran Idul Fitri 2025 kali ini.

    Tentunya bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat-masyarakat yang masuk dalam kategori, untuk bisa menjalani perayaan Idul Fitri dengan lebih tenang.

    Dilansir dari laman Antara, menjelang lebaran idul Fitri 2025 kali ini akan ada tiga bantuan yang bakal dicairkan oleh dinsos DKI Jakarta.

    Di antaranya adalah Kartu Lansia Jakarta (LKJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan juga Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).

    Pencairan dana bantuan sosial ini juga telah diungkapkan oleh Premi Lasari, Kepala Dinsos DKI Jakarta saat tengah menghadiri rapat kerja dengan Komisi E DPRD DKI.

    Ia menerangkan bahwa bantuan ini akan langsung keluar dalam hitungan tiga bulan, yang dimulai semenjak Januari hingga Maret 2025 ini.

    Sedangkan untuk besaran bantuan yang bakal didapatkan satu bulannya adalah Rp300.000, sehingga total dana yang bakal didapatkan oleh setiap penerima adalah Rp900.000.

    Premi juga mengungkapkan bahwa saat ini, ada 219.252 orang yang bakal mendapatkan bantuan menjelang lebaran Idul Fitri 2025 ini.

    Jumlah ini terdiri dari penerima KLJ sebanyak 171.010 orang, KAJ sebanyak 27.352 orang, dan KPD sebanyak 20.890 orang.

    Terkait hal ini, ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan selam berusaha untuk melakukan pemenuhan jumlah kuota penerima, agar tidak berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

    Bahkan Premi juga mengungkapkan bahwa saat ini, pihak Dinsos DKI Jakarta akan tetap terus melakukan verifikasi lapangan, guna memantau kondisi dari penerima ataupun calon penerima bantuan sosial ini.

    Hal ini bakal terus diupayakan, sebagai salah satu cara agar penerima bantuan sosial adalah orang yang layak dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

    Selain itu, pengecekan ke lapangan ini juga bakal menjadi bukti apakah penerima memang bisa dinyatakan layak menerima bantuan sosial atau tidak.

    Sehingga bantuan yang dibagikan dapat tersebar secara merata kepada seluruh mayarakat, yang memang membutuhkannya.

    Namun perlu untuk dipahami juga bahwa, untuk besaran dana yang bakal diterima ini memang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama di tahun 2018 lalu, yang penerimanya bakal mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per orangnya.

    Perbedaan ini terjadi karena di tahun tersebut, penerima bantuan sosial hanya mencapai 28.393 orang saja sedangkan di tahun ini sudah mencapai ratusan ribu orang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Aliansi BEM Semarang Geruduk Gedung DPRD Jateng, Minta UU TNI Dicabut

    Aliansi BEM Semarang Geruduk Gedung DPRD Jateng, Minta UU TNI Dicabut

    Jakarta –

    Aliansi BEM se-Semarang Raya menggelar aksi di kompleks DPRD Jateng, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Mereka menuntut pencabutan UU TNI.

    Dilansir detikJateng, aliansi massa tiba di Jalan Pahlawan, depan Gedung DPRD Jateng sekitar pukul 15.20 WIB. Mereka berjalan dari Polda Jateng membawa poster raksasa bertulis ‘Tentara pulang ke barak’, ‘Welcome Neo Orba’, ‘Tolak UU TNI, Welcome Orba’.

    Mereka bergiliran melakukan orasi di halaman Pemprov Jateng di atas mobil pikap. Salah satu mahasiswa asal Universitas Diponegoro (Undip), Falsafi (20), mengatakan aksi digelar menanggapi UU TNI yang baru disahkan pagi tadi.

    “Kita melihat pemerintah melakukan revisi RUU TNI dan agaknya itu merugikan masyarakat karena hal itu menimbulkan dwifungsi TNI,” kata Falsafi dilansir detikJateng, Kamis (20/3/2025).

    “Kita menuntut untuk mencabut UU TNI. Sebenarnya hasil konsolidasi semalam, setting goals kita adalah menggagalkan RUU TNI. Namun tadi pagi, revisi UU TNI sudah disahkan,” sambungnya.

    (rdp/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Produksi Padi Jateng 2024 Turun 2,12 Persen, Sarif Abdillah Minta Solusi Konkret

    Produksi Padi Jateng 2024 Turun 2,12 Persen, Sarif Abdillah Minta Solusi Konkret

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi padi yang mengalami penurunan pada 2024.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “BPS sudah merilis bahwa produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada 2024 sebesar 8,89 juta ton, atau setara 5,11 juta ton beras,” katanya.

    lihat foto
    PRODUKSI MENURUN: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    Namun, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 0,19 juta ton GKG atau 2,12 persen dibandingkan tahun 2023.

