Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kepempimpinan Baru, Gelora Sulsel Target 7 Kursi Pileg 2029

    Kepempimpinan Baru, Gelora Sulsel Target 7 Kursi Pileg 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa optimisme.

    Optimisme tersebut di bawah kepemimpinan Ketua DPW yang baru, Mudzakkir Ali Djamil.

    Ia menegaskan optimisme mereka untuk meraih minimal 7 kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

    Hal ini disampaikan MUDA, sapaan akrab Mudzakkir Ali Djamil, dalam acara konsolidasi sekaligus buka puasa bersama calon pengurus DPW GELORA Sulsel.

    Ia mengungkap meski GELORA tidak lolos ke Pemilu Tingkat Nasional (PT), MUDA menilai capaian partai di Sulsel sebagai partai baru cukup membanggakan.

    “Kalau kita lihat pencapaian dan kontribusi GELORA di Sulsel, sebagai partai baru itu cukup baik. Ditengah kontestasi pileg tahun kemarin yang sangat sulit, istilah anak muda ‘di luar nurul’, alhamdulillah ada 10 anggota DPRD dari GELORA yang terpilih,” kata Muda di hadapan calon pengurus DPW yang hadir.

    “Selain itu, GELORA juga berhasil memenangkan 15 kepala daerah yang diusung pada momentum PILKADA. Itu artinya kita bisa lebih optimis lagi di Pileg yang akan datang,” ungkapnya.

    Muda menjadi pencapaian sebelumnya sebagai menjadi batu pijakan yang kuat untuk menghadapi perhelatan politik selanjutnya.

    Ia yakin, dengan kerja keras dan konsolidasi yang solid, target 7 kursi DPRD Provinsi pada Pileg 2029 dapat tercapai.

    Sementada itu, Sekretaris Umum DPW GELORA Sulsel, Syahrul Mubaraq, mengungkapkan bahwa proses kepengurusan di tingkat DPW sudah 95% rampung.

    “Alhamdulillah, kepengurusan di tingkat DPW sudah 95% selesai. Dari segi komposisi, banyak generasi milenial yang terlibat menjadi pengurus. Selain itu, model dan komposisi struktur juga sangat berbeda dibanding kepengurusan sebelumnya,” katanya

  • Matangkan Langkah Kedepan, PPP Kota Bogor Evaluasi Hasil Pemilu 2024

    Matangkan Langkah Kedepan, PPP Kota Bogor Evaluasi Hasil Pemilu 2024

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor melakukan konsolidasi serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan.

    Hal itu dilakukan dalam momentum buka puasa bersama kader dari berbagai tingkatan, baik struktur maupun non-struktur, mulai dari DPC hingga ranting dan alim ulama  di kantor DPC PPP Kota Bogor pada Sabtu (22/3).

    “Ini agenda rutin, sambil bersilaturahmi, kita juga melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan PPP Kota Bogor selama ini serta menyusun langkah-langkah ke depan. Selain itu, ini juga menjadi momentum konsolidasi seluruh kader PPP Kota Bogor,” kata Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqien (ZM).

    BACA JUGA: Pemkab Bogor Upayakan Penghijauan di Kawasan Puncak, Sekda: Ini Ide Pak Bupati

    Terkait evaluasi, ZM menyebut bahwa pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pengurus harian DPC dan Pengurus Anak Cabang (PAC) PPP Kota Bogor.

    Menurutnya, salah satu agenda besar yang akan dihadapi PPP dalam waktu dekat adalah Muktamar yang rencananya akan digelar pada Agustus atau September 2025.

    “Setelah Muktamar, kami akan melakukan konsolidasi menyeluruh karena kemungkinan akan ada kepemimpinan baru di tingkat nasional. DPC PPP Kota Bogor tentu akan mengikuti arahan dari pimpinan pusat yang baru nanti,” terang dia.

    ZM juga menyoroti berkurangnya kursi PPP di DPRD Kota Bogor pada Pemilu 2024. Ia menilai, hal itu tidak terlepas dari isu nasional, di mana PPP tidak berhasil lolos ke parlemen. Kursi PPP di DPRD Kota Bogor turun dari 5 menjadi 3 kursi.

