Xcloud.id

Kementrian Lembaga: DPRD

  • Kenneth DPRD DKJ Apresiasi Langkah Pram-Rano Adakan Mudik Gratis untuk Warga Jakarta

    Kenneth DPRD DKJ Apresiasi Langkah Pram-Rano Adakan Mudik Gratis untuk Warga Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta hari ini, Jumat (27/3/2025) melepas peserta program mudik gratis di Monas.

    Para pemudik itu dilepas langsung oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung menuju  sejumlah kota tujuan baik di Jawa dan Sumatera.

    Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mengatakan, program mudik gratis memang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

    Terutama bagi mereka yang ingin pulang kampung namun terbebani dengan biaya transportasi. 

    Ia pun mendukung penuh langkah yang sudah dibuat Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno itu.

    “Saya mendukung program mudik gratis yang dicanangkan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, karena mudik gratis dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu untuk pulang kampung tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi. 

    Dengan adanya program ini, lebih banyak orang bisa merasakan kebahagiaan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman,” kata Kenneth, Kamis (27/3/2025).

    Menurut Kenneth, secara keseluruhan mudik gratis memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan emosional bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang mungkin sulit untuk melakukan perjalanan pulang kampung karena terkendala finansial atau transportasi.

    Namun, kata dia, meskipun program mudik gratis memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan atau tantangan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. 

    Seperti keterbatasan kuota, sehingga tidak semua orang yang ingin ikut mudik gratis bisa mendapatkan kesempatan. 

    “Banyak orang yang mendaftar terlambat atau tidak terpilih, sehingga harus mencari alternatif lain. 

    Banyak warga yang mengeluh melakukan war tiket mudik gratis namun tidak pernah mendapatkan tiket,” kata dia.

    Untuk itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta ke depannya bisa mencarikan solusi yang lebih baik lagi bagi warga yang benar-benar tak mampu untuk bisa membeli tiket mudik.

    Selain itu, menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus mewaspadai adanya potensi penyalahgunaan program mudik gratis yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga proses pendaftaran secara online yang berisiko tidak adil.

    “Jika sistem pendaftaran tidak transparan atau terlalu kompetitif, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang membutuhkan tiket mudik gratis tidak bisa mendapatkannya, karena prosesnya yang sangat cepat atau adanya manipulasi oleh pihak tertentu. .

    Dan terkadang ada pihak yang menyalahgunakan program mudik gratis, seperti menjual tiket atau memanipulasi sistem pendaftaran, yang mengurangi kesempatan bagi orang yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

    Pemprov DKI Jakarta harus mengawasi lebih ketat agar tiket tidak disalahgunakan atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi,” lanjut Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Namun, kata dia, program mudik gratis secara online membutuhkan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan pada berbagai aspek, seperti transparansi pendaftaran, pengelolaan armada, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan. 

    “Dengan adanya perbaikan tersebut, program ini bisa lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar dan signifikan bagi masyarakat,” tuturnya.

    Kenneth juga mengimbau bagi warga Jakarta yang akan mudik untuk memperhatikan kondisi rumah sebelum ditinggal, untuk memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum ditinggal mudik.

    “Jika perlu, bisa menggunakan timer untuk menyalakan lampu secara otomatis agar rumah terlihat tidak kosong. Mudik adalah momen berharga untuk berkumpul dengan keluarga. Nikmatilah perjalanan dan pertemuan dengan orang-orang tersayang, meskipun perjalanan bisa penuh tantangan,” tuturnya.

    Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini melepas keberangkatan 26.392 pemudik dalam program mudik gratis yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

    Dalam sambutan, Pramono mengungkapkan kebanggaannya atas keberhasilan program ini dan menyampaikan pesan kepada para pemudik untuk menjalani perjalanan dengan aman, nyaman, dan tertib. 

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan serta selalu berdoa agar perjalanan mudik berjalan lancar.

    “Mudah-mudahan perjalanan mudik ini bisa dinikmati, aman, dan sampai di tujuan dengan selamat,” ujar Pramono.

    (TribunJakarta)

  • Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    Tiap Kecamatan di Jakarta Diharapkan Punya Truk Serba Guna untuk Stabilkan Harga Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno terus memberikan perhatian dan manfaat nyata kepada warga.

