Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Tanam Pohon Serentak untuk Ketahanan Pangan dan Masa Depan Bumi, PT Vale IGP Pomalaa Kolaborasi dengan Gubernur Sultra

    Tanam Pohon Serentak untuk Ketahanan Pangan dan Masa Depan Bumi, PT Vale IGP Pomalaa Kolaborasi dengan Gubernur Sultra

    FAJAR.CO.ID, POMALAA – Komitmen PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terhadap keberlanjutan kembali ditegaskan melalui aksi nyata: penanaman pohon serentak bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, sebagai bagian dari program Quick Win 100 Hari. Kegiatan ini juga menandai peluncuran Budidaya Maggot dan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai solusi kolaboratif untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ekosistem lingkungan.

    Berlangsung di site Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa, Desa Longori, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, kegiatan ini mengusung semangat agroforestry—sistem integratif antara kehutanan dan pertanian—yang mampu menyelaraskan produktivitas ekonomi masyarakat dengan konservasi alam secara berkelanjutan. PT Vale ditunjuk sebagai tuan rumah utama, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam pembangunan.

    Turut hadir dalam acara ini antara lain Bupati Kolaka H. Amri, Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, unsur TNI dari Batalyon 725 Woroagi, tokoh masyarakat, petani binaan PT Vale, serta para mitra kerja. Dalam sambutannya, Manager Mine Construction IGP Pomalaa, Aryamer, mewakili manajemen PT Vale, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mempercepat rehabilitasi lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan lahan produktif yang berdampak ekonomi.

    “Kami bangga dapat menjadi bagian dari inisiatif besar ini. Agroforestry bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan menciptakan ekosistem ekonomi hijau yang memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga bumi. Sinergi seperti ini adalah pondasi masa depan berkelanjutan yang ingin kami bangun bersama masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Aryamer.

  • Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    Dukung 4 Program Presiden Prabowo, Ketum ADKASI Siswanto Silaturahmi ke Ketua MPR, DPR RI & Menteri

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Dua pekan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto langsung menggelar silaturahmi bertajuk “Dari Daerah Untuk Indonesia” guna memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Siswanto dan rombongan diterima oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, di ruang kerja Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Muzani berpesan agar ADKASI mampu merangkul seluruh anggota lintas partai politik demi memperkuat komunikasi dan koordinasi di tingkat pusat maupun daerah.

    “ADKASI beranggotakan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten di seluruh Indonesia dari berbagai partai politik.

    Oleh karena itu, harus ada sinergi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak agar organisasi ini berjalan efektif,” ujar Ahmad Muzani belum lama ini.

    Sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani juga menekankan pentingnya komunikasi yang solid dengan lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, DPR, kementerian, hingga Presiden.

    “Tunaikan amanat dengan baik dan pastikan komunikasi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat tetap terjalin,” tambahnya.

    Selain bertemu Ketua MPR RI, Siswanto dan rombongan juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Sadzily, Menteri Kependudukan sekaligus Kepala BKKBN Wihaji, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Siswanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ADKASI dalam Musyawarah Nasional yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada akhir Februari lalu.

    Organisasi ini menaungi 17.500 pimpinan dan anggota DPRD dari 415 kabupaten di seluruh Indonesia.

    Dalam kepemimpinannya, Siswanto menegaskan komitmennya untuk mendukung empat program utama pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kami mendukung penuh empat program utama Presiden Prabowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah,” ujar Siswanto.

  • Respons KPU soal MK Larang Caleg Terpilih Mundur untuk Maju Pilkada

    Respons KPU soal MK Larang Caleg Terpilih Mundur untuk Maju Pilkada

    Jakarta –

    Mahkamah Konstitusi (MK) melarang calon anggota legislatif terpilih mundur demi mengikuti pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan putusan MK berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan.

    Komisioner KPU, Idham Holik merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU No Tahun 2011 UU Pemilu. Dia mengatakan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 itu langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibaca untuk kemudian ditindaklanjuti DPR selaku pembentuk UU.