    Sarif menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

    “Memang, Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan produksi padi terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Namun adanya penurunan ini tentu harus ada evaluasi,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Berdasarkan data, luas panen padi di Jawa Tengah pada 2024 mencapai 1,55 juta hektare, mengalami penurunan sebesar 0,09 juta hektare atau 5,36 persen dibanding tahun 2023.

    Sarif menilai, perlu dilakukan identifikasi penyebab berkurangnya luas panen, apakah karena bencana alam atau faktor lain.

    “Jika penyebabnya bencana alam, maka pemerintah bisa memberikan sejumlah bantuan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Ia menambahkan, kehadiran pemerintah sangat penting agar petani tidak terbebani untuk kembali menanam padi.

    “Misalnya, bibit atau benih bisa diberikan secara gratis,” ujarnya.

    Bahkan, lanjutnya, jika memungkinkan, pemerintah juga dapat memberikan bantuan pupuk bagi petani yang lahannya terdampak banjir.

    “Sehingga upaya menanam kembali bisa segera dilakukan,” katanya.

    Perbaikan infrastruktur pertanian, seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan irigasi baru, juga harus menjadi perhatian pemerintah.

    “Termasuk penerapan teknologi yang efisien dan tepat guna,” tambahnya.

    Selain itu, Sarif mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi padi, salah satunya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak.

    Saat ini, HPP gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Program penyerapan gabah dari petani harus bisa berjalan secara berkelanjutan agar petani tidak lagi mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya,” tandasnya.

  • Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`

    Sumber foto: Franky Pangkey/elshinta.com.

    Dukung pemberdayaan masyarakat, Kapolri resmikan Balai `Poliran`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 16:58 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Balai Latihan Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) Polda Banten, sebuah inisiatif strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran di wilayah hukum Polda Banten. Peresmian dilaksanakan pada Selasa (18/3/2025).

    Kapolri menyatakan, Balai Poliran merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan tenaga kerja produktif yang siap disalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra. 

    “Balai Poliran adalah tempat yang sangat bermanfaat karena bisa mempersiapkan tenaga kerja produktif yang dapat disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang telah menandatangani kerja sama. Di sini, tenaga kerja akan diberikan pelatihan, sertifikasi, dan keterampilan yang siap pakai,” ujar Kapolri, Selasa (18/3/2025). 

    “Selain itu, ada juga pendidikan kewirausahaan, termasuk pelatihan pengolahan limbah menjadi produk ekspor, peternakan ikan dan ayam, serta pembuatan pupuk dan tanaman hidroponik. Saya mendapat laporan bahwa pada gelombang pertama akan dilatih 96 peserta, dan progresnya ditargetkan mencapai 3.000 peserta dalam tahun ini,” lanjut Kapolri. 

    Adapun tiga sektor utama yang menjadi fokus pelatihan di Balai Latihan Poliran:

    1.    Sektor Industri – Melatih keterampilan khusus dan soft skill bagi tenaga kerja.
    2.    Sektor Ketahanan Pangan – Memberikan pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.
    3.    Sektor Lingkungan Hidup – Mendidik peserta tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

    Dalam acara peresmian ini, juga dilaksanakan Gerakan Penanaman Serentak 2 Juta Bibit Cabai, sebagai bagian dari Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

    “Bahwa saya mendukung penuh kegiatan Poliran diharapkan Poliran dapat melatih masyarakat menjadi tenaga kerja yang profesional yang dibutuhkan oleh dunia industri sehingga Balai Poliran dapat menjembatani masyarakat dengan perusahaan yang ada,” tutur Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontributor Elshinta, Franky Pangkey, Kamis (19/3). 

    Dalam peresmian ini, Kapolri didampingi oleh PJU Mabes Polri, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki, serta dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tni Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Kajati Banten Siswanto dan Pejabat Utama Polda Banten.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Eks Anggota DPRD Palembang Tusuk Mantan Istri karena Tolak Rujuk, Ternyata Pernah Dipenjara – Halaman all

    Eks Anggota DPRD Palembang Tusuk Mantan Istri karena Tolak Rujuk, Ternyata Pernah Dipenjara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang mantan Anggota DPRD Palembang Sumatera Selatan bernama M Syukri Zen tega menusuk mantan istrinya, P (40), karena menolak untuk rujuk.

    Akibat insiden tersebut, P harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Jakabaring Palembang setelah mengalami tusukan beberapa kali oleh Syukri Zen.

    Menurut FJ, sepupu korban, peristiwa terjadi saat korban sedang berkunjung ke rumah kerabatnya yang ada di kawasan Jakabaring.