    Kali ini, melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya diselenggarakan pasar murah menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang saat ini sudah menjangkau 220 dari 240 Kelurahan di Jakarta.

    Anggota Komisi C DPRD Jakarta, Brando Susanto menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT Food Station Tjipinang Jaya yang mengadakan pasar murah dengan menjual sembako untuk warga Jakarta.

    PT Food Station Tjipinang Jaya terbukti sudah melakukan langkah implementatif karena mereka langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan layanan sehingga lebih tepat sasaran.

    “Sebentar lagi umat Islam khususnya akan merayakan Hari Raya Idulfitri, banyak masyarakat membutuhkan bahan pangan,” ungkap Wakil Sekrtaris Fraksi PDIP DPRD Jakarta tersebut.

    Melihat antusias warga, Brando berharap, jangkauan  pasar murah ini bisa lebih diperbanyak, serta mobil truk keliling pangan ini ditambah jumlahnya sesuai jumlah kecamatan.

    “Supaya pasar murah ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga kestabilan stok dan harga pangan di Jakarta,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Brando juga memborong paket sembako murah Food Station untuk dibagikan kepada warga setempat.

    “Langkah strategis Food Station ini sudah sangat bagus dan harus tetap dipertahankan. Kami anggota dewan akan terus berupaya mendukung terpenuhinya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta,” tegasnya.

    Menurut Brando, salah satu ketahanan pangan di Jakarta adalah stabilitas harga, mudah dan terjangkau oleh masyarakat.

    “Seperti di Pademangan Barat hari ini, kami memberikan pelayanan dengan menghadirkan penjualan pangan murah pangan dekat dengan tempat tinggal mereka,” ujarnya, saat meninjau lokasi penjualan ganti pasar murah di RPTRA Budi Mulia, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis (27/3/2025).

    Sementara, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Karyawan Gunarso mengatakan, pasar murah ini salah satu bentuk kegiatan perusahaan sebagai salah satu BUMD pangan di DKI Jakarta yang bertugas untuk menjaga ketahanan pangan masyarakatnya.

    Ia berharap, kehadiran Food Station di lokasi-lokasi strategis ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta secara efektif dan efisien.

    “Saat ini warga tengah membutuhkan pangan untuk Lebaran nanti. Pasar murah Food Station ini juga bisa membantu pengendalian harga pangan di Jakarta,” terangnya.

    Ia menyampaikan, kehadiran pasar murah ini sangat disambut antusias warga, tercatat sudah ada 15.000 warga yang membeli produk berkualitas Food Station. 

    Adapun produk yang paling dicari di tengah masyarakat, yakni MinyaKita, Beras, Gula Pasir, serta Cabai, dan Bawang Putih.

  • Anggota DPR serap aspirasi dan bakti sosial di Bangkalan dan Pamekasan

    Anggota DPR serap aspirasi dan bakti sosial di Bangkalan dan Pamekasan

    Membantu masyarakat Madura untuk punya akses di perbankan.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Eric Hermawan melakukan kegiatan serap aspirasi sekaligus bakti sosial selama masa reses DPR RI bersama konstituen di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mulai Rabu (26/3) hingga Kamis.

    Saat dihubungi di Jakarta, Kamis, Eric Hermawan mengatakan bahwa kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial pada hari Rabu (26/3) di Bangkalan, Madura.

    “Kemarin kami mengadakan acara reses sekaligus bakti sosial kepada masyarakat Bangkalan bersama Partai Golkar. Kami memberikan bantuan berupa sembako dan santunan anak yatim di Bangkalan,” kata Eric.

    Dalam acara tersebut, pihaknya juga melakukan konsolidasi pengurus Partai Golkar dari tingkat dewan pengurus daerah (DPD) hingga pengurus kecamatan.

    “Melakukan konsolidasi dengan kawan-kawan Partai Golkar di Bangkalan, mulai dari tingkat DPD, desa, tingkat pengurus kecamatan, sampai dengan pengurus kabupaten,” ucapnya.