    “Merujuk pada Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, pembentuk UU harus menindaklanjuti Putusan MK,” kata Idham kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

    Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan terkait larangan pengunduran diri calon anggota DPR/DPD dan DPRD terpilih demi maju pilkada. MK mengatakan caleg terpilih boleh saja mundur, asal bukan untuk maju di pemilihan lain.

    MK mengubah isi Pasal 426 ayat (1) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikut ini isi pasal sebelum diubah:

    Pasal 426
    (1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:

    MK kemudian mengubah poin b dalam pasal tersebut. MK menambahkan syarat jika seorang caleg terpilih hendak mengundurkan diri.

    “Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum’,” ujar MK.

    (dek/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

    Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

    Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai.

    Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta.

    Seperti diketahui penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama  mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan dwifungsi militer sama seperti era Orde Baru.

    Kronologi Demo di Bandung Bakar Kantor Bank

    Pada Jumat (21/3/2025) malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan Revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat (Jabar), berakhir dengan kerusuhan.

    Sebuah bank swasta di Jalan Ir H Djuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa.

    Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu berlangsung hingga dini hari.

    Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

    DIBAKAR MASSA -Kantor Hana Bank yang hangus terbakar dipolice line di persimpangan Jalan Ir H Djuanda – Jalan Diponegoro, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2025). Bank swasta tersebut diduga dibakar sekelompok orang saat unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-undang TNI.  (Tribun Jabar/Gani Kurniawan)

    Saat aksi berlangsun tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut.

    Unjuk rasa  mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar.

    Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman Gedung Sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah Gedung DPRD Jabar. 

     Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa.

    Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. 

    Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 01.00 WIB dini hari tadi.

    Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Ir H Djuanda. 

    Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran Hana Bank di Jalan Ir. H Djuanda.

    Massa pun mencoret tembok bank swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burn World Bank. 

    Enam unit mobil Dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar Hana Bank.

    Butuh tiga jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut.

    Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran bank tersebut diterima sekitar pukul 01.02 WIB.

    “Alhamdulillah, hingga pukul 03.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan,” ujar Yusuf, Sabtu (22/3/2025).

    Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan bank swasta di Jalan Ir H. Djuanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa.

    “Jadi memang benar ada pengrusakan dan pembakaran kantor bank di dago oleh sekelompok orang,” ujar Budi. 

    Demo di Malang Bakar Gedung DPRD

    Aksi demo tolak UU TNI juga berakhir rusuh di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Kericuhan bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang pada pukul 18.34 WIB.

    Molotov mendarat tepat di teras depan Gedung DPRD Kota Malang hingga mengeluarkan kobaran api.

    Namun kobaran api tidak sampai berlangsung lama karena langsung dipadamkan petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang yang bersiaga di lokasi.

    Selanjutnya, aksi massa makin anarkis dan menjebol pagar sisi utara gedung DPRD Kota Malang.

    Usai menjebol pagar, mereka membakar pos gedung DPRD Kota Malang dan satu pos lainnya dirusak hingga atapnya jebol.

    Melihat kondisi yang makin anarkis dan tak terkendali, maka pada pukul 18.41 WIB, polisi serta TNI langsung memukul mundur massa.

    Dibantu semprotan air dari mobil pemadam kebakaran, massa pun mundur hingga Jalan Kertanegara dan langsung bubar.

    Beberapa orang dibawa dan diamankan oleh petugas.

    Selanjutnya, petugas memadamkan pos jaga gedung DPRD Kota Malang yang terbakar tersebut. Dan pada pukul 18.50, situasi di lokasi sudah aman dan kondusif. 

    Atas kejadian tersebut, beberapa personel baik dari polisi maupun TNI terluka dan harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung ke lokasi  menyayangkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami telah siap menerima audiensi, dan semua fraksi juga sudah mendapat arahan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk duduk bersama,” ujarnya kepada TribunJatim.com, Minggu (23/3/2025).