    BACA JUGA: Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    “Ini menjadi bahan intropeksi bagi kami. Mengapa perolehan kursi PPP di Kota Bogor berkurang? Ini yang akan kami evaluasi bersama DPC dan seluruh kader PPP Kota Bogor untuk menentukan langkah-langkah perbaikan,” ucapnya.

    Untuk itu dirinya menegaskan bahwa pentingnya peran alim ulama dalam perjalanan politik PPP terutama di Kota Bogor.

    “Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk meminta nasihat dari para ulama. Sesuai arahan dari pimpinan provinsi, PPP tidak boleh meninggalkan alim ulama,” tegasnya

  • Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kota Jambi soal Banjir Bertahun-tahun di Permukiman Regional 23 Maret 2025

    Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kota Jambi soal Banjir Bertahun-tahun di Permukiman Regional 23 Maret 2025

    Tanggapan Pemerintah dan DPRD Kota Jambi soal Banjir Bertahun-tahun di Permukiman
    Tim Redaksi
    KOTA JAMBI, KOMPAS.com
    – Aksi unjuk rasa yang dilakukan forum RT se-Kota Jambi terkait
    masalah banjir
    di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, mendapat perhatian serius dari
    Pemerintah Kota Jambi
    dan DPRD.
    Camat Kota Baru, Jauharul, menjelaskan bahwa banjir yang melanda kawasan tersebut disebabkan drainase yang tidak mampu menampung air hujan.
    “Dari drainase yang berada di Kelurahan Kenali Asam, air menyeberang ke jalan dan permukiman,” ujarnya saat ditemui di lokasi unjuk rasa pada Minggu (23/3/2025).
    Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa masalah drainase telah menjadi persoalan yang tidak kunjung teratasi selama puluhan tahun.
    “Sudah puluhan tahun tidak bisa diselesaikan sampai saat ini. Sudah berapa kali pergantian kepala daerah, kami sudah meminta agar anggaran ini fokus dalam penyelesaian banjir,” ungkapnya.
    Yasir juga meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Maulana-Diza, memasukkan penyelesaian masalah banjir ke dalam program kerja 100 hari mereka.
    Ia menambahkan, masalah ini telah berulang kali dibahas dalam diskusi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak balai, namun hingga kini belum ada solusi konkret.
    Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap lambatnya penanganan masalah banjir yang telah berlangsung lama di daerah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Kali Lebaran di Pengungsian, Warga Korban Pergerakan Tanah Rongga Tagih Janji Pemerintah

    Dua Kali Lebaran di Pengungsian, Warga Korban Pergerakan Tanah Rongga Tagih Janji Pemerintah

    JABAR EKSPRES – Korban terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat (KBB) berharap bisa mendapat bantuan dana perbaikan dan pembangunan rumah secepatnya.

    Pasalnya, sejak pergerakan tanah terjadi, pada Februari 2024 lalu hingga saat ini mereka hidup tanpa tempat tinggal.

    Sekadar diketahui, bencana pergerakan tanah yang melanda Kampung Cigombong, Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, memaksa 48 kepala keluarga (KK) 192 jiwa itu harus meninggalkan tempat tinggalnya.

    Mereka tak lagi tinggal di rumahnya yang rusak terdampak pergerakan tanah. Apalagi pemerintah sudah melarang warga untuk tidak lagi tinggal di kampung halamannya, karena berada di zona rawan pergerakan tanah.

    BACA JUGA:Dampak Pergerakan Tanah di Cihampelas Meluas, Badan Geologi Diminta Selidiki

    Ironisnya, sudah dua kali lebaran korban pergerakan tanah harus tinggal menumpang di rumah kerabatnya. Hingga kini, mereka masih menunggu realisasi yang dijanjikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

    “Mengapa warga korban musibah di Cibedug jadi terkatung-katung. Sudah setahun lebih terabaikan. Warga sangat mengharap kepada pihak terkait yang menjanjikan relokasi bagi warga terdampak. Saya mendengar di desa lain yang musibahnya belum lama, tapi sudah dieksekusi,” kata Kepala Desa Cibedug, Engkus Kustendi, Minggu (23/3/2025).