    Eric lantas berkata, “Melakukan serap aspirasi, terutama bagaimana caranya meningkatkan jumlah suara, jumlah DPRD Kabupaten Bangkalan menjadi delapan kursi.”

    Pada hari Kamis ini, kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial berlanjut ke Pasean, Pamekasan, Madura.

    “Saya menemui konstituen saya yang banyak di Pamekasan, di Pasean,” ujar legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) XI itu.

    Kegiatan santunan berupa pembagian sembako tersebut, lanjut dia, menyasar lebih dari 100 anak yatim.

    “Memberikan pembagian sembako kepada masyarakat yang ada di Pasean. Itu kegiatan utama yang saya lakukan pada bulan puasa ini,” tuturnya.

    Ia berharap kegiatan serap aspirasi dan bakti sosial tersebut mampu meningkatkan tali silaturahmi dengan konstituennya di Bangkalan hingga Pamekasan, Madura.

    Dari aspirasi yang berhasil ditampung, Eric berkomitmen akan memperjuangkan kemudahan akses bantuan perbankan demi memudahkan usaha masyarakat Madura yang banyak hidup dari industri garam dan tembakau.

    “Membantu masyarakat Madura untuk punya akses di perbankan. Selain itu, juga membantu masyarakat Madura tetap komitmen di industri tembakau dan komitmen tetap di industri garam karena industri besar Madura itu ada dua, garam dan tembakau,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD Kota Bogor Bersama PWI Kota Bogor Santuni Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa

    DPRD Kota Bogor Bersama PWI Kota Bogor Santuni Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa

    JABAR EKSPRES – DPRD Kota Bogor mendukung terselenggaranya acara buka puasa bersama (bukber) sekaligus santunan untuk ratusan anak yatim dan dhuafa dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) dan HUT PWI ke 79, yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor, Selasa (18/3/2025)

    Pada acara yang digelar di Mako PWI Kota Bogor, hadir Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, Wakil Ketua I, M. Rusli Prihatevy, Wakil Ketua II, Zenal Abidin, Wakil Ketua III, Dadang Iskandar Danubrata, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, Anggota Komisi I, Asep Nadzarullah dan Anggota Komisi IV, Tri Riyanto Andhika Putra.

    Pada acara tersebut, Adityawarman menyampaikan apresiasinya kepada PWI Kota Bogor sebagai pilar keempat demokrasi yang sudah menjadi mitra strategis bagi DPRD dalam membangun Kota Bogor dan menyajikan informasi kepada masyarakat.

    “DPRD mengapresiasi PWI yang sudah menjadi jembatan pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang berimbang dan akurat. Menjadi pilar keempat demokrasi,” kata Adit.

    BACA JUGA: Semakin Ramai, Puncak Arus Mudik di Jalur Nagreg Diprediksi Terjadi Malam Ini

    Selain itu, Adityawarman juga mengajak kepada seluruh insan pers dan anggota PWI Kota Bogor untuk saling bergandengan tangan demi pembangunan Kota Bogor yang berkelanjutan.

    “Tentu saja berbagai hal tidak bisa diselesaikan sendirian, kita harus bergandengan tangan. Pemkot bogor, DPRD dan masyarakat untuk bisa berbarengan,” ungkap Adit.

    Dilokasi yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menyampaikan bahwa dengan banyaknya kegiatan yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor. Maka DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan PWI Kota Bogor bisa mendapatkan dana hibah.

    Hal ini bertujuan untuk menjadi pondasi kegiatan PWI Kota Bogor yang telah disusun berdasarkan rencana kerja (renja).

    “Sehingga setiap kegiatan positif yang diinisiasi oleh PWI Kota Bogor bisa mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kota Bogor,” jelas Rusli.

    Dalam kegiatan bertajuk “Jalin Silaturahmi dan Kolaborasi, PWI Berbagi Kebahagiaan di Bulan Suci” itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Anggota DPRD Jawa Barat Fetty Anggraenidini, Korwil PWI Jawa Barat Danang Donoroso, Direktur Utama Perumda Pasar Pakuan Kota Bogor Jenal Abidin, perwakilan Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

  • Brando: Program Mudik Gratis Antipungli Membahagiakan Warga Jakarta di Hari Raya – Halaman all

    Brando: Program Mudik Gratis Antipungli Membahagiakan Warga Jakarta di Hari Raya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto menilai, inisiatif Antipungli oleh Pemprov Jakarta dalam program mudik gratis sebagai langkah positif yang harus terus dikembangkan.