    Dirinya mengungkapkan pada intinya, DPRD Kota Malang berpegang pada prinsip untuk membangun ruang dialog bersama. Namun belum sempat bertemu langsung dengan massa aksi, ternyata situasi berubah jadi kacau dan anarkis.

    “Sebenarnya dari tadi siang, kami sudah siap. Ternyata, suasananya tidak kondusif,” tambahnya.

    Rimzah juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukakan oleh polisi dan TNI. Sehingga, aksi anarkis itu tidak semakin memburuk.

    “Saya baru saja berbuka puasa, dapat kabar dari teman-teman di kepolisian dan langsung turun ke lokasi. Saya mengapresiasi TNI-Polri yang cepat menangani situasi ini, sehingga tidak semakin memburuk,” ungkapnya.

    Akibat kejadian tersebut, menyebabkan beberapa kerusakan di sisi kiri gedung DPRD Kota Malang.

    Termasuk dua pos juga menjadi sasaran massa, dimana satu pos terbakar dan satu pos lainnya rusak berat.

    “Kami sudah cek bersama Pak Sekwan dan dinas terkait. Ada beberapa bagian yang rusak lumayan parah di sisi kiri,” imbuhnya.

    Rimzah juga menambahkan, bahwa pihak DPRD Kota Malang tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun yang hendak menyampaikan pendapat.

    “Kami siap menerima, di dalam, di luar, di bawah hujan, di bawah terik matahari sekalipun. Kami ingin membangun narasi bersama,” terangnya.

    Saat disinggung terkait aksi-aksi lanjutan yang mungkin akan terjadi, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tersulut emosi atau terprovokasi.

    “Kami ingin menjaga Malang tetap kondusif. Jangan sampai diprovokasi oleh hal-hal yang buruk atau merugikan kita semua,” tandasnya. 

    Sumber: Tribun Jatim/Tribun Jabar

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Memanas Aksi Demo Tolak UU TNI Di Malang, Pos Jaga Gedung DPRD Terbakar, 7 Petugas Terluka

    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BREAKING NEWS: Kantor Hana Bank di Bandung Dibakar saat Unjuk Rasa Tolak Pengesahan UU TNI

     

     

  • Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

    Demo UU TNI di Malang Ricuh: Gedung DPRD Membara usai Dilempar Molotov, Seragam Loreng Ikut Dibakar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Aksi demo tolak UU TNI di Kota Malang berakhir ricuh pada Minggu (23/3/2025) malam.

    Kericuhan bermula saat massa melempar molotov ke arah gedung DPRD Kota Malang pada pukul 18.34 WIB.

    Terlihat, molotov mendarat tepat di teras depan Gedung DPRD Kota Malang hingga mengeluarkan kobaran api. Namun, kobaran api tidak sampai berlangsung lama karena langsung dipadamkan petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Malang yang bersiaga di lokasi.

    Selanjutnya, aksi massa makin anarkis dan menjebol pagar sisi utara gedung DPRD Kota Malang.

    Usai menjebol pagar, mereka membakar pos gedung DPRD Kota Malang dan satu pos lainnya dirusak hingga atapnya jebol.

    Melihat kondisi yang makin anarkis dan tak terkendali, maka pada pukul 18.41 WIB, polisi serta TNI langsung memukul mundur massa.

    Dibantu semprotan air dari mobil pemadam kebakaran, massa pun mundur hingga Jalan Kertanegara dan langsung bubar.

    Terlihat, ada beberapa massa aksi dibawa dan diamankan oleh petugas.

    Selanjutnya, petugas memadamkan pos jaga gedung DPRD Kota Malang yang terbakar tersebut. Dan pada pukul 18.50, situasi di lokasi sudah aman dan kondusif. 

    Atas kejadian tersebut, beberapa personel baik dari polisi maupun TNI terluka dan harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto.