    Secara pribadi, Engkus merasa malu sekaligus kasihan kepada warga korban pergerakan tanah, yang kini menumpang tinggal di mana saja.

    “Saya atas nama Pemerintah Desa Cibedug merasa malu dan kasihan sama warga tinggal nebeng di mana saja,” ucapnya.

    Ia berharap nasib yang kini dialami 192 warga Cibedug bisa diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Campur tangan gubernur diharapkan bisa mempercepat proses relokasi sampai diwujudkan rumah hunian tetap.

    BACA JUGA:27 Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah Dipasang, BPBD dan DPRD Sumedang Tinjau Lokasi Rawan Longsor

    “Sekarang harapan warga Cibedug kepada pak gubernur. Bagaimana pun juga, warga Cibedug menjadi pendukung Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat Pilkada lalu. Hampir 80 persen warga Cibedug mendukung KDM,” ujarnya.

    Terkait dengan usulan beberapa tempat relokasi, Engkus menyebut warga lebih memilih lahan Perkebunan PTPN VIII yang berada di Kampung Ciceuri RT 01/RW 09, Desa Cibedug.

  • MK Larang Caleg Terpilih Maju Pilkada, DPR: Membatasi Ruang untuk Parpol

    MK Larang Caleg Terpilih Maju Pilkada, DPR: Membatasi Ruang untuk Parpol

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon legislatif (caleg) terpilih mundur demi maju pada pemilihan kepada daerah (Pilkada).

    Rifqi, sapaan akrabnya, menerangkan putusan MK itu akan menjadi bahan Komisi II dalam merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

    Meski begitu, legislator NasDem ini memandang putusan MK tersebut akan mempersempit ruang partai politik dalam melakukan simulasi penugasan kader-kadernya, baik dalam Pileg maupun Pilkada.

    “Dari sisi partai politik, sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini membatasi ruang bagi kami untuk menempatkan kader-kader kami [parpol] melalui Pemilu yang tersedia,” tambahnya melalui keterangan resmi yang dikutip Minggu (23/3/2025).

    Padahal, imbuh Rifqi, hak untuk menempatkan kader ada pada partai politik. Sebab itu, dengan adanya pembatasan dalam putusan MK itu, sejak jauh hari parpol tentu harus melakukan simulasi ulang terhadap penugasan kader dalam kontestasi Pileg ataukah Pilkada. 

    “Fokus di mana mereka [kader] yang harus ikut Pileg, mana mereka yang harus ikut Pilkada sejak awal sebelum 2029 berlangsung,” tegasnya.

    Dilanjutkannya, apalagi waktu penjadwalan Pilkada 2029 mendatang tidak lagi berimpitan dengan waktu penjadwalan Pileg. Ini direncanakan karena berdasarkan evaluasi Pilkada 2024 lalu.

    “Karena berdasarkan evaluasi Pilkada 2024 lalu, pelaksanaan Pileg dan Pilpres di waktu yang berdekatan itu membuat banyak aspek teknis kepemiluan menjadi kacau balau. Tidak tertangani karena ada tumpang tindih tahapan,” tukasnya.

    Sebagaimana diketahui MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh tiga mahasiswa, Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Wianda Julita Maharani terkait larangan pengunduran diri calon anggota DPR/DPD dan DPRD terpilih demi maju pilkada. 

    Melalui Putusan perkara nomor 176/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jumat (21/3/2025), MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. 

    Salah satunya memutuskan mengatakan caleg terpilih boleh saja mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum. Dengan kata lain caleg terpilih bisa saja mundur, asal bukan untuk mengikuti Pilkada.

  • Gubernur Pram Tegaskan Bakal Perbaiki Pendidikan Warga Jakarta – Page 3

    Gubernur Pram Tegaskan Bakal Perbaiki Pendidikan Warga Jakarta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan memperbaiki kualitas pendidikan warga Jakarta sebagaimana janjinya pada saat sosialisasi kampanye Pilgub Jakarta 2024.