    Dia menegaskan dalam acara besar seperti ini, seringkali ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar.

    “Program ini memiliki inisiatif Antipungli. Ini langkah yang baik. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta menjalankan program ini, dan tentu harus kita dukung,” kata Brando di Jakarta pada Kamis (26/3/2025).

    Dia juga mendorong agar pemberantasan Pungli tidak hanya dilakukan saat mudik, tetapi juga di berbagai sektor pelayanan publik di Jakarta.

    “Jika memungkinkan, saya ingin menyampaikan kepada pak gubernur agar program ini tidak hanya berlaku saat mudik. pungli di berbagai sektor lain di Jakarta juga harus segera ditertibkan. Bisa melalui pengaduan via WhatsApp atau aplikasi yang sudah disediakan Pemprov DKI Jakarta,” terang dia.

    Brando menilai, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan Pungli.

    Dia berharap masyarakat berani melapor, dan lebih dari itu, laporan yang masuk benar-benar ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

    “Kita ingin masyarakat Jakarta mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa Pungli dalam segala urusan,” tegas dia.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya dalam memberantas pungutan liar (Pungli). Termasuk dalam Program Mudik Gratis 2025.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap hal itu saat membuka pelepasan peserta mudik gratis di Lapangan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

    Pramono juga menegaskan, program mudik gratis ini harus bebas dari Pungli. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Kejaksaan dalam memastikan program ini berjalan baik dan Antipungli.

    “Kami ingin menegaskan bahwa mudik gratis ini bebas Pungli. Jika menemukan Pungli, segera laporkan melalui aplikasi sistem informasi pengaduan pungutan liar, atau unit pemberantasan pungutan liar yang ada di setiap posko mudik,” ujar Pramono.

    Dia menegaskan, praktik Pungli harus ditangani dengan serius agar tidak terus berkembang di Jakarta.

    “Jakarta secara terbuka melawan Pungli! Jika melihat praktik ini, segera laporkan!” tegas Pramono.

  • Polda Kalsel berangkatkan 10 bus Mudik Gratis 2025

    Polda Kalsel berangkatkan 10 bus Mudik Gratis 2025

    ANTARA – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menyelenggarakan Mudik Gratis 2025 yang diikuti oleh 400 orang peserta. Keberangkatan 10 armada bus yang mengangkut pemudik dengan tujuan 13 kabupaten kota di Kalsel itu dilepas oleh Ketua DPRD, Kapolda, dan Wakil Gubernur Kalsel di halaman Kantor RTMC Ditlantas Polda Kalsel, Kamis (27/3). (Latif Thohir/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • BEM SI Gelar Demo di DPR Siang ini, Desak Pencabutan UU TNI dan Tolak RUU Polri

    BEM SI Gelar Demo di DPR Siang ini, Desak Pencabutan UU TNI dan Tolak RUU Polri

    GELORA.CO – Koordinator Wilayah BEM Se-Jabodetabek Banten (BSJB) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Andhika Natawijaya menyampaikan pihaknya akan kembali menggelar demonstrasi bersama koalisi sipil pada siang ini di Gedung DPR. Aksi tersebut masih berkaitan dengan penolakan terhadap pengesahan UU TNI.

    “Jadi elemen mahasiswa termasuk BEM SI untuk saat ini tergabung dalam aksi dengan masyarakat sipil di daerahnya masing-masing,” kata Andhika melalui pesan tertulis saat dihubungi Tempo pada Kamis, 27 Maret 2025.

    Ketua BEM UNJ 2025 tersebut mengatakan ada tiga tuntutan yang nantinya akan disuarakan dalam aksi di Jakarta. Tiga tuntutan itu berisi seruan Indonesia Gelap, tuntutan pencabutan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI, serta penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri.