    Namun, ia belum mengungkapkan luka-luka yang dialami personel tersebut.

    “Iya benar, ada 7 personel yang terluka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan satu orang TNI,” pungkasnya.

    Seragam Loreng TNI Ikut Dibakar

    Kebakaran tak hanya dilakukan di pos gedung DPRD Kota Malang, massa juga nampak membakar seragam loreng TNI sebagai simbol penolakan UU TNI.

    Di samping itu, mereka meluapkan keresahan dengan mencoret-coret kapur dan cat semprot di aspal.

    Beragam tulisan di aspal itu berisi tuntutan penolakan UU TNI. Selain itu, mereka juga memasang spanduk dan menempelkan selebaran bertuliskan hal yang sama di pagar tembok gedung DPRD Kota Malang.

    Berbagai kata-kata menarik ditulis oleh massa aksi tersebut. Di antaranya adalah Supremasi Sipil, Gusti Mboten Sare, Reneo Orba Orde Baru Paling Baru.

    Respons Wakil Ketua DPRD Kota Malang

    Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah yang turun langsung ke lokasi, mengaku menyayangkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihak DPRD Kota Malang selalu terbuka menampung serta mendengarkan aspirasi masyarakat.

    “Kami telah siap menerima audiensi, dan semua fraksi juga sudah mendapat arahan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk duduk bersama,” ujarnya kepada TribunJatim.com, Minggu (23/3/2025).

    Dirinya mengungkapkan pada intinya, DPRD Kota Malang berpegang pada prinsip untuk membangun ruang dialog bersama. Namun belum sempat bertemu langsung dengan massa aksi, ternyata situasi berubah jadi kacau dan anarkis.

    “Sebenarnya dari tadi siang, kami sudah siap. Ternyata, suasananya tidak kondusif,” tambahnya.

    Rimzah juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukakan oleh polisi dan TNI. Sehingga, aksi anarkis itu tidak semakin memburuk.

    “Saya baru saja berbuka puasa, dapat kabar dari teman-teman di kepolisian dan langsung turun ke lokasi. Saya mengapresiasi TNI-Polri yang cepat menangani situasi ini, sehingga tidak semakin memburuk,” ungkapnya.

    Akibat kejadian tersebut, menyebabkan beberapa kerusakan di sisi kiri gedung DPRD Kota Malang.

    Termasuk dua pos juga menjadi sasaran massa, dimana satu pos terbakar dan satu pos lainnya rusak berat.

    “Kami sudah cek bersama Pak Sekwan dan dinas terkait. Ada beberapa bagian yang rusak lumayan parah di sisi kiri,” imbuhnya.

    Rimzah juga menambahkan, bahwa pihak DPRD Kota Malang tidak pernah menutup pintu bagi siapa pun yang hendak menyampaikan pendapat.

    “Kami siap menerima, di dalam, di luar, di bawah hujan, di bawah terik matahari sekalipun. Kami ingin membangun narasi bersama,” terangnya.

    Saat disinggung terkait aksi-aksi lanjutan yang mungkin akan terjadi, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah tersulut emosi atau terprovokasi.

    “Kami ingin menjaga Malang tetap kondusif. Jangan sampai diprovokasi oleh hal-hal yang buruk atau merugikan kita semua,” tandasnya. (*)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Memanas Aksi Demo Tolak UU TNI Di Malang, Pos Jaga Gedung DPRD Terbakar, 7 Petugas Terluka, Respon Wakil Ketua DPRD Kota Malang usai Aksi Demo Tolak UU TNI Berujung Ricuh, Singgung Kerusakan, dan Aksi Demo Tolak UU TNI Ricuh, Pendemo Lempar Molotov Bikin Gedung DPRD Kota Malang Membara

    (Tribunnews.com/ Siti N) (TribunnJatim.com/ Kukuh Kurniawan)

     

  • Demo RUU TNI di Malang Rusuh, Mahasiswa sampai Tim Medis Luka

    Demo RUU TNI di Malang Rusuh, Mahasiswa sampai Tim Medis Luka

    Situasi di sekitar Alun-alun Tugu dan Gedung DPRD Kota Malang berangsur kondusif sekitar 19.30 WIB. Meski begitu, aparat keamanan tetap berjaga di kawasan itu sampai sekitar pukul 20.00 WIB. Petugas kebersihan pun perlahan membersihkan sisa-sisa puing aksi.

    Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono berada di lokasi. Dia menolak memberikan keterangan kepada awak media yang hendak meminta wawancara. “Jangan saya, ke anggota dewan saja,” katanya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyayangkan adanya korban dalam aksi unjukrasa yang berakhir rusuh tersebut. Kerusakan barang atau gedung dewan dapat diganti, tapi tak sebanding dengan jatuhnya korban.

    “Dilihat dari sisi manapun, tentu sangat disayangkan di unjuk rasa ini sampai ada korban,” ujar dia.

    Dia mengaku mendapat informasi ada delapan anggota aparat keamanan terluka dan sejumlah massa aksi dirawat di rumah sakit. Belum dapat dipastikan berapa orang yang ditangkap oleh kepolisian. Amithya berjanji akan menengok seluruh korban pada Senin ini.

    “Kalau mau demonstrasi silakan, kami siap dialog. Kami sama sekali tidak menerima permintaan dialog dari massa demonstran pada hari ini. Untuk mereka yang ditangkap, itu kewenangan aparat,” ucap dia.

    Sementara itu, Aliansi Suara Rakyat (ASURO) dalam keterangan tertulisnya, sampai pukul 21.25 ada tiga demonstran ditangkap polisi, 7 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit serta sekitar 8-10 orang hilang kontak. Belasan motor milik massa aksi diamankan di Polresta Malang Kota.

  • Demo Tolak Revisi UU TNI Ricuh, Tarik Militer Kembali ke Barak

    Demo Tolak Revisi UU TNI Ricuh, Tarik Militer Kembali ke Barak

    FAJAR.CO.ID, MALANG — Setelah DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang TNI, kalangan mahasiswa tidak berhenti menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI tersebut.

    Bahkan, aksi menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI yang digelar oleh ratusan massa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu Nomor 1 A pada Minggu (23/3) berujung ricuh.

    Mulanya, aksi dibuka dengan teatrikal dan corat-coret jalanan depan Gedung DPRD Kota Malang. Massa aksi yang kompak mengenakan pakaian serba hitam itu juga membawa spanduk dan poster berisi tuntutan.

    Ada yang bertuliskan “Tarik Militer Kembali Ke Barak”. Ada juga “No UU TNI”. Selain jalanan sekitar tempat aksi, tembok dan pagar gedung DPRD Kota Malang juga dihujani coretan, poster, hingga spanduk massa aksi.

    Kericuhan mulai terjadi seusai Maghrib, sekitar pukul 18.20 WIB, massa aksi membakar ban bekas di depan Gedung DPRD Kota Malang. Kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi.

    Suasana semakin tegang setelah massa aksi melempar bom molotov ke dalam gedung DPRD Kota Malang. “Revolusi….revolusi….revolusi..,” seru massa aksi dari video unggahan akun instagram @storyrakyat, Minggu (23/3).

    Sementara itu, melalui akun instagram resminya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) membagikan kabar bahwa salah satu peserta aksi Tolak UU TNI di Kota Malang, mengalami kekerasan dari aparat.

    “Betul, itu (massa aksi yang diduga mengalami kekerasan dari aparat) adalah menteri koordinator pergerakan BEM Ub,” tutur Presiden BEM Universitas Brawijaya, Azka Rasyad Alfatdi dilansir JawaPos.com, Minggu (23/3).