    Hal tersebut disampaikan dia pada saat acara buka puasa bersama dan santunan kepada 1.500 anak yatim. Adapun acara ini diinisiasi oleh Relawan Sahabat Mas Pram yang diketuai oleh Hardiyanto Kenneth, yang sekaligus Anggota Komisi C dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU)Jakarta Barat.

    “Hari ini, tepatnya lebih dari satu bulan dua hari saya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika bersosialisasi, saya tidak pernah menjanjikan hal yang muluk-muluk. Yang saya janjikan adalah bagaimana memperbaiki umat, bagaimana pendidikan menjadi lebih baik, serta bagaimana hubungan antara umara dan ulama dapat berjalan dengan baik. Sebab, kita harus bersama-sama membangun Jakarta tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” kata Pramono.

    Dirinya bahkan sempat bernostalgia kepada salah satu warga ketika berkunjung ke masjid yang pernah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu. Pramono menyebut gara-gara mencicipi salah satu makanan warga sekitar, dirinya kini didapuk menjadi orang nomor satu di Jakarta.

    “Bulan Oktober saya juga ke sini, pada saat ke sini, saya bertemu salah satunya adalah Choirul Huda. Mudah-mudan ada enggak di ruangan ini? Yang saya datang ke rumahnya dimasakin sama istrinya yang luar biasa. Karena masakan istrinya lah saya jadi gubernur Jakarta,” guyon Pramono.

    Dirinya juga menyinggung soal janjinya yang akan memperbaiki sejumlah masjid yang ada di Jakarta termasuk Masjid KH. Hasyim Asy’ari. Pembahasan itu juga telah diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jakarta Barat.

     

  • Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Legislator PSI Sentil Pemprov DKI soal RDF Rorotan: Jangan Tunggu Ada Korban

    Jakarta –

    Sebanyak 11 anak terkena ISPA dan infeksi mata akibat uji coba RDF di Rorotan, Jakarta Utara. Anggota Komisi E DPRD DKI Elva Farhi Qolbina meminta pemerintah untuk memonitor dampak penyakit akibat uji coba tersebut secara intens usai ada 11 anak terkena ISPA.

    “Kami mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk aktif memonitor peningkatan kasus ISPA dan gangguan pernapasan di wilayah sekitar RDF Rorotan, jangan sampai ketika sudah muncul kasus seperti ini baru direspons,” ujar Elva kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    “Jangan juga kita mengulang kelalaian seperti yang dulu terjadi di Rusunawa Marunda, saat itu seorang anak mengalami kerusakan mata karena serpihan batu bara akan tetapi penanganan baru muncul setelah ada korban,” tambahnya.

    Elva juga meminta pemerintah memperketat kebijakan agar dampak uji coba RDF tersebut tidak merugikan masyarakat. Dia menyebut kebijakan itu tentu harus diperiksa secara serius.

    “Kedua, dalam konteks kebijakan, perlu diingat bahwa Pemprov punya tanggung jawab hukum untuk mencegah dampak lingkungan yang membahayakan kesehatan masyarakat,” kayanya.

    “Jika ada dugaan bahwa uji coba RDF Rorotan yang merupakan program Pemprov berdampak langsung terhadap warga, maka itu harus diperiksa secara serius dan transparan, jangan sampai warga menganggap disikapi setengah hati,” sambungnya.

    “Anak-anak yang kemarin dilaporkan terdampak ada 11 katanya kena ISPA dan tiga kena infeksi mata,” kata Asep.

    Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Dia memerintahkan Dinas Kesehatan dan jajaran lainnya untuk menyelesaikan.

    “Siapa pun yang terdampak karena commissioning kemarin, maka saya sudah meminta, memerintahkan kepada kepala dinas (kesehatan) nanti segera dikoordinasikan di dalam, untuk diselesaikan. Kami bertanggung jawab,” lanjutnya.

    (azh/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bus Jemaah Umrah Kecelakaan Bukan karena Tabrak Jeep yang Menyalip, KJRI Jeddah Ungkap Kronologisnya – Halaman all

    Bus Jemaah Umrah Kecelakaan Bukan karena Tabrak Jeep yang Menyalip, KJRI Jeddah Ungkap Kronologisnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mengungkap kronologis kecelakaan yang menimpa bus rombongan Warga Negara Indonesia (WNI) di Wadi Qudaid, Jalan Madinah-Mekkah, Arab Saudi pada Kamis (20/3/2025).