    Andhika menyampaikan bahwa gerakan aksi ini tidak hanya melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus, tetapi juga elemen masyarakat sipil termasuk pekerja dan buruh. Aksi serupa, kata dia, juga dilaksanakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

    Meski begitu, untuk saat ini, pihaknya baru bisa memberikan konfirmasi bahwa aksi dengan tuntutan serupa juga akan digelar di Bogor. “Info yang saya dapat untuk aksi yang dilakukan hari ini juga ada di Bogor, di DPRD Kabupaten Bogor,” ujar dia.

    Dihubungi secara terpisah, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid membenarkan kabar demonstrasi guna mendesak pemerintah segera mencabut UU TNI. “Militerisme dan oligarki semakin mengancam demokrasi kita. Revisi UU TNI membuka jalan bagi militer masuk ke ranah sipil, bertentangan dengan amanat reformasi yang menegaskan supremasi sipil,” kata Usman, Kamis.

    Di samping itu, aksi kali ini akan menyuarakan penolakan atas RUU Polri. Usman menilai revisi berupa perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berpotensi memberikan otoritas eksesif berupa intervensi polisi di ranah sipil. “RUU Polri berpotensi memberikan kewenangan berlebih yang dapat memperkuat kontrol represif negara,” ujarnya.

    Ketua Centra Initiative Al Araf juga membenarkan aksi tersebut. Ia membagikan pamflet dengan Seruan Aksi Jakarta Melawan tertulis di bagian tengahnya. Tagar cabut revisi UU TNI, tolak UU Polri dan Indonesia gelap tampak menghiasi pamflet bernuansa merah dan hitam tersebut.

    Melalui pamflet yang ia bagikan, tertulis bahwa titik aksi pada hari ini akan kembali dilakukan di area sekitar gedung DPR RI dan akan dimulai pada pukul 13.30 WIB. Keterangan “Semua diundang kecuali aparat!” tertulis di bagian bawah pamflet. Meski demikian, Al Araf mengaku tidak tahu pasti jumlah massa yang akan berkumpul hari ini. “Saya kurang tahu pastinya berapa,” kata dia.

  • Suryo Prabowo Geram dengan Ulah Anarkis Mahasiswa di Karawang: Paham Kelen?

    Suryo Prabowo Geram dengan Ulah Anarkis Mahasiswa di Karawang: Paham Kelen?

    GELORA.CO – Mantan Kasum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo geram dengan ulah sekelompok massa yang mengaku mahasiswa melakukan aksi anarkis di Karawang terkait penolakan revisi UU TNI pada Selasa, 25 Maret 2025 lalu.

    Dikutip dalam akun Instagram pribadinya, Kamis 27 Maret 2025, Suryo Prabowo juga menyertakan video wawancara Kapolres Karawang  AKBP Edwar Zulkarnain.

    Dalam cuplikan video tersebut, Edwar menegaskan bahwa aksi perusakan sejumlah fasilitas gedung DPRD Karawang sudah mengarah pada tindakan kriminal.

    “Karena mereka telah melakukan perusakan (fasilitas gedung DPRD Karawang). Ada beberapa orang (pengunjuk rasa) yang kami amankan. Tapi untuk sementara ini belum bisa disebutkan berapa orang yang diamankan. Pastinya ada beberapa orang yang kita amankan, ada laki-laki dan juga wanita,” ucap Edwar dalam video tersebut.

    Selain mengamankan beberapa orang, pihak kepolisian juga menyita alat pukul dari logam, ada juga alat yang berbentuk senjata api, tapi belum bisa dipastikan apakah itu benar-benar senjata api atau benda lain yang mirip senjata api.

    Menanggapi hal itu, Suryo lantas mengecam ulah mahasiswa yang anarkis tersebut.

    “Paham kelen?” tulis Suryo dalam postingannya.

    Unggahan itu pun mendapat respons yang beragam dari netizen. Namun mayoritas dari mereka mengutuk aksi anarkis tersebut.

    “1000% MAHASEWAAN,” tulis akaun benj4nie.

    “Mereka (penyusup) adalah perwakilan masyarakat yg ingin situasi Chaos dan menjarah spt th 98,” tulis akun asharijoni.

    “Mana mereka tahu UU TNI… Cuma denger terus jadikan alasan buat gaduh… Kalau sudah gaduh ya.. Khalayak ramai juga jadi korbannya dan mereka menjadi senang,” tulis akun andrimutiar.9.