    Namun, Syukri Zen tiba-tiba muncul di lokasi.

    “Kakak sepupu saya ini lagi ke rumah orang tiba-tiba pelaku datang ternyata dia sudah membuntuti,” ujar Fj, kepada Tribunsumsel.com dan Sripoku.com, Rabu (19/3/2025).

    FJ menyebut, pelaku datang dengan tujuan mengajak korban untuk rujuk. Padahal, korban dan pelaku telah resmi bercerai melalui pengadilan agama sejak Januari 2024.

    Namun, korban enggan menemuinya karena merasa tidak nyaman, lalu berusaha menjauh dari pelaku.

    Pelaku kemudian mengeluarkan pisaunya dari balik pakaiannya.

    “Korban merasa tidak nyaman dengan kedatangan dia (pelaku) lalu korban pergi meninggalkan pelaku. Tapi pas mau masuk mobil, pelaku menahan sembari mengeluarkan pisau dari balik pakaian,” katanya.

    Ia mengatakan, pelaku melarikan diri setelah insiden. Pihak korban sudah melaporkan kejadian penusukan tersebut ke Polrestabes Palembang.

    Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait membenarkan terkait peristiwa tersebut.

    “Iya betul korban saat ini sedang dirawat di RS,” ujar Yunar.

    Yunar mengatakan jika saat ini anggotanya sedang menyelidiki kasus tersebut dan melakukan olah TKP.

    “Ya saat ini anggota sedang di lapangan, pelaku juga sedang diburu,” Singkatnya. 

    Terkait kronologi kejadian, Kasatreskrim masih belum bisa menjelaskan secara rinci.

    “Ya nanti kalau laporan sudah lengkap akan kami infokan kembali, saat ini anggota masih di lapangan melakukan penyelidikan, ” katanya. 

    Ternyata pernah dipenjara

    Pada tahun 2022, M Syukri Zen pernah menjalani hukuman penjara selama tujuh bulan akibat kasus penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Tata.

    Insiden tersebut terjadi di SPBU Demang Lebar Daun.

    Namun, Syukri Zen mendapatkan keringanan saat menjalani hukumannya.

    Ia dinilai bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya serta telah berdamai dengan korban dengan 100juta uang untuk perdamaian.

    Selain itu, ia juga belum memiliki catatan kriminal sebelumnya.

    Di sisi lain, majelis hakim menilai ada faktor yang memberatkan, yaitu sebagai anggota DPRD Palembang, Syukri Zen seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

    Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa Syukri Zen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pemukulan terhadap korban di SPBU Demang Lebar Daun.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Tusuk Eks Istri Berkali-kali, Eks Anggota DPRD Palembang, Syukri Zen Sudah Siapkan Pisau di Pinggang 

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunSumsel.com/Rachmad Kurniawan)

  • Polres Pacitan Musnahkan Ratusan Botol Miras dan Sabu Jelang Lebaran

    Polres Pacitan Musnahkan Ratusan Botol Miras dan Sabu Jelang Lebaran

    Pacitan (beritajatim.com) – Polres Pacitan menggelar pemusnahan 467 botol minuman keras (miras) berbagai merek sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Pemusnahan dilakukan di jalan Barat Alun-alun Pacitan pada Kamis (20/3/2025) dengan cara digilas menggunakan kendaraan berat tandem roller.

    Tak hanya miras, narkotika jenis sabu yang berhasil disita dari sejumlah tersangka juga turut dimusnahkan dengan mesin blender.

    Barang bukti sabu tersebut terdiri dari 0,36 gram milik tersangka BS, 0,26 gram dari tersangka TWS, dan 0,47 gram dari tersangka EW. Para tersangka berhasil diamankan dalam operasi yang dilakukan pada 4 Maret 2025.

    Wakapolres Pacitan, Kompol Pujiyono, menegaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil dari operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Semeru 2025 serta Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) selama bulan Ramadan.

    “Langkah ini bertujuan untuk menekan peredaran miras yang kerap menjadi pemicu gangguan Kamtibmas,” ujarnya sebelum prosesi pemusnahan berlangsung.

    Lebih lanjut, Kompol Pujiyono menekankan bahwa Polres Pacitan berkomitmen dalam pemberantasan miras dan narkoba yang sering menjadi pemicu berbagai permasalahan keamanan.

    “Kegiatan rutin yang ditingkatkan ini dilakukan demi menciptakan suasana yang kondusif menjelang Lebaran Idul Fitri,” tegasnya.

    Kegiatan pemusnahan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda serta anggota DPRD Pacitan, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pemberantasan peredaran miras dan narkoba di wilayah Pacitan. [tri/ian]