    Berdasarkan laporan kepolisian Mekkah tertanggal 21 Maret 2025, kecelakaan itu terjadi karena adanya sebuah mobil jenis Jeep Land Cruiser double cabin melaju dari arah berlawanan, melewati garis marka di median jalan. 

    Saat bersamaan ada bus berpenumpang jemaah umrah Indonesia yang kala itu tengah melaju sesuai jalurnya.

    Benturan itu membuat kedua kendaraan keluar jalur dan terguling lalu terbakar.

    Jeep tersebut berpelat nomor Qatar dikemudikan oleh warga negara Pakistan dan satu penumpang warga Bangladesh. 

    Keduanya meninggal di lokasi kejadian.

    “Dengan demikian terdapat koreksi dari informasi sebelumnya yang semula menyebutkan bahwa bus menabrak jeep yang menyalip,” kata Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambary dalam keterangan resminya, Sabtu (22/3/2025).

    Diketahui sebelumnya Yusron menyebut kecelakaan terjadi berawal saat ada mobil jeep yang tiba-tiba menyalip.

    Bus kemudian menabrak mobil jeep tersebut dan hilang keseimbangan lalu terguling.

    Tak lama kemudian bus terbakar. 

    “Bus menabrak jeep yang menyalip tiba-tiba, terguling dan terbakar,” jelas Yusron.

    Dalam kejadian ini, ada 20 WNI yang menjadi korban. Ada enam warga Indonesia yang meninggal, dan 14 orang lainnya luka-luka.

    Dari enam orang yang meninggal, empat di antaranya merupakan satu keluarga. 

    Mereka adalah Dawam Mahmud (48, ayah), Sumarsih Djarudin (44, ibu), Areline Nawallya Adam (22, putri), Audrya Malika Adam (16, putri).

    Kementerian Luar Negeri RI sudah berkomunikasi dengan keponakan almarhum Dawam Mahmud dan pihak keluarga telah meminta seluruh jenazah dimakamkan di Arab Saudi.

    Korban meninggal lainnya, Eny Soedarwati yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, juga akan dimakamkan di Arab Saudi berdasarkan keputusan keluarga.

    Sedangkan pihak keluarga dari almarhumah Dian Novita, masih dalam pembahasan perihal pemulasaraan jenazah.

    KECELAKAAN maut JEMAAH UMRAH – Kecelakaan maut menimpa bus pengangkut jemaah umrah dari Indonesia di Jeddaah, Kamis (20/3/2025). Begini kronologisnya. (kolase/tangkap layar facebook Kanda Syamsul Aroby)

    “KJRI Jeddah telah mendapat jaminan dari Kemlu Arab Saudi bahwa proses pemulasaraan jenazah akan dipercepat,” katanya.

    Sementara dari 14 korban luka-luka, 11 di antaranya yang sebelumnya dirawat medis sudah dinyatakan pulih dan diizinkan keluar dari rumah sakit. 

    Mereka sudah tiba di Mekkah untuk menjalani rangkaian ibadah umrah sesuai jadwal.

    Tiga orang yang juga terluka, Fabian (14), Ahsantudhonni Ghozali dan Muhammad Alawi masih harus dirawat karena cedera dan alami luka bakar. 

    Fabian menderita luka bakar 60 persen, sedangkan Ghozali masih mendapat perawatan medis, dan Alawi alami retak tulang lengah dan dijadwalkan operasi dalam waktu dekat.

    “KJRI Jeddah terus memantau kondisi jemaah yang masih menjalani perawatan, termasuk memfasilitasi kunjungan orang tua Fabian ke rumah sakit,” kata Yusron.

  • Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    Pokwan DPRD dan PFI Bogor Gelar Buka Bersama Santri Tunanetra Yayasan Nurul Qolbi

    JABAR EKSPRES – Kelompok Wartawan (Pokwan) DPRD Kabupaten Bogor bersama Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor, menggelar buka puasa bersama santri tunanetra penghafal Al-Qur’an dari Yayasan Nurul Qolbi.