    Ratusan pengunjuk rasa yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Karawang itu sempat mendapat penghadangan pihak kepolisian saat mereka berusaha merangsek masuk ke area kantor DPRD Karawang.

    Para pengunjuk rasa kemudian merobohkan pintu gerbang DPRD Karawang dan melakukan aksi bakar-bakar. 

  • Demo Penolakan UU TNI di Kupang Ricuh, Mahasiswa Dipukuli ASN

    Demo Penolakan UU TNI di Kupang Ricuh, Mahasiswa Dipukuli ASN

    Puluhan aparat kepolisian pun langsung mengamankan situasi dengan mendorong ASN ke dalam kantor. Aparat juga menahan mahasiswa agar tidak terprovokasi dengan ulah ASN tersebut.

    Beberapa saat kemudian setelah ratusan mahasiswa berada di lobi gedung DPRD itu berada dalam kawalan kepolisian. Beberapa ASN DPRD lainnya kembali keluar dan menantang berkelahi mahasiswa sambil menunjuk ke arah mahasiswa.

    Kericuhan pun kembali pecah di teras gedung DPRD NTT itu.

    Aksi yang sebelumnya sudah kondusif kembali pecah karena mahasiswa terprovokasi. Aparat kepolisian kembali menjadi penengah dengan menghalau massa aksi dan mendorong beberapa ASN itu masuk ke kantor mereka.

    Massa pun meminta agar polisi menangkap ASN DPRD yang telah melakukan kekerasan dan juga melakukan provokasi.

    Massa akhirnya membakar beberapa barang bekas di bawah tangga gedung DPRD sambil berorasi. Dalam orasinya massa menuntut agar DPR RI segera membatalkan Undang-Undang TNI yang baru disahkan.

    Mereka meminta agar DPRD bisa menandatangani pernyataan untuk menolak UU TNI tersebut.

     

  • MKGR DKI targetkan jumlah kader yang lolos sebagai anggota dewan naik

    MKGR DKI targetkan jumlah kader yang lolos sebagai anggota dewan naik

    perwakilan Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum ada

    Jakarta (ANTARA) – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) DKI Jakarta, menargetkan bahwa jumlah kader yang menempati kursi di DPRD DKI Jakarta, di masa mendatang bisa bertambah dua kali lipat.

    “Di Pemilihan Legislatif 2024 ini ada empat anggota MKGR di DPRD, dan target Pileg 2029 nanti bisa delapan kursi,” kata Ketua DPD MKGR Provinsi DKI Jakarta Basri Baco di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan keinginannya kader ormas ini bisa menempati kursi di dewan sebanyak-banyaknya. Namun berdasarkan kalkulasinya, target minimal penambahannya adalah dua kali lipat.

    Baco mengatakan empat kader MKGR yang lolos di DPRD DKI adalah dirinya sendiri, Andri Santosa, Farah Savira dan Didoyono. Mereka masing-masing berasal dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

    “Untuk perwakilan Jakarta Timur dan Jakarta Utara belum ada. Jadi mudah-mudah tahun 2029 nanti ada delapan yang lolos,” katanya.

    Baco menginginkan kursi di Dapil 3 Jakarta Utara bisa diraih dan saat ini sedang menyiapkan figur dan kebutuhan kader tersebut, agar bisa memperoleh kursi di DPRD Jakarta 2029 mendatang.

    “Jadi syaratnya itu kita harus kompak, bersatu mendukung satu anggota MKGR untuk lolos. Terbukti ada beberapa anggota MKGR yang mencalonkan diri, akhirnya yang menang dari Kosgoro (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong) karena dia kompak,” kata dia.

    Pada saat buka bersama yang di gelar di DPD Golkar Jakarta tercatat ada 350 kader MKGR dan 50 anak yatim piatu yang datang. Mereka tidak hanya mendapat bantuan sembako, tetapi sejumlah uang tunai dari MKGR Jakarta.

    “Ini agenda rutin setiap tahun yang kami laksanakan setiap bulan Ramadan, namun tahun ini jauh lebih banyak yang hadir. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kami rutin mengadakan agenda seperti ini,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025