  • Demo Anarkis Tolak RUU TNI: Kantor Bank dan Gedung DPRD di Bandung dan Malang Dibakar Massa – Halaman all

    Gedung DPRD Malang Dilempar Molotov, Prajurit TNI Luka dalam Aksi Ricuh Tolak UU TNI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Massa yang mengatasnamakan Arek-Arek Malang turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Minggu (23/3/2025) sore.

    Dalam aksi tersebut, mereka dengan tegas menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai dapat menghidupkan kembali dwifungsi TNI, mirip dengan rezim Orde Baru.

    Massa aksi tak hanya berorasi, tetapi juga menggelar aksi teatrikal seperti mencoret-coret jalan dan menuliskan berbagai kalimat penolakan UU TNI.

    Mereka juga membawa spanduk berisi tuntutan yang sama, sementara beberapa kali melemparkan petasan ke arah Gedung DPRD Kota Malang.

    Situasi mulai memanas pada sore hari. Hingga pukul 16.59 WIB, massa masih berkumpul di depan gedung sambil terus melancarkan orasi dan tuntutannya.

    Namun, aksi tersebut kemudian berakhir ricuh pada pukul 18.34 WIB.

    Pada awalnya, massa melemparkan petasan ke arah gedung DPRD, namun setelah itu, mereka justru melemparkan petasan ke arah polisi yang berjaga di sekitar gedung.

    Ketegangan semakin meningkat ketika massa menjebol pagar sisi utara gedung DPRD Kota Malang, kemudian membakar pos jaga dan merusak pos lainnya hingga atapnya jebol.

    Menyikapi situasi yang semakin tak terkendali, polisi dan TNI memukul mundur massa pada pukul 18.41 WIB.

    Dengan bantuan semprotan air dari mobil pemadam kebakaran, massa pun mundur hingga ke Jalan Kertanegara dan akhirnya membubarkan diri.

    Beberapa peserta aksi diamankan oleh petugas, sementara petugas pemadam kebakaran segera memadamkan api yang membakar pos jaga di gedung DPRD.

    Situasi mulai terkendali pada pukul 18.50 WIB, namun akibat kejadian tersebut, sejumlah personel baik polisi maupun TNI mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

    Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, mengungkapkan bahwa ada tujuh personel yang terluka, termasuk enam anggota polisi dan satu prajurit TNI. Meski demikian, ia belum merinci jenis luka yang dialami oleh para korban.

    “Iya benar, ada 7 personel yang terluka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan satu orang TNI,” Ujarnya pada Minggu.

    Pada saat kejadian, massa juga melontarkan dua bom molotov ke arah Gedung DPRD yang mengenai teras depan gedung, menyebabkan kobaran api.

    Meskipun api dapat segera dipadamkan oleh petugas Pemadam Kebakaran, insiden tersebut semakin memanaskan suasana.

    Selain itu, massa juga membakar seragam loreng TNI sebagai simbol penolakan terhadap UU TNI dan merusak berbagai barang di sekitar lokasi.

    Sementara itu, mereka juga menulis beragam kalimat di jalanan dengan kapur dan cat semprot, berisi berbagai tuntutan, di antaranya “Supremasi Sipil”, “Gusti Mboten Sare”, dan “Reneo Orba Orde Baru Paling Baru”. Hingga pukul 18.38 WIB, massa masih bertahan di lokasi meskipun aksinya semakin memanas.

    Kejadian ini menambah daftar panjang aksi penolakan terhadap UU TNI yang sedang disorot oleh masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak dan kelompok di seluruh Indonesia.

  • Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Lebaran, DPRD Jabar dan Bapanas Gelar Operasi Pasar Murah

    JABAR EKSPRES – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok meningkat tajam.

    Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan pangan, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah di Desa Cingcin, Kecamatan Soreang, Minggu, 24 Maret 2025.

    Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran nyata pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya menjelang hari raya besar keagamaan.