    Acara yang berlangsung di Gedung DPRD, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/3) itu dihadiri oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ketua DPRD Sastra Winara, dan Sekertaris Dewan Yunita Mustika Putri serta tamu undangan lainnya.

    Buka puasa bersama ini diawali dengan rangkaian acara pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh para santi tunanetra, dilanjutkan dengan simbolis pemberian bantuan.

    Ketua Pokwan DPRD Kabupaten Bogor, Saeful Ramadhan mengatakan, buka puasa ini dilakukan untuk berbagi kebahagian di bulan suci Ramadan kepada sesama.

    BACA JUGA:Pokwan DPRD Kabupaten Bogor Gelar Raker, Bahas Soal Peran Pers Hingga Program Kerja

    “Kita sama-sama mengingatkan, semoga acara bersama santri tunanetra penghafal Al-Qur’an ini menjadi salah satu wasilah mendapatkan keberkahan dari Allah,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi langkah yang dilakukan Pokwan DPRD Kabupaten Bogor dan PFI Bogor dalam mengisi Ramadan.

    “Semoga setelah diduduki ibu-ibu dan bapak-bapak, ruangan ini menjadi lebih berkah. Ketulusan dan keikhlasan mereka yang memiliki mata batin seringkali lebih besar maknanya daripada hanya penglihatan fisik semata,” ucapnya.

    Ia juga memohon doa dan dukungan santri tunanetra penghafal Al-Qur’an untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor Istimewa.

    “Mohon doa agar kami di jajaran eksekutif dan legislatif selalu dimudahkan dalam menjalankan amanah untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” harapnya.

    BACA JUGA:Bupati Bogor Resmikan Jembatan Rawayan, Hubungkan Megamendung-Cisarua

    Sementara itu, Pendamping Yayasan Sahabat Tunanetra Nurul Qolbi, Rido Duata mengatakan santri tunanetra yang hadir berasal dari wilayah Kecamatan Ciawi, Caringin, Cigombong, dan Cibinong.

    Rido menjelaskan, satri tunanetra ini rutin mengadakan pengajian mingguan dan menghapal Al-Qur’an.

    Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini, pemerintah daerah dan jurnalis bisa terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Bogor.

    “Semoga kami dapat terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan sahabat tunanetra di Kabupaten Bogor,” tutupnya.

  • Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Anggota Komisi VII DPR RI serap aspirasi masyarakat di Situbondo

    Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini.

    Situbondo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, salah satunya masyarakat “Kota Santri” itu menginginkan gedung bioskop.

    “Masyarakat Situbondo sudah kangen ingin nonton film di bioskop, masukannya sudah saya catat, nanti saya bicarakan dengan teman-teman saya yang ada di komisi lain maupun kepada teman-teman saya di Jakarta,” katanya saat kegiatan reses diKabupaten Situbondo, Sabtu.

    Selain itu, lanjut Dina Lorenza, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo terkait dengan aspirasi masyarakat yang ingin memiliki gedung bioskop.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi ini juga akan mengagendakan untuk mengunjungi bekas gedung bioskop di area Pasar Mimbaan Situbondo.

    “Kalau bioskop, itu ‘kan biasanya ada di mal, bisa apa tidak itu kalau di sini. Yang kedua, gedung yang lama ini akan kami lihat, masih bisa apa tidak untuk digunakan. Kalau tidak bisa, ya cari lokasi lain,” kata Dina Lorenza.

    Pada kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda berharap ada bioskop di daerah ini karena keberadaan bioskop sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana hiburan.

    “Mbak Dina Lorenza ini mantan pemain film, insyaallah banyak relasinya di Jakarta, harapan kami dengan koneksi yang dimiliki oleh Mbak Dina bisa dicarikan investor atau bioskop jejaring,” katanya.

    Dikatakan pula oleh Janur bahwa lokasi bioskop bisa ditempatkan di bekas gedung bioskop yang ada di kawasan Pasar Mimbaan, Kecamatan Panji.

    Pewarta: Novi Husdinariyanto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025