    BACA JUGA: Arus Mudik Lebaran di Jalur Selatan Masih Sepi, Pemda Siapkan Antisipasi Lonjakan H-3

    “Biasanya menjelang Idulfitri, pasokan sembako tidak stabil dan harganya melonjak, sehingga menjadi beban masyarakat,” ujar Eful dalam keterangannya.

    “Kita hadir di sini untuk sedikit meringankan beban itu melalui kegiatan gerakan pangan murah,” sambungnya.

    Kang Eful sapaan akrabnya Saeful Bachri juga menambahkan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk subsidi dari pemerintah pusat yang turut membantu menurunkan harga kebutuhan pokok di pasaran.

    BACA JUGA: Tambahan Uang Lebaran! Ada Hadiah Saldo DANA Gratis 200rb Menanti ke Dompet Digital

    Ditempat yang sama, Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa program gerakan pangan murah ini telah dilaksanakan di lebih dari 20 titik secara nasional, dan akan terus dilanjutkan hingga akhir tahun.

    “Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Kami hadir dengan berbagai jenis produk pangan, terutama sembako, dengan harga yang lebih terjangkau,” tuturnya.

    “Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani saat menyambut hari besar seperti Lebaran,” jelasnya.

    Terkait dengan temuan minyak goreng curah yang tidak sesuai takaran di Jawa Barat, Kang Eful menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dan penipuan terhadap konsumen.

    BACA JUGA: Mudik Lebaran, Pemkot Bandung Siapkan Bus Gratis hingga Larang ASN Pakai Mobil Dinas

    “Itu pelanggaran. Jika tertera 1.000 ml tapi isinya hanya 700-800 ml, jelas itu merugikan masyarakat,” jelasnya.

    “Saya mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelakunya,” tegasnya.

  • Kepempimpinan Baru, Gelora Sulsel Target 7 Kursi Pileg 2029

    Kepempimpinan Baru, Gelora Sulsel Target 7 Kursi Pileg 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa optimisme.

    Optimisme tersebut di bawah kepemimpinan Ketua DPW yang baru, Mudzakkir Ali Djamil.

    Ia menegaskan optimisme mereka untuk meraih minimal 7 kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.

    Hal ini disampaikan MUDA, sapaan akrab Mudzakkir Ali Djamil, dalam acara konsolidasi sekaligus buka puasa bersama calon pengurus DPW GELORA Sulsel.

    Ia mengungkap meski GELORA tidak lolos ke Pemilu Tingkat Nasional (PT), MUDA menilai capaian partai di Sulsel sebagai partai baru cukup membanggakan.

    “Kalau kita lihat pencapaian dan kontribusi GELORA di Sulsel, sebagai partai baru itu cukup baik. Ditengah kontestasi pileg tahun kemarin yang sangat sulit, istilah anak muda ‘di luar nurul’, alhamdulillah ada 10 anggota DPRD dari GELORA yang terpilih,” kata Muda di hadapan calon pengurus DPW yang hadir.

    “Selain itu, GELORA juga berhasil memenangkan 15 kepala daerah yang diusung pada momentum PILKADA. Itu artinya kita bisa lebih optimis lagi di Pileg yang akan datang,” ungkapnya.

    Muda menjadi pencapaian sebelumnya sebagai menjadi batu pijakan yang kuat untuk menghadapi perhelatan politik selanjutnya.

    Ia yakin, dengan kerja keras dan konsolidasi yang solid, target 7 kursi DPRD Provinsi pada Pileg 2029 dapat tercapai.

    Sementada itu, Sekretaris Umum DPW GELORA Sulsel, Syahrul Mubaraq, mengungkapkan bahwa proses kepengurusan di tingkat DPW sudah 95% rampung.

    “Alhamdulillah, kepengurusan di tingkat DPW sudah 95% selesai. Dari segi komposisi, banyak generasi milenial yang terlibat menjadi pengurus. Selain itu, model dan komposisi struktur juga sangat berbeda dibanding kepengurusan sebelumnya,” katanya